Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PMK 99-UMKM

130 views

Published on

Peraturan Pajak UMKM

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PMK 99-UMKM

  1. 1. UMKM Indonesia Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM 1. PP Nomor 23 Tahun 2018 ttg Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 2. PMK-99/PMK.03/2018 ttg Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  2. 2. 2 Subjek Pajak • WP OP • WP Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma) • PT dgn peredaran bruto s/d Rp 4,8 Milyar / Tahun Pajak. Kecuali: a. Yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; b. WP Badan yang memperoleh fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance; c. BUT; atau d. CV, Firma yang dibentuk: • beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan • menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Objek Pajak PPh Terutang PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto Pelunasan Pajak Disetor sendiri oleh WP; atau Dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Surat Keterangan Bila WP menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh Pemberitahuan ke DJP Bila WP memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Pokok Pengaturan PP 23/2018 3 Tahun Pajak Jangka Waktu PT CV, Firma, Koperasi WP OP 4 Tahun Pajak 7 Tahun Pajak Kecuali: a) Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas b) Penghasilan di LN c) Penghasilan yg dikenai PPh Final tersendiri d) Penghasilan yang bukan Objek Pajak Penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Amanat pengaturan dalam PMK
  3. 3. 3 Pemberitahuan Pemotongan/Pemungutan Surat Keterangan1 2 3 Disampaikan ke : KPP tempat WP Pusat terdaftar, KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar, Saluran tertentu yang ditetapkan DJP PPh Umum berlaku Tahun Pajak berikutnya • WP yg awal Th Pajak 2018 sd 30 Juni 2018 dikenai PPh Umum, dapat dikenai PPh umum sd akhir Tahun Pajak 2018 pemberitahuan p.l tgl 31 Des 2018 • WP terdaftar tgl 1 Juli 2018 - 31 Des 2018, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar pemberitahuan p.l tgl 31 Des 2018 atau p.l akhir Tahun Pajak terdaftar. • WP terdaftar 1 Jan 2019 dst, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar pemberitahuan saat pendaftaran • Pelunasan dilakukan melalui:  disetor sendiri  untuk setiap tempat kegiatan usaha  pemotongan/pemungutan jika bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak • Pemotongan sesuai PP 23 dilakukan terhadap WP yang menyerahkan fotokopi Surat Keterangan • Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang dengan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. • PPh Final disetor menggunakan SSP atas nama WP dan ditandatangani Pemotong/Pemungut dan diserahkan kepada WP sebagai bukti potong. Permohonan Surat Keterangan diajukan ke: 1. KPP tempat WP Pusat terdaftar 2. KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar; 3. Saluran tertentu yang ditetapkan DJP Persyaratan: 1. permohonan ditandatangani oleh WP 2. telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru atau WP yang tidak wajib SPT Tahunan. 3. memenuhi kriteria subjek PP 23 Surat Keterangan atau penolakan permohonan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai diatur dalam PP 23, kecuali:  WP memilih dikenai ketentuan umum PPh;  tidak memenuhi kriteria subjek PP 23. Pokok Pengaturan PMK 99/PMK.03/2018 Angsuran PPh Pasal 254 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP yang memilih dikenai ketentuan umum PPh atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek PP 23 -- sesuai PMK 255/PMK.03/2008 dan perubahannya
  4. 4. Awalnya dikenai PP 23/2013 )* bagi WP yang menggunakan tahun buku berbeda dg tahun takwim, maka dapat dikenai Ketentuan Umum PPh mulai Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar. )* WP memberitahukan apakah dia mau memilih dikenai ketentuan umum PPh u/ th pajak terdaftar (skema no 2) atau th pajak selanjutnya (skema no 1) Ilustrasi Saat Pemberitahuan Akhir Th Pjk Y Dikenai PP 23/2013 Mulai dikenai Ketentuan Umum PPh WP (umum) Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Y Tahun Pajak Y+1 WP Terdaftar 1 Juli-31 Des 2018 Tahun Pajak 2018)* 31 Des 2018)* Tahun Pajak 2019 dst)* Surat Pemberitahuan Dikenai Ketentuan Umum PPh
  5. 5. Ilustrasi Saat Pemberitahuan WP Lama 3 Juli 2019 1 Jan 2020 WP WP dapat memilih dikenai ketentuan umum PPh sejak Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan saat terdaftar, Catt: jika lewat maka ketentuan umum PPh berlaku untuk tahun pajak berikutnya Terdaftar sejak 1 Jan 2019 dst daftar Dikenai Ketentuan Umum PPh Sblm 30 Juni-umum Sejak Juli 2018-PP 23 1 Juli 2018 Dikenai Ketentuan Umum PPh dikenai Ketentuan Umum PPh Surat Pemberitahuan 31 Des 2018
  6. 6. Pemotongan dan Pemungutan PP 23/2018 CARAPELUNASANPP23/2018 Disetor sendiri oleh WP Dipotong 0.5% oleh Pemotong/ Pemungut PPh Tempat terutang Setiap tempat kegiatan usaha. Saat Penyetoran Paling lama tgl 15 bulan berikutnya. Saat Pelaporan Tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT Masa. Jika nihil tidak diwajibkan lapor SPT Masa. Ketentuan • Dilakukan untuk setiap transaksi objek potput PPh nonfinal; dan • WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. Pengecualian Dikecualikan dari potput PP 23/2018 dan PPh Pasal 22 untuk: 1) impor, dan 2) Pembelian barang oleh WP; jika WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. Saat Penyetoran Paling lama tgl 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP a.n. WP yang dipotong. Bukti Potong SSP sbg butpot dan wajib diberikan kpd WP. Saat Pelaporan Dilaporkan dalam SPT Masa Pasal 4 ayat (2) paling lama tgl 20 bulan berikutnya
  7. 7. Yg menjadi objek Potput PPh Pasal 22 nonfinal Yg menjadi objek Potput PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 15 nonfinal WP Transaksi dengan Pemotong/Pemungut Invoice dari WP Penjualan barang Penyerahan jasa Pembayaran dipotong PPh Final 4(2) sesuai PP 23/2018 PEMOTONG Surat Keterangan a.n. WP ttd Pemotong Contoh: PT A (menyerahkan fotokopi Surat Keterangan) memberikan invoice atas jasa service AC kepada PT B sebesar Rp1.500.000,- terdiri dari: Invoice Jasa service Rp1.000.000 Sparepart Rp500.000 Objek PPh Pasal 23 Bukan objek potput Dipotong PPh Final 0,5% oleh PT B. Tidak dipotong; PPh Final 0.5% disetor sendiri oleh PT A.
  8. 8. Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Surat Keterangan Permohonan KPP NPWP Pusat Terdaftar -atau KP2KP/KPP Mikro di wilayahnya Surat Keterangan WP PP 23/2018 Disampaikan ke Tindak lanjut Surat penolakan permohonan WP • Surat Keterangan dapat diberikan dlm hal: 1. Permohonan ditandatangani WP atau kuasa/wakil WP 2. WP telah menyampaikan SPT Tahunan Th Pajak sebelumnya, kecuali untuk: a. WP baru, dan b. WP yg Th Pjk sebelumnya tidak wajib SPT Tahunan. 3. Memenuhi kriteria Subjek PP 23 • Jangka waktu proses maksimal 3 hari. Jika tidak, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan dalam jangka waktu 1 hari setelah jangka waktu tsb terlewati. Masa berlaku s.d. jangka waktu PP 23/2018, kecuali: 1. WP memilih dikenai Ketentuan Umum; 2. Tdk memenuhi subjek yang dikenai PP 23/2018 Alasan penolakan: 1. Bukan WP PP 23/2018; 2. Omzet Th Pjk sebelumnya >4,8M 3. Telah memilih ketentuan umum 4. Belum menyampaikan SPT Tahunan *) Dapat mengajukan kembali sepanjang memenuhi persyaratan WP Dapat dibatalkan/dicabut jika ditemukan data tidak memenuhi kriteria WP PP 23
  9. 9. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Pertama Setelah PP 23/2018 selesai ANGSURANPPh25 Bagi WP PP 23/2018 yang: Besaran PPh Pasal 25 Memilih dikenai ketentuan umum PPh Peredaran bruto telah melebihi Rp4,8M Telah melewati jangka waktu PP 23/2018 Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lain yang harus membuat lapkeu berkala; dan WP OPPT Wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama dikenai Ketentuan Umum PPh Selain diatas, dianggap sebagai WP baru Dikenai PP 23/2018 Dikenai PPh sesuai Ketentuan Umum PPh Final Angsuran PPh Pasal 25 Penghitungan sesuai PMK 255/PMK.03/2008 dan perubahan/ penggantinya
  10. 10. Ketentuan Peralihan-SKB PP 46 SKB dan legalisasi yang telah terbit berdasarkan PP 46/2013: 1. diberlakukan sebagai Surat Keterangan s.d. akhir Th Pajak 2018; 2. dalam hal WP telah menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018; dan 3. dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018 .

×