Dokumen tersebut merangkum proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi latar belakang, tujuan, dasar yuridis, dan hasil perubahan. Proses perubahan dilakukan melalui beberapa sidang MPR antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyempurnakan ketentuan UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman.
2. PENDAHULUAN
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Antara lain:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin Dwi
Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasanKKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
• Pembukaan
• Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
• Penjelasan
Sebelum Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di tangan
MPR
• Kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir
• Kewenangan pada Presiden
untuk mengatur hal-hal
penting denganundang-
undang
• Rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggara
negara belum cukup
didukung ketentuan
konstitusi
Latar Belakang
Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar, mengenai:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum
• Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
• Tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945
• Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Mempertegassistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945yang
memuat hal-hal normatif
akan dimasukan kedalam
pasal-pasal
• Perubahan dilakukan dengan
cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
• Sidang Umum MPR1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Sidang MPR
• Pembukaan
• Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
Hasil Perubahan
1
3. PENDAHULUAN
NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu
Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali
dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)
2
4. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
3
5. BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN
Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia
adalah negara hukum
[Pasal 1 (3)***]
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]
4
6. TNI/POLRI
kementerian
negara
dewan
pertimbangan
KY
UUD 1945
kpu
bank
sentral
DPD
DPR MPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MK
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitandengan
kekuasaan
kehakiman
Presiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan Umum
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan TUN
Perwakilan
BPKProvinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Gubernur DPRD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
5
7. Pasal 24 ( 1 ) * * *
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 ( 1 ) *
Memegang
kekuasaan
membentuk UU
DPR
6
8. MPR
Pasal 2 ( 1 ) * * * *
Mengubah dan menetapkan Undang-UndangDasar
[Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3
ayat (2)***/**** ];
Memberhentikan Presiden dan/atau WakilPresiden
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar
[Pasal 3 ayat (3)***/****];
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan
oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil
Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai
berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Wewenang
BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTA
DPR
dipilih melalui
pemilu
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui
pemilu
7
9. Presiden/
Wakil Presiden
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden
Antara lain tentang:
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
8
Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri,
tidak pernah mengkhianati
negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan.
(Pasal 7 *)
10. Pemilu
mendapatkan suara > 5 0 %
jumlah suara dalam pemilu
dengan sedikitnya 2 0 % di
setiap provinsi yang tersebar
di lebih dari 1/2 jumlah
provinsi
[Pasal 6A (3)***]
Presiden
dan
Wapres
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]
9
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih
[Pasal 6A(4)****]
pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dalam
pemilu
pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak kedua dalam
pemilu
Pemilu
pasangan yang
memperoleh
suara terbanyak
11. MPR
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
usul DPR tidak
diterima
MK
wajib memeriksa, mengadili,dan
memutus paling lama 90 hari
setelah permintaan diterima
[Pasal 7B (4)***]
Pengajuan permintaan DPR
kepada MK hanya dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota
[Pasal 7B(3)***]
DPR
Pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi memenuhi
syarat
[Pasal 7B (2)***]
wajib menyelenggarakan sidang
untuk memutuskan usul DPR
paling lambat 30 hari sejak usul
diterima
[Pasal 7B (6)***]
Keputusan diambil dalam
sidang paripurna, dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4
jumlah anggota, disetujui
sekurang-kurangnya 2/3
jumlah yang hadir, setelah
Presiden dan/atau wakil
presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan
[Pasal 7B (7)***]
DPR
menyelenggarakan
sidang paripurna
untuk meneruskan
usul pemberhentian
kepada MPR
[Pasal 7B(5)***]
usul DPR
diterima
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
Presiden dan/atau
Wakil Presiden
diberhentikan
10
tidak terbukti
terbukti
12. MPR
selambat-lambatnya
dalam waktu 60 hari
menyelenggarakan
sidang MPR untuk
memilih Wapres
Wapres
terpilih
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden
[Pasal 8 (2)***]
mengajukan
dua calon
Wapres
Presiden
11
13. Presiden
dan
Wapres
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap Secara
Bersamaan [Pasal 8 (3)****]
MPR
selambat-lambatnya
dalam waktu 30 hari
menyelenggarakan
sidang MPR untuk
memilih
12
parpol atau gabungan
parpol yang pasangan
calon Presiden dan
Wapresnya meraih suara
terbanyak pertama
dalam pemilu
sebelumnya
mengusulkan
pasangan calon
Presiden dan
Wapres
parpol atau gabungan
parpol yang pasangan
calon Presiden dan
Wapresnya meraih suara
terbanyak
kedua dalam pemilu
sebelumnya
mengusulkan
pasangan calon
Presiden dan
Wapres
14. mengangkat dan menerima Duta
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]
memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dan internasional
lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan
undang-undang
(Pasal 15 *)
menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
dengan
persetujuan
dengan
pertimbangan
dengan
pertimbangan
dengan
pertimbangan
Presiden
DPR MA
13
15. Presiden
dibantu
menteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)*]
membentuk suatu dewan
pertimbangan
yang bertugas
memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada
Presiden
(Pasal 16) ****
BAB I I I . KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Pembentukan,
pengubahan, dan
pembubaran
kementerian negara
diatur dalam undang-
undang
[Pasal 17 (4) * * * ]
14
16. mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
[Pasal 18 (5) * * ]
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang
[Pasal 18 (1)**]
anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) * * ]
Gubernur,
Bupati,
Walikota dipilih
secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
15
17. BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
[Pasal 18 A(1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
[Pasal 18 A(2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]
16
18. Fungs i, Wewenang , dan Hak
Antara lain tentang:
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
persetujuan dalam menyatakan perang, membuat
[Pasal
perdamaian dan perjanjian
11 (1) dan (2)****] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
menerima penempatan duta negara lain [Pasal
13 (3)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian
amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan
oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY
[Pasal 24A (3)***] ;
persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY
[Pasal 24B (3)***] ;
pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal
24C (3)***] ;
DPR
memegang kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
anggota DPR
dipilih melalui
pemilihan umum
[Pasal 19 (1)**]
anggota DPR dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya
diatur dalam
undang-undang
(Pasal 22B**)
17
19. mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU dan
wajib diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
Anggota berhak
mengajukan usul
RUU
(Pasal 21*)
tidak boleh
diajukan lagi dalam
persidangan masa
itu
[Pasal 20 (3)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan Undang-Undang
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama
18
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]
20. mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
Anggota
berhak
mengajukan
usul RUU
(Pasal 21*)
tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD
19
DPD
dapat mengajukan
RUU yang sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (1)***]
ikut membahas
dan memberikan
pertimbangan atas
RUU yang sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (2)***]
21. dapat
mengajukan
ikut
membahas
memberi
pertimbangan
● ●
● ●
dapat
melakukan
pengawasa
n
●
●
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan DPD
KEWENANGAN DPD
I. RUU yang berkaitan dengan:
• Otonomi daerah
•Hubungan pusat dan daerah
• Pembentukan dan pemekaran
serta penggabungandaerah
• Pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi
lainnya
• Perimbangan keuanganpusat
dan daerah
•RAPBN
• Pajak
• Pendidikan
• Agama
I I . Pemilihan anggota BPK
20
22. Presiden
harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
Dalam hal ihwal
kegentingan yang
memaksa, berhak
menetapkan P
e
r
p
u[
P
a
s
a
l
22 (1)]
Perpu itu
harus
mendapat
persetujuan
DPR
[Pasal 22 (2)]
menjadi UU
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
setuju
tidak
setuju
21
DPR
23. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22
DPD
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilu
[Pasal 22C (1)***]
Anggota DPD dari setiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota DPD itu tidak
lebih 1/3 jumlah
anggota DPR
[Pasal 22C (2)***]
Anggota DPD dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya
diatur dalam
undang-undang
[Pasal 22D (4)***]
24. BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23
PEMILIHAN UMUM
“luber jurdil” setiap lima tahun
kpu
Perseorangan
Partai Politik
Parpol/
Gabungan
Parpol
Presiden dan
Wapres
anggota
DPR
anggota
DPD
anggota
DPRD
26. Hal-hal lain mengenai
keuangan negara
(Pasal 23C***)
Macam dan harga
mata uang
(Pasal 23B****)
BAB VIII. HAL KEUANGAN
Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain Mengenai
Keuangan Negara
25
Undang-
Undang
Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara
(Pasal 23A***)
diatur dengan
ditetapkan dengan
diatur dengan
27. Susunan Kedudukan Kewenangan Tanggungjawab Independensi
BAB VIII. HAL KEUANGAN
bank sentral
diatur dengan undang-undang
26
bank sentral
Pasal 23D * * * *
28. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri
[Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki perwakilan
di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]
Hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
27
BPK
Hasil pemeriksaan
keuangan negara
diserahkan kepada
DPR, DPD, dan
DPRD, sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
Anggota BPK dipilih
oleh DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh
Presiden
[Pasal 23F (1)***]
30. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
Umum
Agama
Militer
TUN
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A
(1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*].
29
MA
Pasal 24A * * *
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A(2)***]
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat
persetujuan dan
ditetapkan sebagai
hakim agung oleh
Presiden
[Pasal 24A(3)***]
32. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Komisi Yudisial
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim [Pasal 24B(1)***].
31
KY
Pasal 24B * * *
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela
[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]
33. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
MK
Wewenang dan Kewajiban
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar[Pasal 24C(2)***].
32
Hakim konstitusi
harus memiliki integritas dan
kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat
negara
[Pasal 24C (5)***]
mempunyai
sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan
oleh Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang oleh
MA, tiga orang oleh DPR dan
tiga orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]
34. 9 (sembilan) orang
anggota hakim
konstitusi
DPR
MA
mengajukan 3
(tiga) orang
hakim
konstitusi
menetapkan
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C ( 3 ) * * * ]
mengajukan 3
(tiga) orang
hakim
konstitusi
mengajukan 3
(tiga) orang
hakim
konstitusi
33
Presiden
35. BAB IXA. WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) * *
34
BATASWILAYAH
BATASZEE
36. BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara[Pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
35
WARGA
NEGARA DAN
PENDUDUK
warga negara ialah
orang-orang bangsa
Indonesia asli dan
orang-orang bangsa
lain yang disahkan
dengan undang-
undang sebagai
warga negara
[Pasal 26 (1)]
Penduduk ialah
warga negara
Indonesia dan orang
asing yang
bertempat tinggal di
Indonesia
[Pasal 26 (2)**]
37. HAK ASASI
MANUSIA
BAB XA. HAK ASASI MANUSIA
membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan, hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
(Pasal 28B) * *
mengembangkan diri, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat dari
IPTEK, seni dan budaya, memajukan
diri secara kolektif
(Pasal 28C) * *
kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat
(Pasal 28E) * *
berkomunikasi, memperoleh,
mencari, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan
informasi,
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan, berhak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan kesehatan,
mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat guna
mencapai persamaan dan keadilan
(Pasal 28H) **
perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan HAM
adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan UU
(Pasal 28J) **
untuk hidup serta
mempertahankan hidup
dan kehidupan
(Pasal 28A) * *
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, harta benda,
dan rasa aman serta untuk bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **
36
38. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]
BAB XI. AGAMA
A G A M A
37
39. POLRI
sebagai alat negara
yang menjaga
keamanan dan
ketertiban masyarakat
bertugas melindungi,
mengayomi, melayani
masyarakat, serta
menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
TNI (AD, AL, AU)
BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-
syarat keikutsertaan warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, serta
hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan
keamanan
diatur dengan undang-undang
[Pasal 30 (5)**]
sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,
melindungi, dan
memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]
Usaha pertahanan dan
keamanan negara
dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta
oleh TNI dan POLRI,
sebagai kekuatan utama,
dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]
Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]
38
Pertahanan dan
Keamanan Negara
40. PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 2 0 %
dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional[Pasal 31 (4)****]
Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional
[Pasal 32 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia
[Pasal 31 (5)****]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional , yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan
undang-undang [Pasal 31 (3)****]
Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]
Setiap warga
negara berhak
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****]
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajibmembiayainya
[Pasal 31 (2)****]
BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39
41. BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEREKONOMIAN
NASIONAL
DAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
[Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh
negara
[Pasal 34 (1)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum
yang layak
[Pasal 34 (3)****]
40
42. BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal
35)
dengan
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila
semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) * *
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)* *
41
43. BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Perubahan Pasal-Pasal
Khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan perubahan
[Pasal 37 (5)****]
MPR
sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2 / 3
dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]
Putusan dilakukan dengan
persetujuan sekurang-
kurangnya 5 0 % + 1
anggota dari seluruh
anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]
diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas
bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]
Usul perubahan diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah
anggota MPR
[Pasal 37 (1)****]
42
44. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
43
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.
(Pasal 25A**)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.
[Pasal 37 (5)****]
45. Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini * * * * )
Pasal I I
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini * * * * )
Pasal I I I
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh MahkamahAgung * * * * )
ATURAN PERALIHAN
ATURAN PERALIHAN
44
46. Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan
pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003
* * * * )
Pasal I I
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHAN
ATURAN TAMBAHAN
45