politik media era SBY

1. Politik Media
Susilo Bambang Yudhoyono

2. Runtuhnya orde baru menjadi angin segar bagi pers di Indonesia, terjadi banyak reformasi
di bidang pers. Era Habibie, Gusdur, dan Megawati merupakan awal dari perkembangan
kebebasan pers di Indonesia. Pers yang ideal dicapai pada masa pemerintahan SBY, dimana
pemerintah tidak mencampuri pers dalam melakukan kegiatannya, dilain pihak pers juga
menjalankan pers yang bertanggung jawab, dimana tetap memegang prinsip kebebasan,
tetapi tetap berpedoman pada norma-norma yang berlaku. Iklim pers era SBY yang kritis
dan konstruktif.
Awal Pemerintahan

3. Sumber ; Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksmi, S. 2012. Memetakan Kebijakan
Media di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia)

4. Pers masih Merujuk Undang-undang no 40 tahun 1999
Pasal 4
• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
• Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
• Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi
• Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak
Pasal 8
• Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50/2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta
Peraturan yang dimaklumatkan pada 16 Nopember 2005 ini terhitung terperinci, terdiri atas 73 pasal dan 120
ayat. Peraturan pemerintah ini mengatur perihal lembaga penyiaran swasta yang sesungguhnya sudah
beroperasi, namun tetap dibutuhkan pengawalan untuk merumuskan pasal dan ayatnya agar tidak menyimpang
dari undang-undang yang menjadi payung hukumnya.

6. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
penyusunan UU ITE dimulai di era Presiden Megawati, tepatnya pada 2003. Kala itu, dua buah RUU yakni
Tindak Pidana Teknologi Informasi dan e-Commerce alias perdagangan elektronik dijadikan satu naskah RUU
dan diserahkan ke DPR. Pembahasan UU ITE dibahas pada 2005 hingga 2007, dan disahkan era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008.
UU ITE memiliki beberapa bagian.
• Bagian pertama, terkait e-commerce yang mengatur soal marketplace.
• Bagian kedua mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi dengan sub bagian mulai dari
konten ilegal, unggahan bernuansa SARA, kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, judi, hingga
pencemaran nama baik.
• Sub bagian lainnya juga terdapat aturan soal akses ilegal seperti hacking, penyadapan, serta
gangguan atau perusakan sistem secara ilegal.
Pada masa yang sama juga lahir Undang-Undang:
• UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
• UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

7. Permasalahan UU ITE
Pasal 27
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.

8. Permasalahan UU ITE
Pasal 28
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

9. Kasus UU ITE
15 Agustus 2008
Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni
internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya. Kemudian RS Omni Internasional keberatan
dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni,
namun hasilnya buntu. RS Omni akhirnya menggugat Prita yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 UU
ITE. masih banyak kasus terkait ITE lainnya.
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril.

10. Periode Kedua dan Akhir Pemerintahan
SBY pernah didemo pada 100 hari pemerintahannya oleh Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam
organisasi Pemuda Cinta Tanah Air serta Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi unjuk rasa di
depan Polda Metro Jaya, Jumat 19 Februari 2010. Pada demo tersebut mahasiswa membawa seekor kerbau
yang diberi nama Si BU YA sebagai sindiran untuk SBY. Dalam kampanye itu bahkan gambar SBY sampai
diinjak-injak dan parahnya lagi gambar SBY dipasang dibagian kepala dan dipantat Kerbau.
Isu-Isu kontroversi Media di
pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono
• Kasus Century
• Kriminalisai KPK
• Kasus Mafia Pajak
• Kasus Sekertariat Gabungan
• Konflik Perbatasan
• Isu Jaksa Agung

11. Headline Media dalam kritik SBY

12. Kesimpulan
Pers era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebuah perpaduan ideal antara
kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak berbuat semena-
mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (the power of the press). Meskipun pers di
era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab, tetapi tidak mengurangi kebebasan pers pada saat itu,
pemerintah tidak pernah ikut campur mengenai urusan kebebasan pers. Dibawah kepemimpinan SBY selama
satu dasawarsa pers Indonesia benar-benar telah menikmati kebebasannya. Hal serupa juga disampaikan oleh
Jacob Oetama, bahwa kemerdekaan pers di era SBY lebih baik dibandingkan dengan pemeritahan
sebelumnya. Hubungan pers dan presiden di era SBY dapat diibaratkan sebagai hubungan benci tapi rindu,
dimana hubungannya dengan pers turun naik tetapi tetap hangat. Walaupun media pers sering mengkritik
dengan kerasnya, presiden SBY ternyata tidak pernah membenci atau mengambil jarak dengan pers. Presiden
SBY.
Sumber: kompasiana.com

13. Jika masih zaman Presiden SBY,semua rakyat bebas mengkritik
Presidennya tanpa rasa takut untuk dipenjara
TERIMA KASIH

14. Referensi
• https://nasional.kompas.com/read/2010/10/16/10545433/~Nasional.
• https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210529170104-32-648251/polemik-pdip-vs-
demokrat-soal-bansos-era-jokowi-dan-sby
• https://news.detik.com/berita/d-1679788/priyo-sby-harusnya-gunakan-hak-jawab-
menyalahkan-media-bukan-solusi
• https://tirto.id/beda-reaksi-publik-era-jokowi-sby-soal-kenaikan-harga-bbm-subsidi-gv9i
• https://www.merdeka.com/peristiwa/4-cerita-sby-marah-gara-gara-demo.html
• https://www.kompasiana.com/www.febrialdiali.blogspot.com/54f3f751745513a12b6c82c3/
sby-10-tahun-di-bullysampai-pantat-kerbau-dipasang-fotosby-tidak-seret-wong-cilik-ke-
penjarajokowi-baru-10-hari