Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah diundangkan sejak 18
September 2018 lalu. Tidak cukup berhenti sampai di sana, Perpres ini mendelegasikan banyak pasal
agar segera ditindak lanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaannya.
3. KEPESERTAAN
2 Pasal Peraturan Menteri Sosial
IURAN MANFAAT PELAYANAN
KESEHATAN
4 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
2 Pasal Peraturan Menteri Dalam
Negeri
2 Pasal Peraturan Menteri Keuangan
4 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
1 Peraturan Kepala BKKBN
KOORDINASI
PENYELENGGARA
JAMINAN
1 Pasal Peraturan Menteri
Keuangan
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
9 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
KERJASAMA
FASILITAS KESEHATAN
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
KENDALI MUTU DAN
KENDALI BIAYA
3 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
PENYELESAIAN SENGKETA
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
URUN BIAYA
2 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
ANTI-FRAUD
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
PERAN
PEMERINTAH DAERAH
1 Pasal Peraturan Menteri Keuangan
4 Peraturan Menteri Kesehatan
STANDAR TARIF & MEKANISME
PEMBAYARAN DI FASILITAS
KESEHATAN
2 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan2 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
3
4. 2 Peraturan Menteri Sosial
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
11 Peraturan BPJS Kesehatan
5 Peraturan Menteri Keuangan
22 Peraturan Menteri Kesehatan
1 Peraturan Kepala BKKBN
6JENISPERATURANPELAKSANAAN
Pasal
Pasal
Pasal Pasal
Pasal
Pasal
4
5. PERATURAN MENTERI
SOSIAL
2 Pasal tentang Kepesertaan
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
3 Pasal tentang Iuran
1 Pasal tentang Koordinasi
Penyelenggara Jaminan
1 Pasal tentang Peran Pemerintah
Daerah
2 Pasal tentang Iuran
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
7 Pasal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
PERATURAN BPJS KESEHATAN
4 Pasal tentang Kepesertaan
4 Pasal tentang Iuran
4 Pasal tentang Manfaat Pelayanan Kesehatan
PERATURAN KEPALA BKKBN
1 Pasal tentang Manfaat Pelayanan
Kesehatan
1 Pasal tentang Kerjasama Fasilitas Kesehatan
1 Pasal tentang Standar Tarif dan Mekanisme Pembayaran di
Fasilitas Kesehatan
3 Pasal tentang Kendali Mutu dan Kendali Biaya
2 Pasal tentang Urun Biaya
1 Pasal tentang Penyelesaian Sengketa
1 Pasal tentang Anti-Fraud
2 Pasal tentang Standar Tarif dan Mekanisme Pembayaran di
Fasilitas Kesehatan
2 Pasal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
5
7. 1
Pasal 3
Penetapan
Peserta PBI
KEPESERTAAN
2
Pasal 10
Penetapan
bayi baru lahir
PBI
3
Pasal 7 ayat 9
Pemindahan
peserta di
FKTP
4
Pasal 16 ayat 3
Pendaftaran
bayi baru lahir
5
Pasal 19
Prosedur
pendaftaran
dan
administrasi
kepesertaan
6
Pasal 26
Tata cara
perubahan
status
kepesertaan
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 6
P E R A T U R A N
M E N T E R I S O S I A L
P E R A T U R A N
M E N T E R I S O S I A L
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
7
9. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
1
Pasal 44 ayat 2
Penyetoran iuran dari
PNS, pekera/pegawai
yang menerima
Pemerintah Daerah
2
Pasal 44 ayat 1
Penyediaan,
pencairan, dan
pertanggungjawaban
Iuran Jaminan
Kesehatan yang
berasal dari APBN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
9
10. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
3
Pasal 39 ayat 5
Penerusan iuran
pemberi kerja
Pemerintah Daerah
dari rekening kas
negara kepada BPJS
Kesehatan
4
Pasal 44 ayat 1
Penyediaan,
pencairan, dan
pertanggungjawaban
Iuran Jaminan
Kesehatan yang
berasal dari APBN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
5
Pasal 44 ayat 2
Penyetoran iuran dari
PNS,
pekerja/pegawai
yang menerima upah
Pemerintah Daerah
10
11. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
6
Pasal 39 ayat 6
Tata cara
iuran Jaminan
Kesehatan bagi PPU
7
Pasal 40 ayat 4
Tata cara
pembayaran iuran
bagi peserta PBPU
dan peserta BP
8
Pasal 41 ayat 2
Tata cara
pembayaran iuran
yang dilakukan
secara kolektif
9
Pasal 42 ayat 9
Pembayaran iuran
peserta yang
tertunggak dan
denda status
kepesertaan aktif
kembali
PERATURAN BPJS KESEHATAN
11
13. MANFAAT
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 5
1
Pasal 48 ayat 5
Pemenuhan
kebutuhan alat
obat kontrasepsi
bagi Peserta
Jaminan Kesehatan
di Fasilitas
Kesehatan
PERATURAN KEPALA BKKBN
13
14. MANFAAT
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 5
2
Pasal 48 ayat 9
Jenis pelayanan
penapisan atau
kesehatan tertentu
mendeteksi risiko
penyakit dan
dampak lanjutan risiko
penyakit tertentu
3
Pasal 48 ayat 11
Pelaksanaan skrining
riwayat kesehatan dan
pelayanan penapisan
atau skrining kesehatan
tertentu serta
peningkatan kesehatan
bagi Peserta penderita
penyakit kronis
4
Pasal 49
Pelayanan kesehatan
lain yang dijamin
berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan
dengan
memperhitungkan
kecukupan iuran
5
Pasal 52 ayat 3
Gangguan kesehatan akibat
sengaja menyakiti diri sendiri
atau akibat melakukan hobi
yang membahayakan diri
sendiri, pengobatan dan
tindakan medis yang
dikategorikan sebagai
percobaan dan eksperimen,
dan kejadian tak diharapkan
yang dapat dicegah
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
14
17. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
1
Pasal 55 ayat 8
Pelayanan kesehatan
tingkat pertama,
pelayanan kesehatan
rujukan tingkat
dan pelayanan rujuk
2
Pasal 59 ayat 2
Membentuk Komite
Nasional
3
Pasal 60 ayat 2
Pedoman obat, alat
kesehatan, dan/atau
bahan medis habis
pakai diklaim tersendiri
oleh Fasilitas Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan
4
Pasal 60 ayat 7
Pembayaran obat dalam hal
terjadi kegagalan pengadaan
obat dengan katalog
elektronik sehingga terjadi
kekosongan obat dapat
diklaim tersendiri oleh Fasilitas
Kesehatan kepada BPJS
Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
17
18. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
5
Pasal 64 ayat 4
Pemberian kompensasi
hal di suatu daerah belum
tersedia Fasilitas Kesehatan
yang memenuhi syarat
memenuhi kebutuhan
sejumlah Peserta
6
Pasal 65 ayat 2
Pengembangan pola
pembiayaan pelayanan
kesehatan dalam rangka
pemberian kompensasi dan
pemenuhan pelayanan
pada Daerah belum
tersedia Fasilitas Kesehatan
yang memenuhi syarat
7
Pasal 63 ayat 3
Kriteria gawat darurat
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
18
19. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
8
Pasal 44 ayat 2
Pengembangan
sistem pelayanan
kesehatan
9
Pasal 59 ayat 1
Pelayanan obat,
alat kesehatan,
dan bahan medis
habis pakai untuk
Peserta Jaminan
Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
19
20. MATERI MUATAN
KERJASAMA FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 67 ayat 6
Pengaturan
kerjasama BPJS
Kesehatan dengan
fasilitas kesehatan
pemerintah dan
swasta
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
20
21. MATERI MUATAN
STANDAR TARIF DAN
MEKANISME PEMBAYARAN DI
FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 4
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
PERATURAN BPJS KESEHATAN
21
22. STANDAR TARIF & MEKANISME PEMBAYARAN DI
FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 4
1
Pasal 69 ayat 1
Standar tarif pelayanan
kesehatan di FKTP dan
FKRTL
2
Pasal 74
Asosiasi fasilitas
kesehatan
3
Pasal 71 ayat 4
BPJS Kesehatan dapat
mengembangkan
sistem pembayaran lain
kepada fasilitas
kesehatan yang lebih
berhasil guna, apabila
kondisi di fasilitas
kesehatan di suatu
daerah tidak
memungkinkan
4
Pasal 79 ayat 4
Prosedur penggantian
biaya pelayanan gawat
darurat dan pelayanan
ambulans dengan BPJS
Kesehatan
P E R A T U R A N M E N T E R I
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N M E N T E R I
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
22
23. MATERI MUATAN
URUN BIAYA
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 2
1
Pasal 80 ayat 4
Jenis pelayanan
tertentu yang dapat
menimbulkan
penyalahgunaan
pelayanan, Peserta
dikenai Urun Biaya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
2
Pasal 81 ayat 4
Penetapan
pelayanan yang
dapat menimbulkan
penyalahgunaan
pelayanan, besaran
dan tata cara
pengenaan Urun
Biaya
23
25. MATERI MUATAN
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 91 ayat 6
Cara penyelesaian
sengketa melalui
Dewan
Pertimbangan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
25
26. MATERI MUATAN
ANTI-FRAUD
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 95
Upaya
dan penanganan
kecurangan (fraud)
dan pengenaan
sanksi administrasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
26
27. MATERI MUATAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 100
Kontribusi dan
mekanisme
pemotongan
penerimaan pajak
rokok
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
27
28. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
belum tuntas mengatur penyelenggaraan JKN
dan pendelegasiannya tersebar ke berbagai jenis peraturan, sehingga berpotensi
terjadi inkonsistensi pengaturan
“
PERHATIAN!
28
29. WASPADA
MATA RANTAI
PERATURAN JKN
TERLALU PANJANG
Banyak pemrakarsa peraturan
Waktu pembuatannya tidak serentak
Harmonisasi rumit
Disharmoni antar sektor
mengemuka
4
1
2
3
SEHINGGA:
5 Partisipasi publik dalam perancangan
peraturan terbatas
29
