safety smk3 audit

1. 1
DAFTAR PERIKSA AUDIT SMK3
(CHECKLIST AUDIT)
BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2012
KRITERIA AUDIT
KRITERIA AUDIT DAN
PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
CATATAN TEMUAN AUDIT
KATEGORI
TEMUAN (S/TS)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1.1.1
Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal,
ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara
jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
komitmen terhadap peningkatan K3
Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal
dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen
Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja
1.1.2
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau
pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan
wakil tenaga kerja
Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang
membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat
bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil
departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
1.1.3
Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui;
penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu
pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi
briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk,
pelatihan pengenalan (induction training) dll
1.1.4
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang
bersifat khusus.
Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi
tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas
departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan
mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi,
alcohol&drugs, dll
1.1.5
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau
ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang
terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan
secara berkala misal melalui rapat manajemen review
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada
perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka
kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan
sebaiknya dicantumkan
1.2 Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak
1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan

2. 2
tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang
terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah
ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
wewenang seseorang yang disahkan oleh manajemen
perusahaan, seperti dalam hal ini penunjukan
manajemen representative (MR) untuk mengambil
tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk
dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3
dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang
terkait mengetahui hal ini
1.2.2.
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai
peraturan perundang-undangan.
Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai
peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan
(Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker
01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3 ( Permenaker
02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker
186/1999)
1.2.3.
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya.
Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan
misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit K3,
ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian
kinerja unit K3
1.2.4.
Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara
penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari
kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti
pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3
apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait
dengan SMK3
1.2.5.
Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan
keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.
Perusahaan bisa dilihat dari sertifikat pelatihan,
dokumentasi latihan darurat, absensi latihan.
1.2.6.
Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli
di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai
pengawas (luar) dan laporan audit internal K3, inspeksi
K3, laporan study banding /bench marking, dll dari
dalam perusahaan
1.2.7.
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR &
SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi/penghargaan
K3, % pencapaian target, dll.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
1.3.1
Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan
didokumentasikan.
Terdapat RTM yg membahas kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi
Absen & Notulen Rapat

3. 3
1.3.2
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan
tindakan manajemen.
Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk
tindakan perbaikan atau corrective action yang akan
dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahun
berikutnya
1.3.3
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3
secara berkala untuk menilai kesesuaian dan
efektivitas SMK3.
Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan
manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP
50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri
oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan
rapat bulanan
P2K3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1.
Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga
kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan
dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja
(bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan
contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu
agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan
kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan.
Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan,
jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan
adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen
perusahaan
1.4.2.
Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi
mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai
implikasi terhadap K3.
Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara
atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat
perubahan ditempat kerja. Perubahan yang dimaksud
bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa
pekerja membahayakan dirinya
1.4.3.
Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Buktinya dapat berupa dokumen surat
penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja
setempat
1.4.4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg
ketua P2K3
1.4.5.
Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan
Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan
surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena
Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengenai
peraturan perundangan
1.4.6.
P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan
kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
Lihat pada program-program K3 yang direncanakan
atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada

4. 4
program mengenai pengembangan atau peninjauan
kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur
terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko
1.4.7.
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga kerja.
Pengurus P2K3 ditempel di papan informasi atau dapat
diemail kepada para tenaga kerja
1.4.8.
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai
ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan
pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah
berjalan.
1.4.9.
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3
bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas
setempat minimal menggunakan format pelaporan yang
disediakan sesuai dengan peratuturan perundangan
1.4.10.
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari
wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan
kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bila memang dibentuk, namun ini disesuaikan lagi
dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan
efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya
dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap
unit/departemen dan bila penerapan SMK3 di lokasi
terpisah misalnya bidang konstruksi
1.4.11.
Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah
terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja.
Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan
wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur
kelompok kerja ini
2 PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
2.1 Rencana strategi K3
2.1.1.
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
K3.
Terdapat Prosedur HIRARC
2.1.2.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3
dilakukan oleh petugas yang berkompeten.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
2.1.3.
Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan
tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian,
Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3
termasuk pemenuhan peraturan perundangan

5. 5
pengendalian risiko, dan peraturan perundang-
undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam
maupun luar perusahaan.
2.1.4.
Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan
digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan
menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur
dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber
daya.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
2.1.5.
Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan
dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja
tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu
pencapaian dan menyediakan sumber daya.
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3
mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya, jangka
waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas)
serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen
risiko)
2.1.6.
Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem
manajemen perusahaan.
Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1
Sistem terpadu)
2.2 Manual SMK3
2.2.1.
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana,
prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan
tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3
untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I,
yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja
(rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur
K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job
decs sesuai struktur organisasi yang tercantum
-
2.2.2.
Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, atau tempat kerja tertentu.
Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk
pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk
Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll)
-
2.2.3.
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil
dalam perusahaan sesuai kebutuhan.
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh
personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat
dilihat dari lembar distribusi manual
2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
2.3.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan
memahami peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur
Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan
Perundangan
2.3.2. Penanggung jawab untuk memelihara dan Terdapat SK PPD & orang tsb aktif

6. 6
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan perundangan, standar, pedoman teknis,
dan persyaratan lain telah ditetapkan
2.3.3.
Persyaratan pada peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yg
terkait
2.3.4.
Perubahan pada peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
Histrori Dokumen termasuk pada saat perubahan
peraturan perundangan
2.4 Informasi K3
2.4.1.
Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok.
Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto,
poster, verbal dalam briefing/apel, email,dll. Tata
caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
3.1.1.
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi.
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur
perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya
dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi
prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko
tersebut dimasukkan pada tahap perancangan?
3.1.2.
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi,
pesawat atau proses serta informasi lainnya yang
berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama
perancangan dan/atau modifikasi.
Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat
WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang
dirancang atau dirancang ulang berdasarkan
rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah
ditetapkan.
3.1.3.
Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi
bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi
persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum
penggunaan hasil rancangan.
Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi
aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan(lihat dalam
tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang
melakukan perancangan). Personil ini bisa internal
(misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas
K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)
3.1.4.
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang
mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan,
didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh
Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan
berupa catatan atau notulensi reviw perancangan,
checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda

7. 7
petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan. tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3
3.2 Peninjauan Kontrak
3.2.1
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi
tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat memasok
barang dan jasa dalam suatu kontrak.
Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses
identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa
dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil
manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan
jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup
dalam kontrak
3.2.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan
pada tinjauan kontrak oleh petugas yang
berkompeten.
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut
tercakup diatur didalam prosedur tersebut, minimal
telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan
berpengalaman di bidangnya.
3.2.3.
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa
pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi
pelanggan.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini
tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat
apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi.
Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat
aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan
spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan
perlengkapan alat pelindung diri, tanggungjawab dan
gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan
dll.
3.2.4
Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan
didokumentasikan.
Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist
pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
4.1.1.
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status,
wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal
modifikasi.
Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian
dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status
dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang
bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen,
terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi bila terjadi
perubahan
4.1.2.
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam
dokumen tersebut.
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen
tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen.
4.1.3. Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang

8. 8
sistematis pada tempat yang ditentukan. memudahkan untuk diakses.
4.1.4.
Dokumen usang segera disingkirkan dari
penggunaannya sedangkan dokumen usang yang
disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda
khusus.
Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang
sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir.
Bila disimpan maka diberi tanda misalkan "obsolete"
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1
Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui
perubahan terhadap dokumen K3.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang
mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan
perubahan dokumen
4.2.2.
Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan
terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen
atau lampirannya dan menginformasikan kepada
pihak terkait.
Pada dokumen yang telah berubah biasanya
dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui
perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan
biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen
terkait
4.2.3
Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau
daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status
dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang usang.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana
didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist
dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul
dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya
(misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
5.1.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat
menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi
lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli.
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur
pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan
informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah
satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya
MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang
relevan untuk pemebelian alat pelindung diri
5.1.2
Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi,
zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang
sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan standar K3.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1.
dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan
purchasing order yang memasukkan item K3 saat
pembeliannya secara jelas
5.1.3.
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada
saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan
dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi
prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa notulensi
meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan
atau pengesahan dalam Purchasing Order

9. 9
kepada tenaga kerja yang menggunakannya.
5.1.4.
Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri
dan perubahan terhadap prosedur kerja harus
dipertimbangkan sebelum pembelian dan
penggunaannya.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan
dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan berupa
catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya.
Bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk
pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian
produk atau jasa yang baru sebelum pembelian,
misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri
dan lain-lain
5.1.5.
Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS) dipilih
yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk
ke Prosedur Pembelian)
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
5.2.1.
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya
dengan spesifikasi pembelian.
Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa
sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui
sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan
penerimaan barang oleh pihak gudang
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
5.3.1.
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum
digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi
bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut
dipelihara untuk memeriksa prosedur.
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya
barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja
kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi
kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa
dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui
rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
5.4.1.
Semua produk yang digunakan dalam proses
produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan
produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah
K3.
HIRARD produk, dari Proses Persiapan, Produksi
sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)
5.4.2.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat
potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah terjual
telah aman dan memenuhi persyaratan K3
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1. Sistem Kerja
6.1.1.
Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi
bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang
- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan
manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari

10. 10
timbul dari suatu proses kerja. catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses
kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau
catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau
wewenangnya atau dari track record pengalaman serta
catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan
yang ditetapkan
6.1.2.
Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan,
maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat
pengendalian.
- Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat
kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit,
confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari
proses yang ada di tempat kerja
6.1.3.
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari
personil yang kompeten serta tenaga kerj a yang
terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di
perusahaan.
- Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah
mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job
safety analysis. Terutama prosedur/WI yang
dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai
pengendalian administrasi control harus dapat
ditunjukkan
6.1.4.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, standar serta pedoman teknis yang
relevan diperhatikan pada saat mengembangkan
atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.
Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap
prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau
ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada
prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi,
dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yang diacu
6.1.5
Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko
tinggi.
Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan
sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian,
radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup
6.1.6
Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan
dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara
dalam kondisi layak pakai.
Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg
jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya
dan inspeksi APD secara periodik
6.1.7
Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah
dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar
dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada
spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan
informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang
supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana?
Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS,
ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun
2010
6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang

11. 11
berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau
perubahan pada proses kerja.
telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi
perubahan pada proses kerja
6.2
PengaPengawasan
6.2.1.
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah
ditentukan.
Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung
jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian
tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa
catatan/log inspeksi harian
6.2.2.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat
kemampuan dan tingkat risiko tugas.
Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada 6.2.1
atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru
atau program on the job training
6.2.3.
Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi
bahaya dan membuat upaya pengendalian.
Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya. Bukti penerapan
berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau
lainnya.
6.2.4.
Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam
melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan
terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-
saran kepada pengusaha atau pengurus.
Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan
penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat
pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan
kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc).
Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil
penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi
6.2.5.
Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses
konsultasi.
- Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan
pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah
K3 dalam area pengawasannya.
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1.
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan
kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.
- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam
penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan
pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaaan kesehatan
karyawan selama ini.
6.3.2.
Penugasan pekerjaan harus berdasarkan
kemampuan dan keterampilan serta kewenangan
yang dimiliki.
- Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk
setiap jabatan yang mencakup minimal platihan dan latar
belakang pendidikan serta pengalaman
6.4. Area Terbatas
6.4.1.
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian
risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-
daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.
- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat
kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung
ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan
manajemen risiko yang telah dilakukan

12. 12
6.4.2.
Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan
pembatasan izin masuk.
- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian
yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-
rambu dll
6.4.3.
Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja
sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
- Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel,
loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana
olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga,
lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan
air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll
6.4.4.
Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan
standar dan pedoman teknis.
- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu
APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai
sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis "keluar"
atau "exit" diatasnya dan menghadap koridor
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
6.5.1
Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-
alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan.
- Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal
pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan
ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat
pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat
dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana
produksi
6.5.2.
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara.
- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan
yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan
alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy
6.5.3.
Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat
yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan dan standar.
- Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang
masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain
bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat
angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift
(Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan
Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu pada lembar
obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk
dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa
sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi
6.5.4.
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan
dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan
perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi,

13. 13
kompeten dan berwenang. pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat
menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan
proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan
dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan
apakah
sama?
6.5.5.
Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika
terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan
produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan.
Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan
perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada
perubahan yang dilakukan?
6.5.6.
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana
dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang
tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera
diperbaiki.
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan
pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi.
Contoh rekaman misalnya Work Order Form
6.5.7.
Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan
yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau
sudah tidak digunakan.
Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang
diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam
prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan
Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah.
Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
6.5.8.
Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem
penguncian pengoperasian (lock out system) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan
sebelum saatnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem
penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur
pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila
terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan
Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya
6.5.9.
Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang
lain yang berada didekat sarana dan peralatan
produksi pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis
terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan
perundangan
6.5.10.
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui
bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman
digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan.
Mengacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang
diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti
rekamannya adalah work order form yang telah
ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai
dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak

14. 14
6.6. Pelayanan
6.6.1.
Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan
pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan
perundang-undangan mengenai K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3
(perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker
04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa
pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3,
jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik, jasa
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit
K3, dan jasa pembinaan K3.
6.6.2.
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan
peraturan perundang-undangan K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2)
maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur
pembelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini
dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa
berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada
6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari
rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1.
Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau
di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan
prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan
dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat
yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru
hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen
tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan.
Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan
Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu
pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke
dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui
banner/stiker
6.7.2
Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan
darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta
ditinjau secara rutin oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
- Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk
mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal
simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau
mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur
KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang
oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak
luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika
berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup
kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan
peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk

15. 15
setiap prosedur KD.
6.7.3.
Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan
mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko.
- Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat
dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan
memberkan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill.
Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap
tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai
dengan tingkat risiko
6.7.4.
Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan
kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.
- Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik
darurat sesuai degan peran dan tugasnya. Rekaman dapat
berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta
catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat
mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur
Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan
informasi dan media lainnya
6.7.5.
Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan
keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan
menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja
di perusahaan.
- Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi
dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi,
terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan
aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang
pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux.
Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20
M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan
hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
6.7.6.
Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.
- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan
sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya
beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant,
sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant,
emergency lamp, emergency shower, breathing
apparatus dll
6.7.7.
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk
mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau standar
dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran,
spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak
terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk
ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan
berdasarkan potensi bahayanya.
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakan
6.8.1.
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari
kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang

16. 16
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis.
kelenhkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll.
Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.8.2.
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan.
- Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari
karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk
sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
6.9.1.
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja
maupun sarana dan peralatan produksi yang
mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat
diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat
(Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian
berulang.
7. STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
7.1.1.
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan
cara kerja dilaksanakan secara teratur.
- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat
pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil
laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu
sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada
job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat
mengacu kepada housekeeping
7.1.2.
Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas
yang berkompeten dan berwenang yang telah
memperoleh pelatihan mengenai identifikasi
bahaya.
- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus
dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti
pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat
dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan
posisinya
7.1.3.
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga
kerja yang melakukan tugas di tempat yang
diperiksa
- Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada
checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar
checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat
masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat
yang berbeda
7.1.4.
Daftar periksa (check list) tempat kerja telah
disusun untuk digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja
sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
7.1.5.
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi
untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada
pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
- Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada
prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan
perbaikannya)
7.1.6. Pengusaha atau pengurus telah menetapkan Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea

17. 17
penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.
kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan
program perbaikannya
7.1.7.
Tindakan perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan
efektifitasnya.
- Terdapat catatan monitoring status penyelesaian
terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi
dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan
telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak
menimbulkan bahaya baru
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
7.2.1.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk
penilaian dan pengendalian risiko.
- Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana
lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku
dapat melihat pada UKL dan UPL.
7.2.2.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi
faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.
- Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja,
getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang
pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum,
pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari
BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia
7.2.3.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau
luar perusahaan.
Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang
telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans
(Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi
lingkungan Kerja)
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
7.3.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
mengenai K3.
- Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur
disini misalnya nanometer (kebisingan),
luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll.
Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka
mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan
hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat
tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
7.3.2
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau
pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan.
- Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat
tersebut atau catatan pelatihannya.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

18. 18
7.4.1.
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang
bekerja pada tempat kerja yang mengandung
potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan
pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama
pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan
darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia,
audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit
saluran pernapasan dll.
7.4.2.
Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja perlu dilakukan dan telah
melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan
ini.
- Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program
pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan
tata cara atau prosedur untuk pemeriksaaan kesehatan
tenaga kerja ini.
7.4.3.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh
dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan
perundang-undangan.
- Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker
01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi
dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.
7.4.4.
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan
kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu
pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan
kesehatan TK
7.4.5.
Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga
kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap
aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu
Per.02/MEN/1980
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1. Pelaporan Bahaya
8.1.1.
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui
oleh tenaga kerja.
- Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber
bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan
tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir
pelaporan bahaya/ketidaksesuaian
8.2 Pelaporan Kecelakaan
8.2.1.
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin
bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian
berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
8.2.2.
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan
- Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau
penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau
dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker.
Ketentuan ini diatur dalam Permenaker

19. 19
No.03/MEN/1998 tentang tata cara palaporan dan
pemeriksaan Kecelakaan
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
8.3.1.
Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja.
- Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan
satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya
8.3.2.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja
dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk
sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak
lain yang berkompeten dan berwenang.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan
perusahaan akan melakukan penyelidikan.
8.3.3.
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang
sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan
jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang
akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa
dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang
telah dimilikinya.
8.3.4.
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan
perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian
telah ditetapkan.
- Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa
penanggung jawab tindakan perbaikan tsb? Apakah
beliau sudah diinformasikan mengenai
tanggungjawabnya ini?
8.3.5.
Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga
kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
- Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat
penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja
saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan
tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check
dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan
peserta
8.3.6.
Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau,
didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh
tenaga kerja.
- Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan
perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan.
Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau
paraf pada tindakan perbaikan yang selesai.
Diinformasikan melalui media email atau papan
informasi kpd semua pekerja
8.4 Penanganan Masalah
8.4.1.
Terdapat prosedur untuk menangani masalah
keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Ada prosedur penyampaian masalh-masalah K3
ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti:
Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara
kerja, kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan
lainnya.
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

20. 20
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.1.
Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi
bahaya dan menilai risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan mekanis.
- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manaj emen
risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih
fokus pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan
mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assesment
pada kegiatan yang dimaksud ini.
9.1.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
- Verifikasi petugas yang melakukan risk assesment
9.1.3.
Pengusaha atau pengurus menerapkan dan
meninjau cara pengendalian risiko yang
berhubungan dengan penanganan secara manual
atau mekanis.
- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan
pengendalian risiko dari laporan risk assesment
diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat
monitoring dari program kerja dari pengendalian risiko
yang diambil
9.1.4.
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan
meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan,
tumpahan dan/atau kebocoran.
- Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap
kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
9.2.1.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan
disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu
prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan
agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house
keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap
sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti
pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode
bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn,
bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai
akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan
berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman
seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke
PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan
dilihat dari manifestnya
9.2.2.
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat rusak atau
kadaluarsa.
- Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan
perundangan seperti penyimpanan bahan peledak,
penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana
bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll
9.2.3. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan Terdapat Subkon atau pihak yang menampung atau

21. 21
dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
proses pembuangan sudah mendapat izin dari instansi
setempat
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
9.3.1.
Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
- Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan
tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupaprosedur
atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan
kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP
no. 74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di
tempat kerja
9.3.2.
Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material
Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai
keselamatan bahan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan dan dengan mudah
dapat diperoleh.
MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat
kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak
supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5
dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan
baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan.
MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya
dimengerti oleh semua pihak.
9.3.3.
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan
pemberian label secara jelas pada bahan kimia
berbahaya.
- Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting
label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya
semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas
yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan
bila keadaan darurat
9.3.4.
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar yang relevan.
- Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan
kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat
bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable,
explosive, poison dll
9.3.5.
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
- Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai
bahaya bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman
dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau
sertifikat pelatihan.
TRT
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
10.1.1.
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan
dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi,
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian catatan K3.
- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur
pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti
rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan
dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3
yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa

22. 22
formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan,
inspeksi, NCR audit, dll
10.1.2.
Peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah didapat.
- Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen
yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal,
dimana aplikasinya terdapat datar Undang-Undang,
peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan
diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat
dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar
tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya
10.1.3.
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan
untuk menjaga kerahasiaan catatan.
- Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian
catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan
kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur
mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya.
Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical
Check Up
10.1.4.
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi
kesehatan tenaga kerja dipelihara.
- Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan
rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan
penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja
maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi
pemindahan ketempat kerja lain untuk sementara waktu
atau tetap bila disarankan oleh personalia
10.2 Data dan Laporan K3
10.2.1. Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
- Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data
kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost,
laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data
pencapaian kinerja program K3, data pemantauan
lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang
mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau
grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk
pengolahan data sedangkan analisa data mencakup
terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari
pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai
pada tindakan koreksi maupun pencegahan
10.2.2.
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan
di dalam tempat kerja.
- Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan
dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring
terhadap program K3
11. PEMERIKSAAN SMK3

23. 23
11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1.
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.
- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal
SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb
mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada
laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat
dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun,
untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari
presentasinya secara kuantitatif
11.1.2.
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang
independen, berkompeten dan berwenang.
- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni
telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3
dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada
contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia
tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan
Permenaker no 18 tahun 2008
11.1.3.
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha
atau pengurus dan petugas lain yang
berkepentingan dan dipantau untuk menjamin
dilakukannya tindakan perbaikan.
- Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah
ada tanda penegesahan/persetujuan bahwa tindakan
perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan
audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring
rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah
tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak,
kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau
ditutup
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1.
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan
peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
- Terdapat TNA (Training need analysis) yang
mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada
matriks training
12.1.2.
Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah
disusun.
- Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan
kemudian komposisi peserta pelatihannya.
12.1.3.
Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus
disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian
potensi bahaya.
- Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan
disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaikan
dg potensi bahaya tempat bekerja. Perhatian khusus
untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti
operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3.
12.1.4.
Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang
berkompeten dan berwenang sesuai peraturan
- Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan
jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur

24. 24
perundang-undangan. dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang
Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan
dalam kontrak pembelian jasa.
12.1.5.
Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yang efektif.
- Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board, OHP,
LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan
pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal)
12.1.6.
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh pelatihan.
- Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll
disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan per
karyawan
12.1.7.
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk
menjamin agar tetap relevan dan efektif.
- Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua
program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk
menentukan apakah masih relevan atau perlu
peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi
keberhasilan pelatihan yang telah diikuti.
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
12.2.1.
Anggota manajemen eksekutif dan pengurus
berperan serta dalam pelatihan yang mencakup
penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3.
- Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3.
Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan,
minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum
dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen
yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada)
atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
12.2.2.
Manajer dan pengawas/penyelia menerima
pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung
jawab mereka.
- Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai
dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan
dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat dilihat
pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan
mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat
atau daftar riwayat pelatihan mereka
12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
12.3.1.
Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja
termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara
aman.
- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan
bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan
mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke
bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan
pelatihan. (+) Perusahaan telah melakukan pelatihan
orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-cara kerja
yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (-- )
Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil
pelatihan tersebut.

25. 25
12.3.2.
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di
tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi
atau proses.perubahan sarana produksi atau proses
- Perubahan sarana produksi atau proses dapat
menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus
diinformasikan mengenai bahaya ini.
12.3.3.
Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan
penyegaran kepada semua tenaga kerja.
- Pelatihan penyegaran ini tergantung
kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan
tanggap darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan
B3 dll
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
12.4.1.
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan
untuk memberikan taklimat (briefing) kepada
pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.
- Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga
kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan
absensi pelatihan pengenalan K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1.
Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan
untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan
pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.
- Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan
pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan
perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan
yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3 :
Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan :
Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker
01/MEN/1998, Operator angkat angkut : Permenaker
09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker
186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat
angkat angkut, Paramedis