1. KORUPSI KEHUTANAN DAN KORUPSI
POLITIK

2. KONDISI HUTAN INDONESIA
• LEBIH DARI SEPARUH HUTAN INDONESIA RUSAK
– Total luas hutan di Indonesia berkisar 123 juta ha (10 persen dari seluruh Hutan di Dunia). Kawasan
hutan dan lahan yang mengalami kerusakan lebih dari 67,64 juta Ha (data Statistik Kehutanan
Kementrian Kehutanan: 2006)
• DEFORESTASI HUTAN (DI 7 PULAU) INDONESIA SETIAP TAHUNNYA 1,09 JUTA Ha
• GUINESS BOOK OF WORLD RECORDS (2008) SEBAGAI PENGHANCUR HUTAN TERCEPAT
– Of the 44 countries which collectively account for 90 per cent of the world’s forests, the country
which pursues the highest annual rate of deforestation is Indonesia with 1,8 million ha ( 4.447.896
acres) of forest destroyed each year between 2000-2005; a rate of 2 per cent annually or 51 km2 (20
miles2) destroyed every day.
Tahun
Deforestasi (x1.000 Ha/tahun)
Jumlah
Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jawa NTB, NTT
2000-2001 259,50 212,00 154,00 20,00 147,20 118,30 107,20 1.018,20
2001-2002 202,60 129,70 150,40 41,40 160,50 142,10 99,60 926,30
2002-2003 339,00 480,40 385,80 132,40 140,80 343,40 84,30 1.906,10
2003-2004 208,70 173,30 41,50 10,60 100,80 71,70 28,10 634,70
2004-2005 335,70 234,70 134,60 10,50 169,10 37,30 40,60 962,50
TOTAL 1.345,50 1.230,10 866,30 214,90 718,40 712,80 359,80 5.447,80
Sumber: Badan Planologi Kehutanan
(Hasil citra spot vegetasi resolusi spasial 1 Km/based on the interpretation of SPOT Vegetation Image with spatial
resolution of 1 Km)

3. SIMALAKAMA ISU KEHUTANAN

4. Sebab Deforestasi di Indonesia

5. Corruption and Illegal Forest Activity
• Laju Deforestasi (illegal forest activity) memiliki korelasi dengan tingkat korupsi di
sebuah negara (Riset Word Bank, 2006)- Indonesia paling tinggi
• Corruption Perception Index (CPI) Indonesia (2005; 2.2), (2006; 2,4), (2007 ; 2,3),
20012 (3.2)
• Korupsi menyebabkan illegal logging menjadi ‘legalized’ logging
Tahun
Rangking
Indonesia
CPI Jarak Tingkat Kepercayaan
2005 137 dari 158 2.2 2.1 – 2.5
2006 130 dari 163 2.4 2.2 – 2.6
2007 143 dari 179 2.3 2.1 – 2.4
Sumber: Diolah dari CPI-Tranparency International

6. PRAKTEK KORUPSI DI KEHUTANAN

7. Pola Umum Penyimpangan

8. Suap Perolehan Izin

9. Pembiaran Beroperasi Secara Illegal

10. Manipulasi pajak

11. Jasa agar “aman”

12. Kerugian Negara di Sektor Hutan
?

13. KERUGIAN DARI DR KEHUTANAN
• PENERIMAAN NEGARA BESAR , KORUPSI BESAR, PENGELOLAAN
– Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan
dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian
negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia).
Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo
Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy
Soeharto.
– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Dana Reboisasi
yang dikeluarkan pemerintah pada Tahun Anggaran (TA) 2004 sebesar
Rp2,885 triliun tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
– PNBP Kementrian Kehutanan TA 2009 1) Dana Reboisasi (DR tahun
berjalan sebesar Rp 1.368.085.110.839,54 dan DR Pengembalian
sebesar Rp 86.780.467.278,00
– Data Kementrian Kehutanan ada 60 unit perusahaan HTI yang
menunggak pembayaran DR senilai Rp 1,1 triliun.

14. No. PROV KEBUN TAMBANG Perkiraan Kerugian
(Rp. Triliun)
Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)
1 Kalteng 282 3.934.963,00 629 3.570.519,20 158,5
2 Kaltim 86 720.829,63 223 774.519,45 31,5
3 Kalbar 169 2.145.846,23 384 3.602.263,30 47,5
4 Kalsel 32 370.282,14 169 84.972,01 9,614
5 Sultra 9 20.930 241 617.818 13,490
6 Riau 97 454.260,18 45 142.096 8,59
7 Jambi 52 298.088,00 31 62.747,00 4,73
TOTAL 727 7945199,18 1722 8854934,96
273,924
Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembukaan Kebun
dan Tambang dikawasan Hutan (Kemenhut :2011)

15. HASIL INVESTIGASI KOALISI (2011)

16. Penegakan Hukum
• KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya sudah
mengambil inisiatif atau terobosan dalam menjerat pelaku
kejahatan kehutanan dengan pendekatan tindak pidana
korupsi. Sejumlah pelaku korupsi di sektor kehutanan telah
ditangani dan berhasil dijebloskan ke penjara.
• Inisiatif pemberantasan korupsi di sektor kehutanan tidak
saja diletakkan pada aspek penindakan namun juga pada
aspek pencegahan.
• Namun demikian kinerja yang ditunjukkan oleh ketiga
institusi penegak hukum tersebut dalam pemberantasan
korupsi di sektor kehutanan masih belum maksimal baik
dari aspek kualitas maupun kuantitas.

17. Kepolisian
• 2004 hingga Juni 2006
– jumlah perkara kejahatan kehatanan yang diungkap
4.178 perkara dengan jumlah tersangka 4.860 orang
dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m3 dan 2,37
juta batang kayu.
• 2010-2011,
– Mabes Polri menangani 25 perkara kejahatan
kehutanan dengan barang bukti berupa 12.435,36 M3
dan 1.116 batang. Sedangkan tingkat Polda
menangani sebanyak 3.006 perkara dan menyita
barang bukti berupa kayu 80.679,87 M3 dan 180.818
batang.

18. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kehutanan
Kategori
Perkara
Jumlah
Perkara
Non-yustisi
Proses Penyelesaian Perkara
Dalam Proses
Lidik
Proses Yustisi
Sidik SP 3 P 21 Sidang Vonis
2005 949 25 18 906 26 557 377 339 341
2006 1996 61 144 1830 23 826 493 383 1125
2007 685 73 126 486 2 323 258 204 287
2008 366 23 52 291 2 211 143 111 130
2009 321 15 39 267 9 203 136 113 94
2010 182 0 8 174 2 131 47 37 49
2011 162 0 2 160 0 137 2 4 25
Jumlah 4661 197 389 4114 64 2389 1456 1191 2051

19. Illegal Logging

20. Kepolisian
• 2004 hingga Juni 2006
– jumlah perkara kejahatan kehatanan yang diungkap
4.178 perkara dengan jumlah tersangka 4.860 orang
dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m3 dan 2,37
juta batang kayu.
• 2010-2011,
– Mabes Polri menangani 25 perkara kejahatan
kehutanan dengan barang bukti berupa 12.435,36 M3
dan 1.116 batang. Sedangkan tingkat Polda
menangani sebanyak 3.006 perkara dan menyita
barang bukti berupa kayu 80.679,87 M3 dan 180.818
batang.

21. Daftar Perkara Tindak Pidana
Kehutanan di Mahkamah Agung
Tahun
Masa Hukuman
< 1
th
1-2 th 3-5 th 6-10 th > 10
th
Seum
ur
hidup
Mati Bebas Jumla
h
2008 24 19 5 8 0 0 0 36 92
2009 15 71 8 0 0 0 0 12 106
2010 16 36 8 0 0 0 0 6 66
2011 12 18 6 0 0 0 0 6 42
Jumlah 67 144 27 8 0 0 0 60 306

22. Trend Kasus Illegal Logging yang diadili

23. Persoalan penegakan hukum
di sektor kehutanan (UU Sektoral)
• Tidak ada definisi illegal logging
• Tidak ada sanksi minimum
• Tidak menjangkau kejahatan lain
• pelaku yang bisa dipidana hanya yang
tertangkap tangan,
• Korporasi tidak tersentuh
• Penekanan administratif

24. Kinerja KPK sektor Korupsi Kehutanan
• Penindakan
– Hingga akhir 2013 sedikitnya terdapat 7 (tujuh) perkara korupsi di
sektor kehutanan yang telah dan sedang ditangani
– 23 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh
pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di
lembaga pemasyarakatan. Komposisi 14 orang dari lingkungan
eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementrian
kehutanan atau dinas kehutanan provinsi), 6 orang dari
politisi/legislatif dan 3 orang dari pihak swata
• Pencegahan
– meluncurkan dua hasil penelitian atau Kajian bidang kehutanan, yaitu
Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada
Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan
Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan,
Kementerian Kehutanan.
– NKB 12 Kementrian Kehutanan

25. KORUPSI KEHUTANAN dan KORUPSI POLITIK
• Pasca reformasi, Kerusakan hutan dan SDA
cenderung meningkat setelah adanya otonomi
daerah dan pemilu (kada/legislatif/yudikatif)
• Kehutanan-SDA = Ladang Empuk untuk perolehan
kekayaan, Korupsi dan Pendanaan Politik (Internal,
Pilkada, Pileg, Pilpres)
• Konglomerat Indonesia didominasi oleh Konglomerat
yang bergerak di isu Kehutanan-SDA ----- Sasaran
Empuk Partai, Caleg/Capres yang tidak berintegritas

27. PILIH CALON LEGISLATIF DAN PRESIDEN YANG
BERKOMITMEN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
@emerson_yuntho