Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
SERTIFIKASI HALAL DAN REGULASI TERBARU.pdf
1. SERTIFIKASI HALAL DAN
REGULASI TERBARU
Ir Hj. Ferika Aryanti,MT
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA BARAT
Jl LLRE Martadinata No 105 Bandung
2. PENDAHULUAN
Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah Allah Swt.
Antara lain tercantum dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah 168) kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk
ibadah dan bukti ketaatan kepada-Nya.
Dalam perspektif hak asasi manusia, mengonsumsi produk halal merupakan hak asasi bagi muslim di seluruh
dunia.
Di Indonesia sendiri, jumlah umat Islam lebih dari 200 juta penduduk, atau lebih dari 87% populasi
penduduk Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, jumlah yang sedemikian banyak
merupakan potensi pasar yang prospektif bagi industri makanan, minuman, obat obatan dan
kosmetika yang dapat dimenangkan melalui sertifikasi halal.
3. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengolahan produk industri makanan,
minuman, obat obatan dan kosmetika menjadi syubhat (berpeluang menjadi haram).
Sumber keharaman dapat berasal dari bahan bakunya sendiri (raw materials), bahan
tambahan (additives) atau bahan pembantu (processing aids) dalam industri.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Visi & Misi LPPOM MUI
Visi
• Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal
• Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI berkehendak untuk mempertahankan
posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional
dan internasional.
Misi
❑ 1. memberikan pelayanan sertifikasi halal yang handal, mudah, cepat, dan transparan;
❑ 2. mengembangkan standar sertifikasi halal yang dapat diterima dan menjadi acuan utama bagi komunitas
halal nasional dan internasional;
❑ 3. memberikan edukasi dan promosi halal kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat;
❑ 4. menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan terpercaya;
❑ 5. mendapatkan, menjaga, dan mengembangkan talenta terbaik dalam lingkungan kerja yang harmonis;
❑ 6. menyediakan infrastruktur pendukung operasional berbasis teknologi modern;
❑ 7. memperluas dan memeprkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
13. Nilai
• Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh nilai-nilai Islami, kode etik dan peraturan Lembaga serta perundangan
yang berlaku.
• Handal : Bekerja cerdas, tuntas dan berkualitas berlandaskan pengetahuan &
keterampilan yang relevan disertai komitmen dan rasa tanggung jawab.
• Sinergi : Mengutamakan komunikasi dua arah dan saling percaya terhadap kemampuan
dan potensi orang lain serta selalu siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan karya
yang bermanfaat dan berkualitas.
• Antusias Berinovasi : Senantiasa mencari peluang untuk melakukan perbaikan di segala
bidang untuk kemajuan unit kerja dan Lembaga.
• Nomor Satukan Pelanggan : Memberikan layanan unggul yang sesuai dengan kebutuhan
pelanggan (internal & eksternal) dengan akurat, cepat dan tulus.
14. VERIFIKASI DAN PENILAIAN PRODUK
HALAL
1. Prosedur Verifikasi Dokumen Pendaftaran
Produk
2. Prosedur Verifikasi Hasil Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Produk dari LPH
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Fatwa
Penetapan Halal Produk
15
15. PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL
Sertifikat halal
berlaku selama 4
tahun sejak
diterbitkan oleh
BPJPH kecuali
terdapat perubahan
komposisi bahan
Sertifikat halal wajib
diperpanjang oleh
pelaku usaha dengan
mengajukan
pembaruan sertifikat
halal paling lambat 3
bulan sebelum masa
berlaku sertifikat
halal berakhir
Sumber: Pasal 42, 43 dan 44 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Setiap orang yang
terlibat dalam proses
penyelenggaraan JPH
wajib menjaga
kerahasiaan formula
yang tercantum
dalam informasi yang
diserahkan oleh
pelaku usaha
Kewajiban bagi
Penyelenggara JPH
PEMBIAYAAN
Biaya sertifikasi halal yang
dibebankan kepada pelaku
usaha yang mengajukan
permohonan sertifikat halal
Dalam hal pelaku usaha
merupakan usaha mikro dan
kecil, biaya sertifikasi halal
dapat difasilitasi pihak lain
Ketentuan lebih lanjut
mengenai biaya sertifikasi
halal diatur dalam
Peraturan Pemerintah
25
17. DOKUMEN –DOKEMEN YANG DIPERSIAPKAN UNTUK
LPPOM MUI
FORMULIR PENDAFTARAN LPPOM MUI
LEGALITAS (NKV/PIRT/SNI/LAIK HIGIEN
SURAT PENUNJUKAN THM/PENYELIA HALAL
DAFTAR BAHAN
MATRIK BAHANVs NAMA PRODUK
PROSES PENGOLAHAN
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
18. Pendaftaran ke LPPOM MUI Jabar CEROL
✓ Akses ke website MUI : https://regs.e-lppommui.org/