SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
SERTIFIKASI HALAL DAN
REGULASI TERBARU
Ir Hj. Ferika Aryanti,MT
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA BARAT
Jl LLRE Martadinata No 105 Bandung
PENDAHULUAN
Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah Allah Swt.
Antara lain tercantum dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah 168) kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk
ibadah dan bukti ketaatan kepada-Nya.
Dalam perspektif hak asasi manusia, mengonsumsi produk halal merupakan hak asasi bagi muslim di seluruh
dunia.
Di Indonesia sendiri, jumlah umat Islam lebih dari 200 juta penduduk, atau lebih dari 87% populasi
penduduk Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, jumlah yang sedemikian banyak
merupakan potensi pasar yang prospektif bagi industri makanan, minuman, obat obatan dan
kosmetika yang dapat dimenangkan melalui sertifikasi halal.
Perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengolahan produk industri makanan,
minuman, obat obatan dan kosmetika menjadi syubhat (berpeluang menjadi haram).
Sumber keharaman dapat berasal dari bahan bakunya sendiri (raw materials), bahan
tambahan (additives) atau bahan pembantu (processing aids) dalam industri.
Visi & Misi LPPOM MUI
Visi
• Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal
• Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI berkehendak untuk mempertahankan
posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional
dan internasional.
Misi
❑ 1. memberikan pelayanan sertifikasi halal yang handal, mudah, cepat, dan transparan;
❑ 2. mengembangkan standar sertifikasi halal yang dapat diterima dan menjadi acuan utama bagi komunitas
halal nasional dan internasional;
❑ 3. memberikan edukasi dan promosi halal kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat;
❑ 4. menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan terpercaya;
❑ 5. mendapatkan, menjaga, dan mengembangkan talenta terbaik dalam lingkungan kerja yang harmonis;
❑ 6. menyediakan infrastruktur pendukung operasional berbasis teknologi modern;
❑ 7. memperluas dan memeprkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Nilai
• Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh nilai-nilai Islami, kode etik dan peraturan Lembaga serta perundangan
yang berlaku.
• Handal : Bekerja cerdas, tuntas dan berkualitas berlandaskan pengetahuan &
keterampilan yang relevan disertai komitmen dan rasa tanggung jawab.
• Sinergi : Mengutamakan komunikasi dua arah dan saling percaya terhadap kemampuan
dan potensi orang lain serta selalu siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan karya
yang bermanfaat dan berkualitas.
• Antusias Berinovasi : Senantiasa mencari peluang untuk melakukan perbaikan di segala
bidang untuk kemajuan unit kerja dan Lembaga.
• Nomor Satukan Pelanggan : Memberikan layanan unggul yang sesuai dengan kebutuhan
pelanggan (internal & eksternal) dengan akurat, cepat dan tulus.
VERIFIKASI DAN PENILAIAN PRODUK
HALAL
1. Prosedur Verifikasi Dokumen Pendaftaran
Produk
2. Prosedur Verifikasi Hasil Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Produk dari LPH
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Fatwa
Penetapan Halal Produk
15
PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL
Sertifikat halal
berlaku selama 4
tahun sejak
diterbitkan oleh
BPJPH kecuali
terdapat perubahan
komposisi bahan
Sertifikat halal wajib
diperpanjang oleh
pelaku usaha dengan
mengajukan
pembaruan sertifikat
halal paling lambat 3
bulan sebelum masa
berlaku sertifikat
halal berakhir
Sumber: Pasal 42, 43 dan 44 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Setiap orang yang
terlibat dalam proses
penyelenggaraan JPH
wajib menjaga
kerahasiaan formula
yang tercantum
dalam informasi yang
diserahkan oleh
pelaku usaha
Kewajiban bagi
Penyelenggara JPH
PEMBIAYAAN
Biaya sertifikasi halal yang
dibebankan kepada pelaku
usaha yang mengajukan
permohonan sertifikat halal
Dalam hal pelaku usaha
merupakan usaha mikro dan
kecil, biaya sertifikasi halal
dapat difasilitasi pihak lain
Ketentuan lebih lanjut
mengenai biaya sertifikasi
halal diatur dalam
Peraturan Pemerintah
25
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT DAN
KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDOSNESIA
DOKUMEN –DOKEMEN YANG DIPERSIAPKAN UNTUK
LPPOM MUI
FORMULIR PENDAFTARAN LPPOM MUI
LEGALITAS (NKV/PIRT/SNI/LAIK HIGIEN
SURAT PENUNJUKAN THM/PENYELIA HALAL
DAFTAR BAHAN
MATRIK BAHANVs NAMA PRODUK
PROSES PENGOLAHAN
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
Pendaftaran ke LPPOM MUI Jabar CEROL
✓ Akses ke website MUI : https://regs.e-lppommui.org/
SISTEM JAMINAN HALAL
SISTEM JAMINAN HALAL/HAS 23000
HATUR NUHUN
WASSALAMUALLAIKUM WAR WAB

More Related Content

What's hot

Indikasi geografis
Indikasi geografisIndikasi geografis
Indikasi geografisAriza Ekky
 
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdf
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdfMATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdf
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdfHijauLestari1
 
Pengertian keimanan dan ketakwaan
Pengertian keimanan dan ketakwaanPengertian keimanan dan ketakwaan
Pengertian keimanan dan ketakwaaneryeryey
 
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxMateri PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxYenny Tanjung
 
Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidihaKaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidihaDodyk Fallen
 
Presentasi Agama - RIBA
Presentasi Agama - RIBAPresentasi Agama - RIBA
Presentasi Agama - RIBAAini29
 
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang UsahaIchsan Mujahid
 
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...infosanitasi
 
Panduan umum sistem jaminan halal lppom mui
Panduan umum  sistem jaminan halal lppom muiPanduan umum  sistem jaminan halal lppom mui
Panduan umum sistem jaminan halal lppom muiGuide_Consulting
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA Fair Nurfachrizi
 
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSPAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 

What's hot (20)

Indikasi geografis
Indikasi geografisIndikasi geografis
Indikasi geografis
 
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdf
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdfMATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdf
MATERI PENDAMPINGAN DAN PENDAMPING PPH.pdf
 
Perencanaan dan perancangan produk1
Perencanaan dan perancangan produk1Perencanaan dan perancangan produk1
Perencanaan dan perancangan produk1
 
Pengertian keimanan dan ketakwaan
Pengertian keimanan dan ketakwaanPengertian keimanan dan ketakwaan
Pengertian keimanan dan ketakwaan
 
Contoh abstrak artikel ilmiah
Contoh abstrak artikel ilmiahContoh abstrak artikel ilmiah
Contoh abstrak artikel ilmiah
 
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxMateri PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
 
MIKROBIOLOGI MAKANAN
MIKROBIOLOGI MAKANANMIKROBIOLOGI MAKANAN
MIKROBIOLOGI MAKANAN
 
Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidihaKaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
 
kasus Haki ppt
kasus Haki ppt kasus Haki ppt
kasus Haki ppt
 
Presentasi Agama - RIBA
Presentasi Agama - RIBAPresentasi Agama - RIBA
Presentasi Agama - RIBA
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
 
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
 
SNI dan UKM
SNI dan UKMSNI dan UKM
SNI dan UKM
 
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
Kepmen Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sa...
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Jual beli dalam islam
Jual beli dalam islamJual beli dalam islam
Jual beli dalam islam
 
Panduan umum sistem jaminan halal lppom mui
Panduan umum  sistem jaminan halal lppom muiPanduan umum  sistem jaminan halal lppom mui
Panduan umum sistem jaminan halal lppom mui
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSPAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
 

Similar to SERTIFIKASI HALAL DAN REGULASI TERBARU.pdf

Literasi-tentang-Industri-Halal.pdf
Literasi-tentang-Industri-Halal.pdfLiterasi-tentang-Industri-Halal.pdf
Literasi-tentang-Industri-Halal.pdfandhikaanandya1
 
Menjamin industri halal melalui UU JPH
Menjamin industri halal melalui UU JPHMenjamin industri halal melalui UU JPH
Menjamin industri halal melalui UU JPHBimo Prasetio
 
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptx
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptxMateri Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptx
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptxputra474516
 
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejati
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejatiekonomi menjadi salah satu pencaharian sejati
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejatiAlfaRohmatin
 
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdf
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdfSOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdf
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdfjuliangums
 
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...Yudi Nugroho
 
SKKNI 2022-021.pdf.pdf
SKKNI 2022-021.pdf.pdfSKKNI 2022-021.pdf.pdf
SKKNI 2022-021.pdf.pdfundpmalang
 
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptx
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptxprodukhalalasraf-220818234145-152086cc.pptx
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptxmrofik3
 
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...JukiDera
 
Ppt kel 5 es 5 a 2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm
Ppt kel 5 es 5 a  2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkmPpt kel 5 es 5 a  2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm
Ppt kel 5 es 5 a 2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm21HANAFAUZIAQOTHRUNN
 
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfMateri_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfLanangTanu2
 
MPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptxMPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptxALFINNAJID
 
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptxsukmiyatiagustin
 
eBook Panduan Asas Halal C.pdf
eBook Panduan Asas Halal C.pdfeBook Panduan Asas Halal C.pdf
eBook Panduan Asas Halal C.pdfNagariaInfo
 
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & Budaya
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & BudayaSilahkan di download Materi Etika Bisnis & Budaya
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & Budayamatys1395
 

Similar to SERTIFIKASI HALAL DAN REGULASI TERBARU.pdf (20)

akadusyifa
akadusyifaakadusyifa
akadusyifa
 
Literasi-tentang-Industri-Halal.pdf
Literasi-tentang-Industri-Halal.pdfLiterasi-tentang-Industri-Halal.pdf
Literasi-tentang-Industri-Halal.pdf
 
Menjamin industri halal melalui UU JPH
Menjamin industri halal melalui UU JPHMenjamin industri halal melalui UU JPH
Menjamin industri halal melalui UU JPH
 
produk halal
produk halalproduk halal
produk halal
 
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptx
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptxMateri Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptx
Materi Pelatihan Halal rEV 01 EDIT 7 MEI 21.pptx
 
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejati
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejatiekonomi menjadi salah satu pencaharian sejati
ekonomi menjadi salah satu pencaharian sejati
 
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdf
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdfSOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdf
SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMKM.pdf
 
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...
Analisis penerapan etika bisnis pada pt. industri jamu dan farmasi sido muncu...
 
SKKNI 2022-021.pdf.pdf
SKKNI 2022-021.pdf.pdfSKKNI 2022-021.pdf.pdf
SKKNI 2022-021.pdf.pdf
 
Materi_Halal_Datik.pdf
Materi_Halal_Datik.pdfMateri_Halal_Datik.pdf
Materi_Halal_Datik.pdf
 
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptx
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptxprodukhalalasraf-220818234145-152086cc.pptx
produkhalalasraf-220818234145-152086cc.pptx
 
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
 
Ppt kel 5 es 5 a 2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm
Ppt kel 5 es 5 a  2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkmPpt kel 5 es 5 a  2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm
Ppt kel 5 es 5 a 2021 peran teknologi dan sistem dalam pengembangan umkm
 
Materi_Pak_Amru_compressed.pptx
Materi_Pak_Amru_compressed.pptxMateri_Pak_Amru_compressed.pptx
Materi_Pak_Amru_compressed.pptx
 
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfMateri_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
 
MPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptxMPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptx
 
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx
1623667952_Konsep JPH BOJONEGORO-ANAS.pptx
 
eBook Panduan Asas Halal C.pdf
eBook Panduan Asas Halal C.pdfeBook Panduan Asas Halal C.pdf
eBook Panduan Asas Halal C.pdf
 
seminar proposal.pptx
seminar proposal.pptxseminar proposal.pptx
seminar proposal.pptx
 
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & Budaya
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & BudayaSilahkan di download Materi Etika Bisnis & Budaya
Silahkan di download Materi Etika Bisnis & Budaya
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

SERTIFIKASI HALAL DAN REGULASI TERBARU.pdf

  • 1. SERTIFIKASI HALAL DAN REGULASI TERBARU Ir Hj. Ferika Aryanti,MT LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA BARAT Jl LLRE Martadinata No 105 Bandung
  • 2. PENDAHULUAN Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah Allah Swt. Antara lain tercantum dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah 168) kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada-Nya. Dalam perspektif hak asasi manusia, mengonsumsi produk halal merupakan hak asasi bagi muslim di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah umat Islam lebih dari 200 juta penduduk, atau lebih dari 87% populasi penduduk Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, jumlah yang sedemikian banyak merupakan potensi pasar yang prospektif bagi industri makanan, minuman, obat obatan dan kosmetika yang dapat dimenangkan melalui sertifikasi halal.
  • 3. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengolahan produk industri makanan, minuman, obat obatan dan kosmetika menjadi syubhat (berpeluang menjadi haram). Sumber keharaman dapat berasal dari bahan bakunya sendiri (raw materials), bahan tambahan (additives) atau bahan pembantu (processing aids) dalam industri.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Visi & Misi LPPOM MUI Visi • Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal • Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI berkehendak untuk mempertahankan posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional dan internasional. Misi ❑ 1. memberikan pelayanan sertifikasi halal yang handal, mudah, cepat, dan transparan; ❑ 2. mengembangkan standar sertifikasi halal yang dapat diterima dan menjadi acuan utama bagi komunitas halal nasional dan internasional; ❑ 3. memberikan edukasi dan promosi halal kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat; ❑ 4. menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan terpercaya; ❑ 5. mendapatkan, menjaga, dan mengembangkan talenta terbaik dalam lingkungan kerja yang harmonis; ❑ 6. menyediakan infrastruktur pendukung operasional berbasis teknologi modern; ❑ 7. memperluas dan memeprkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
  • 13. Nilai • Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh nilai-nilai Islami, kode etik dan peraturan Lembaga serta perundangan yang berlaku. • Handal : Bekerja cerdas, tuntas dan berkualitas berlandaskan pengetahuan & keterampilan yang relevan disertai komitmen dan rasa tanggung jawab. • Sinergi : Mengutamakan komunikasi dua arah dan saling percaya terhadap kemampuan dan potensi orang lain serta selalu siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. • Antusias Berinovasi : Senantiasa mencari peluang untuk melakukan perbaikan di segala bidang untuk kemajuan unit kerja dan Lembaga. • Nomor Satukan Pelanggan : Memberikan layanan unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (internal & eksternal) dengan akurat, cepat dan tulus.
  • 14. VERIFIKASI DAN PENILAIAN PRODUK HALAL 1. Prosedur Verifikasi Dokumen Pendaftaran Produk 2. Prosedur Verifikasi Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk dari LPH 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Fatwa Penetapan Halal Produk 15
  • 15. PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir Sumber: Pasal 42, 43 dan 44 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH Setiap orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha Kewajiban bagi Penyelenggara JPH PEMBIAYAAN Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi pihak lain Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah 25
  • 16. LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDOSNESIA
  • 17. DOKUMEN –DOKEMEN YANG DIPERSIAPKAN UNTUK LPPOM MUI FORMULIR PENDAFTARAN LPPOM MUI LEGALITAS (NKV/PIRT/SNI/LAIK HIGIEN SURAT PENUNJUKAN THM/PENYELIA HALAL DAFTAR BAHAN MATRIK BAHANVs NAMA PRODUK PROSES PENGOLAHAN MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
  • 18. Pendaftaran ke LPPOM MUI Jabar CEROL ✓ Akses ke website MUI : https://regs.e-lppommui.org/
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.