materi pertemuan pertama mata kuliah cyber law dan hukum komunikasi

1. Hukum Komunikasi
dan Cyber Law

2. Dalam menjalankan fungsinya
sebagai sarana pengendali dan
perubahan sosial, hukum
memiliki tujuan untuk
menciptakan tatanan masyarakat
yang tertib, damai, adil yang
ditunjang dengan kepastian
hukum sehingga kepentingan
setiap individu dan masyarakat
dapat terlindungi
Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-
badan resmi yang memiliki otoritas, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan
memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti
dan dapat dirasakan dan nyata bagi yang bersangkutan)

3. Teori etis
Menurut teori ini hukum semata-mata
bertujuan demi keadilan. Isi hukum
ditentukan oleh keyakinan etis kita
mana yang adil dan mana yang
tidak. Artinya hukum menurut teori ini
bertujuan mewujudkan keadilan.
Makna keadilan bukanlah
persamaan melainkan perbandingan
secara proposional.
Tujuan Hukum
tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:

4. Teori Utilitis
Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan
kebahagiaan. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi
orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.
Teori Campuran
Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah
mengatur tata tertib dalam masyarakat secara
damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja
menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban
ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi
adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan
untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka
harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil
dengan mengadakan perimbangan antara
kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap
orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa
yang menjadi haknya.
Dengan demikian pendapat ini
dikatakan sebagai
jalan tengah antara teori etis
dan utilitis.

5. Sumber Hukum
Sumber Hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai
kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai
sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Sumber hukum Material
(Welborn) : keyakinan dan
perasaan (kesadaran) hukum
individu dan pendapat umum
yangmenentukan isi atau meteri
(jiwa) hukum.
b. Sumber hukum Formal
(Kenborn) : perwujudan bentuk dari
isi hukum material yang
menentukan berlakunya hukum itu
sendiri.

6. 1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Kebiasaan (hukum tidak tertulis); Konvensi
perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian
diterima sertadiakui oleh masyarakat. Dalam praktik pnyelenggaraan
Negara, hukum tidak tertulis disebut
konvensi
3. Yurisprudensi;
keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU
dan dijadikan pedomanoleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang
serupa.
4. Traktat;
perjanjian yang dibuat oleh dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan
tertentu yang menjadikepentingan Negara yang bersangkutan.
5. Doktrin;
pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas
penting dalam hukum danpenerapannya.
6. Hukum Agama
Macam-macam sumber
hukum formal :

7. 1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. UU
4. Peraturan Pemerintah Pengganti
UU (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

8. KOMUNIKASI
Pengertian Komunikasi
Pengertian Komunikasi Secara Umum adalah proses pengiriman dan
penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih
dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah
komunikasi dalam bahasa inggris disebut communication, yang
berasal dari kata communication atau communis yang memiliki arti
sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah
pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau
lebih agar pesan yang dimaksuddapatdipahami.

9. Fungsi Komunikasi
Dalam manfaat dan dampak yang ditimbulkan komunikasi memiliki fungsi-
fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,
fungsi komunikasi adalah sebagai berikut
Sebagai Kendali : Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa
komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota
dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.
Sebagai Motivasi : Komunikasi memberikan perkembangan dalam
memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan
kita.
Sebagai Pengungkapan Emosional : Komunikasi memiliki peranan dalam
mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang,
gembira, kecewa, tidak suka. dan lain-lainnya.
Sebagai Informasi : Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari
setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan
meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.

10. 8 Elemen Komunikasi
Menurut Joseph Dominick setiap peristiwa komunikasi akan
melibatkan 8 elemen komunikasi yang meliputi :
Source (Komunikator)
Enkoding
Pesan
Saluran (channel)
Dekoding
Penerima (Komunikan)
Umpan balik
Gangguan (noise)

11. Hambatan dalam proses komunikasi.
1. Hambatan Teknis (frekuensi,
suara, hasil cetak)
2. Hambatan Psikologis
(Prasangka dan emosi)
3. Hambatan Biogenetis (Panca
Indera, Naluri, sistem saraf)
4. Hambatan Sosiologis
(gemeinschaft/ pribadi
gesellschaft/tidak pribadi)
5. Hambatan Antropologis
(gender, postur, warna kulit, kebiasaan,
bahasa, lifestyle)

12. • Ada pepatah dalam bahasa latin yang berbunyi ‘Ubi ius Societas” artinya di
mana ada hukum di situ ada masyarakat. Dalam konteks ilmu komunikasi
pepatah itu berbunyi “Ubi Comunication ubi ius” artinya tidak ada hukum
seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia
(komunikasi).
BungIwan.com
Hukum Komunikasi
Kalau kita merujuk pada pengertian
hukum berdasarkan etimologi bahasa
tersebut maka, hukum dalam konteks
ilmu komunikasi diartikan “undang-
undang atau peraturan yang dihasilkan
dari proses musyawarah wakil rakyat
yang ditujukan untuk mengatur proses
penyampaian pesan antar manusia. “

13. Hubungan antara komunikasi dan hukum menghasilkan dua pengertian yakni
komunikasi hukum dan hukum komunikasi.
Komunikasi hukum adalah mempelajari komunikasi dan hukum secara imperatif
normatif. Dalam konteks ini undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi adalah
proses penyampaian pesan (komunikasi dan informasi) kepada masyarakat dengan
tujuan memaksa perilaku tertentu sesuai kaidah hukum itu sendiri.
Sedangkan hukum komunikasi adalah akibat-
akibat hukum yang muncul dari proses
penyampaian pesan antar manusia. Yang
termasuk dalam pengertian ini misalnya,
pencemaran nama baik melalui media massa,
penghinaan terhadap kepala negara melalui
media massa, dan lain-lain.
(A. Muis, Kontroversi sekitar kebebasan pers, Mario
Grafika, 1996).

14. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab
antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung ( non media
) dan atau secara tidak langsung ( dengan media cetak maupun technology
elektromagnetik /telekomunikasi )
Tujuannya Agar Hak asasi dan kemerdekaan
setiap orang dalam melakukan interaksi
social atau berkomunikasi dapat berlangsung
dengan aman dan penuh tanggung jawab ,
maka diperlukan adanya suatu aturan-aturan
yang mengaturnya agar proses penyampaian
pesan antara manusia dapat berjalan dengan
baik dan benar demi mewujudkan rasa
keadilan, ketertiban, kedamaian dan
keamanan sebagai bentuk dari demokrasi

15. Media Massa memiliki 3 sifat atau karakteristik yang
berperan membentuk opini publik yaitu :
1. Sifat Ubikuitas (ubiquity)
terdapat dimana- mana
2. Sifat Kumulatif (
cumulativeness)
mengulang-ngulang
3. Sifat Konsonan ( consonant)
bersifat menegaskan seolah- olah berasal
dari masyarakat

16. MEDIA SOSIAL
Media sosial adalah sebuah media
online, dengan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi meliputi
blog, jejaring sosial, wiki, forum dan
dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan
wiki merupakan bentuk media sosial
yang paling umum digunakan oleh
masyarakat di seluruh dunia.
Andreas Kaplan dan Michael
Haenlein mendefinisikan media
sosial sebagai "sebuah kelompok
aplikasi berbasis internet yang
membangun di atas dasar ideologi
dan teknologi Web 2.0 , dan yang
memungkinkan penciptaan dan
pertukaran user-generated content".

17. Cyber Law / Hukum Telematika
Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis TELEMATIQUE yang
merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.
Istilah telematika merujuk pada hakekat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik
yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.
Istilah Teknologi Informasi itu sendiri merujuk pada
perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah
informasi. Para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS
adalah singkatan dari TELECOMMUNICATION and
INFORMATICS sebagai wujud dari perpaduan konsep
Computing and Communication. Istilah Telematics
juga dikenal sebagai {the new hybrid technology} yang lahir
karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini
memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan
informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan
istilah konvergensi.

18. Latar Belakang Terbentuknya CyberLaw
Cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini
juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-
ubah
dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan
itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada
dua
unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan
globalisasi manusia dipengaruhi dan kedua, dengan
globalisasi manusia mempengaruhi (jadi dipengaruhi atau
mempengaruhi)

19. Kerangka Hukum Telematika
1. Hukum Pidana – KUHP
2. Hukum E-commerce
Pasal 1313 KUH Perdata
3. UU ITE - UU no 11 tahun 2008
4. Hukum Perlindungan Konsumen
UU no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
5. Hukum Telekomunikasi
UU no 36 tahun 1999
6. Hak Kekayaan Intelektual -
Tentang Hak cipta UU no 19 tahun 2002,
Merek UU no 15 tahun 2001,
Paten UU no 14 tahun 2001,
Desain Industri UU no 31 tahun 2000,
Rahasia dagang UU no 30 tahun 2000,
Desain tata letak sirkuit terpadu UU no 32
tahun 2000

20. CYBER CRIME
Cybercrime = computer crime
Computer crime:
”Kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan
sebagai penggunaan komputer secara
illegal”
Cybercrime dapat didefinisikan
sebagai perbuatan melawan
hukum yang dilakukan dengan
menggunakan internet yang
berbasis pada kecanggihan teknologi
komputer dan
telekomunikasi.

21. •Anauthorized access to computer system and
service – hacker, sabotase
•Illegal contents spt berita bohong, fitnah, pornografi,
rahasia negara, agitasi, propagnda melawan
pemerintah yang sah
•Data forgery (pemalsuan data )
•Cyber espionage , kegiatan mata2 terhadap pihak
lain
•Cyber Sabotage and extortion , gangguan
perusakan terhadap suatu data atau sabotase
•Offence Against intellectual property kejahatan
yang di tujukan terhadap hak kekayaan intelektual
yang dimiliki sesorang di internet
•Infringements of privacy Pelanggaran privasi spt
pin atm, 3 digit kartu kredit, penyakit pribadi dll

23. Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik UU ITE nomor 19 tahun
2016 yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008 yang disebut
sebagai UU ITE).
Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan
terkini berkaitan dengan aktitivitas di dunia
maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi
persengketaan dan pelanggaran yang
menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas
aktivitas di dunia maya.
Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk
perlindungan kepada seluruh masyarakat
dalam rangka menjamin kepastian hukum,
dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan
semua pihak, khususnya berkenaan dengan
munculnya berbagai kegiatan berbasis
elektronik.

24. Dasar Hukum Telematika
1. UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang
merupakan perubahan dari UU
nomor 11 tahun 2008
2. UU No. 40/1999 tentang Pers
3. UU No. 36/1999 tentang
Telekomunikasi
4. PP 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem
Elektronik.

25. 6 Aturan di UU ITE Yang Perlu Di Ketahui saat
Bermedsos
1. Melanggar kesusilaan.
Pasal 45 ayat 1: Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

26. 2. Perjudian
Pasal 45 ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

27. 3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

28. 4. Pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 45 ayat 4: Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

29. 5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen.
Pasal 45A ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

30. 6. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA).
Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

31. Hukum Komunikasi dan
Cyber Law
Iwan Setiawan SE, M.Ikom