Tindakan illegal fishing merupakan masalah signifikan yang mempengaruhi ekosistem laut dan mata pencaharian. Indonesia telah menerapkan kebijakan agresif untuk membatasi illegal fishing, termasuk menenggelamkan 488 kapal sejak 2014. Strategi yang efektif memerlukan kerja sama antar lembaga, diplomasi internasional, dan pengembangan kekuatan laut dan teknologi pengawasan.

1. Shofian Nanda Adiprayoga
Prodi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan Indonesia
Strategi Penanganan Dan Pencegahan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia
Pendahuluan
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) adalah masalah signifikan yang
mempengaruhi ekosistem laut dan mereka yang bergantung padanya untuk bertahan hidup.
Indonesia baru-baru ini menerapkan kebijakan agresif untuk membatasi tingkat tinggi (IUU)
fishing dari kapal berbendera asing yag memasuki peraira Indonesia secara illegal [1]. Menurut
data KKP, 488 kapal ilegal sudah ditenggelamkan sejak tahun 2014 hingga Agustus 2018.
Praktik illegal fishing menurut Presiden Joko Widodo telah mengurangi stok ikan dunia 90,1%.
Illegal fishing juga erat kaitannya dengan penyelundupan barang, penyelundupan narkoba,
kerusakan alam, dan lain-lain. Praktik tersebut, tegas Jokowi, menyebabkan kerugian Indonesia
US$20 miliar per tahun. Praktik itu juga mengancam 65% terumbu karang [2].
Dalam merespon tindak kejahatan IUU Fishing Kemenkomaritim memliki pandangan
dimana perlunya sinergitas stakeholder, perkuat diplomasi pemerintah terkait masalah Illegal
Fishing dan penyelesaian masalah perbatasan, minimalisir keterbatasan Alutsista dan
dukungan operasi di laut oleh berbagai instansi terkait. Dalam dunia Internasional, Indonesia
juga terus menyuarakan suara terkait langkah yang telah diambl pemerintah Indonesia dalam
memberantas tindak IUU Fishing [3]. Hal itu disampaikan oleh Kemenlu Indonesia pada High
Level Consultation (HLC) dalam South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC).
Ketua Delegasi RI menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk
memberantas IUU Fishing melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan
Secara ilegal (Satgas115), penertiban kapal ikan ex-asing yang beroperasi di Indonesia,
pelarangan transhipment, pelarangan trawler atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan
pelaku IUU, dan berpartisipasi aktif pada forum regional dan internasional pemberantasan IUU
Fishing [4]. Sistem pertahanan maritim yang kuat dapat dicapai dengan pengembangan
seapower yang mumpuni [5].
Pembahasan
Sistem Thinking
Model pembelajaran MEA (Means-Ends-Analysis) pertama kali diperkenalkan oleh
Newell dan General Problem Solving (GPS). Ends mengacu pada konsepsi penetapan tujuan

2. Shofian Nanda Adiprayoga
Prodi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan Indonesia
apa yang ingin dicapai. Ends biasanya berbentuk suatu strategi yang dirumuskan oleh pimpinan
dan menjadi acuan dalam pelaksanaan ditingkat operasional. Sedangkan Means dan Ways
merupakan sarana dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai Ends yang diharapkan.
Secara eksplisit pemahaman tentang MEA dapat dilihat dalam gambar berikut:
MEA (Means-Ends Analysis)
merupakan metode pemikiran sistem dalam
penerapannya merencanakan tujuan
keseluruhan, dimana tujuan tersebut dijadikan
kedalam beberapa tujuan yang pada akhirnya
menjadi beberapa langkah atau tindakan
berdasarkan konsep yang berlaku. Dan pada setiap akhir tujuan akan berakhir pada tujuan yang
lebih umum.
Implementaasi Strategi dan Operasional
Level Politik
Penanganan tindak IUU Fishing dilaut dapat dilakukan dengan pemberlakuan strategi
efektif yang mengerahkan hardpower dan smartpower. Pada level politik, penentuan Ends
menjadi sangat penting dimana kebijakan ini menjadi kunci dalam pelaksanaan startegi pada
level operasional. Untuk itu strategi dalam penanganan tindak IUU fishing dapat dilakukan
dengan penetapan strategi sebgaai berikut:
a. Ends
• Pertahanan maritim yang tangguh
Dengan pengembangan pertahanan maritim yang cukup dihaharapkan Indonesia memliki
armada pengawasan dan penjagaan kawasan maritim yang dapat meng-counter seluruh
kawasan atau zona rawan pada kawasan maritim terkait tindak kejahatan dan ancaman
termasuk tindak IUU Fishing.
• Penguasaan teknologi yang tepat dan efisien
Pengembangan kekuatan juga harus dibarengi dengan tujuan peningkatan SDM
(Sumberdaya manusia) serta diiringi dengan penguasaan teknologi tepat guna dan
efisien.

3. Shofian Nanda Adiprayoga
Prodi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan Indonesia
b. Ways
Untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh dan penguasaan teknologi
yang tepat dan efisien diperlukan beberapa cara antara lain:
• Sea Control & Power Projection Ashore
Diperlukan pembentukan dan integrasi sistem C4ISR (Command, Control,
Communication, Computer, Intellegence, Surveilance, and Reconnaisance). Sistem ini
sebuah sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan peralatan
penginderaan meliputi radar dan satelit, untuk memonitor kawasan darat, laut, maupun
udara Indonesia
• Pembangunan teknologi monitoring dan teknologi komunikasi
Diperlukan pembangunan serta pengadaan teknologi komunikasi dan monitoring
kawasan maritim Indonesia. Teknologi ini nantinya akan dapat memonitoring tindak
kejahatan melalui teknologi satelit dan radar yang saling terkoneksi. Kemudian teknologi
ini juga dapat digunakan sebagai komunikasi dan mengintegrasikan lembaga-lembaga
keamanan maritim Indonesia.
c. Means
Dalam mekanisme penerapan strategi dari sebuah kebijakan yang telah diambil
pada level politik, maka langkah yang akan diterapkan pada level operasional selanjutnya
adalah menjadi key-factor. Perwujudan 2 strategi diatas dapat dicapai melalui
pembangunan:
• Sea Power yang tangguh
Sea power merupakan perwujudan dalam startegi hard power. Sea power selain dapat
digunakan sebagai armada pengawasan pada kasawan yang rawan terkait tindak IUU
fishing juga dapat digunakan sebagai penaganan tindak kejahatan lain pada domain
maritim. Seapower yang kuat juga dapat dapat menjadi efek deterrence bagi pihak yang
akna melakukan tindak kejahatan sehingga ini akan menjadi cara yang efektif. Seapower
dapat diwujudkan dengan pengadaan kapal-kapal patroli dan sarana serta prasarana lain
yang mendukung terlaksananya keamanan di kawasan maritim.
• Maritime Control Center (MCC)
Dalam peningkatan SDM dan penguasaan teknologi yang tepat dan efektif, perlu
dilakukan pembangunan Maritim Control Center (MCC) yakni sebuah pusat komunikasi
dan informasi pada domain maritim Indonesia. Wilayah Indonesia dengan luas ZEE 2,7

4. Shofian Nanda Adiprayoga
Prodi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan Indonesia
juta km2
akan sangat sulit dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Sehingga Indonesia
sudah saatnya memiliki pusat pengawasan maritim dengan pembangunan MCC.
Level Operasional
Dalam pelaksanaan atau operasional strategi yang telah disusun pada level politik diatas
dapat diwujudkan dengan memberlakukan Means dan Ways sebgaai berikut:
a. Ends
Sesuai konsep strategi yang telah dirancang pada level politik maka pada level operasional
juga akan berfokus pada tujuan untuk meningkatkan pertahanan maritim yang tangguh dan
penguasaan teknologi tepat dan efisien dalam mengurangi tindak IUU fishing di kawasan
maritim Indonesia.
b. Ways
• Pembaharuan Alutsista
Membeli teknologi pertahanan modern dari negara lain. Memperkokoh alutsista
Indonesia bisa dengan membeli dan membuat sendiri. Membeli paling mudah sekaligus
jalan pintas untuk mendapat alutsista yang mutahir. Opsi berikutnya, membuat sendiri
dengan cara membangun kemampuan, menguasai teknologi hingga bisa memproduksi
senjata sendiri.
• Peningkatan Kerjasama
Melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan industri pertahanan
dalam negeri. Peningkatan kerjasama di industri pertahanan dapat memacu sektor terkait
lainnya.
• Training dan Upgrading
Melakukan pembinaan SDM dengan memberikan training dan pembinaan. Melakukan
reformasi sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, terutama
di sektor industri. Cara lain yang dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan
negara lain dalam penyediaan fasilitas pendidikan dalam rangka Training dan Upgrading
SDM Indonesia.
c. Means
• Pengajuan Budgeting
Menghitung anggaran yang dibutuhkan dan selanjutnya akan diajukan pada level politik.
Pengajuan penganggaran mutlak dilakukan unutk menghitung keperluan biaya dalam
mencapai tujuan yang ingin dicapai.

5. Shofian Nanda Adiprayoga
Prodi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan Indonesia
• Menjalin Kerjasama
Melakukan komunikasi dengan industri pertahanan negara lain. Komunikasi dapat
dilangsungkan antara Government to Government atau Government to Private.
• Optional Training dan Upgrading
- Memberikan training kepada staff ASN berstatus staff aktif
- Melakukan recruitment staff ASN baru dengan kualifikasi background pendidikan
teknologi nuklir, metalurgi, teknologi kelautan, teknologi penginderaan, dll.
Kesimpulan
Negara-negara yang menerapkan manajemen perikanan yang efektif dan memiliki
kapasitas pengawasan patroli yang kuat mengalami lebih sedikit aktivitas penangkapan ikan
ilegal di perairan teritorial mereka. Kehadiran kapal penangkap ikan secara hukum tidak
menghalangi kegiatan penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan
ancaman besar bagi konservasi sumber daya laut di seluruh dunia. Dukungan pemerintah untuk
penegakan hukum adalah elemen kunci bagi sistem TURF untuk mengamankan hak-hak yang
ada. Manajemen yang efektif membutuhkan pemahaman terpadu tentang dampak lingkungan
serta kegiatan penangkapan ikan ilegal dan legal terhadap populasi rentan.
Referensi
[1] Cabral, R. B., Mayorga, J., Clemence, M., Lynham, J., Koeshendrajana, S., Muawanah,
U., ... & Gaines, S. D. (2018). Rapid and lasting gains from solving illegal
fishing. Nature ecology & evolution, 2(4), 650
[2] Petrossian, G. A. (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A
situational approach. Biological Conservation, 189, 39-48
[3] Oyanedel, R., Keim, A., Castilla, J. C., & Gelcich, S. (2018). Illegal fishing and territorial
user rights in Chile. Conservation biology, 32(3), 619-627
[4] Michael, P. E., Thomson, R., Barbraud, C., Delord, K., De Grissac, S., Hobday, A. J., ... &
Wilcox, C. (2017). Illegal fishing bycatch overshadows climate as a driver of albatross
population decline. Marine Ecology Progress Series, 579, 185-199
[5] Marsetio. 2014. Seapower Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia Press