Ny. X mengalami kanker payudara dan menyetujui operasi mastektomi total tanpa ijin suaminya. Setelah operasi, suaminya marah karena istrinya hanya memiliki satu payudara. Kasus ini membahas pentingnya persetujuan pasien atau keluarga untuk tindakan medis beresiko tinggi sesuai peraturan.
2. Seorang pasien Ny. X datang tanpa diantar oleh suaminya ke
dokter bedah karena ada keluhan sakit pada payudara sebelah
kiri, oleh dokter bedah didiagnosa carsinoma mammae ( kanker
payudara ) sehingga disarankan untuk operasi / mastektomi total.
Kemudian pasien tersebut menyetujui operasi dengan
menandatangani informed consent tanpa menunggu ijin dari
suaminya.
Setelah operasi suaminya kaget dan marah besar karena kondisi
istrinya dengan satu payudara. Sehingga berujung pada tuntutan
suami kepada dokter bedah tersebut.
BAGAIMANA ANDA MENYIKAPI KASUS TERSEBUT ?
TERUTAMA KEPUTUSAN NY. X YANG TTD INFORMED
CONSENT TANPA IJIN SUAMINYA.
3.
4. HAK-HAK PASIEN
Persetujuan dan Informasi (penjelasan)
adalah hak-hak pasien berdasarkan
hak untuk menentukan diri sendiri (the
right of self determination)
Informed Consent secara harfiah
artinya persetujuan yang diberikan
berdasarkan informasi
6. INFORMED CONSENT
Persetujuan diberikan oleh
pasien setelah mendapatkan
informasi dari dokter
Dasarnya adalah hak untuk
menentukan diri sendiri (the
right of self determination)
Hak dasar pasien yang paling
dasar
7. HAK UNTUK MENENTUKAN
DIRI SENDIRI
Hak asasi pasien yang berdasarkan hak
otonomi atas tubuh sendiri
Pasien berhak menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan terhadap dirinya
Berati menyetujui atau menolak tindakan
medik yang akan dilakukan ats dirinya
8. PERMENKES No. 585/89
PERSETUJUAN
Diberikan pasien atas tindakan medik yang
akan dilakukan terhadap dirinya
Diberikan secara tertulis atau lisan
Diberikan setelah mendapatkan informasi
Diberikan sesuai dengan tingkat
pendidikan dan kondisi pasien
9. PERMENKES No. 585/89
PERSETUJUAN TERTULIS DAN
LISAN Persetujuan tertulis apabila tindakan
medik mengandung resiko tinggi,
diberikan oleh yang berhak
memberikan persetujuan
Persetujuan lisan apabila tanpa resiko
tinggi, dapat diberikan secara nyata-
nyata atau secara diam-diam
10. PERMENKES No. 585/89
YANG BERHAK MEMBERIKAN
Diberikan oleh pasien dewasa dalam
keadaan sadar dan sehat mental (21
tahun atau sudah menikah)
Pasien di bawah pengampuan
diberikan oleh pengampu
Pasien di bawah 21 tahun diberikan
oleh ortu/wali/keluarga terdekat/ induk
semang
11. PERMENKES No. 585/89
KEADAAN DARURAT
Pasien gawat darurat tidak sadar,
tanpa keluarga, tidak perlu dilakukan
informed consent
Berlaku baik untuk pasien dewasa mau
pun di bawah umur
12. PERMENKES No. 585/89
TANGGUNGJAWAB
Tanggungjawab ada pada dokter
Apabila dilakukan di rumah sakit, maka
rumah sakit ikut bertanggungjawab
Tindakam medik program pemerintah,
persetujuan tidak diperlukan
13. PERMENKES No. 585/89
INFORMASI
Diberikan baik diminta mau pun tidak
diminta
Diberikan secara lengkap, kecuali
dokter menilai informasi itu merugikan
pasien tidak perlu diberikan
Diberikan kepada keluarga dengan
persetujuan pasien didampingi oleh
paramedik sebagai saksi
14. PERMENKES No. 585/89
INFORMASI
Mencakup keuntungan dan kerugian
baik diagnostik maupun terapeutik
Diberikan secara lisan
Tindakan operasi atau invasif lainnya,
informasi diberikan oleh dokter sendiri
Dokter berhalangan, dapat diberikan
oleh dokter lain yang sepengethuan
dan petunjuk dokter tersebut
15. PERMENKES No. 585/89
INFORMASI
Bukan bedah atau tindakan invasif
lainnya, maka dapat dilakukan oleh
dokter lain atau perawat dengan
sepengetahuan dan petunjuk dokter
yang bertanggungjawab
16. PERMENKES No. 585/89
PERLUASAN TINDAKAN MEDIS
Dapat diprediksi ada perluasan
operasi, pasien harus diberitahukan
sebelumnya
Perluasan operasi yang tidak dapat
diduga dapat dilakukan untuk
menyelamatkan nyawa pasien, setelah
selesai informasi diberikan kepada
pasien atau keluarganya
17. PERMENKES No. 585/89
SANKSI DAN KETENTUAN LAIN
Sanksi administratif berupa
pencabutan ijin praktik
Pengaturan hal-hal teknis dilakukan
oleh Dirjen Pelayanan Medik
18. PASAL 45 UUPK NO. 29/05
PERSETUJUAN TINDAKAN
KEDOKTERAN
Diatur di dalam Pasal 45 UUPK
Ketentuan mengenai tata cara
persetujuan tindakan kedokteran akan
diatur dengan peraturan menteri
Sebelum Permenkes baru dibuat
berlaku Permenkes 585/89
19. PASAL 45 UUPK NO. 29/05
PERSETUJUAN
Setiap tindakan medis harus disetujui
oleh pasien
Persetujuan diberikan setelah pasien
mendapatkan penjelasan secara
lengkap
Persetujuan dapat diberikan secara
lisan atau tertulis
Tindakan medis dengan resiko tinggi
harus tertulis
20. PASAL 45 UUPK NO. 29/05
PENJELASAN
Diagnosa dan tata cara tindakan medis
Tujuan tindakan medis yang dilakukan
Alternatif tindakan lain dan resikonya
Resiko dan komplikasi yang mungkin
terjadi
Prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan
21. PERSETUJUAN TINDAKAN
MEDIS
Sebagai pemenuhan terhadap hak
pasien, menjadi kewajiban dokter
Pelanggaran terhadap kewajiban
hukum selalu menimbulkan sanksi
hukum
Sanksi Permenkes 585/89adalah sanksi
adminstratif (teguran s/d pencabutan
SIP)
22. PERSETUJUAN TINDAKAN
MEDIS
Tidak ada hubungannya dengan
tindakan medik, hanya sebagai “ijin”
dari pasien untuk melakukan tindakan
medik.
Dalam keadaan darurat, pasien tidak
sadar, tidak ada keluarga, tindakan
medis tetap boleh atau bahkan harus
dilakukan.
Ukurannya untuk kepentingan pasien
23. PERSETUJUAN TINDAKAN
MEDIS
Ada pertentangan antara pasien dan
keluarga, maka pendapat pasien yang
diturut.
Harus diupayakan memberikan
penjelasan agar perbedaan pendapat
ini dapat diselesaikan.
Apabila pasien menolak dilakukan
tindakan medis, maka dokter harus
menghormati keinginan pasien.
24. PENOLAKAN TINDAKAN
MEDIS
Hak pasien yang paling dasar, harus
dihormati
Bukan hak untuk mati (?)
Untuk mencegah terjadinya kesulitan,
dibuat surat keterangan pulang atas
permintaan sendiri
Disimpan bersama dengan berkas
rekam medis