1. Dokumen menjelaskan kerangka hukum dan prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, termasuk perizinan, kewajiban pemberi kerja, pendidikan bagi tenaga kerja lokal, dan sanksi pelanggaran.

1. Kementerian Ketenagakerjaan R.I
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan & Kesehatan Kerja
Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
BOGOR, 26 JULI 2022
PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

2. warga negara asing pemegang visa dengan maksud
bekerja di wilayah Indonesia
Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah:

3. Dasar Hukum Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
(Pasal 81)
PP No. 34 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
Permenaker No. 8 Tahun 2021 Kepmenaker No. 228
tahun 2019
Jabatan Yang Dapat
Diduduki oleh Tenaga Kerja
Asing
Kepmenaker No. 349 tahun
2019
Jabatan Yang Dilarang Diduduki oleh
Tenaga Kerja Asing
Tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

4. SUBSTANSI POKOK DALAM
UU CIPTA KERJA
• Prosedur Perizinan TKA melalui Pengesahan RPTKA
• Pengecualian RPTKA
a. Direksi dan Komisaris (pemilik modal) dan Pemegang saham;
b. Diplomatik dan Konsuler;
c. TKA untuk darurat dan mendesak, startup, vokasi, kunjungan bisnis, dan
penelitian.
• TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu.
• Kewajiban Pemberi Kerja (menunjuk tenaga kerja pendamping
TKA, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, memulangkan TKA yang
telah berakhir masa kerja)
• Kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA

5. 1. PRINSIP PENGGUNAAN TKA
a. Pemberi kerja TKA perseorangan dilarang
mempekerjakan TKA.
b. TKA hanya dapat bekerja untuk jabatan dan
waktu tertentu yang telah ditetapkan.
c. TKA dilarang menduduki jabatan Personalia
d. TKA dapat merangkap jabatan untuk sektor
tertentu (sektor vokasi, sektor ekonomi digital,
dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja
sama ).
a. Tata cara permohonan RPTKA.
b. Penilaian kelayakan.
c. Input data calon TKA.
d. Penerbitan Pengesahan RPTKA.
e. Jenis dan Jangka waktu Pengesahan RPTKA.
2. PENGESAHAN RPTKA
1) RPTKA umum (2 tahun dan dapat diperpanjang)
2) RPTKA Sementara (6 bulan dan tidak diperpanjang)
3) RPTKA nonDKPTKA (2 tahun dan dapat diperpanjang)
4) RPTKA KEK (5 tahun dan dapat diperpanjang)
g. Pengecualian RPTKA.
1) Darurat, Kunjungan Bisnis, Penelitian,
2) untuk kegiatan star-up dan vokasi (paling lama 3 bln).
Catatan:
1. Pengesahan RPTKA berupa by name by
address
2. Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA
perlu adanya penilaian kelayakan (alasan
penggunaan TKA, jabatan, jumlah lokasi
kerja, dan jangka waktu)
3. Pemberi Kerja TKA telah siap
menyampaikan data calon TKA yang akan
dipekerjakan, penyampaian data calon TKA
dapat dilakukan sekaligus pada saat
pengajuan RPTKA
4. Pengesahan RPTKA nonDKPTKA untuk
instansi pemerintah, badan internasional,
dan perwakilan negara asing, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.
5. Pengajuan RPTKA untuk instansi
pemerintah, badan internasional, dan
perwakilan negara asing dikecualikan untuk
penilaian kelayakan RPTKA
6. Jangka waktu 5 tahun Pengesahan RPTKA
di Kawasan Ekonomi Khusus menyesuaikan
dengan UU KEK
MUATAN PP 34 TAHUN 2021

6. Kewajiban dan Larangan PemberiKerja TKA

7. Alur Proses PengesahanRPTKA Peraturan
PemerintahNomor 34 Tahun 2021

9. Dokumen Permohonan

10. Pengecualian Pengesahan RPTKA
 Untuk start-up dan vokasi Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan data
calon TKA secara daring kepada Kemnaker dan akan disampaikan kepada
Imigrasi untuk rekomendasi visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.
 Jangka waktu pengecualian Pengesahan RPTKA (start-up dan vokasi)
diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
✓ Untuk kegiatan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian TKA dapat masuk
dan tinggal di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dan izin tinggal
sesuai dengan ketentuan dibidang keimigrasian
1.
Direksi atau
komisaris
dengan
kepemilikan
saham
tertentu, atau
pemegang
saham
2.
Pegawai
diplomatik
dan konsuler
3.
Darurat,
vokasi,
startup,
kunjungan
bisnis, dan
penelitian

11. Perpanjangan dan Perubahan
Pengesahan RPTKA
Pengesahan RPTKA Perpanjangan
Setiap perpanjangan diberikan paling lama 2
tahun dan perpanjangan di KEK diberikan paling
lama 5 tahun
Permohonan Perpanjangan Pengesahan
RPTKA
1. Identitas Pemberi Kerja TKA
2. Alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA
3. Jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur
organisasi perusahaan
4. Jumlah TKA
5. Jangka waktu penggunaan TKA
6. Lokasi kerja TKA
7. Identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA
8. Realisasi penyerapan tenaga kerja
Indonesia
Dokumen Pendukung
1. Surat permohonan perpanjangan
RPTKA
2. Pengesahan RPTKA yang masih
berlaku
3. Perjanjian kerja atau perjanjian lain
4. Paspor TKA yang masih berlaku
5. Kepesertaan program jaminan
sosial
6. NPWP TKA dan Pemberi Kerja TKA
7. Laporan realisasi pendidikan dan
pelatihan kerja
Pengesahan RPTKA Perubahan
a. Alamat Pemberi Kerja TKA
b. Identitas TKA
c. Lokasi kerja TKA
d. Nama Tenaga Kerja Pendamping
TKA yang dipekerjakan

12. 1. Besaran DKPTKA US$ 100 per jabatan/orang/bulan
2. Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja
di wilayah Indonesia
3. DKPTKA menjadi PNBP untuk: a. Pengesahan RPTKA baru b.
Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih
dari1 provinsi c. Pengesahan RPTKA KEK
4. DKPTKA menjadi retribusi provinsi untuk Pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 kabupaten/kota
dalam 1 provinsi
5. DKPTKA menjadi retribusi kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 kabupaten/kota
6. Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah,
perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan
Dana KompensasiPenggunaan TKA
(DKPTKA)

13. SURAT EDARAN KEMENAKER
NO.M/8/HK.04/VI/2021 Tgl.17 Juni 2021
Tentang : Penyesuaian Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai
Retribusi Daerah Yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Perpanjangan.
1. Retribusi dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan
adalah Retribusi Penggunaan TKA.
2. Bentuk Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas
Pengesahan RPTKA perpanjangan.
3. Golongan Retribusi Daerah adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Objek Retribusi Daerah:
a. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu
kabupaten/kota dalam satu provinsi, untuk retribusi daerah provinsi; dan
b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu
kabupaten/kota, untuk retribusi daerah kabupaten/kota.
5. Besaran Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan paling tinggi
sebesar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas
jenis PNBP yang berlaku pada kementerian ketenagakerjaan.

14. 6. Penggunaan Retribusi Daerah: Penerimaan retribusi digunakan
untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya
dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam melaksanakan pemungutan, surat pemberitahuan pembayaran
DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA
Online, dapat dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD).
LANJUTAN

15. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Alih teknologi
dan alih keahlian
dilaksanakan
melalui
pendidikan
dan/atau
pelatihan kerja
kepada Tenaga
Kerja
Pendamping
Tenaga Kerja
Pendamping
mendapat sertifikat
pendidikan/pelatiha
n kerja dan/atau
sertifikat
kompetensi sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
Pendidikan dan
pelatihan kerja
bagi Tenaga
Kerja
Pendamping
dilaksanakan di
dalam dan/atau
di luar negeri
Pendidikan dan
pelatihan bahasa
Indonesia kepada
TKA dapat
dilaksanakan oleh
Pemberi Kerja
TKA atau bekerja
sama dengan
lembaga
pendidikan atau
lembaga pelatihan
bahasa Indonesia
1.
2.
3.
4.

16. PELAPORANDAN PENGAWASAN
PELAPORAN
1. Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap1(satu) tahun melalui TKA Online kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk untuk:
a. penggunaan TKA
b. pendidikan dan pelatihan kerja Tenaga Kerja Pendamping
c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping
2. Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan
penggunaan TKA setelah berakhirnya PK
3. Dalam hal perjanjian kerja TKA berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja,
Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan berakhirnya penggunaan TKA kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk
PENGAWASAN
Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan
oleh Pengawas Ketenagakerjaandan/atau
Pejabat Imigrasi secara terkoordinasi sesuai
dengan lingkup tugas dan kewenangan
masing-masing

17. TAHAPAN
PENGAWASANKETENAGAKERJAAN
1. Preventif Edukatif(Sosialisasi)
 Pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan
informasi norma ketenagakerjaan.
2. Represif Non Justisia (Nota Pemeriksaan)
 Upaya proaktif di luar Lembaga pengadilan;
 Penegakan hukum (law enforcement) pemenuhan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 Penerbitan Nota Pemeriksaan, Nota Peringatan, dan/atau Surat
Pernyataan Kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan/pengujian.
3. Represif Pro Justisia (Penyidikan)
 Upaya pro-aktif melalui Lembaga pengadilan; dan
 Upaya penyidikan

18. SANKSI ADMINISTRATIF
1. Denda
2. Penghentian sementara proses
permohonan RPTKA
3. Pencabutan Pengesahan RPTKA
SANKSI DENDA
Dikenakan kepada Pemberi Kerja yang tidak
memiliki PengesahanRPTKA
✓ Besaran denda (per-jabatan/orang/bulan)
sampai dengan 6 bulan dengan ketentuan:
a. 1 bulan sebesar 6 juta
b. 2 bulan sebesar12 juta
c. 3 bulan sebesar18 juta
d. 4 bulan sebesar 24 juta
e. 5 bulan sebesar 30 juta
f. 6 bulan sebesar 36 juta
✓ Dibayarkan paling lama 2 minggu
sejak diterima atau diumumkan
pengenaan sanksi denda.
✓ Pemberi Kerja yang tidak membayar
sanksi denda dalam jangka waktu
paling lama 2 minggu dikenakan
sanksi penghentian sementara
proses permohonan RPTKA dan
denda keterlambatan sebesar 2%
per bulan.
✓ Denda keterlambatan dikenakan
paling lama 6 bulan

19. SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
Diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan
✓ Dikenakan kepada Pemberi Kerja dalam hal:
a.tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA
b.tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional atau asuransi
c.tidak melaporkan setiap1 tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan
penggunaan TKA
d.tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaanyang bersifat sementara
setelah berakhirnya PK
e.tidak melaporkan PK TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu PK berakhir
✓ Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban selama sanksi penghentian sementara
maka akan dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.
SANKSI PENCABUTAN PENGESAHAN RPTKA
Dikenakan kepada Pemberi Kerja dalam hal:
a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA
b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang
sama
c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia
d. tidak membayar DKPTKA atas setiapTKA yang dipekerjakan

20. SANKSI PIDANA
Pasal 42 (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan tenaga kerja asing.
Pasal 45 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai
tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan
untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja
asing;
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga
kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga
kerja asing; dan
c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya
setelah hubungan kerjanya berakhir.