Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (7)
Similar to AUDIT 3 PENILAIAN
Similar to AUDIT 3 PENILAIAN (20)
AUDIT 3 PENILAIAN
- 1. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 1 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 A. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN Jenis Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik B. LINGKUP AUDIT SMK3 1. Life-ware atau manusia (sikap, kemampuan dan keterampilan dalam pemenuhan K3). 2. Hard-ware atau perangkat keras (peralatan kerja/mesin untuk proses produksi, sarana pengendalian resiko, dan perangkat operasional lainnya). 3. Soft-ware atau perangkat lunak atau manajemen (kebijakan dan komitmen, organisasi, sistem kerja, prosedur kerja, standar operasional). C. PELAKSANA AUDIT SMK3 Tanggal : 4 Mei – 29 Mei 2015 Tempat : PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN D. TUJUAN AUDIT SMK3 1. Untuk menilai secara kritis dan sistematis potensi-potensi bahaya yang berkaitan dengan produksi atau proses kerja yang ada di PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN yang meliputi : a) Life-ware atau manusia (sikap, kemampuan dan keterampilan dalam pemenuhan K3). b) Hard-ware atau perangkat keras (peralatan kerja/mesin untuk proses produksi, sarana pengendalian resiko, dan perangkat operasional lainnya). c) Soft-ware atau perangkat lunak atau manajemen (kebijakan dan komitmen, organisasi, sistem kerja, prosedur kerja, standar operasional). 2. Untuk memastikan bahwa K3 telah diterapkan di PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN sesuai dengan peraturan perundangan maupun kebijakan perusahaan. 3. Untuk menentukan langkah-langkah pengendalian potensi bahaya sebelum timbul kecelakaan dan kerugian terhadap aset-aset perusahaan.
- 2. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 2 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 E. DAFTAR KRITERIA AUDIT SMK3 DAN PEMENUHANNYA No No. Kriteria Kriteria P Rekomendasi Elemen 1: Komitmen Pembangunan dan Pemeliharaan 1.1 Kebijakan K3 1 1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Tidak Ada Rekomendasi 2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja Tidak Ada Rekomendasi 3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Tidak Ada Rekomendasi 4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Prosedur penanganan limbah B3 harus sepenuhnya dilakukan untuk mencegah masalah K3 terjadi, dan agar semua penanganan limbah B3 dapat teratasi dan terdokumentasikan dengan baik. 5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya penijauan ulang kebijakan K3 secara berkala minimal setahun sekali melalui rapat tinjauan manajemen tahunan setelah dilakukan audit internal dan/atau bila perlu dilakukan tinjauan khusus bila ada kejadian atau perubahan struktur organisasi, visi/misi, peraturan perusahaan dan peraturan perundang- undangan. Hal ini harus di sesuaikan
- 3. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 3 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak 6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaaan dibidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan. Tidak Ada Rekomendasi 7 1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penunjukan Penanggung jawab K3 harus sesuai dengan perundang- undangan yaitu yang terdapat pada PP No. 50 Tahun 2012 yaitu penanggung jawab K3 adalah seorang Top Management. 8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada iunit kerjanya. Tidak Ada Rekomendasi 9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3. Tidak Ada Rekomendasi 10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapat pelatihan. Pelatihan keadaan darurat dilakukan tidak hanya pelatihan keadaan darurat kebakaran, tetapi pelatihan pelatihan lain seperti P3K dan pelatihan yang dibutuhkan lainnya juga dilakukan. 11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran– saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan / luar perusahaan. Tidak Ada Rekomendasi 12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat. Tidak Ada Rekomendasi
- 4. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 4 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan dan mencatat tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi K3 untuk menentukan strategi lanjutan dan perbaikan evaluasi dan hasil tinjauan penerapan SMK3 tersebut. 14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen. Perlu dilakukannya tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 dan hasil dari tinjauan ulang tersebut dimasukan kedalam perencanaan tindakan manajemen. Hal ini harus sesuai dengan PP No 50 tahun 2012 Pasal 9 ayat 3 dan Pasal 21. 15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksnaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas SMK3 Perlu dilakukannya tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala agar dapat menilai kesesuaian dan efektifitas SMK3 PT. PLN (Persero) Area Klaten. Hal ini harus sesuai dengan PP No 50 tahun 2012 pasal 21. 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja 16 1.4.1 Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja Di perlukan adanya pendokumentasian dan penyebarluasan hasil konsultasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dibahas dalam pelaksanaan COC karena untuk mengetahui seberapa jauh masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang dialami pekerja dan perusahaan selama ini, selain itu pendokumentasian bertujuan untuk melihat tren-tren masalah keselamatan dan kesehatan kerja apa saja yang sering terjadi dari tahun ke tahun pada PT. PLN (Persero) Area Klaten. Selain itu penjadwalan konsultasi tenaga kerja mengenai
- 5. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 5 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 K3 lebih teratur dan lebih tercatat oleh P2K3. Setelah kedua hal tersebut, hasil dari konsultasi tenaga kerja terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu disosialisasikan kepada tenaga kerja lain, agar semua tenaga kerja mengetahuinya dan masalah tersebut diharapkan tidak terulang kembali. 17 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3. Di perlukan adanya pendokumentasian dan penyebarluasan hasil konsultasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dibahas dalam pelaksanaan COC karena untuk mengetahui seberapa jauh masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang dialami pekerja dan perusahaan selama ini, selain itu pendokumentasian bertujuan untuk melihat tren-tren masalah keselamatan dan kesehatan kerja apa saja yang sering terjadi dari tahun ke tahun pada PT. PLN (Persero) Area Klaten. Selain itu penjadwalan konsultasi tenaga kerja mengenai masalah Keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu diadakan agar pelaporan mengenai masalah-masalah K3 lebih teratur dan lebih tercatat oleh P2K3. Setelah kedua hal tersebut, hasil dari konsultasi tenaga kerja terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu disosialisasikan kepada tenaga kerja lain, agar semua tenaga kerja mengetahuinya dan masalah tersebut diharapkan tidak terulang kembali. 18 1.4.3 Perusahan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang - perundangan Tidak Ada Rekomendasi
- 6. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 6 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 20 1.4.5 Sekretaris P2K3adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan. Tidak Ada Rekomendasi 21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko. Tidak Ada Rekomendasi 22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Tidak Ada Rekomendasi 23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. Tidak Ada Rekomendasi 24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak Ada Rekomendasi 25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Di bentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya tidak hanya di unit PDKB PT. PLN (Persero) Area Klaten, tetapi di Unit lain juga. Selain itu diberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan per unit, tidak hanya pelatihan pemadam kebakaran saja, seperti pelatihan P3K, ahli K3 listrik, pelatihan HIRA, dll. 26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Perlu dibuat Susunan Kelompok - Kelompok kerja yang harus dipilih dari wakil - wakil tenagakerja dan harus didokumentasikan dan dipublikasikan kepada seluruh tenaga kerja.
- 7. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 7 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 27 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Di perlukan tinjauan ulang pada prosedur HIRA untuk menjadi evaluasi pada tahun sebelumnya. 28 2.1.2 Identifikasi putensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. 1. Di perlukan sertifikat petugas yang berkompeten dalam pengisian HIRA. 2. Di perlukan dokumen perencanaan K3. 29 2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang- kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian resiko, dan peraturan perundang- undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan. Perlu dibuat Rencana K3 yang mengacu berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian resiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan resiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya. Di perlukan laporan dokumen perencanaan K3. 31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya. Perlu dibuatkan laporan perencanaan khusus dan rencana kerja dengan menetapkan tujuan dan sasaran SMK3. 32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan. Tidak Ada Rekomendasi
- 8. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 8 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instuksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Tidak Ada Rekomendasi 34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses atau tempat kerja tertentu. Prosedur penanganan limbah B3 harus sepenuhnya dilakukan untuk mencegah masalah K3 terjadi, dan agar semua penanganan limbah B3 dapat teratasi dan terdokumentasikan dengan baik. 35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan. Perlu adanya sistem penyebaran informasi mengenai K3 khuusnya manual SMK3 agar seluruh pekerja dapat mengaksesnya dengan mudah jika sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. 2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3 36 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara, dan memahami perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratana lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja perusahaan Tidak Ada Rekomendasi 37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan. Perlu dilengkapi kembali masalah pendokumentasian peraturan perundang-undangan yang di butuhkan oleh PT. PLN (Persero) Area Klaten. Jika ada pembaharuan mengenai undang-undang terkait, perlu juga untuk dilengkapi untuk pendokumentasian.
- 9. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 9 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 lain yang relevan di bidang K3 dimasukan pada prosedur- prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. 39 2.3.4 Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk- petunjuk kerja. Jika ada pembaharuan mengenai undang-undang terkait, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Manual SMK3, prosedur-prosedur kerja, dan petunjuk kerja sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 pasal 15 ayat 1 sampai 4. 2.4 Informasi K3 40 2.4.1 Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok. Tidak Ada Rekomendasi Elemen 3: Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 3.1 Pengendalian Perancangan 41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi. Perusahaan harus menerapkan HIRA tidak hanya di unit PDKB saja tetapi di semua unit HIRA harus diterapkan. Karena semua bagian pun memeliki potensi bahaya termasuk di perkantoran. 42 3.1.2 Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi. Harus memiliki prosedur kerja di setiap tempat tidak hanya bagian yang bekerja di lapangan saja tetapi di perkantoran juga harus membuat prosedur atau instruksi kerja. Di gunakan untuk pekerjaan perancangan atau modifikasi yang didalamnya terdapat informasi K3. Pada saat observasi hanya ditemukan di bagian jaringan dan itu pun hanya sebagian kecil prosedur
- 10. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 10 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 43 3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum pengguanaan hasil rancangan Harus ada dokumen perancangan dan modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidang K3 dan harus dibuat Laporan hasil pemeriksaan alat atau peralatan kerja 44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan. 1. Apabila ada perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 harus dilakukan identifikasi, dokumentasikan, tinjau ulang dan disetujui petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan kembali. 2. Harus ada surat penunjukkan petugas yang melakukan perubahan dan modifikasi perancangan yang berimplikasi terhadap K3. 3.2 Peninjauan Kontrak 45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak. Harus terdapat dokumen mengenai prosedur pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak dan juga bias mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan. 46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten. Pelaksanaan HIRA harus dilakukan pada tinjauan kontrak. Pimpinan perusahaan harus menunjuk tim HIRA. Tim HIRA harus mempunyai kompetensi dalam K3. 47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi Harus ada peninjauan kembali kontrak kerja untuk mengetahuai apakah kontrak tersebut memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan ataukah tidak
- 11. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 11 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 48 3.2.4 Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan Harus dibuat surat mengenai persetujuan antara supplier dan vendor agar memastikan bahwa seluruh vendor dan supplier ikut berpartisipasi dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan serta sebagai bukti bahwa antara supplier dan vendor sudah mencapai kata sepakat untuk bekerja sama dalam mengikuti aturan keselamatan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Area Klaten Elemen 4: Pengendalian Dokumen 4.1 Pengendalian Dokumen 49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Tidak Ada Rekomendasi 50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. Setiap dokumen yang sudah didistribusikan harus dicatat untuk sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah disebarluaskan kepada seluruh para pekerja. 51 4.1.3 Dokumen K3 terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan Dokumen yang terkait tentang K3 edisi terbaru atauapun revisi terbaru harus disimpan secara sistematis mudah dilihat dan pada tempat yang sesuai untuk peruntukannya serta mudah diakses oleh seluruh pekerja. 52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus Harus dibuat instruksi kerja penomoran, perubahan dan pengesahan dokumen untuk digunakan sebagai petunjuk dalam penulisan semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan mutu, K3 dan lingkungan yang akan digunakan oleh seluruh departemen yang termasuk dalam ISO
- 12. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 12 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen 53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen K3. Not Available Tidak Ada Rekomendasi 54 4.2.2 Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait. Perlu dibuat mengenai SOP pengendalian dokumen karena prosedur ini digunakan sebagai petunjuk persiapan dan pengendalian dokumen internal maupun eksternal yang berkaitan dengan persyaratan 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007. SOP ini juga sebagai alur kemana saja dokumen harus didistribusikan. 55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen usang. Harus terdapat SOP pengendalian dokumen internal untuk mencatat setiap dokumen yang ada apakah dokumen tersebut kadaluarsa ataukah dokumen tersebut terjadi perubahan. Sehingga dicantumkan di form pengisian dokumen kadaluarsa. Serta dokumen- dokumen tersebut juga harus diberi pelabelan dan penomoran. Elemen 5: Pembelian 5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa 56 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli. Tidak Ada Rekomendasi 57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- Tidak Ada Rekomendasi
- 13. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 13 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang berkompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya. Mengadakan konsultasi mengenai penetapan persyaratan K3 dengan tenaga kerja. 59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangkan sebelum pembelian, serta ditinjau ulang sebelum pembelian, serta pemakaian sarana dan bahan kimia. Alat pelindung diri harus di tinjau ulang sebelum digunakan untuk melakukan pekerjaan. 60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembalian. 1. Apa yang sudah ada dalam prosedur formulir seleksi dan evaluasi pemasok segera di terapkan. 2. Kartu persediaan barang sudah ada, segera diterapkan. 5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli 61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. Tidak Ada Rekomendasi 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan 62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur. 1. Melakukan identifikasi potensi bahya terhadap barang dan jasa yang di pasok ke pelanggan. 2. Memelihara catatan hasil identifiasi tersebut. 5.4 Kemampuan Telusur Produk
- 14. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 14 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3. 64 5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk pane lurusan produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya. Membuat sistem penelusuran jika terdapat masalah mengenai K3 di masyarakat. Elemen 6: Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 6.1 Sistem Kerja 65 6.1.1. Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Karena sudah ada tim HIRA, lebih baik HIRA dibuat oleh tim HIRA. 66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. 1. Mulai memberlakukan identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko sebelum bekerja baik di PDKB maupun pada teknisi di tingkat unit (rayon). 2. Membuat IBPR pekerjaan online dan offline. 67 6.1.3 Terdapat prosedur kerja atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan resiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan. 1. Prosedur kerja atau petunjuk kerja tidak hanya dibuat di bagian PDKB saja, alangkah lebih baiknya jika juga di buat di bagian-bagian lain juga di buat di masing-masing rayon. 68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja 1. Jika terdapat modifikasi kerja, harus ditinjau kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada peraturan kelistrikan yang telah dibuat. 2. Membuat pedoman peraturan kelistrikan.
- 15. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 15 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 69 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi. Tidak Ada Rekomendasi 70 6.1.6 Alat pelindung diri (APD) dipastikan bahwa disediakan sesuai kebutuhan dan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Tidak Ada Rekomendasi 71 6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standard dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak Ada Rekomendasi 72 6.1.8 Upaya pengendalian resiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja Perlu adanya upaya untuk penerapan yang lebih untuk pengendalian resiko, agar ketika sudah diterapkan, bisa diketahui ketidaksesuiannya dengan lapangan, dan bisa sebagai evaluasi. 6.2 Pengawasan 73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Tidak Ada Rekomendasi 74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas 1. Terdapat minimal 1 pengawas K3 untuk masing-masing unit kerja dan area yang memiliki minimal 100 pekerja dan beresiko tinggi. 2. Pengawas K3 menurut Permenaker No. 3 tahun 1978 pasal 3 ayat 1 bahwa untuk pengawas K3 telah mengikuti pelatihan calon pegai pengawas yang diselenggarakan
- 16. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 16 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 75 6.2.3 Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. 1. HIRARC disesuaikan dengan kondisi nyata area PLN Klaten 2. Pembuatan HIRARC bisa melibatkan pengawas pekerjaan area dan dari setiap masing-masing rayon. 3. Permenaker no 3 tahun 1978 pasal 4 menyebutkan bahwa kewajiban pengawas adalah mengadakan pemeriksaan tempat kerja, sehingga minimal dia tahu kondisi tempat kerja agar bisa membantu pengidentifikasian bahaya dan membuat pengendaliannya berdasarkan hirarki control. 76 6.2.4 Pengawas/Penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan, serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus. Diperlukan prosedur penyelidikan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 77 6.2.5 Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi. Tidak Ada Rekomendasi 6.3 Seleksi dan Penempatan Personil 78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. 1. Harus ada kriteria minimal dan tertentu yang diajukan area untuk rekruitmen tenaga kerja baru yang akan dikirimkan dari distribusi ke area. 2. Penempatan tenaga kerja harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dibuktikan dengan sertifikatkompetensi yang dimiliki. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan Sebelum seseorang ditunjuk untuk bekerja di suatu tempat, maka perlu di
- 17. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 17 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 6.4.1 Area Terbatas 80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. 1. Diterapkannya izin bekerja dengan tepat dan maksimal sebagai penggati izin masuk. 2. Dilakukan penilaian resiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk 81 6.4.2 Terdapat pengendalian atau tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk. Dibuat sistem pengendalian dengan pembatasan izin masuk. 82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Tidak Ada Rekomendasi 83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Tidak Ada Rekomendasi 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi 84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Tidak Ada Rekomendasi 85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara. Tidak Ada Rekomendasi Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih Kelanjutan dari sertifikat yang telah
- 18. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 18 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang. Tidak Ada Rekomendasi 88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Lebih memperhatikan sistem mengenai perlatan kerja. 89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai peralatan- peralatan dengan kondisi K3 yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki. Tidak Ada Rekomendasi 90 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Tidak Ada Rekomendasi 91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Tidak Ada Rekomendasi 92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan Tidak Ada Rekomendasi
- 19. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 19 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan. Adanya pengeluarean surat kembali setelah diterbitkannya setifikat sarana produksi. 6.6 Pelayanan 94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan UU K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Tidak Ada Rekomendasi 95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standar dan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan. Tidak Ada Rekomendasi 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat 96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial (didalam atau diluar tempat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Perlunya adanya sosialisasi kepada pekerja mengenai sistem tanggap darurat. 97 6.7.2 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko Intruksi bukan hanya intruksi keadaan kebakaran, tapi juga intruksi keadaan darurat lain misalnya gempa bumi dan gunung meletus karena melihat letak geografis dari kota klaten yang dekat dengan gunung berapai dan pernah
- 20. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 20 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 98 6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko Dari intruksi yang telah dibuat, maka harus disosialisaikan. 99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. 1. Adanya sosialisai dan perkenalan tim tanggap darurat kepada seluruh pekerja, agar pekerja tahu siapa yang bertanggung jawab di unit masing- masing ketika dalam keadaan darurat. 2. Sosialisasi bisa dengan pertemuan di dalam ruangan dan juga penambahan kedudukan jabatan dalam tim tanggap darurat di papan nama atau kartu tanda pengenal. 100 6.7.5 Instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan. Setelah intruksi kerja di sosialaisaikan, maka dibuat visualisasi dari intruksi keadaan darurat yang dipasang di area kerja dan dipahami oleh seluruh tenaga kerja. 101 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Tidak Ada Rekomendasi 102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau standard dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Tidak Ada Rekomendasi 6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- 21. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 21 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundanga-undangan, standar dan pedoman teknis. 104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan. 1. Adanya sosialisai dan perkenalan tim tanggap darurat kepada seluruh pekerja, agar pekerja tahu siapa yang bertanggung jawab di unit masing- masing ketika dalam keadaan darurat. 2. Sosialisasi bisa dengan pertemuan di dalam ruangan dan juga penambahan kedudukan jabatan dalam tim tanggap darurat di papan nama atau kartu tanda pengenal. 6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat 105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah di tetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibar kerja. Harus terdapat prosedur pemulihan kondisi jika terjadi kecelakaan akibat kerja. Elemen 7: Standar Pemantauan 7.1 Standar Pemantauan 106 7.1.1 Pemerikaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. Perlu dilakukan pemeriksaan/inspeksi area kerja pada saat akan dilakukan survei tempat kerja dan dilakukan secara teratur, yang terdapat dalam PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3. 107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya. 1. Perlu di adakan pelatihan identifikasi bahaya. 2. Sebelum bekerja harus ada inspeksi, HIRA, potensi bahaya agar bisa meminimalisir angka kecelakaan kerja.
- 22. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 22 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 melakukan tugas di tempat yang di periksa. kejadian yang tidak di inginkan. 109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi. Membuat check list inspeksi di tempat kerja di PT PLN (Persero) Area Klaten, agar kecelakaan kerja di tempat kerja dapat di minimalisir. 110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan. Melaksanakan inspeksi secara rutin serta membuat laporan tertulis yang mencantumkan rekomendasi perbaikan kepada pengurus dan P2K3. 111 7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasilmlaporan pemeriksaan/inspeksi. 1. Melaksanakan rapat P2K3 yang membahas tentang hasil inspeksi serta tindak lanjut hasil inspeksi. 2. Membuat SK Penunjukkan Penanggung Jawab Tindakan Perbaikan Setelah Inspeksi. 3. Membuat checklist pemantauan tindakan perbaikan setelah inspeksi. 112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya. 1. Membuat laporan hasil inspeksi untuk memudahkan penanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan. 2. Membuat checklist pemantauan tindakan perbaikan inspeksi. 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja 113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian resiko. 1. Melakukan pemantauan/lingkungan kerja secara teratur oleh pekerja yang berkompeten. 2. Hasil dari pemantauan/lingkungan tersebut dipelihara untuk di gunakan sebagai pengendalian resiko. 114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor Melakukan pemantauan lingkungan
- 23. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 23 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 115 7.2.3 Pemantauan/ pengukuan lingkungan kerja dilkukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. Pengukuran/pemantauan lingkungan kerja dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau orang yang di tunjuk oleh perusahaan. 7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian 116 7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3. Membuat prosedur yang meliputi : identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan. 117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari alam/atau luar perusahaan. Tidak Ada Rekomendasi 7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja 118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tidak Ada Rekomendasi 119 7.4.2 Perusahaan atau pengurus telah melaksanakan identifikasikan keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini. Melakukan pencatatan terdapat hasil pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundagan. (Permenaker No. Per. 03/MEN/1982, Permenaker No. Per. 02/MEN/1980). 120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Perlu diadakan kontrak kerja sama dengan paramedis yang salah satunya adalah dokter perusahaan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang ada diperusahaan.
- 24. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 24 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 121 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak Ada Rekomendasi 122 7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di buat sedemikian rupa sehingga terdapat catatan riwayat kesehatan dari tenaga kerja. Elemen 8: Pelaporan dan Perbaikan 8.1 Pelaporan Bahaya 123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja. Di perlukan pembuatan prosedur pelaporan bahaya untuk mengetahui bahaya yang ada di perusahaan dan diketahui oleh tenaga kerja. 8.2 Pelaporan Kecelakaan 124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuatan prosedur pelaporan kecelakaan untuk dicatat dan dilaporkan sesuai Permenaker No.Per 03/MEN/1998 (Tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan) 8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan 125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di perlukan pembuatan prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk mengetahui tata cara yang benar. 126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang undangan atau pihak Tidak Ada Rekomendasi
- 25. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 25 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan. Terdapat form berita acara pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan belum berisi mengenai rekomendasi/saran. 128 8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan. Di perlukan bukti penetapan penanggungjawab dalam pelaksanaan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian untuk mengetahui penanggungjawab pelaksanaan tindakan perbaikan. 129 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadi kecelakaan. Diperlukan laporan tindakan perbaikan, agar diketahui perbandingan laporan tahun lalu dan tahun sekarang serta untuk mengurangi bahaya-bahaya yang ada di perusahaan. Dan diperlukan untuk diinformasikan kepada tenaga kerja. 130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja Laporan tindakan perbaikan perlu untuk dipantau, didokumentasikanagar diketahui perbedaan laporan tahun lalu dan tahun sekarang serta untuk mengurangi bahaya-bahaya yang ada di perusahaan. Dan diperlukan untuk diinformasikan kepada tenaga kerja. 8.4 Penanganan Masalah 131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku. Di perlukan beberapa prosedur pelaporan dalam penanganan masalah K3 di perusahaan untuk mengetahui tata cara dalam pelaporan dan penanganan masalah K3. Elemen 9: Pengelolaan Material dan perpindahannya 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
- 26. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 26 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 berhubungan dengan penangan secara manual dan mekanis. berbeda dan juga perlu manual dokumen mengenai pemindahan material dengan cara yang baik meskipun mereka sudah bisa melakukan dengan baik dan benar. 133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkonpeten dan berwenang. Perlu petugas yang berwenang melakukan idenfikasi untuk melakukan suatu penilaian tertentu di setiap unit, karena setiap unit mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda. 134 9.1.3 Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Perlunya dibuat dokumen yang menyangkut cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. 135 9.1.4 Terdapat Posedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan kebocoran Pihak K3 perlu selalu mengingatkan kepada pekerja harus selalu mengikuti SOP yang benar dan diberi suatu peringatan kepada pekerja yang tidak mematuhi SOP dengan benar. 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan 136 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu dipatuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undang meskipun sudah ada prosedurnya. 137 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa. Harus dibuat rekapan hasil penjualan dan pelelangan yang dilakukan oleh atasan agar bagian gudang mengetahui barang-barang apa saja yang keluar masuk. 138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan Perlu dibuat sistem pembuangan limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar bahan B3 yang terdapat di PLN Klaten tidak
- 27. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 27 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) 139 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis dan relevan. Perusahaan perlu membuat dokumen atau panduan (SOP) tentang penyimpanan, penganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya agar tidak merugikan peusahaan maupun lingkungan sekitar. 140 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh. Perlu diberikan suatu lembar data atau dokumen keselamatan MSDS untuk mencegah terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. 141 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya. Tidak Ada Rekomendasi 142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- undangan dan/atau standar yang relevan. Perlu dilengkapi rambu-rambu peringatan bahaya seperti bahaya dari suatu material tidak hanya berupa tulisan dilarang masuk selain petugas. 143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Perusahaan perlu mengikut sertakan petugasnya dalam pelatihan agar petugas tersebut mempuyai sertifikat menangani BKB meskipun petugas tersebut sudah mengerti dan paham tentang BKB yang ada di PLN. Elemen 10: Pengumpulan dan Penggunaan Data 10.1 Catatan K3 Perusahaan atau pengurus telah Pekerja perlu mengisi dokumen HIRA
- 28. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 28 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 pengumpulan,pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengganti catatan K3. syarat diberikan surat izin kerja. 145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah di dapat. PLN area Klaten perlu melengkapi dokumen Per-UU No 1 Tahun 1970 sebagai standart bahwa PLN klaten mematuhi Per-UU No 1 Tahun 1970 tetang Keselamatan Kerja. 146 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. Perlu dibuat prosedur untuk persyaratan menjaga kerahasian catatan. 147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara Perlu dilakukan perngarsipan catatan kompensasi kecelakaan dan rehabitilasi untuk menjadi bukti bahwa PLN Klaten telah mematuhi 10.2 Data dan Laporan K3 148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. Perlu dibuat data K3 secara rutin dan dikumpulkan dan dianalisa sebagai bukti dan arsip perusahaan. 149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja. Laporan rutin yang dibuat setiap 3 bulan sekali harus diinformasikan kepada yang berwenang. Sehingga informasi tersampaikan. Elemen 11: Pemeriksaan SMK3 11.1 Audit Internal SMK3 150 11.1.1 Audit internal Sistem Manajemen K3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut. Jadwal Audit internal harusnya dilakukan secara rutin dan berkala, melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil audit. Hal ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Audit internal (penilaian diri) akan lebih baik apabila dilakukan secara bertahap.
- 29. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 29 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 151 11.1.2 Audit Internal Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang. Bukti sertifikasi dari masing-masing tim auditor harus dapat ditunjukkan. Hal ini untuk membuktikan bahwa tim auditor benar-benar berkompeten. 152 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. Bukti tertulis dari pendistribusian audit tidak harus dalam bentuk surat resmi, dapat dilakukan dengan pengiriman surat elektronik yaitu email. Selain praktis, mudah dan cepat aplikasi tersbut kekinian (melengkapi android). Elemen 12: Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan 12.1 Strategi Pelatihan 153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan. Tidak Ada Rekomendasi 154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun. Tidak Ada Rekomendasi 155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengendalikan potensi bahaya. Pelatihan K3 yang telah dilakukan sejauh ini hanyalah Damkar. Harus segera melakukan pemenuhan pelatihan K3 yang lain sehingga pengendalian potensi bahaya yang ada di PLN dapat maksimal. 156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti kompetensi dari trainer harus dapat ditunjukkan sebagai salah satu bentuk kelegalan dari perusahaan trainer berasal dan kemampuan trainer sendiri. Hal tersebut adalah hal kecil yang serinng terabaikan. 157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif. Tidak Ada Rekomendasi Pengusaha atau pengurus
- 30. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 30 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif. Menurut UU No.1 Tahun 1970 Bab V Pasal 10 Ayat 3 Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. Peninjauan ulang terhadap program dan realisasi pelatihan hendaknya dilakukan maksimal dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar tetap relevan dan efektifnya suatu program pelatihan. 12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia 160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Peran serta manajemen sangat dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan perusahaan dalam penerapan SMK3. 161 12.2.2 Manajer dan pengawas atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhannya. Sejalan dengan bidang yang sedang diemban/dijalankan. 12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja 162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. Pelatihan yang diberikan harus secara merata baik untuk TK baru maupun TK lama dan sesuai dengan kebutuhan serta Sejalan dengan bidang yang sedang diemban/dijalankan. 163 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila ditempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. Tidak Ada Rekomendasi 164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga Menurut UU No.1 Tahun 1970 Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Mengadakan pelatihan penyegaran (refreshing) pada semua
- 31. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 31 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 IHT P3K, dan lain-lain. Laporan audit telah didistribusikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Namun bukti tertulis dari pendistribusian tidak dapat dibuktikan. Tindakan perbaikan dan pemantauan terhadap rekomendasi hasil audit masih belum bisa berjalan maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran untuk hal-hal tersebut. 12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor 165 12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. Taklimat (Briefing) dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dapat melalui Safety Induction, leaflet , video dll. 12.5 Pelatihan Keahlian Khusus 166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralatan. Agar persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai sistem untuk menjamin pemenuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi untuk melaksanakan tugas khusus. Sebagai contoh adalah Surat Izin Operasi (SIO) operator forklift pada bagian logistik pergudangan. F. KETERANGAN WARNA Critical Mayor Minor G. HASIL PENCAPAIAN AUDIT 1. Dari 166 kriteria tingkat lanjutan, berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya
- 32. No. Laporan 02/SMTVI/D4 INT_AUDIT_SMK3/VI/ 2015 LAPORAN PRAKTEK AUDIT INTERNAL SMK3 PT.PLN (PERSERO) APJ KLATEN Halaman 32 dari 32 Tgl. Laporan 27 April 2015 Distribusi 1/4 No. Pekerjaan 01 LAPORAN UTAMA Auditor Internal Kelompok 2 b. Nilai B (Mayor = 50), terdapat 101 kriteria. 1) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3. 3) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit dibeberapa lokasi. c. Nilai A (Minor = 100), terdapat 53 kriteria. Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang- undangan, standar, pedoman dan acuan lainnya. 2. Tingkat Keberhasilan Pencapaian Penerapan SMK3 a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 - 59 % termasuk tingkat penilaian penerapan KURANG. b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 - 84 % termasuk tingkat penilaian penerapan BAIK. c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85 - 100 % termasuk tingkat penilaian penerapan MEMUASKAN d. Tingkat Keberhasilan Pencapaian Penerapan SMK3 yaitu : = (11 x 0) + (53 x 100) + (101 x 50) x 100% 165 = 62,7 % = 63 % (Tingkat Penilaian Penerapan BAIK) H. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT SMK3 a. Daftar hadir pertemuan auditor (terlampir). b. Jawaban Izin Praktek Kerja Industri (terlampir). c. Daftar kriteria dan pemenuhannya beserta rekomendasinya (elemen 1 s/d 12). I. REKOMENDASI UMUM HASIL AUDIT SMK3 PT. PLN (PERSERO) AREA KLATEN harus terus meningkatkan pemenuhan terhadap penerapan SMK3 di area kerjanya. Memberikan edukasi dan pemahaman pada karyawan tentang pentingnya memahami, mematuhi dan melaksanakan program K3 yang telah disepakati sebagai upaya jaminan keselamatan bersama. Mengingat penerapan/pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja sangatlah penting. Penerapan SMK3 yang