SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Declaration 
National Programme for the Recognition and Protection of Customary 
Communities through REDD+ (Reduction of Emissions from 
Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) 
In order to formalise the recognition and protection of customary communities (MHA, 
Masyarakat Hukum Adat) within the framework of the Unitary State of the Republic of 
Indonesia in accordance with the 1945 Constitution (Article 18B, paragraph 2), the People's 
Consultative Assembly Ruling on Agrarian Reform and Natural-resources Management (TAP 
MPR IX/2001), the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, and other related 
regulations, herewith, we, the signatories below, agree to implement the following: 
1. develop capacities and facilitate active participation of MHA in the implementation of 
various government activities and programmes including, but not limited to, REDD+ 
programmes; 
2. support the acceleration of synchronising and harmonising regulations related to the 
protection and recognition of MHA including, but not limited to, the criteria for 
determining their existence, mechanisms for their recognition, and the criteria for 
determining spatial maps of MHA; 
3. support the development of a legal basis for the protection and recognition of MHA 
including, but not limited to, a draft law (RUU) on Protection and Recognition of 
Customary Communities (PPMHA) and a RUU on Land, through active government 
participation in the development process of the above two RUUs;
4. support regional governments in the implementation of data recording of the presence 
of MHA and their areas through an inventory process and regional regulations; 
5. inventories and aim towards resolving various conflicts related to the presence of MHA 
and, at the same time, anticipate future potential conflicts to ensure legal certainty in 
the protection of rights for all citizens; 
6. implement integrated and just mapping and data recording of land control, ownership, 
and utilisation with attention given to land titles for the community including MHA; 
7. strengthen the institutional capacity and authority of various national and regional 
parties including those responsible and assigned to provide recognition and protection 
of MHA; 
8. support the implementation of the REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation 
and Forest and Peat-land Degradation) programme as one effort to expand the 
participation of MHA within the framework of the Unitary State of the Republic of 
Indonesia. 
Jakarta, on this day Monday the first day of the month September in the year two thousand 
and fourteen. 
COODINATING MINISTER OF PEOPLES' WELFARE 
AGUNG LAKSONO 
MINISTER INTERNAL AFFAIRS 
GAMAWAN FAUZI 
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS 
AMIR SYAMSUDDIN
MINISTER OF FORESTRY 
ZULKIFLI HASAN 
MINISTER OF THE ENVIRONMENT 
BALTHASAR KAMBUAYA 
HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY 
HENDARMAN SUPANDJI 
HEAD OF THE NATIONAL GEOSPATIAL 
INFORMATION AGENCY 
ASEP KARSIDI 
HEAD OF THE NATIONAL COMMISSION ON 
HUMAN RIGHTS 
HAFID ABBAS 
HEAD OF THE REDD+ AGENCY 
HERU PRASETYO

More Related Content

Viewers also liked

Indonesia forest-moratorium-next-steps
Indonesia forest-moratorium-next-stepsIndonesia forest-moratorium-next-steps
Indonesia forest-moratorium-next-stepsseptianm
 
Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014septianm
 
Masyarakat adat dan ra iwan nurdin
Masyarakat adat dan ra iwan nurdinMasyarakat adat dan ra iwan nurdin
Masyarakat adat dan ra iwan nurdinseptianm
 
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan
Ringkasan Eksekutif  Tim Kerja PengarusutamaanRingkasan Eksekutif  Tim Kerja Pengarusutamaan
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaanseptianm
 
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesiaSiapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesiaseptianm
 
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 des
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 desLaporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 des
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 desseptianm
 
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPAD
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPADJanji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPAD
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPADseptianm
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+septianm
 
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor
Mendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktorMendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktorseptianm
 
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkungan
Mendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkunganMendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkungan
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkunganseptianm
 
Gerakan masyarakat sipil didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu ol...
Gerakan masyarakat sipil  didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu  ol...Gerakan masyarakat sipil  didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu  ol...
Gerakan masyarakat sipil didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu ol...septianm
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014septianm
 
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watch
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption WatchKorupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watch
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watchseptianm
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...septianm
 
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+septianm
 
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!septianm
 
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia oleh heru praset...
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia  oleh heru praset...Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia  oleh heru praset...
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia oleh heru praset...septianm
 
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]septianm
 

Viewers also liked (18)

Indonesia forest-moratorium-next-steps
Indonesia forest-moratorium-next-stepsIndonesia forest-moratorium-next-steps
Indonesia forest-moratorium-next-steps
 
Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014Deklarasi 1 september 2014
Deklarasi 1 september 2014
 
Masyarakat adat dan ra iwan nurdin
Masyarakat adat dan ra iwan nurdinMasyarakat adat dan ra iwan nurdin
Masyarakat adat dan ra iwan nurdin
 
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan
Ringkasan Eksekutif  Tim Kerja PengarusutamaanRingkasan Eksekutif  Tim Kerja Pengarusutamaan
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan
 
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesiaSiapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia
 
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 des
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 desLaporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 des
Laporan akhir tahun 2013 kpa final release 19 des
 
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPAD
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPADJanji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPAD
Janji Indonesia Untuk Indonesia : Gita Syahrani - PB Roadshow UNPAD
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+
 
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor
Mendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktorMendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor
 
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkungan
Mendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkunganMendorong pemerintahan  yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkungan
Mendorong pemerintahan yang bersih dari aktor aktor& pelaku perusak lingkungan
 
Gerakan masyarakat sipil didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu ol...
Gerakan masyarakat sipil  didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu  ol...Gerakan masyarakat sipil  didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu  ol...
Gerakan masyarakat sipil didalam mendorong agenda lingkungan pada pemilu ol...
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014
 
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watch
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption WatchKorupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watch
Korupsi hutan dan politik oleh emerson,Indonesian Corruption Watch
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
 
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+
Pedoman Greening MP3EI dalam Kerangka REDD+
 
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!
Golput untuk hutan? Pikirkan lagi!
 
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia oleh heru praset...
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia  oleh heru praset...Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia  oleh heru praset...
Siapa bisa menghentikan rusak dan hilangnya hutan indonesia oleh heru praset...
 
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]
Walhi pemilu2014 presentasi [recovered]
 

Similar to Declaration text english

Community based natural resources management in Cambodia
Community based natural resources management in CambodiaCommunity based natural resources management in Cambodia
Community based natural resources management in Cambodiamrlgregion
 
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptxAsyedSilayanZaportiz
 
Cbd brussel2017.ppt(2)
Cbd brussel2017.ppt(2)Cbd brussel2017.ppt(2)
Cbd brussel2017.ppt(2)Klaus Riede
 
STS-Module-2.docx
STS-Module-2.docxSTS-Module-2.docx
STS-Module-2.docxJohnLoisVan
 
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdfBinibini Cmg
 
Aligning Decentralized Natural Resource Management (DeNRM) and the Local G...
Aligning  Decentralized Natural Resource Management (DeNRM)  and  the Local G...Aligning  Decentralized Natural Resource Management (DeNRM)  and  the Local G...
Aligning Decentralized Natural Resource Management (DeNRM) and the Local G...Sadiki Laisser
 
Marianna bicchieri vggt & customary rights
Marianna bicchieri vggt & customary rightsMarianna bicchieri vggt & customary rights
Marianna bicchieri vggt & customary rightsmrlgregion
 
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...Global Land Tool Network
 
Land Use Conflict in the Resources Industry
Land Use Conflict in the Resources IndustryLand Use Conflict in the Resources Industry
Land Use Conflict in the Resources IndustryFernando Penarroyo
 
Results of the stakeholder Mapping
Results of the stakeholder MappingResults of the stakeholder Mapping
Results of the stakeholder MappingTOM BALEMESA K
 
South sumatra eco region alliance
South sumatra eco region allianceSouth sumatra eco region alliance
South sumatra eco region allianceCIFOR-ICRAF
 
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...Dr Lendy Spires
 
Government laws, policies and plans.....
Government laws, policies and plans.....Government laws, policies and plans.....
Government laws, policies and plans.....JoshuaTabag
 
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdf
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdfConstitutional Provisions on Environmental Laws.pdf
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdfLegalDivisionDENRX
 

Similar to Declaration text english (20)

Community based natural resources management in Cambodia
Community based natural resources management in CambodiaCommunity based natural resources management in Cambodia
Community based natural resources management in Cambodia
 
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx
03 Session 1 - Legal Bases and Principles for Barangay Development Planning.pptx
 
07 07 vac044
07 07 vac04407 07 vac044
07 07 vac044
 
Cbd brussel2017.ppt(2)
Cbd brussel2017.ppt(2)Cbd brussel2017.ppt(2)
Cbd brussel2017.ppt(2)
 
STS-Module-2.docx
STS-Module-2.docxSTS-Module-2.docx
STS-Module-2.docx
 
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf
2018_RTD_NCIP-PPT-PRESENTATION-SUSTAINABILITY-1.pdf
 
Ipra ncip
Ipra ncipIpra ncip
Ipra ncip
 
Contract and Licensing Transparency in the Extractive Industry
Contract and Licensing Transparency in the Extractive IndustryContract and Licensing Transparency in the Extractive Industry
Contract and Licensing Transparency in the Extractive Industry
 
Aligning Decentralized Natural Resource Management (DeNRM) and the Local G...
Aligning  Decentralized Natural Resource Management (DeNRM)  and  the Local G...Aligning  Decentralized Natural Resource Management (DeNRM)  and  the Local G...
Aligning Decentralized Natural Resource Management (DeNRM) and the Local G...
 
Marianna bicchieri vggt & customary rights
Marianna bicchieri vggt & customary rightsMarianna bicchieri vggt & customary rights
Marianna bicchieri vggt & customary rights
 
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...
Support Program to Land Reform: Elaboration of the Land Policy Document in th...
 
Land Use Conflict in the Resources Industry
Land Use Conflict in the Resources IndustryLand Use Conflict in the Resources Industry
Land Use Conflict in the Resources Industry
 
H3126683.pdf
H3126683.pdfH3126683.pdf
H3126683.pdf
 
Results of the stakeholder Mapping
Results of the stakeholder MappingResults of the stakeholder Mapping
Results of the stakeholder Mapping
 
CLUP
CLUPCLUP
CLUP
 
South sumatra eco region alliance
South sumatra eco region allianceSouth sumatra eco region alliance
South sumatra eco region alliance
 
N1449782
N1449782N1449782
N1449782
 
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...
Second International Decade of the World’s Indigenous People Achievement of t...
 
Government laws, policies and plans.....
Government laws, policies and plans.....Government laws, policies and plans.....
Government laws, policies and plans.....
 
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdf
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdfConstitutional Provisions on Environmental Laws.pdf
Constitutional Provisions on Environmental Laws.pdf
 

More from septianm

God meets you where you are
God meets you where you areGod meets you where you are
God meets you where you areseptianm
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumseptianm
 
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium septianm
 
Maratorium pansus
Maratorium pansusMaratorium pansus
Maratorium pansusseptianm
 
MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...
MORATORIUM:  SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...MORATORIUM:  SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...
MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...septianm
 
Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015septianm
 
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow MedanPresentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medanseptianm
 
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JKChalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JKseptianm
 
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow MedanSiaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medanseptianm
 
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang BurukSiaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Burukseptianm
 
Telapak siaran pers
Telapak    siaran pers Telapak    siaran pers
Telapak siaran pers septianm
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...septianm
 
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALPERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALseptianm
 
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adatseptianm
 
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in IndonesiaPermitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesiaseptianm
 
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
 
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalSiaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalseptianm
 
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmhaSambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmhaseptianm
 
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014septianm
 
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...septianm
 

More from septianm (20)

God meets you where you are
God meets you where you areGod meets you where you are
God meets you where you are
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratorium
 
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium
 
Maratorium pansus
Maratorium pansusMaratorium pansus
Maratorium pansus
 
MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...
MORATORIUM:  SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...MORATORIUM:  SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...
MORATORIUM: SUDAHKAH MELINDUNGI HUTAN DAN GAMBUT TERSISA DI RIAU “URGENSI PE...
 
Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015Bahan gubri 5 5-2015
Bahan gubri 5 5-2015
 
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow MedanPresentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
Presentasi Gita Syahrani, SH, LL.M - PB Roadshow Medan
 
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JKChalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK
Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK
 
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow MedanSiaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow Medan
 
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang BurukSiaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
Siaran Pers TELAPAK : Cara Perhutani Menyembunyikan Kinerjanya Yang Buruk
 
Telapak siaran pers
Telapak    siaran pers Telapak    siaran pers
Telapak siaran pers
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
 
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBALPERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
PERAN HUTAN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL
 
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
 
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in IndonesiaPermitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
Permitting Crime :How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia
 
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...
 
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - finalSiaran pers   prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
 
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmhaSambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4)   program nasional ppmha
Sambutan kuntoro mangkusubroto (ukp4) program nasional ppmha
 
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
Siaran Pers KOMNAS HAM - Inkuiri Nasional, 19 agustus 2014
 
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
Konstitusionalitas dan urgensitas penetapan kriteria dan indikator dalam peng...
 

Declaration text english

  • 1. Declaration National Programme for the Recognition and Protection of Customary Communities through REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) In order to formalise the recognition and protection of customary communities (MHA, Masyarakat Hukum Adat) within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance with the 1945 Constitution (Article 18B, paragraph 2), the People's Consultative Assembly Ruling on Agrarian Reform and Natural-resources Management (TAP MPR IX/2001), the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, and other related regulations, herewith, we, the signatories below, agree to implement the following: 1. develop capacities and facilitate active participation of MHA in the implementation of various government activities and programmes including, but not limited to, REDD+ programmes; 2. support the acceleration of synchronising and harmonising regulations related to the protection and recognition of MHA including, but not limited to, the criteria for determining their existence, mechanisms for their recognition, and the criteria for determining spatial maps of MHA; 3. support the development of a legal basis for the protection and recognition of MHA including, but not limited to, a draft law (RUU) on Protection and Recognition of Customary Communities (PPMHA) and a RUU on Land, through active government participation in the development process of the above two RUUs;
  • 2. 4. support regional governments in the implementation of data recording of the presence of MHA and their areas through an inventory process and regional regulations; 5. inventories and aim towards resolving various conflicts related to the presence of MHA and, at the same time, anticipate future potential conflicts to ensure legal certainty in the protection of rights for all citizens; 6. implement integrated and just mapping and data recording of land control, ownership, and utilisation with attention given to land titles for the community including MHA; 7. strengthen the institutional capacity and authority of various national and regional parties including those responsible and assigned to provide recognition and protection of MHA; 8. support the implementation of the REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) programme as one effort to expand the participation of MHA within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Jakarta, on this day Monday the first day of the month September in the year two thousand and fourteen. COODINATING MINISTER OF PEOPLES' WELFARE AGUNG LAKSONO MINISTER INTERNAL AFFAIRS GAMAWAN FAUZI MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS AMIR SYAMSUDDIN
  • 3. MINISTER OF FORESTRY ZULKIFLI HASAN MINISTER OF THE ENVIRONMENT BALTHASAR KAMBUAYA HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY HENDARMAN SUPANDJI HEAD OF THE NATIONAL GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY ASEP KARSIDI HEAD OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS HAFID ABBAS HEAD OF THE REDD+ AGENCY HERU PRASETYO