PROGRAM & KEGIATAN
PEMBANGUNAN SANITASI
di JAWA TIMUR
(Dana APBD Prov. Jawa Timur)
Bidang Air Bersih PLP
DPU Cipta Karya d...
SKEMA KEGIATAN
pada
BIDANG AIR BERSIH PLP
(file excel)
KEGIATAN pada BIDANG ABPLP
 Dasar :
Kesepakatan Bersama dengan Pusat dan Kab./Kota
 Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan
 Lahan :
Disiapkan Kab....
 Dasar :
Usulan disertai Proposal rencana kegiatan dan
kebutuhan dana
 Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan
 Lahan :
...
 Dasar :
◦ Inisiatif DPU CK & TR Prov. Jatim, dilakukan secara umum untuk
seluruh Kab./Kota
◦ Diharapkan selanjutnya Kab/...
 Dasar :
◦ Kebutuhan infrastruktur lintas Kab./Kota
◦ Diharapkan Kab./Kota berperan lebih aktif dalam usulan kegiatan
yan...
Berdasarkan dokumen MPS yg sudah disusun th 2012
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :
1. Apabila suatu da...
2. Terdapat kegiatan pengadaan tong sampah / tempat
sampah terpilah. Tetapi belum ada pengadaan container
terpilah. Pemila...
5. Apabila direncanakan pembangunan IPLT, perlu diperhatikan
apakah sudah pernah dibangun IPLT tetapi tidak berfungsi
dan ...
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT
PENUTUP
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBD Provinsi

941 views

Published on

Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBD Provinsi

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBD Provinsi

  1. 1. PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI di JAWA TIMUR (Dana APBD Prov. Jawa Timur) Bidang Air Bersih PLP DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Lokakarya Memorandum Program Sanitasi Malang, 22 – 23 Juli 2013
  2. 2. SKEMA KEGIATAN pada BIDANG AIR BERSIH PLP (file excel) KEGIATAN pada BIDANG ABPLP
  3. 3.  Dasar : Kesepakatan Bersama dengan Pusat dan Kab./Kota  Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan  Lahan : Disiapkan Kab./Kota apabila pengelola adalah Kab./Kota Disiapkan Provinsi bila pengelola adalah Provinsi KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA BESAR (Prioritas)
  4. 4.  Dasar : Usulan disertai Proposal rencana kegiatan dan kebutuhan dana  Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan  Lahan : Disiapkan Desa karena pengelola adalah kelompok masyarakat (HIPPAM / KSM) KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KECIL(Reguler)
  5. 5.  Dasar : ◦ Inisiatif DPU CK & TR Prov. Jatim, dilakukan secara umum untuk seluruh Kab./Kota ◦ Diharapkan selanjutnya Kab/Kota dapat mengusulkan kegiatan secara lebih khusus sesuai kebutuhan Kab./Kota ybs  Kegiatan : ◦ Sosialisasi ◦ Lomba ◦ Yang bisa diusulkan : pelatihan khusus bagi HIPPAM / KSM (terkait 3 aspek pengelolaan ; kelembagaan, teknik, keuangan) dalam rangka penguatan HIPPAM / KSM khususnya bagi HIPPAM / KSM yang baru dibentuk atau belum berkembang ◦ Yang belum ada : pembinaan sektor drainase KEGIATAN PEMBINAAN
  6. 6.  Dasar : ◦ Kebutuhan infrastruktur lintas Kab./Kota ◦ Diharapkan Kab./Kota berperan lebih aktif dalam usulan kegiatan yang bersifat lintas Kab./Kota  Kegiatan : ◦ Proses Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama ◦ (dengan Pusat dan Kab./Kota) ◦ Penyusunan Studi Kelayakan sampai Pembangunan Fisik (tergantung kesepakatan dan perjanjian kerjasamanya) ◦ Yang belum dilakukan : Kerjasama sektor Air Limbah dan Drainase KEGIATAN FASILITASI
  7. 7. Berdasarkan dokumen MPS yg sudah disusun th 2012 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian : 1. Apabila suatu daerah belum mendapatkan pelayanan PDAM, janganlah dianggap sebagai suatu masalah. Masalahnya adalah belum adanya akses air minum. Berdasarkan PP 16/2005 ttg Pengembangan SPAM, penyelenggara air minum adalah BUMN/BUMD (PDAM/PDAB), dan bila BUMN/BUMD tidak dapat melayani daerah tsb, maka bisa dilayani oleh BUS, Koperasi, atau Kel. Masy (HIPPAM). Bahkan sistem non perpipaan bisa dikembangkan asalkan air yang dihasilkan memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. TERKAIT PENYUSUNAN MPS (1)
  8. 8. 2. Terdapat kegiatan pengadaan tong sampah / tempat sampah terpilah. Tetapi belum ada pengadaan container terpilah. Pemilahan sampah dari sumbernya perlu didukung dengan sarana pendukung lainnya agar pemilahan yang sudah dilakukan tidak sia-sia. Bisa dengan gerobak dan container terpilah, bisa pula dengan pengaturan jadwal pengangkutan yang dibedakan untuk tiap jenis sampah. 3. Terdapat alokasi dana untuk OP MCK umum pada DPU Kab. Seharusnya MCK umum termasuk sarana yang dikelola oleh masyarakat / swasta, sehingga peran PemKab adalah pembinaan terhadap pengelola sarana tersebut. 4. Dana OP untuk IPAL Ternak juga melekat pada Disnak Kab. Apabila komunitas peternak telah dibentuk (KSM), maka pengelolaan (termasuk operasi dan pemeliharaan) seharusnya dilakukan oleh kelompok peternak ini. Peran Pemkab adalah pembinaan. Kecuali untuk IPAL yang dikelola BUMD/UPT maka dana melekat pada BUMD/UPT tsb. TERKAIT PENYUSUNAN MPS (2)
  9. 9. 5. Apabila direncanakan pembangunan IPLT, perlu diperhatikan apakah sudah pernah dibangun IPLT tetapi tidak berfungsi dan akhirnya rusak, atau memang belum pernah dibangun IPLT ? Harus dilakukan kajian yang sangat teliti sebelum merencanakan IPLT, terkait peraturan pendukung dan kapasitas yang direncanakan, agar kelak dapat berfungsi sesuai yang direncanakan. 6. TPA sanitary landfill yang direncanakan juga harus didahului dengan kajian yang sangat teliti terkait peraturan pendukung dan sarana pendukung, termasuk SDMnya agar proses sanitary landfill dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (pada era 1990 an telah banyak dibangun TPA dengan konsep sanitary / controlled landfill tetapi pada akhirnya proses yang dilakukan adalah open dumping) TERKAIT PENYUSUNAN MPS (3)
  10. 10. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT PENUTUP

×