Dokumen ini membahas tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Pancasila dijelaskan sebagai sumber nilai moral untuk kehidupan bernegara dan berbangsa. Etika politik mensyaratkan kekuasaan negara dilaksanakan secara sah secara hukum, demokratis, dan sejalan dengan prinsip moral serta melibatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara.

7. PENDIDIKAN PANCASILA
Di Susun oleh :
1. Riska Ponika ( 1115500070 )
2. Tri Endah Sulistiani ( 1115500083 )
Dosen Pengampu : Drs. Wahyono
Program Studi
Bimbingan Dan Konseling
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

8. PENGERTIAN
ETIKA
ETIKA adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa
kita mengikuti suatu ajaran dan moral tertentu, atau bagaimana kita harus
mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai
ajaran moral.
BAB IV
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

9. ETIKA dibagi menjadi 2 :
ETIKA UMUM :
Prinsip-prinsip
yang berlaku bagi
setiap tindakan
manusia
ETIKA KHUSUS :
Prinsip-prinsip itu dalam
hubungannya dalam
berbagai aspek
kehidupan manusia
1. ETIKA INDIVIDUAL
Membahas kewajiban
manusia terhadap diri
sendiri
ETIKA KHUSUS dibagi menjadi 2 :
2. ETIKA SOSIAL
Membahas tentang
kewajiban manuia
terhadap manusia lain
dalam hidup
masyarakat

10. B. PENGERTIAN NILAI, NORMA, dan MORAL
PENGERTIAN NILAI
Nilai Adalah:
Keemampuan yang
dipercayai yang ada
pada suatu benda,
untuk memuaskan
manusia.
HIERARKHI
NILAI
Hierarkhi Nilai
Adalah: Nilai yang
dapat
dikelompokan
dalam empat
tingkatan.
1. Nilai-nilai kenikmatan : menyebabkan
orang senang atau menderita tidak
enak
2. Nilai-nilai kehidupan : kesehatan,
kesegaran jasmani dan kesejahteraan
umum.
3. Nilai-nilai kejiwaan : keindahan,
kebenaran, dan pengetahuan muri
yang dicapai dalam filsafat
4. Nilai-nilai kerohanian : terdiri dari
nilai-nilai pribadi.

11. C. NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL dan NILAI PRAKSIS
Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mempunyai
sifat tetap (tidak berubah), nilai ini terdapat dalam
pembukaan UUD 1945, dan nilai pancasila.
Nilai Intrumental adalah penjabaran lebih lanjut
dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis
dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan
perudaang-undangan UUD lainnya dalam tata
urutan peraturan UUDN menurut UU no 10 tahun
2004
Nilai Praksis adalah nilai yang sesungguhnya
dilakanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari
baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara. Nilai ini juga dapat berubah atau
diubah

12. D. ETIKA POLITIK
Politik adalah pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang berwujud proses
pembuatan keputusan, khusus pada
Negara
1.Pengertian Politik

13. 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik
Sila pertama “ketuhanan yang Maha Esa” serta sila kedua
“kemanusiaan yang adil dan beradap adalah merupakan sumber nilai
moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam pelaksanaan
dan penyelenggaraan negara etika politik menuntut agar kekuasaan
dalam negeri dijalankan sesuai dengan :
1. Asas Legalitas (legitimasi Hukum)
2. Disahkan dan dijalankan secara Demokratis (legitimasi demokratis)
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip moral atau tidak bertentangan
dengannya (legitimasi Moral)
Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara oleh karena itu
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan,
kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat
sebagai pendukung poko negara.