Berubahnya nilai-nilai secara global dan masuknya negara kita kedalam persaingan global, mengharuskan melakukkan perubahan paradigma tentang RS. Saat ini RS tidak hanya dipandang sebagai instansi sosial saja, akan tetapi sudah menjadi instansi yang bersifat sosial ekonomi.
Etik dan regulasi dari pemasaran rumah sakit di indo
1. ETIK DAN REGULASI DARI
PEMASARAN RUMAH SAKIT DI
INDONESIA
Yoghi Bagus Prabowo, drg., MH.Kes
PSKG FK UNDIP
2. Etik dan Hukum
• Etik berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti “yang baik, yang
layak”. Etik merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah
laku suatu kelompok profesi dalam memberikan pelayanan jasa
kepada masyarakat.
• Hukum adalah peraturan per-UU yang dibuat oleh suatu kekuasaan,
dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat
• Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tata
tertib dan tentramnya pergaulan hidup bermasyarakat
3. Persamaan Etik dan Hukum
• Merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat
• Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia.
• Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar
tidak saling merugikan
• Menggugah kesadaaran untuk bersikap manusiawi
• Sumbernya adalah hasil pemikirran para pakar yang memiliki
pengalaman serta para anggota senior.
4. • Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum
• Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun
oleh badan pemerintah
• Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terperinci
dalam kitab UU dan lembaran Negara
• Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan. Sanksi terhadap
pelangaran hukum berupa tuntutan
• Pelanggaran etik RS Indonesia (Makersi) hingga Komite Etik RS
(KERS). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan
• Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik.
Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik
5. Dasar Peraturan Pemasaran Rumah Sakit
• UU tentang Perlindungan Konsumen no 8 / 1999.
• UU tentang Perumah Sakitan no 44 / 2009.
• PMK 1787/Menkes/PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi
pelayanan kesehatan.
• Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Makersi, Tahun 2000)
• Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit (Keputusan PP.PERSI Nomor 47
Tahun 2006).
• Kode etik masing-masing profesi kesehatan.
• Kode etik pariwara Indonesia (EPI).
6. Pendahuluan
• Berubahnya nilai-nilai secara global dan masuknya negara kita ke
alam persaingan global, mengharuskan kita merubah paradigma
tentang RS. Saat ini, RS tidak bisa lagi kita pandang hanya sebagai
institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat
sosio-ekonomi
• Dengan paradigma baru ini maka kaidah-kaidah bisnis juga berlaku
bagi “industri” RS, tanpa harus meninggalkan jati diri RS sebagai
institusi sosial yang sarat dengan norma, moral serta etika.
7. Pengertian Pemasaran RS
• Promosi RS adalah satu bentuk dari pemasaran RS (Hospital
Marketing), dengan cara menyebarluaskan informasi tentang jasa
pelayanan RS serta kondisi RS ini sendiri secara jujur, mendidik,
informatif dan dapat membuat seseorang memahami tentang
pelayanan kesehatan yang akan didapatkan.
9. Persyaratan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan iklan dan
publikasi harus memnuhi syarat :
a. Memuat informasi dengan data dan fakta yang akurat
b. Berbasis bukti
c. Informatif
d. Edukasi dan,
e. Bertanggung jawab
• Iklan pada media cetak, media elektronik dan media luar ruang harus
mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan dan
tanggal publikasi
10. Kode Etik Rumah Sakit
Pasal 3
• Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu
secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya
Pasal 23
• Rumah sakit dalam melakukkan promosi pemasaran harus bersifat
informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak
berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia
11. Penjelasan KODERSI Pasal 23
• Dalam pelayana kesehatan konsep “pemasaran” (marketing)
nampaknya lebih berkonotasi negatif dari pada positif, karena
membangkitkan pemikiran ke arah promosi periklanan dan penjualan
(sales), padahal saripati dari pemasaran adalah komunikasi. Dengan
demikian promosi sebagi alat pemasaran RS dapat dilakukkan dan
lebih merupakan penyuluhan yang bersifat informatif, edukatif,
preskriptif dan preparatif bagi masyarakat umum dan pasien pada
khususnya.
12. • Informatif : memberikan pengetahuan mengenai hal yang ada
relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program RS yang efektif
bagi pasien/konsumen
• Edukatif : memperluas wawasan masyarakat umum tentang berbagai
fungsi dan program RS, penyelenggaran kegiatan upaya kesehatan,
meliputi perbekalan kesehatan di RS yang bersangkutan
• Preskriptif : Pemberian petunjuk-petunjuk kepada masyarakat umum
dan pasien tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses
diagnosis dan terapi.
• Preparatif : membantu pasien/keluarga pasien dalam proses
pengambilan keputusan.
13. Pedoman Etika dari Promosi RS
• Promosi harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku.
• Promosi tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat
negara, agama, tata asusila, adat, budaya, suku dan golongan.
• Promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
• Promosi yang dilakukkan harus tetap memiliki tanggung jawab sosial
o Layanan yg ditawarkan harus profesional dan bermutu
o Tarif layanan yang ditawarkan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
o Layanan yang ditawarkan harus merata
o Layanan yang ditawarkan harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengguna layanan.
14. • Promosi pelayanan kesehatan adalah fundamental, yang mengacu
kepada :
oFalsafah promosi, setiap institusi/pelaku layanan kesehatan harus berada pada
koridor kompetisi yang sehat
oMisi promosi, tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengguna jasa (yang
sekaligus akan meningkatkan pendapatan), akan tetapi harus juga sejalan
dengan manfaat sosialnya
oSistem promosi, bukan hanya menjual, tetapi sekaligus akan meningkatkan
pengetahuan masyarakat untuk memilih bentuk pelayanan kesehatan yang
tepat.
15. Pedoman Promosi
Promosi harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku :
• Jujur : promosi tidak boleh menyesatkan
• Bertanggungjawab : promosi tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan
merugikan masyarakat, bertanggung jawab akan kebenaran atas informasi
mengenai produk yang ditawarkan ke pada masyarakat.
• Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Promosi yang dilakukkan
harus mematuhi segala bentuk undang-undang dan peraturan yang ada.
• Tidak bertentangan dengan kode etik profesi
• Isi promosi : kebenaran atar pernyataan atau janji mengenai suatu produk
harus dapat dipertanggung jawabkan.
16. Promosi tidak boleh menyinggung atau merendahkan martabat negara,
agama, tata susila, adat, budaya, suku, serta golongan tertentu.
• Tidak menyinggung perasaan : promosi harus berselera baik dan pantas, promosi
harus menggunakan bahasa yang baik dan tepat
• Agama/kepercayaan : promosi tidak boleh merendahkan dan/atau menghina
agama/kepercayaan
• Tata susila, adat dan budaya : promosi tidak boleh melanggar norma tata susila, adat,
ddan budaya bangsa
• Suku dan golongan : promosi tidak boleh menyinggung suku atau suatu golongan
• Pahlawan, monument, dan lambang kenegaraan : promosi tidak boleh menggunakan
pahlawan, monumen, dan lambang kenegaraan secara tidak layak.
17. Promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
• Penggunaan kata-kata yang berlebihan : promosi tidak boleh menggunakan kata-kata
“ter”, “paling”, “nomer satu” dan sejenisnya tanpa memberikan penjelasan dalam hal
apa dan dibuktikan dengan sumber-sumber yang otentik
• Perbandingan langsung : promosi tidak dibenarkan mengadakan pertandingan langsung
dengan menampilkan merek dan produk pesaing
• Merendahkan : promosi tidak boleh secar langsung merendahkan produk-produk lain.
• Peniruan
18. Azaz Khusus
• Rumah sakit harus selalu mencerminkan jati dirinya sebagai institusi
yang memiliki tanggung jawab sosial
• Penampilan tenaga profesi
• Menghargai hak-hak pasien sebagai pelanggan
19. Materi dan bentuk promosi yang boleh di
lakukkan
• Menyampaikan informasi tentang : letak rumah sakit; jenis dan kapasitas
rumah sakit; kemudahan yang dapat diperoleh dari RS terkait pelayanan;
fasilitas pelayanan yang dimiliki dengan sarana pendukung/penunjang;
kualitas dan mutu pelayanan yang telah dicapai.
• Informasi yang diberikan dalam bentuk : wawancara, leaflet dan brosur
(menjelaskan tetang biaya, dokter serta jam prakteknya,dll), siaran radio
atau TV, melalui kegiatan sosial (memberikan bantuan pengobatan),
website, pameran perdagangan, press release (peliputan event,
pressconference), billboard (hanya berupa petunjuk arah), tlpn, email.
• Lain-lain (program khusu potongan harga, namun tidak di rumah sakit;
rumah sakit dapat menjadi sponsor kegiatan, jalan sehat).
20. Sesuai Permenkes 1787/2010, hal yang tidak
boleh dilakukkan :
Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila
bersifat :
a. Menyerang dan pamer yang bercita rasa buruk seperti merndahkan
kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;
b. Memberikan informasi atau penyataan yang tidak benar, palsu,
bersifat menipu dan menyesatkan;
c. Memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan
kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat
dari pelayanan kesehatan yang diberikan;
21.
22.
23.
24. Sesuai Kode Etik Pemasaran RS : Materi dan
bentuk promosi yang tidak boleh dilakukkan.
Materi informasi yang disampaikan :
• Bila belum terbukti kebenarannya
• Menyerang dan merendahkan kehormatan profesi tenaga kesehatan
• Membandingkan dengan institusi lain, atau menyiratkan fasilitas pelayanan kesehatan
memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan oleh fasilitas
lainnya
• Pernyataan yang bersifat memuji diri sendiri
• Membujuk (diskon 5x berobat, gratis 1x)
• Mencantumkan prestasi dan reputasi dokter
• Menjanjikan hasil pelayanan/pengobatan
• Menyesatkan pasien dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan
• Menggunakan referensi dari organisasi kesehatan/RS/Dokter pribadi
• Mengiklankan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak berlokasi di Indonesia
• Mengiklankan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak berizin
25. Bentuk informasi yang disampaikan berupa :
• Testimoni pasien
• Larangan periklanan yang sudah berlaku secara umum
• Praktek percaloan
• Mengiklankan RS di radio/TV/Bioskop
• Memasang iklan pada brosur supermarket, buku cerita
• Melakukan promosi door to door, di jalan raya, tempat-tempat umum,
transportasi umum seperti mambagikan brosur
• Melakukkan talk show yang diadampingi oleh perusahaan obat
• Promosi alat kesehatan yang ada di rumah sakit
• Menggunakan model iklan tenaga kesehatan
• Menggunakan media iklan elektronik sebagai sarana konsultasi jarak jauh.
26. hal-hal lainnya :
• RS luar negeri berpromosi dengan pembicara dokter luar negeri tanpa
kerjasama dengan IDI, PERSI, DEPKES, dan instansi terkait. Hal ini tidak di
perbolehkan untuk melindungi masyarakat.
• Agensi RS asing bila ingin berpromosi di Indonesia harus bekerja sama
dengan sepengetahuan organisasi profesi dan PERSI.
• Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun, termasuk discount,
imbalan atas pelayanan kesehatan.
29. Sangsi dari Pelanggaran
Dalam hal RS mengabaikan teguran yang dilakukkan Mentri Kesehatan/
Dinas Kesehatan Provinsi, dapat dikenakan sangsi berupa :
1. Pencabutan izin operasional selama maksimal 1 tahun atau
pencabutan izin selamanya.
2. Sangsi lainnya