1. Dokumen membahas penataan lahan melalui konsolidasi tanah perkotaan, termasuk definisi, tujuan, manfaat, jenis, metode, dan prosedur pelaksanaannya. 2. Konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk menata lahan secara teratur dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta efisiensi pemanfaatan tanah. 3. Terdapat dua metode pelaksanaan yaitu sukarela dan wajib berdasarkan peraturan

1. Penataan
LahanPL6242 MANAJEMEN LAHAN PERKOTAAN
RONNY CHRISTANTO (25419009)
SELVI STEPHANY (25419022)

2. Outline
DEFINISI . LATAR BELAKANG . KONSEP . TUJUAN . MANFAAT .
JENIS . METODE . PROSEDUR . DASAR HUKUM . PRAKTIK .

3. 3
Menurut Doebele (1982), land readjustment adalah proses penataan lahan
kembali, dilaksanakan dengan kondisi:
1. Lahan dimiliki oleh beberapa orang pada satu lokasi, biasanya
merupakan lahan pertanian yang diperjual belikan secara acak
2. Lahan kemudian dibangun/dihuni oleh pemilik, biasanya bentuk lahan
tidak beraturan atau kurang sarana prasarana seperti jalan
lingkungan, taman dan pedestrian
3. Pemilik ingin menata lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman
dan harga lahan
4. Pengaturan lahan secara keseluruhan disesuaikan dengan proporsi
60% untuk pemilik 15% untuk kota (kompensasi layanan terhadap
lahan), dan 25% untuk pembangunan infrstruktur seperti jalan
5. Dilakukan bersama-sama dengan persetujuan semua pihak.
definisi

4. 4
latar belakang
• Banyak rencana umum dan rencana rinci yang tidak bisa direalisasikan
(belum cukup tersedia dana ganti rugi untuk pembebasan tanah)
• Petak tanah yang kurang teratur menimbulkan pengembangan
pemukiman yang berdampak negatif (kotor, kumuh, semrawut, dan
sebagainya)
• Pembangunan wilayah pemukiman saat ini (konvensional) dinilai kurang
adil karena pemerintah yang menyediakan dana dan tenaga untuk
pengembangan suatu wilayah pemukiman, namun manfaat dan
keuntungan hampir seluruhnya dinikmati oleh pemilik tanah yang tidak
memberi andil dalam pengembangan/pematangan suatu wilayah
pemukiman
• Konsolidasi tanah dapat mengobati penyakit dan kelemahan dari model
pembangunan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pengadaan tanah
yang konvensional

5. 5
konsep
Kegiatan
terpadu
(lintas sektoral)
Model pembangunan yang mengatur
bentuk tanah yang semula terpecah-
pecah dan tidak teratur menjadi tanah
dengan bentuk dan letak teratur melalui:
• Penggeseran Letak
• Penggabungan
• Pemecahan
• Penukaran
• Penataan letak
• Penghapusan dan
pengubahan
Model pembangunan yang berkaitan
dengan kebijaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan jalan atau
prasarana umum
Dalam Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada
prinsipnya semua penyediaan tanah untuk kepentingan
prasarana umum di lokasi yang dikonsolidasi dan biaya
konstruksi jalan serta biaya operasionalnya ditanggung oleh
pemilik tanah di wilayah konsolidasi.

6. 6
• Memenuhi kebutuhan akan lingkungan pemukiman yang
teratur
• Mempercepat laju pembangunan pemukiman
• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah sampai optimal
• Menghemat pengeluaran dana dari Pemerintah untuk
kepentingan biaya pembangunan lingkungan pemukiman
yang ditata
• Mengobati penyakit dari model pembangunan wilayah
pemukiman yang konvensional
• Mengusahakan dan meningkatkan pemerataan manfaat dan
keuntungan sebagai akibat dari pembangunan wilayah
permukiman
tujuan

7. 7

8. 8
manfaat
1. memperlancar pembangunan di perkotaan sesuai dengan RTR kota
2. membangunan lingkungan hidup yang lebih baik
3. menertibkan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah
4. menerapkan azas LOSS dan ATLAS
(Lestari, Optimal, Serasi, Seimbang, dan Aman, Tertib, Lancar, Sehat)
5. menekan pengeluaran Pemerintah
6. merealisasikan prinsip gotong-royong dan pasal 6 UUPA (fungsi sosial)
7. melibatkan rakyat berpartisipasi aktif dalam pembangunan
8. membagi keuntungan dari kenaikan harga tanah di wilayah konsolidasi kepada rakyat
pemilik tanah,
9. masih memungkinkan pembangunan perumahan konvensional
10. membatasi/mengurangi spekulasi
11. menertibkan administrasi pemilikan tanah
(penertiban hak atas tanah sampai pada pemberian sertifikat)
12. meningkatkan pemasukan uang negara dengan peningkatan pemasukan Iuran
Pembangunan Daerah karena peningkatan harga tanah di wilayah konsolidasi

9. 9
jenis
Teori pelaksanaan konsolidasi yang berkaitan dengan cara menghitung
iuran partisipasi dari pemilik tanah ada tiga:
1. Berdasarkan atas dasar perhitungan luas tanah
Dalam konsolidasi jenis ini maka iuran/peranserta rakyat untuk prasarana
umum maupun biaya pematangannya ditanggung oleh rakyat secara
proporsional (berdasarkan persentase tertentu dari luas pemilikan tanah yang
bersangkutan)
2. Berdasarkan atas perhitungan harga tanah
Dalam konsolidasi ini, maka iuran/peranserta rakyat dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari jumlah harga tanah yang bersangkutan, yang
sebelumnya ditaksir terlebih dahulu untuk kepentingan itu
3. Berdasarkan atas campuran antara luas dan harga tanah
Cara ini merupakan campuran antara nomor 1 dengan nomor 2

10. Jenis Iuran berdasarkan perhitungan
luas lahan
1 2

11. Jenis Iuran berdasarkan perhitungan
harga lahan
1 2

12. 12
Ada dua cara melaksanakan konsolidasi tanah:
Sukarela dan Wajib
Sukarela
Cara ini dilaksanakan apabila ada persetujuan dari
seluruh pemilik tanah di wilayah yang akan dikonsolidasikan.
Konsolidasi tanah sangat besar manfaatnya bagi semua pihak,
(Pemerintah, Pemilik Tanah di wilayah konsolidasi, maupun bagi
masyarakat umum) tetapi belum banyak yang memahami dan
menghayati konsolidasi tersebut
Wajib
Cara ini dilaksanakan dengan dasar peraturan
perundangan yang berlaku untuk itu (Permen ATR no 12/2019)
metode

13. 13
prosedurKegiatan Operasional Konsolidasi Tanah Perkotaan dibagi dalam 2 tahap:
1. Tahap 1
Perintisan/penjajagan rencana lokasi konsolidasi
Ad.1. Perintisan/penjajagan rencana lokasi konsolidasi
Dalam tahap perintisan ini kegiatan yang dilaksanakan mencakup:
a. Pencarian dan pemilihan calon rencana lokasi
b. Persiapan
a. Pembuatan brosur
b. Bahan pameran visual
c. Leaflet, formulir dan sebagainya
c. Penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada
a. Rakyat/masyarakat luas, melalui radio, TV dan sebagainya
b. Para pejabat/instansi yang berkaitan dan yang dipandang perlu
c. Anggota DPR, pihak perguruan tinggi, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya
d. Rakyat/pemilik tanah di daerah lokasi yang direncanakan
d. Penjajagan kesepakatan rakyat pemilik tanah di wilayah rencana lokasi
e. Inventarisasi dan identifikasi pemilikan tanah di calon rencana lokasi
a. Pengukuran keliling luas calon lokasi
b. Pembuatan peta rencana calon lokasi
c. Pembuatan peta pemilikan semula (eksisting) dan peta desain calon lokasi
d. Pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, intern/extern
e. Intern/inter Dep
f. Pengolahan
f. Pemberian formulir tentang pernyataan kesepakatan rakyat pemilik tanah dan tentang peran serta/iuran
yang disepakati, serta tentang keinginan/usul-usul lainnya.
g. Pengumpulan kembali formulir tersebut huruf f
h. Pembuatan Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya tentang rencana Konsolidasi Tanah Perkotaan
(dilengkapi pernyataan kesepakatan rakyat)
i. Laporan

14. 14
prosedur
Untuk menghindari agar pelaksanaan selanjutnya (Tahap II) jangan sampai
tertunda maka pada tahap pertama ini calon lokasi supaya direncanakan
minimal lebih dari satu lokasi sehingga ada cadangan kalau lokasi yang
pertama tidak disetujui sebagian besar rakyat.
Demi amannya dan lancarnya pelaksanaan Tahap II, maka setelah adanya
Keputusan Bupati/Walikotamadya tentang lokasi rencana Konsolidasi Tanah
Perkotaan perlu dilengkapi dengan:
- Pengumuman/papan pengumunan tentang rencana konsolidasi di areal
rencana konsolidasi
- Larangan-larangan untuk membangun dan memindahkan hak atas tanah di
wilayah rencana lokasi tersebut, dengan maksud untuk menghindari
bergeraknya para calo dan spekulan tanah serta mencegah kerugian para
pemilik tanah di calon lokasi konsolidasi

15. 15
prosedur
2. Tahap 2 Pelaksanaan Operasional Penataan
Apabila sudah ada Surat Keputusan Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah tentang rencana lokasi Konsolidasi
Tanah Perkotaan tersebut (lengkap dengan peta lokasi dan pertanyaan kesepekatan rakyatnya) maka tahun
anggaran berikutnya dikerjakan pelaksanaan tahap II yang meliputi:
a. Penelitian identifikasi pemilikan tanah meliputi subyek dan obyek serta surat-surat
warkah/kelengkapan warkah
b. Pengukuran rinci atas tanah di dalam lokasi, persil demi persil/existing condition, sesuai dengan
keadaan semula
c. Penelitian dan penetapan harga tanah sebelum dan sesudah Konsolidasi Tanah Perkotaan (bila
memakai sistem harga/nilai tanah)
d. Pemetaan topografi
e. Pemetaan detail Tata Guna Tanah
f. Perencaan dan pembuatan peta desain
g. Musyarawah dengan rakyat pemilik tanah
h. Staking out/plotting peta desain
i. Setelah diadakan pengukuran kembali untuk penetapan peta desain maka pembagian kapling-
kapling pemilikan ditunjukkan kepada para pemilik di mana letak/lokasi tanah mereka yang
baru/relokasi sehingga masyarakat dapat mengetahui di mana letak kapling tanahnya masing-
masing. Dalam hal ini ada kemungkinan masih perlu adanya tawar menawar/musyawarah mengenai
letak/lokasi kapling yang akan didapat oleh seseorang dan dalam hal itu masih diperlukan
kemungkinan adanya pengukuran ulang
j. Pekerjaan konstruksi
k. Pekerjaan administrasi pelepasan hak-hak atas tanah oleh rakyat
l. Usul penegasan tanah yang telah dilepaskan haknya, kepada Menteri untuk menjadi tanah negara
obyek redistribusi Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam rangka pelaksanaan landreform.
m. Redistribusi kepada semua pemilik tanah di lokasi konsolidasi setelah dipotong iuran peran serta
sampai pada pemberian sertipikat.

16. 16
prosedur
Prosedur Yuridis Perubahan Pemilikan Tanah dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan
1. Pemilikan/penguasaan tanah di lokasi konsolidasi di inventarisasi dan diidentifikasi
2. Diukur terlebih dahulu dan dihitung luasnya yang sesuai fisik
3. Pemilik/pemegang tanah tersebut membuat pernyataan pelepasan hak dengan bersyarat
kepada Pemerintah, bahwa tanahnya dilepaskan kepada Negara.
4. Pemerintah (Bupati/Walikota Kepala Daerah) menerima pelepasan hak atas tanah
negara tersebut
sekaligus mengakui hak atas tanah dari orang yang melepaskan, yang kelak akan menerima
kembali haknya (didistribusikan kepadanya) setelah dipotong iuran peran-serta dan digeser
letaknya sesuai dengan rencana penataan
5. Bupati mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala
Daerah
isinya mohon penegasan Menteri untuk menegaskan tanah tersebut menjadi tanah negara obyek
redistribusi Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam rangka pelaksanaan landreform
6. Atas dasar penegasan tersebut, Gubernur/Kepala Daerah meredistribusikan tanah
tersebut
setelah luasnya dipotong iuran peran-serta kepada bekas pemilik yang semula telah
melepaskan haknya)
7. Berdasarkan atas Surat Keputusan Gubernur tersebut, Bupati Kepala Daerah cq Kepala
Kantor Agraria Kabupaten setempat membuat sertipikatnya
8. Sertipikat diserahkan kepada bekas pemilik yang mendapat redistribusi tersebut.

17. 17
prosedur
Pemilihan Calon Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan
Lokasi yang menjadi sasaran:
1. Wilayah perkotaan yang sudah termasuk dalam masterplan kota dan
lebih baik lagi kalau sudah ada detail plannya. Apabila belum ada detail
plannya maka detail plan tersebut dibuat bersamaan dengan rencana
operasional konsolidasi
2. Wilayah yang sudah maupun yang belum menjadi rencana pemukiman
meskipun belum ada master maupun detail plannya, yang sangat potensial
dan dalam waktu dekat diperkirakan segera akan menjadi pemukiman
yang akan tumbuh secara alamiah
3. Wilayah yang direncanakan akan menjadi kota/daerah pemukiman baru
4. Wilayah tersebut relatif kosong/tidak ada atau hanya sedikit ada
bangunan (umumnya di pinggiran kota) yang dalam waktu dekat tampak
kebutuhan pembangunan mendesak
5. Tidak terdapat sengketa kepemilikan (sengketa perdata)

18. 18
dasar hukum
• UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(yang lebih dikenal sebagai UUPA)
• UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
• UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
• UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah
• PP No. 3/2014 tentang Ketransmigrasian
• Peraturan Kepala BPN No. 4/1991 tentang Konsolidasi Tanah, direvisi menjadi
• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019

19. 19
dasar hukum
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019
Menimbang
a. Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata,
terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai
kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
b. Mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah
pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan daerah, serta kebutuhan ruang
vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme
Konsolidasi Tanah.
c. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi
Tanah belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan dan kebutuhan pengaturan Konsolidasi Tanah
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah

20. 20
dasar hukum
Aparat Pelaksana
Menteri ATR/BPN
(Direktorat Jenderal Penataan Agraria/Direktorat Konsolidasi Tanah)
Konsolidasi Tanah Perkotaan merupakan kegiatan yang menata kembali pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan
tanah yang dimulai dari identifikasi pemilikan/penguasaannya, pengukurannya, pelepasan haknya, penegasannya,
menjadi tanah negara obyek terdistribusi Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam rangka pelaksanaan land reform,
redistribusi dan terakhir sampai pensertipikatan atas tanah yang tertata dalam bentuk kapling-kapling yang rapi.
Bupati/Walikota KDH Tingkat II
Karena menyangkut berbagai aspek, maka kegiatan ini harus dilaksanakan secara terpadu dengan instansi-instansi
kementerian lain, misalnya Kementerian PUPR (Direktorat Jenderal Cipta Karya), Tata Kota, Ipeda dan Pemerintah
Daerah dan sebagainya.
Team/Panitia Pelaksana di daerah yang terdiri dari berbagai instansi
Penanganan kegiatan operasional Konsolidasi Tanah Perkotaan
Tim Independen
Dalam rangkat sinkronisasi dan pengarahan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, di dalamnya termasuk tugas
untuk memikirkan dan menyiapkan dasar hukum formal lebih lanjut bagi realisasi Konsolidasi Tanah Perkotaan
tersebut

21. Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Penataan Agraria
21

22. 22
dasar hukum
Permen ATR/BPN 12 / 2019
Ketentuan Umum
Definisi (Ps 1)
• Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan
ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan
kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan paritisipasi aktif masyarakat.
• Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidaasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di
pedesaan
• Konsolidasi Tanah Non Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non pertanian, termasuk
penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kawasan perkotaan dan semi perkotaan
• Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan bangunan
yang berorientasi vertikal
• Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarkat atau pemangku kepentingan
lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Tanah Untuk Pembangunan (TP) adalah bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan
prasarana, sarana dan utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepaktan
• Tanah Usaha Bersama (TUB) adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan
dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama

23. 23
dasar hukum
Permen ATR/BPN 12 / 2019
• Konsolidasi tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan paska bencana, konflik, kawasan kumuh
dan program strategis (Ps 4)
• Bencana merupakan bencana alam maupun kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang
tanah musnah, perubahan penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan, sehingga perlu dilakukannya
penataan kembali dan/atau relokasi
• Kawasan Kumuh merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dilakukan
penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas pemukiman baik secara horizontal maupun vertikal baik di
kawasan perdesaan maupun perkotaan
BAB IX PENANGANAN PERMASALAHAN KONSOLIDASI TANAH
• Penanganan permasalahan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
• Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah telah selesai pada tahapan penyerahan surat tanda bukti hak dan
pembangunan PSU, penanganan permasalahan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Kantor Pertanahan dan para
pemangku kepentingan dengan supervisi dari Kantor Wilayah
• Dalam hal permasalahan Konsolidasi Tanah tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya berdasarkan
kesepakatan para pihak dan/atau ditempuh melalui Lembaga Peradilan

24. Overview - contoh umum konsolidasi lahan
Pemilik Luas Lahan Awal (Sebelum Konsolidasi) Luas Lahan Akhir (Setelah Konsolidasi)
Luas Awal ha Proporsi Awal Potong Fasilitas Jalan, Umum, Biaya % Setelah Konsolidasi (ha) Untuk Fasilitas Jalan dan Umum, Biaya
A 20 10% 20% 16 4
B 40 20% 20% 32 8
C 40 20% 20% 32 8
D 20 10% 20% 16 4
E 10 5% 20% 8 2
F 50 25% 20% 40 10
G 20 10% 20% 16 4
Total 200 100% 160 40

25. praktik di negara lain
Thailand
6 Elemen Kunci
1. Transparansi (sumber
daya dan harganya)
2. Jadwal target untuk
industri, komersil,
rumah dan
pengembangan
bangunan;
3. Peta-peta persiapan
yang rutin
diperbaharui
4. Program akuisisi
lahan dan
pembangunan oleh
pemerintah
5. Proyek penataan
lahan pada area
terpilih untuk
pembangunan privat
6. Pengawasan
pelaksanaan
Menata
metropolis yang
terbangun pada
daerah endapan
air
Merapikan
subdivisi lahan
privat dan
perumahan serta
lahan untuk
pertanian
Pembangunan
jalan publik untuk
mengurangi
ribbon
development
Germany
⦁ Umlegung: proses konsolidasi pedesaan yang sudah diadaptasi
untuk wilayah perkotaan
⦁ Pihak berwajib yang melaksanakan mulai perencanaan hingga
implementasi dan pemilik lahan tidak memiliki hak untuk keluar
dari program.
⦁ Lahan yang mengalami pengurangan akan dihitung ganti ruginya,
termasuk yang diakuisisi oleh pemerintah.
⦁ Seluruh pembayaran konstruksi dilakukan oleh pemerintah daerah
⦁ Pemilik lahan memiliki kontribusi formal yang sedikit
25

26. praktik di negara lain
Japan
Alur pelaksanaan:
1. Inisiasi proyek (diketahui pihak
berwajib)
2. Studi kelayakan
3. Penampilan rencana selama 2
minggu dan pemberian
tanggapan
4. Penyetujuan proses pra-
perencanaan oleh pihak berwajib
5. Penampilan peta kepemilikan
lahan beserta nilainya
6. Penyepakatan pembagian biaya
7. Penampilan rencana final selama
2 minggu
8. Bila rencana diinisiasi oleh privat
maka harus disetujui 2/3 pihak
yang terlibat
9. Penyetujuan proyek dan rencana
oleh pihak berwajib
Awal abad ke 20
setelah gempa
bumi 1923 dan
kehancuran 2
kota saat PD2
Menekankan
pada proses
bottom-up dan
konsensus
Meminimalisasi
beban finansial
publik dalam
pengelolaan
urbanisasi
Australia
Pelaksanaan:
1. Paket skema pooling
lahan disiapkan
dengan termasuk biaya
sesudah-dan-sebelum,
peta guna lahan dan
kepemilikannya,
jadwal, dan valuasi
secara detil;
2. Rencana didiskusikan
dengan pemilik lahan
dan pemerintah lokal
sebelum disetujui.
3. Hasil kemudian
dikembalikan ke
pemilik lahan.
26

27. Praktik di
Indonesia
27

28. 28
Bisnis.com, JAKARTA – 12 November 2019
Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/47/1169583/belum-punya-rumah-di-ibu-kota-ada-program-
memvertikalkan-jakarta
• Lahan di Jakarta yang semakin sempit dan ukurannya kecil membuat pasokannya terasa sedikit
yang menyebabkan harga naik ke langit. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi
masalah tersebut adalah dengan “memvertikalkan” Jakarta.
• Salah satu usulan yang ingin dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah dengan melakukan konsolidasi tanah (KT).
• Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono menjelaskan, Kementerian ATR/BPN rencananya tidak
memindahkan warga yang mendapat konsolidasi tanah ke rumah susun sederhana sewa
(rusunawa) seperti yang ini sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan membangun
rumah susun sederhana milik (rusunami)
• Kalau rusunami, pemilik tanah yang tanahnya kena KT tetap punya hak milik si rusunami ini, tidak
menyewa. Mereka yang tadinya punya 1 rumah tapak saja jadi bisa punya 2 atau 3 unit rumah
susun, dan bisa disewakan lagi ke pendatang, ini akhirnya membawa keuntungan juga kepada
pemilik tanah
• Melalui Peraturan Kementerian ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, pihak
Kementerian ATR/BPN sudah mulai melakukan permodelan di Pasar Manggis yang sangat pada.
Adapun, inisiatif permodelan tersebut juga hadir dari warga yang melapor bahwa
lingkungannya sudah tindak layak tinggal.
• Kementerian ATR/BPN melakukan pemodelan bekerja sama dengan World Bank yang mulai
diinisiasi dari 2018 secara bertahap, karena warga di kawasan Pasar Manggis hanya
mengetahui isunya pengembangan kawasan adalah penggusuran.
• Adapun, dengan pengembangan berkonsep mixed use, warga berpeluang membuka lapangan
pekerjaan baru maupun menjalankan bisnis yang sebelumnya sudah berjalan.

29. 29
PAINAN
SUMATERA BARAT

30. 30
RENON
BALI

31. 31
OKU
SUMATERA SELATAN

32. 32
Thanks!