Teks tersebut merupakan makalah tentang manajemen pelayanan kesehatan masyarakat yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka tentang konsep manajemen kesehatan masyarakat dan prinsip-prinsipnya seperti perencanaan dan pengorganisasian.

1. i
TUGAS MAKALAH ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT
DI SUSUN OLEH :
1. Fadly Nurrakhmat 1704026041
2. Leo Bagusta Irman 1704026071
3. Sari Ismaniar 1704026124
KELAS : Apoteker 28 pagi
DOSEN :
PROGRAM STUDI APOTEKER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2017

2. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesehatan adalah merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti
termaktub dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk
menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini melandasi pemikiran
bahwa sehat adalah investasi. Kesehatan sebagai investasi sangat berkaitan dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Saat
ini kualitas pertumbuhan pembangunan bangsa Indonesia belum menggembirakan.
Laporan UNDP 2005 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177
negara, di mana hanya satu tingkat di atas Uzbekistan dan dua tingkat di bawah
Vietnam.Sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan (unitarisme), maka
pembangunan kesehatan daerah merupakan satu sub sistem dari Pembangunan
Kesehatan Nasional.
Menurut ensiklopedia administrasi, organizing (pengornisasian) merupakan
rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap
kegiatan kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang
harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara
satuan organisasi atau para pejabatnya. Pengertian organisasi lebih bersifat dinamis
(organisasi sebagai fungsi manajemen)
Pekerjaan administrasi hanya melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan,
sedangkan pekerjaan manajemen adalah merumuskan kebijakan tersebut (Samuel
levey dan paul lomba) perkataan administrasi kesehatan mengandung dua pengertian
yaitu ad dan ministrate. Administrasi (latin ad = pada, ministrate = melayani).

3. 2
Artinya memberikan layanan kepada, administrasi kesehatan merupakan suatu proses
yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian. Pengarahan, pengawasan,
pengoordinasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian penilaian, terhadap
sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan
tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat
dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagi upaya kesehatan yang
ditujukan kepada perorangan, kelompok atau masyarakat (komisi pendidikan
administrasi kesehatan amerika serikat 1974)
Pada zaman kuno, ilmu manajemen telah ada. Hal ini terbukti dengan adanya
ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang hukum, politik, ekonomi pendidikan tinggi Al
Azhar, bangunan-bangunan yang mengagumkan seperti piramida, candi Borobudur,
tembok besar cina, dan sebagaimana semua itu tentu saja berdasarkan pelaksanaan
fungsi-fungsi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi,
kepemimpinan, pengetahuan sumber daya dan sebagainya.
Perkembangan teori manajemen seperti yang di ketahui sekarang, di mulai
dengan adanya revolusi industri di eropa pada abad 18, dimana bertambah banyaknya
pabrik-pabrik dan para pekerja, serta hasil yang berupa barang-barang memerlukan
berbagai upaya perencanaan, koordinasi, pengendalian dan sebagainya yang
diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
Dalam model tradisional titik berat model manajemen adalah pada pengawasan
dan pengarahan, sedangkan model hubungan manusia telah mengalami perubahan
dan menekankan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan pribadi. Model sumber daya
manusia agak berlainan. Seorang manajer dilihat sebagai seorang yang mendorong
pengembangan dan mempermudah bawahannya untuk mencapai tujuan yang di
inginkan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian manajemen kesehatan masyarakat?
2. Apa prinsip manajemen kesehatan masyarakat?
3. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan masyarakat?

4. 3
4. Bagaimana sistem rujukan kesehatan masyarakat?
5. Bagaimana evaluasi program kerja?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Mengetahui pengertian manajemen kesehatan masyarakat.
2. Mengetahui prinsip manajemen kesehatan masyarakat.
3. Untuk memahami sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Untuk memahami sistem rujukan kesehatan masyarakat.
5. Untuk mengetahui evaluasi program kerja.

5. 4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Manajemen Kesehatan Masyarakat
2.1.1 Pengertian Manajemen Kesehatan Masyarakat
1. H. Koontz & O,Donnel (1964) dalam bukunya “Principles of Management”
mengemukan sebagai berikut : “manajemen berhubungan dengan pencapaian
sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain”
(Management involves getting things done thought and with people).
2. Mary Parker Folllett (1999) mendefinisikan “manajemen sebagai seni dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
3. George R. Terry dalam bukunya “Principles of Management” menyampaikan
pendapatnya : “manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ;
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan,
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Management is a distinct process
consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in
each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined
objectives)
4. James A.F. Stoner dalam bukunya “Management” (1982) mengemukakan
“manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber
daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah
ditetapkan”
Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan
bahwa manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk
mengatur para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan
kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain manajemen
kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem

6. 5
pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran
manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003)
2.1.2 Fungsi Manajemen Kesehatan
Menurut Goerge R. Terry dalam bukunya Prinsip – Prinsip
Manajemen, fungsi manajemen dalam suatu organisasi meliputi:
1. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan
merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif
kegiatan untuk pencapaiannya.
2. Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan menajemen
untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh
organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan
organisasi.
3. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating)
atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff
agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas
pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan
sumber daya yang tersedia.
4. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal)
adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi
jika terjadi penyimpangan.
2.2 Prinsip Manajemen Kesehatan
2.2.1 Planning (Perencanaan)
Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan
sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan
secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer
mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian
melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi

7. 6
tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi
manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
Stephen Robbins dan Mary Coulter dalam buku berjudul Management
mengemukakan beberapa tujuan perencanaan.
a. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer
maupun karyawan non manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat
mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus
bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja
sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang
efesien.
b. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang
manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan,
meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan
menyusun rencana untuk menghadapinya.
c. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan.Dengan kerja yang
terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi
pemborosan.Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat
mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan
inefesiensi dalam perusahaan.
Perencanaan menurut (Santoso, 2013) terbagi menjadi 3 jenis yaitu
perencanaan dilihat dari jangka waktu, perencanaan dilihat dari tingkatannya
dan perencanaan dilihat dari ruang lingkupnya. Perencanaan dilihat dari jangka
waktu adalah perencanaan yang disesuaikan jangka waktu pencapaian suatu
tujuan organisasi. Terbagi menjadi tiga tingkatan jangka waktu yaitu:
1. Rencana Jangka Panjang (long term planning) adalah perencanaan yang
berlaku antara 10-25 tahun.

8. 7
2. Rencana Jangka Menengah (medium range planning) adalah perencanaan
yang berlaku antara 5-7 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek (short range planning) adalah perencanaan
umumnya berlaku hanya untuk 1 tahun.
Perencanaan dilihat dari tingkatannya terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:
1. Rencana Induk (masterplan), adalah perencanaan yang menitik beratkan
uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka
panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas.
2. Rencana Harian (day to day planning)adalah perencanaan harian yang
bersifat rutin.
Sedangkan perencanaan dilihat dari ruang lingkupnya yaitu:
1. Rencana Strategis (strategic planning) adalah perencanaan yang berisikan
uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan
yang lama. Model perencanaan ini sulit untuk dirubah.
2. Rencana Taktis (tatical planning) adalah rencana yang berisi uraian yang
bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya,
asalkan tujuan tidak berubah.
3. Rencana menyeluruh (comprehensive planning) adalah rencana yang
mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
4. Rencana Terintegrasi (integrated planning) adalah rencana yang
mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu.
Menurut Nugroho (2010) syarat perencanaan yang baik adalah:
a. Rencana harus mempermudah pencapaian tujuan organisasi dari
pemikiran pelaksanaan.
b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memahami
tujuan organisasi.

9. 8
c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mendalami
teknik perencanaan.
d. Rencana harus diteliti secara merinci.
e. Rencana tidak boleh lepas.
2.2.2 Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari
manajemen dilaksnakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan
termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.
(Goerge Terry, 2003)
Langkah-langkah Pengorganisasian:(Goerge Terry, 2003)
1. Tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. (Menjelaskan keseluruh staff
tentang tujuan organisasi yang harus dicapai)
2. Mendistribusi pekerjaan ke staff secara jelas. (Mendudukan orang-orang
yang berkompetensi pada posisi tepat. Dan jangan sampai ada posisi
strategis yang kosong, karena akan berpengaruh pada keseluruan
pencapaian organisasi)
3. Menentukan prosedural staf. (Menentukan cara kerja dan evaluasi para
staff, serta punishment dan reward yang diterima. Selain itu juga
menjelaskan tentang garis koordinasi dan sinergitas dalam organisasi,
sehingga seluruh posisi dipadukan untuk menuju tujuan organisasi)
4. Mendelegasikan wewenang. (Berani untuk mendelegasikan wewenang
sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap staff)
Proses Pengorganisasian Menurut Stoner (1996) langkah-langkah
dalam proses pengorganisasian terdiri dari lima langkah:
1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai
tujuan organisasi

10. 9
2. Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis
dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok
orang.
3. Mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis
dan efisien
4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota
organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis
5. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah
penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.
Menurut T Hani Handoko (1999) proses pengorganisasian dapat
ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur sebagai berikut:
1. Pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk
mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang
secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja ini
sebaiknya tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan.
3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk
mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi
kesatuan yang terpadu dan harmonis.
2.2.3 Actuating (Penggerakan)
George R. Terry (2003) mengemukakan bahwa actuating merupakan
usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga
mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan
sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu
juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan
upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui

11. 10
berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat
melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan
tanggung jawabnya.
Fungsi aktuasi/ actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim
kerja sama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi aktuasi tidak terlepas dari fungsi
manajemn lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya
yaitu actuating (member bimbingan), motivating (membangkitkan motivasi),
directing (memberikan arah), influencing (mempengaruhi) dan commanding
(memberikan komando atau perintah). (Muninjaya, G, A, A. 2004).
Menurut Kurniawan (2009) prinsip-prinsip dalam penggerakan atau
actuating antara lain:
1. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
3. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi
4. Menghargai hasil yang baik dan sempurna
5. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih
6. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup
7. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya
2.2.4 Controlling (Pengawasan)
T. Hani Handoko (1999) mengemukakan definisi pengawasan yang di
dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan
manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

12. 11
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara
paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”
Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang
berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan
rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi
penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan
yang diperlukan untuk mengatasinya.
Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses
pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:
1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan
penganalisaan penyimpangan- penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.
2.2.5 Evaluation (Penilaian)
Penilaian merupakan fungsi organik terakhir dalam administrasi. Dimana
penilaian adalah proses pengukuran dan pembandingan hasil-hasil pekerjaan yang
nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. (Sondang P. Siagian,
2003)
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut
menentukan mati/hidupnya suatu perusahaan.
2. Penilaian merupakan suatu proses dimana penilaian adalah kegiatan yang
terus-menerus dilakukan oleh administrasi.

13. 12
3. Penilaian menunjukkan kesenjanagan antara hasil pelaksanaan yang
sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
4. Penilaian merupakan bagian penting dari suatu organisasi, karena
berpengaruh terhadap manajemen pengembangan sumber daya manusia.
Sihotang (2007) mengatakan bahwa penilaian memiliki 2 (dua) kepentingan yaitu
kepentingan bagi karyawan dan bagi organisasi. Bagi karyawan dapat memberikan
umpan balik tentang kemampuan, kekurangan-kekurangan dan potensi-potensi yang
ada, yang pada gilirannya nanti dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja,
sedang bagi organisasi sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan
keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan karyawan, promosi,
pemberian imbalan, dan berbagai aspek lain.
2.3 Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2.3.1 Definisi Sistem Pelayanan Kesehatan
Defini dari sistem pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep dimana
konsep ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi
pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekitjo Notoatmojo pelayanan
kesehatan adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan
utamanya adalah pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotif (peningkatan
kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Dan menurut Level dan Loomba
pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara
bersama-sama dalam waktu organisasi dalam memelihara dan menigkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan
kesehatan.

14. 13
2.3.2 Teori Sistem Pelayanan Kesehatan
Teori sistem pelayanan kesehatan meliputi: (S Notoatmodjo, 2007)
1. Input
Merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk
berfungsinya sebuah sistem, seperti system pelayanan kesehatan, maka
masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana
kesehatan dan lain-lain.
2. Proses
Suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk
menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari system tersebut,
sebahaimana contoh dalam system pelayanan kesehatan, maka yang
dimaksud proses adalah berbagai kegiatan dalam pelayanan kasehatan.
3. Output
Hasil berupa layanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien
serta dapat di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pasien
sembuh dan sehat optimal.
4. Dampak
Merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil bari sistem, yang
terjadi relatif lama waktunya. Setelah hasil dicapai, sebagaimana
dalam system pelayanan kesehatan , maka dampaknya akan
menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan
kematian karena pelayanan terjangkau oleh masyarakat.
5. Umpan Balik
Merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini
terjadi dari sebuah system yang saling berhubungan dan saling
mempengaruhi. Umpan balik dalam system pelayanan kesehatan dapat
berupa kualitas tenaga kesehatanyang juga dapat menjadikan input
yang selalu meningkat.

15. 14
6. Lingkungan
Lingkungan disini adalah semus keadaan diluar system tetati dapat
mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam system
pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa
lingkungan strategis, atau situasi kondisi social yang ada di
masyarakat seperti institusi di luar pelayanan masyarakat.
2.3.3 Tingkatan Pelayanan Kesehatan
Menurut (leavel & clark, 1958) tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem
pelayanan kesehatan adalah :
1. Health promotion ( promosi kesehatan )
Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam
memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan dan bertujuan
untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat tidak terjadi
gangguan kesehatan.
2. Spesific protection ( perlindungan khusus )
Dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yg akan
menyebabkan penurunan status kesehatan. Contohnya pemberian
imunisasi.
3. Early diagnosis and prompt treatment (diagnosis dini
danpengobatan segera)
Dilaksanakan dalam mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut
serta dampak dari tibulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran.
4. Disability Limitation (Pembatasan Cacat)
Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak
mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan
5.Rehabilitation
Dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Tahap ini dijumpai
pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan
ini diberikan pada pasien.

16. 15
2.3.4 Lembaga Pelayanan Kesehatan
Lembaga Pelayanan Kesehatan merupakan tempat pemberian pelayanan
kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan.
Tempat pelayanan kesehatan sangat bervariasi berdasarkan tujuan pelayanan
kesehatan dapat berupa rawat jalan, institusi kesehatan, comunity based
agency dan hospice. ( Aziz Alimul, 2008)
1. Rawat Jalan
Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada
tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada penyakit yang akut
atau mendadak dan kronis yang memungkinkan tidak terjadi rawat inap.
2. Institusi
Lembaga ini merupakan pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup
dalam memberikan berbagai tingkat kesehatan seperti rumah sakit, pusat
rehabilitasi, dan lain lain.
3. Community Based Agency
Bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien
sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek rawat
keluarga dan lain lain.
4. Hospice
Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang di
fokuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan biasanya
digunakan dalam home care.
2.3.5 Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan
1. Primary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)
Pelayanan Kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada
masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan.
2. Secondary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua)

17. 16
Diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah
sakit atau rawat inap dan dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama.
3. Tertiary Health Service (Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga)
Pelayanan kesehatan merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi.
Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli.
2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan
1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Baru
Perkembangan Iptek akan diikuti dengan pelayanan kesehatan, seperti
dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit
yang sulit. Dapat menggunakan alat seperti laser, terapi perubahan gen,
dan lain lain.
2. Pergeseran Nilai Masyarakat
Masyarakat yang sudah maju dalam pengetahuan yang tinggi maka akan
memiliki kesadaran yang lebih dalam pemanfaatan kesehatan sebaliknya
masyarakat yang memiliki pengetahuan yang murang akan memiliki
kesadaran yang rendah terhadap layanan kesehatan sehingga kondisi
demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan.
3. Aspek Legal dan Etika
Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pelayanan
kesehatan, maka diimbangi pula tingginya tuntutan hukum dan etik
sehingga pelayanan kesehatan dituntut untuk profesional dengan
memperhatikan nilai-nilai hukum dan etika yang ada di masyarakat.
4. Ekonomi
Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi
masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan
lebih di perhatikan begitu juga sebaliknya maka sangat sulit menjangkau
pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan
membutuhkan biaya yang cukup mahal.

18. 17
5. Politik
Kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh dalam sisitem pemberian
pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan
pola dalam sistem pelayanan.

19. 18
BAB III
PEMBAHASAN
1. Metode Penelitian (Agus budiono, dkk 2016)
Jenis penelitian penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara
mendalam dan telaah dokumentasi yang disajikan secara deskriptif sehingga dapat
untuk mengetahui hasil implementasi JKN dan menggali lebih mendalam informasi
atau masukan tentang hal-hal yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi dalam
pemantapan implementasi JKN di BKPM Wilayah Semarang. Data kuantitatif dengan
survey kepuasan pelanggan untuk mendukung data kualitatif. Pengolahan data
kualitatif dengan analisis isi sedangkan data kuantitatif dengan analisis table
frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk angka angka tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Subyek penelitian dalam
wawancara mendalam meliputi informan utama dan informan triangulasi yang
berjumlah 8 orang. Informan Utama terdiri dari Kepala BKPM Wilayah Semarang,
Bendahara, Pengelola administrasi JKN di BKPM Willayah Semarang, Petugas
Rekam Medis dan 2 orang Dokter klinik. Informan triangulasi terdiri dari Kasie
pembiayaan dan Jaminan Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah dan BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang. Sedangkan sample survey
kepuasan pelaggan adalah wakil dari populasi pasien peserta JKN/BPJS Kesehatan
yang berkunjung dan berobat di BKPM Wilayah Semarang rata-rata selama 1 (satu)
bulan dalam setahun dengan asumsi pasien tahun 2013 yakni 45 orang.
2. Hasil (Agus budiono, dkk 2016)
Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang
melaksanakan pelayanan upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang berbeda dalam pembiayaannya. Dalam melaksanakan kebijakan

20. 19
JKN, BKPM Wilayah Semarang telah melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan
sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan
BKPM Wilayah Semarang dalam penyelenggaraan SJSN yang meliputi aspek
kepesertaan, pelayanan kesehatan, pembiyaan, dan kelembagaan. Dalam
implementasi JKN di awal tahun 2014 sesuai perjanjian kerjasama dengan BPJS
Kesehatan terdapat permasalahan yang kurang menguntungkan di pihak BKPM
Wilayah Semarang. Masalah tariff menjadi persoalan utama pada aspek pembiayaan,
koordinasi dan prosedur pelayanan kesehatan sesuai JKN yang belum ada menjadi
masalah pada aspek kelembagaan, sedangkan keluhan pasien terhadap lahan parkir
dan lama pelayanan termasuk dalam masalah aspek pelayanan kesehatan, dan jumlah
penggunaan kartu BPJS yang masih belum merata merupakan masalah aspek
kepesertaan. Survey kepuasan pasien menunjukkan pada katagori memuaskan yang
dapat dilihat dalam tabel 1.
3. Pembahasan (Agus budiono, dkk 2016)
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional di BKPM Wilayah Semarang dapat digambarkan sebagai berikut:
Identifikasi permasalahan Implementasi JKN terkait perjanjian kerjasama dapat
dikelompokkan bahwa sesuai tupoksinya BKPM adalah lembaga kesehatan
pemerintah yang fungsinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan
masyarakat, tetapi secara tersurat dalam Isi perjanjian kerjasama pasal 4 dan pasal 6

21. 20
tertulis bahwa BPJS Kesehatan hanya membayar pelayanan kesehatan rawat jalan dan
rawat inap dalam upaya kesehatan perorangan (UKP) dengan sistem pembayaran
prospektif yang mengacu pada standar tarif INA-CBG’s12, sedangkan upaya
pelayanan kesehatan masyarakat (UKM) tidak termasuk dalam klausul penjaminan
jasa pelayanannya, kegiatan ini dibiayai sendiri oleh BKPM Wilayah Semarang
dengan dana operasional yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini
sesuai Permenkes RI No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar tarif pelayanan kesehatan
dalam penyelenggaraan progran jaminan kesehatan. Dalam penyelenggaraan JKN
pada aspek kepesertaan, penggunaan kartu BPJS oleh pasien masih belum optimal.
Aspek kelembagaan, standar prosedur pelayanan belum sesuai dengan JKN. Aspek
pembiayaan, masih belum mendapatkan hak penuh dalam pembayaran klaim sesuai
tarif pelayanan dari BPJS Kesehatan, upaya merevisi perjanjian belum berhasil
karena kajian unit cost belum dibuat. Pada aspek pelayanan kesehatan masih ada
keluhan pasien menunggu lama mendapatkan pelayanan petugas.
Aspek Kepesertaan
Indikator keberhasilan pada aspek kepesertaan dalam implementasi JKN
secara nasional adalah tercapainya kepesertaan semesta atau Universal Health
Coverage (UHC) pada seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Namun pada
tahun 2014 di awal tahun pelaksanaan JKN ditargetkan pada angka 70% dari total
penduduk (per 9 Mei 2014 sudah mencapai 121.671.432 peserta), sehingga
kunjungan peserta BPJS di fasilitas kesehatan terus meningkat. Di BKPM Wilayah
Semarang kunjungan pasien peserta JKN/BPJS tahun 2014 meningkat dibanding
tahun 2013 tetapi tidak begitu tajam sekitar 1%, dengan perbandingan jumlah pasien
PBI dan Non PBI adalah 2 : 1. Peningkatan ini karena masyarakat pelanggan sudah
terbiasa jika merasa batuk yang lama mereka pergi ke BKPM Semarang karena dari
puskesmas tidak tertangani dengan baik dan mendapat referensi dari teman pasien
sesame pengguna kartu jamkesmas. “Kunjungan pasien dari menengah ke bawah
jadi paling banyak itu malah dari PBI perbandingannya itu 2 banding 1 karena dia
itu kan penerima bantuan iuran jadi

22. 21
pasien-pasien jamkesmas yang dulu itu masih bisa menggunakan kartunya meskipun
bukan BPJS, yang peserta Non PBI rata-rata masih pada bayar sendiri.”(IU3)
Jumlah kunjungan PBI lebih banyak disbanding Non PBI karena, JKN baru dimulai
tahun 2014 sehingga masyarakat banyak yang belum tersosialisasi, pasien pengguna
kartu BPJS Kesehatan masih dari peserta eks jamkesmas sedangkan peserta Non PBI
merasa untuk mengurus rujukan dari PPKI relatif rumit, faktor lain adalah kartu JKN
belum terdistribusi 100 % ke masyarakat sehingga pengguna kartu eks jamkesmas
adalah pelanggan terbanyak yang menjadi pasien peserta BPJS Kesehaan di BKPM
Wilayah Semarang.
Aspek Pelayanan Kesehatan
Indikator keberhasilan pada aspek pelayanan kesehatan adalah tersedianya
fasilitas kesehatan memenuhi kriteria kredensialing BPJS Kesehatan, jenis pelayanan
sesuai dengan kemampuan kelas rumah sakit, tercukupinya sarana-prasarana, obat,
kelancaran, SDM sesuai kompetensinya, adanya SOP, dan terpenuhinya tingkat
kepuasan pasien/ pelanggan. BKPM Wilayah Semarang telah memenuhi kriteria-
kriteria yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama tetapi masih ada beberapa yang
belum sempurna dalam memenuhi syarat-syarat tersebut diantaranya: lahan parkir
yang kurang luas sehingga pasien merasa tidak kebagian tempat parkir, obat kronis
belum tersedia secara penuh sehingga pasien
harus mengambil obat di apotek luar, Dalam hal kepuasan peserta JKN/BPJS
umumnya merasa puas dengan pelayanan kesehatan di BKPM Wilayah Semarang,
tetapi masih ada yang perlu dibenahi terkait dengan lahan parkir yang sempit dan
waktu tunggu pasien yang masih lama. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan
pada tabel di atas, menurut skor tertinggi dimensi mutu, maka dimensi
Responsivenness mempunyai ratarata skor 4,13; Assurance mempunyai rata-rata skor
4,10; Empathy mempunyai rata-rata skor 4,07; Tangibel mempunyai rata-rata skor
3,91; dan Realibilty mempunyai rata-rata skor paling rendah 3,56.

23. 22
Aspek Pembiayaan
Adanya ketidak sesuaian tarif BPJS disbanding biaya riil yang dikeluarkan
dalam pelayanan kesehatan mengindikasikan bahwa implementasi JKN pada aspek
pembiayaan belum berjalan secara optimal. Dimana BKPM Wilayah Semarang pada
awal pelaksanaan hanya dibayarkan 50% untuk rawat jalan dan 35% untuk rawat
inap. Dalam perkembangannya pada tanggal 1 September 2014 isi perjanjian dapat di
adendum dengan difasilitasi pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah setelah
keluarnya Permenkes No. 28 Tahun 2014 tetang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga penyesuaian tarif menjadi 100 % sudah
terealisasi namun, untuk pelayanan rawat inap hanya bisa dinaikkan dari 35%
menjadi 70% karena BKPM Wilayah Semarang belum melengkapi kajian dasar
pembuatan pola tarif sesuai pelayanan yang diberikan dengan membuat kertas kerja
sesuai yang diminta oleh BPJS Kesehatan. “Adanya ketidak sesuaian tarif BPJS
dibanding biaya riil yang dikeluarkan sudah dikomunikasikan antara BKPM Wilayah
Semarang dengan pihak BPJS Kesehatan. Pengajuan penyesuaian tarif menjadi
100% sudah terealisasi pada bulan Mei 2014 melalui adendum yang telah di tanda
tangani bersama. Namun untuk pelayanan rawat inap hanya bisa dinaikkan menjadi
70% karena BPJS Kesehatan meminta BKPM untuk melengkapi kajiannya dengan
membuat kertas kerja” (IU1, IU2,IU3, IU4,IT2) Klaim pengembalian jasa pelayanan
tidak mempunyai kendala hanya pengentrian data pasien yang belum selesai tepat
waktu yang menyebabkan pengklaiman ke BPJS Kesehatan menjadi mundur atau
terlambat karena komputer yang digunakan untuk proses verifikasi atau dari
internetnya pernah error. Pemanfaatan dana JKN digunakan untuk operasional dan
jasa pelayanan karyawan hal ini sudah sesuai regulasi Keuangan Daerah, yaitu
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri No.27 Tahun 2013 tentang penerimaan jasa layanan kesehatan
masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
belum menerapkan PPKBLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan. Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi

24. 23
Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.“ Untuk jasa
bisa di SPJ kan, kalo belum BLUD harus disetorkan ke Kasda dimana BKPM
mengajukan usulan kegiatan untuk pencairan dana lalu di SPJ kan sesuai
penggunaannya.” (IT2)
Aspek Kelembagaan
“BKPM Wilayah Semarang sudah memiliki standar prosedur dan alur
pelayanan pasien tetapi belum disesuaikan dengan istilah dalam JKN, oleh karena
itu peru dilakukan revisi sesuai prosedur yang digunakan dalam pelayanan
JKN/BPJS Kesehatan” Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sesuai dengan
JKN dimana prosedur penulisan kode diagnosa ada penambahan kode-kode baru
sesuai jenis penyakit yang dijamin BPJS Kesehatan sehingga perlu direvisi sesuai
pelaksanaan JKN. Menurut Edward III, terdapat 2 (dua) karakteristik utama dari
struktur yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi dan organisasi ke arah
yang lebih baik, yaitu ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) dan
adanya fragmentasi yang jelas. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan
para pegawai/ staf ataupun pelaksana/birokrat untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatannya sesuai dengan standart minimum yang ditetapkan. Sosialisasi yang
dikembangkan oleh masing-masing instansi penyelenggara jaminan kesehatan sudah
dilakukan tetapi informasinya tidak sampai ke petugas lapangan sebagai ujung
tombak pelayanan kesehatan dan masyarakat secara luas. “ Sosialisasi tentang JKN
sudah dilakukan baik oleh BKPM Wilayah Semarang, BPJS Kesehatan maupun oleh
Dinkes Prov Jateng, tetapi masih ada petugas di lapangan dan anggota masyarakat
yang belum menangkap informasi yang disampaikan oleh ketiga pemangku
kepentingan ini. Pertemuan dalam pelaksanaan JKN masih terbatas dihadiri oleh
tingkat manajemen sedangkan di tingkat bawah informasi sering terputus dan tidak
berkelanjutan pada personil yang ikut pertemuan sebelumnya. Dalam forum asosiasi
Rumah sakit dan BKPM se-Indonesia pada tanggal 31 Mei 2014 menghasilkan
kesepakatan dalam pelaksanaan JKN tetapi belum dapat membuahkan hasil untuk
kepentingan masing-masing anggotanya. Dimana hasil pertemuan hanya

25. 24
merekomendasikan anggota asosiasi untuk mensukseskan program JKN sesuai
kewenangannya, dan jika ada permasalahan agar berkoordinasi dengan instansi
induknya masingmasing. Disini rumah sakit sudah jelas status kelasnya sehingga
klaimnya dapat dibayarkan secara penuh. Sedangkan Balai sebagaimana puskesmas
dalam nomenklatur organisasi kesehatan tidak termasuk dalam instansi yang dapat
mengelola keuangannya sendiri, kecuali bila sudah menerapkan system
penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga belum bisa dabayarkan
secara penuh klaim tarif jasa pelayanannya.Menurut Shabbir Cheema dan Dennis A.
Rondinelli yang dikutip Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan
Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), agar implementasi kebijakan berhasil dengan
baik ada 2 faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :
1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan,
lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima
program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan
koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi bagi keberhasilan suatu program.

26. 25
BAB IV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi
atau evaluasi pelayanan jaminan kesehatan nasional di BKPM Wilayah Semarang
terikat kerjasama dengan BPJS Kesehatan masih belum optimal.
1. Aspek-aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional secara umum
sudah terpenuhi namun masih ada sebagian permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian dari pihak manajemen maupun staekholder pendukung
keberhasilan implementasi JKN ke depan.
2. Pada aspek kepesertaan, perlu adanya sosialiasi dan edukasi yang lebih baik
lagi dari BPJS Kesehatan sehingga pasien tidak merasa ragu dalam
penggunaan kartu kepesertaanya. Distribusi kartu kepesertaan harus lebih
merata ke seluruh penduduk Indonesia. Disamping regionalisasi faskes dalam
melayani pasien menurut domisili peserta sangat merugikan masyarakat.
Karena masyarakat seakan dibatasi dalam menentukan fasilitas pelayanan
kesehatan yang dikehendakinya. Maka BPJS Kesehatan harus membuat
kebijakan yang fleksibel dalam sistem rujukan ini.
3. Aspek Pembiayaan, BKPM Wilayah Semarang harus membuat kajian unit
cost sebagai dasar penyusunan tarif pelayanan kesehatan agar dapat
dibayarkan 100% oleh BPJS Kesehatan 82 sesuai Permenkes No. 28 tahun
2014. Selanjutnya mengajukan adendum terhadap perjanjian kerjasama dalam
hal penetapan tarif sesuai unit cost.
4. Pada aspek Pelayanan Kesehatan, lahan parkir yang sempit dan lama waktu
antrian pelayanan juga harus mendapat perhatian dari pihak manajemen
BKPM Wilayah Semarang sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
5. Pada aspek Kelembagaan, standar operasional prosedur (SOP) terkait
pelayanan JKN harus direvisi, seperti SOP penulisan kode diagnosa pasien

27. 26
yang harus mengikuti aturan baru dari BPJS Kesehatan yang berbeda di era
Askes, sehingga memudahkan pelaksana pelayanan kesehatan dalam bekerja
terutama dalam hal pengkodean diagnose penyakit sebagai dasar pengklaiman
pembayaran kepada BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan JKN ke depan,
BKPM Wilayah Semarang harus memutuskan menjadi organisasi fasilitas
kesehatan yang jelas dengan opsi menjadi; Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), Rumah Sakit, atau tetap menjadi BKPM yang telah direvitalisasi
sesuai kriteria BPJS Kesehatan. Asosiasi BKPM bisa memberi masukan ke
Pemerintah daerah dalam hal ini Dinkes Prov. Jateng agar lebih memberikan
perhatiannya kepada BKPM tidak hanya bantuan operasional dan ketenagaan
tetapi dalam memfasilitasi BKPM berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan
sehingga apa yang menjadi kepentingan BKPM Wilayah Semarang sebagai
UPTD nya merasa terpenuhi hak-haknya.
6. Prinsip manajemen kesehatan yang digunakan pada jurnal ini adalah
evaluation (penilaian).

28. 27
DAFTAR PUSTAKA
A.A. Gde Muninjaya. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC: 220-234.
Agus Budiono, dkk. 2016. Evaluasi Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah
Semarang Terikat Kerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia. Semarang :
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro.
A.Sihotang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : PT.
Pradnya Paramita.
Alimul Hidayat, A. Aziz. 2008. Pengantar Kosep Dasar Keperawatan. Jakarta:
Salemba Medika
Follet, Marry Parker. 1999. Visionary Leadership and Strategic Mangement. MCB
University Press. Women in Management Review Volume 14. No. 7
Handoko, T. Hani. 1999. Manajemen. Yogyakarta: BPFE
Harold, Koontz dan C. O’Donnell (1964), Principles of Manajement
Ed: Gunawan Hutauruk, Erlangga: Jakarta.
Leavel and Clark, 1958. Public Health. Yale Uneversity
Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka
Cipta. Jakarta.
Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka
Cipta
Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan
Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara.
Stoner, James A.F. (2006). Manajemen. Jakarta.
Stephen P. Robbins, Mary Coulter. 2003. Management. 7th ed., Prentice Hall, New
Jersey,
Terry, George R., 2003, Prinsip – Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta