Dokumen ini membahas masalah-masalah yang sering terjadi dalam pengadaan jasa konsultansi oleh pemerintah, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan. Beberapa masalah yang diidentifikasi adalah ketidaksesuaian dokumen kualifikasi, evaluasi yang tidak tepat, dan ketidakhadiran personil inti konsultan di lapangan. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pengadaan jasa konsultansi pemerintah

1. PEERMASALAHAN YANG SERING
TERJADI
DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA
JASA KONSULTANSI
OLEH:
HARI PRIMAHADI, BAE, S.Sos, M.Ak, C.Fr.A
AUDITOR MADYA - ITJEN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

2. PENGADAAN BARANG/JASA
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa.
Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010
dan Perubahannya dan merupakan defenisi
mendasar mengenai pengertian pengadaan
barang/jasa.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

3. PENGADUAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PERPRES 70/2012
SANGGAH BANDING
JAMINAN
SANGGAH BANDING
PERPRES 4/2015
TIDAK ADA
SANGGAH BANDING PENGADUAN
PROSES
PENGADAAN B/J
PELAKSANAAN
KEGIATAN

4. JASA KONSULTANSI
1. Pengambilan Dokumen Kualifikasi melalui IP Addres
yang sama
2. Perubahan Dokumen Kualifikasi tidak mengalokasikan
waktu sesuai ketentuan
3. Mengundurkan batas akhir waktu penyampaian tanpa
didukung dengan Addendum Dokumen Kualifikasi;
4. Pembuktian Kualifikasi tidak dilakukan dengan benar;
5. Penetapan Hasil Kualifikasi yang masuk short list lebih
dari 5;
6. Peserta yang KSO tidak semuanya mengisi Isian
Kualifikasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
7. Kriteria Evaluasi untuk sistem nilai tidak didukung dengan
surat penetapan dari Eselon I;
8. Kriteria Penilaian tidak dijelaskan secara rinci dan
pembobotan melebihi nilai maksimal;
9. Penilaian pengalaman personil inti tidak cermat dan teliti;
10. Penyampaian data yang tidak benar terkait dengan
pengalaman perusahaan, pengalaman personil inti,
SKA/SKTK/SBU; Ijazah personil Inti, tanda tangan (pimpinan
perusahaan, personil inti, maupun pemberi surat keterangan
pengalaman kerja);
11. Penggunaan Materai lebih dari satu kali dengan teknik copy
image;
12. POKJA tidak mengenakan sanksi kepada peserta yang
mengundurkan diri ataupun yang menyampaikan data yang
tidak benar;

6. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
13. POKJA tidak melalukan evaluasi atas kebenaran
billing rate personil inti;
14. Adanya penyampaian data tambahan yang dilakukan
oleh penyedia jasa maupun oleh POKJA (post
bidding);
15. Dalam Masa Sanggah menerbitkan SPPBJ;
16. POKJA melakukan evaluasi dengan standar ganda;
17. POKJA tidak cermat meneliti keabsahan akta notaris
penyedia jasa sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
18. Duplikasi Tenaga Ahli;

7. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Personil Inti tidak ada di lapangan;
2. Pergantian Personil Inti tidak sesuai prosedur;
3. Personil tidak seluruhnya dimobilisasi;
4. Personil konsultan tidak melakuklan survey
lapangan;
5. Pekerjaan dilaksanakan sendiri
6. Seluruh Personil diganti;
7. Dokumen Kontrak tidak lengkap;
8. Pilihan Jenis Kontrak tidak sesuai;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

8. TERIMA KASIH
hariprimahadi@yahoo.co.id
2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL