2. PENDAHULUAN
Krisis Lingkungan Hidup
•Penyebab utama krisis LH: (a) alih fungsi lahan, (b) pencemaran, (c)
degradasi dan deforestasi. Hal ini disebabkan oleh pembukaan pertambangan,
perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrasturuktur diareal
tanaman pangan dan atau daerah penyangganya.
•Dampak – dampak krisis Lingkungan Hidup yang berakumulasi pada
perubahan iklim: (a) korban nyawa, (b) menurunnya produktifitas rakyat dan
(c) hilangnya sumber penghidupan rakyat (d) Konflik
4. Angka Bencana Ekologis
Dari catatan WALHI Jawa Barat,
sepanjang tahun 2013, jumlah banjir
mencapai 21 kasus merendam sekitar
32.630 rumah, 43 kasus longsor
dengan jumlah kerusakan rumah
mencapai 389 rumah, 15 kasus krisis
air bersih
5. Rata Rata Deforestasi
• 1980 - 2004, HPH Covering an area of 72
million hectares, 4.1 million hectares of
plantations, HTI 2.1 Million Hectares
• 2004 - 2011: 25 million hectares of forest
concessions, covering an area of 7.7 million
hectares of plantations, oil palm plantations
2.1 million hectares, 3.2 million hectares of
mine. 38 million hectares, 5.4 million
hectares per year
• 2011 - 2014 While the threat of
deforestation through the spatial area of
12.35 million hectares to deforestation by
2014 will reach 56.55 million hectares
• The threat of deforestation through the
release of forest land for plantations is 20.1
million hectares, through the reserve forest
area in production could Conversion (HPK).
Sumber: diolah dari berbagai sumber
7. Kejahatan Korporasi
Modus Operandi
No Proses Bentuk Korupsi Pelaku dan Penerima
1 Penetapan tata ruang kabupaten Suap untuk pembahasan RTRW Gratifikasi tanah hasil
pelepasan
Anggota DPRD, Bupati, Perusahaan Perkebunan
2 Usulan Review kawasan hutan dari
kabupaten ke Provinsi
Suap, gratifikasi dalam bentuk tanah Bappeda Provinsi, Gubernur
3 Penetapan RTRW Provinsi Gratifikasi tanah hasil pelepasan Perusahaan Perkebunan, Gubernur, Anggota DPRD
Provinsi
Suap untuk memasukan kawasan perkebunan sawit pelaku
perambah hutan pembahasan RTRW
Perusahaan perkebunan, Anggota DPRD
4 Usulan Review kawasan hutan dari
gubernur ke Kementerian kehutanan
Suap, Gratifikasi saham, Gratifikasi tanah hasil alih
fungsi/peruntukan
Gubernur, Dinas kehutanan provinsi, Perusahaan
perkebunan sawit.
Memanipulasi dasar review kawasan hutan dengan
mengatasnamakan keberadaan lahan pertanian dan
pemukiman masayrakat
Kepala Daerah
5 Tim terpadu Gratifikasi tanah hasil alih fungsi, fasilitas proses pengkajian
dan kunjungan ke lapangan
Anggota tim terpadu, perusahaan perkebunan
7 Rekomendasi DPR RI Fasilitas kunjungan ke lapangan, suap, gratifikasi tanah Anggota DPR RI , Perusahaan perkebunan, partai
pengusung anggota DPR RI
8 Proses Persetujuan oleh menteri
kehutanan
Biaya politik untuk kolega pengambil keputusan, gratifikasi,
suap melalui partai.
Tim kajian kementerian kehutanan, jaringan Partai
pengusung, jaringan partai berkuasa
9 SK pelepasan di terima pemerintah
daerah
Pembagian tanah kepada elit politik daerah yang terlibat
dalam pengusulan alih fungsi atau pelepasan kawasan
hutan,
Anggota DPRD, kepala daerah, partai politik,
perusahaan.
10 Penerbitan Izin lokasi, Prinsip, IUP Suap, manupulasi owner Kepala Daerah, Dinas
Kehutanan/Pertanian/Perkebunan
11 Amdal dan Izin LIngkungan Suap, Gratifikasi saham, Kepala daerah, BLH
12 HGU Suap, Saham, peralihan modal BPN
11. Nilai Kondisi Lingkungan Hidup
Keterangan : Merah: Sangat buruk & Buruk, Kuning: Cukup, Hijau : Baik, Biru: Sangat Baik
Indikator:
•Penanganan protes dan kasus lingkungan hidup : Sangat Buruk
•Perbaikan Kerangka Hukum dan Kebijakan : Buruk
•Kapasitas Pemerintah : Buruk
•Kapasitas Penegak Hukum : Buruk
•Kepemimpinan : Buruk
Nilai Keseluruhan : Buruk
14. Posisi Parpol terhadap
Perundang-Undangan 2009-2014
No
Undang-Undang/ Kebijakan Posisi Partai
Golkar PDI-P P.
Demokrat
PKS PPP PKB PBB PAN GERINDRA HANURA
1
Revisi UU No. 27/2007 tentang
pengelolaan pesisir dan pulau-
pulau kecil
menduk
ung
Mendukung mendukung mendukung Mendukung mendukung mendukun
g
mendukung mendukung mendukung
2
UU Pangan menduk
ung
Mendukung mendukung mendukung Mendukung Mendukung Mendukun
g
mendukung Mendukung Mendukung
3
UU Perlintan Menduk
ung
Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Mendukun
g
Mendukung Mendukung mendukungg
4
UU Pengadaan Tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan
umum
Menduk
ung
Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung Mendukun
g
Mendukung Mendukung Mendukung
5
.
UU Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan
Menduk
ung
Menolak Mendukung mendukung Mendukung mendukung Mendukun
g
Mendukung Mendukung Mendukung
6
UU Ormas Menduk
ung
mendukung Mendukung mendukung mendukung mendukung Mendukun
g
Menolak menolak menolak
7
Pengurangan subsidi BBM menduk
ung
menolak mendukung menolak mendukung mendukung mendukun
g
mendukung menolak menolak
16. Platform Politik Lingkungan
• Pengembalian Mandat Negara sebagai Benteng Hak Asasi Manusia
dengan Peran-peran Perlindungan, Pencegahan, dan Promosi
• Penataan Ulang Relasi antara Negara, Modal, dan Rakyat
• Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup:
Melalui lembaga penyelesaian konflik agraria
• Pemulihan Keseimbangan Ekologis dan Perlindungan Lingkungan
Hidup
• Penyelesaian Persoalan Utang Luar Negeri, Mengembangkan
Kemandirian, dan Basis Perekonomian Rakyat
17. Agenda Politik Lingkungan
• Reformasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan SDA: Mengakhiri kebijakan sektoral, penguatan
implementasi UU 32/2009 dengan mengeluarkan PP,
UU Perubahan Iklim, Kebijakan yang mendorong
peradilan lingkungan
• Reformasi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan SDA: Penguatan fungsi dan kewenangan institusi
pengelolaan LH di pusat sampai daerah, membentuk
institusi penyelesaian konflik agraria dan SD
• Politik Anggaran yang berpihak kepada Lingkungan
Hidup
18. Terima Kasih
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Friends Of The Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Mampang, Jakarta Selatan
Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
www.walhi.or.id
