Dokumen tersebut merupakan makalah tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang disusun oleh 10 siswa/i SMK Nusantara. Makalah ini membahas tentang pendahuluan, keadaan dan masalah, serta penetapan program-program yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.

1. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Disusun oleh :
1. Wike Rinika Putri
2. Nindya Verina Putri
3. Winda Pramili
4. Indah Permata Sari
5. Dina Purwaninsih
6. Windia Watu
7. Yeni Maryani A
8. Nurul Hasana
9. Sri Hartati
10. Maryani
Kelas : XII ADM Perkantoran
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) MIFTAHUL JANNAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NUSANTARA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

2. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita
ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat,
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah dengan judul ” Pertahanan Dan Keamanan Negara”.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua dan
segenap keluarga besar penulis (Pak Ihsan,Bu khusniah) yang telah memberikan dukungan,
kasih, dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal,
semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang
lebih baik lagi.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun
selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Banjar Agung, Januari 2014
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Penegasan Mengenai Judul
Dalam kesempatan ini kita akan membahas pertahanan nasional dan keamanan
Negara Republik Indonesia, kita sebagai penerus bangsa, kita harus punya jiwa
patriotisme terhadap Negara Republik Indonesia, kita harus bisa menjaga bangsa ini
dari pesaing yang ingin menguasai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang kaya,
seperti yang sudah di bahas di awal tadi. Banyak sekali yang ingin menguasai bangsa
ini, makanya begitu penting sekali pertahanan dan keamanan Negara.
1.2
Alasan Pemilihan Judul
Karena saya memilih judul ini saya sangat tertarik sekali dengan pokok
pembahasan, tentang pertahanan nasional dan keamanan Negara. Saya ingin sekali
mengupas masalah pertahanan Negara kita ini apakah sudah bagus pertahanan Negara
ini, makanya kita harus paham tentang pertahanan nasional karena, Negara ini sangat
kaya sekali dengan sumber daya alam.
1.3
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya makalah yang berjudul Ketahanan Nasional ini dapat mengetahui
apa pengertian-pengertian ketahanan nasional.
2. Penulis mengiginkan makalah ini menjadi bahan bacaan yang menarik bagi para
pembaca.
3. Penulis berharap makalah ini dapat menjadi bahan materi pada mata kuliah
pendidikan kewarganegaraaan dan dalam tugas yang sama.

4. BAB II
KEADAAN DAN MASALAH
Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh
karena itu segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang.
suksesnya pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan
keamanan nasional berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin
terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram, tertib dan
dinamis. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari
suatu keadaan tertentu menuju suatu keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju. Dan
setiap perubahan akan selalu menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keseimbangan yang lahir dari proses
perubahan ini akan merupakan suatu perubahan keadaan yang harus dihadapi dan diatasi
secara terus menerus.

5. BAB III
PENETAPAN PEMROGRAMAN
3.1
Program Bala Pertahanan Wilayah
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan pembinaan teritorial sampai
ke pelosok-pelosok wilayah Nasional untuk dapat menciptakan kondisi
teritorial yang mantap serta dapat menumbuhkan desa sebagai pangkal kekuatan
pertahanan rakyat semesta meningkatkan kemampuan kekuatan pemukul wilayah
termasuk kemampuan pembekalan dan pemeliharaan wilayah serta meningkatkan
kemampuan aparatur intelijen dari tingkat Kodam sampai dengan tingkat
Koramil, sehingga dapat melaksanakan penginderaan sedini mungkin,
menghambat, melokalisasikan dan menetralisasikan setiap gangguan dan
ancaman.
b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan pengendalian laut dan
peningkatan pembinaan perlawanan rakyat di laut guna mendukung kemampuan
pengamatan laut teritorial dalam rangka mengimplementasikan Wawasan
Nusantara dan meningkatkan sistem dukungan administrasi dan logistik yang
mampu menunjang operasi-operasi, baik yang dilaksanakan oleh Kekuatan
Wilayah maupun Kekuatan Terpusat.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan komando dan
pengendalian operasi udara dalam rangka membantu pelaksanaan operasi-operasi
darat dan laut; peningkatan kemampuan pengamatan udara dengan memanfaatkan
segenap potensi yang ada dalam wilayah seperti organisasi penerbangan sipil dan
rakyat; meningkatkan sistem dukungan administrasi dan logistik yang mampu
menunjang operasi-operasi, baik yang dilaksanakan .oleh kekuatan wilayah
maupun oleh kekuatan terpusat.
3.2
Program Bala Pertahanan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan kekuatan pemukul yang
memiliki daya tempur dan kesiapan yang tinggi, mobilitas darat dan lintas
udara yang memadai, beserta perlengkapan yang lebih baik.

6. b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan kemampuan peperangan di
laut dan peningkatan kemampuan pengamatan laut dengan mengembangkan
kekuatan-kekuatan tempur laut yang tergabung dalam Eskader TNI-AL.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pengamatan
udara, penyerangan udara dan pertahanan udara.
3.3
Program Angkutan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan pemindahan strategis
pasukan, perlengkapan dan perbekalan keseluruh wilayah Nusantara, dengan membentuk dan atau menyempurnakan satuan-satuan angkutan strategis, terutama laut dan
udara. Program Bala Cadangan
Program ini meliputi kegiatan pembentukan satuan-satuan tempur cadangan untuk
meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka
meningkatkan kemampuan peperangan wilayah satuan-satuan angkutan darat, laut
dan udara cadangan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis serta
personil militer cadangan dalam rangka membangun satuan-satuan, dan cadangan.
Untuk itu, perlu segera disiapkan ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk.
3.4
Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat.
Program ini meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kemampuan intelijen strategis melalui peningkatan kemampuan
personil yang ada dan penambahan tenaga-tenaga ahli, serta meningkatkan
penginderaan dan apresiasi terhadap lingkungan strategis di dalam negeri
maupun di luar negeri, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, psychologi dan militer, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat di
identifikasikan dengan teliti dan cermat serta dapat memberikan cukup
waktu untuk bertindak.
b) Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapkan
data bumi dan perairan wilayah Nusantara, yang punya arti penting bagi upaya
pertahanan dan keamanan maupun kesejahteraan nasional.
c) Peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan
segenap peralatan modern yang sudah ada.

7. 3.5
Program Utama Kekuatan
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan
penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat
menindak, membuktikan di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan
atas perbuatan penyimpangan terhadap hukum.
1)
Program Kepolisian Pusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan untuk penanggulangan
gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat
khusus, berintensitas tinggi dan memerlukan pencegahan serta penindakan
secara khusus.
2)
Program Angkutan Terpusat
Kebutuhan pemindahan strategis Polri dipenuhi oleh Angkutan Terpusat dari
Program Utama Kekuatan Pertahanan.
3)
Program Bantuan Keamanan Masyarakat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan menyelenggarakan
upaya keamanan oleh rakyat sendiri, dan peningkatan kemampuan dari
berbagai kepolisian khusus yang dibentuk dalam badan-badan pemerintah
tertentu.
4)
Program Intelijen Kepolisian
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan penginderaan gejala
atau kecenderungan yang dapat mengarah kepada timbulnya gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang disebabkan oleh perkembangan dan
perubahan tata hidup masyarakat di dalam negeri dan masyarakat dunia
umumnya, sehingga pencegahan dapat dilaksanakan sedini dan secepat
mungkin.
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk
dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan
pelayanan dan penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan
gangguan terhadap keamanan dan ketertiban,
masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak,
membuktikan di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas
perbuatan penyimpangan terhadap hukum.

8. 3.6
Program Utama Dukungan Umum
1)
Program Penelitian dan Pengembangan
Program ini meliputi kegiatan peningkatan penye lenggaraan penelitian
dan pengembangan dengan menitik beratkan pada perwuj udan dan
pen yempurnaan doktrin pertahanan dan keamanan nasional, sehingga
menghasilkan tatanan dengan hirarki yang tepat, mengkait dan
merupakan
satu
kebulat an.
Dalam
bidang
perlengkapan
dan
peralat an, diadakan kerj a sama yang erat dengan berbagai l embaga
peneliti an
dan pengembangan yang ada, dengan mem anfaatkan
seban yak mungkin hasil -hasil yang di capai oleh lem baga tersebut.
2)
Program Pembekalan dan Pemeliharaan Terpusat
Program
ini
meliputi
kegiatan
peningkatan
kemam puan
yang
diprioritaskan pada peningkatan atau per wujudan kemampuan produksi
senjata ringan, amunisi, bahan-bahan peledak dan pendorong serta
alat-alat perhubungan pembentukan persediaan bekal perang yang
memadai
untuk
menghadapi
keadaan -keadaan
darurat,
dan
peningkatan kemampuan perbaikan besar dan modifikasi alat tempur
utama, serta peningkatan kemampuan produksi suku cadang dalam
rangka swadaya di bidang pemeliharaan.
3)
Program Pendidikan, Kesehatan dan Kegiatan Umum Personil
Program ini meliputi kegiatan peningkatan pembi naan personil baik
militer/polisi
maupun
sipil
untuk
meningkatkan
kemampuan
profesionalnya. Di bidang personil militer/polisi diprioritaskan pada
peningkatankeahlian/kejuruan jabatan melalui pengadaan yang tepat,
pendidikan pembentukan dan pendidikan keah lian/k e j u r u a n ya n g
s e b a i k - b a i k n ya , s e h i n g g a m e n g h a silkan pejuang yang terdukung oleh
kemampuan profesional yang sesuai dengan jabatan dan kepangkatan. Di
bidang personil sipil meningkatkan penggunaan pegawai sipil dalam upaya
pertahanan dan keamanan nasional sehingga menjadi komplemen dari pada personil militer/polisi untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan kwalifikasi
militer/polisi. Peningkatan perawatan personil terutama pada bidang subsistensi
dan kesehatan. Peningkatan usaha penyaluran personil yang habis masa

9. dinasnya atau memberikan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dalam
kehidupan setelah selesai menjalankan dinas sehingga dapat menjadi
pendorong dan penggerak pembangunan
4)
Program Administrasi dan Manajemen
Program ini meliputi kegiatan peningkatan administrasi dan manajemen
yang terutama diprioritaskan pada fungsionalisasi dan efisiensi segenap
badan pertahanan dan keamanan; menyempurnakan sistem manajemen
sehingga mewujudkan suatu pembinaan partisipatif di semua tingkat, dengan
menyusun sistem administrasi dan manajemen yang memadai, lengkap dan
menyeluruh, yang mampu menjamin efisiensi penggunaan segenap sumber
daya.

10. BAB IV
CONTOH KASUS
4.1
Indonesia Vs Malaysia - Fenomena Perbatasan Negara Berdaulat
Berbicara soal batas wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lain
merupakan permasalahan yang sangat konflek sekali. Tidak jarang hampir disetiap
negara sering terjadi konflik antar negara lebih banyak terfokus pada persoalan
perbatasan.
Pada peraturan dan perundangan-undangan Dewan Keamanan PBB tentang
pengaturan dan kesepakatan perbatasan wilayah negara di dunia menyebutkan bahwa
perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik
atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
Perbatasan yang terdapat di daratan suatu wilayah biasanya ditandai dengan tandatanda patok atau tugu yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah
negara-negara yang memiliki batas satu daratan dengan bukti kesepakatan yang
ditandatangani bersama dibawah naungan Dewan Keamanan PBB yang menangani
tentang perbatasan suatu batas negara berdaulat. Selain ditandai dengan patok atau
tugu, perbatasan batas wilayah negara berdaulat bisa juga ditandai dengan bentangan
memanjang bangunan berbentuk pagar batas yang tentunya berdasarkan kesepakatan
bersama pula.
Sementara itu yang masih sangat sulit untuk ditandai dan dibuktikan dengan tanda
yang akurat dan identik adalah soal tanda batas perbatasan wilayah yang memisahkan
satu negara dengan negara lain yang berhubungan dilautan lepas dan batas wilayah
penerbangan. Disinilah yang sering kali terjadi konflik antar negara dan warga
perbatasan.
Di Indonesia sendiri soal perbatasan antar wilayah batas negara dengan negara
tetangga lainnya hingga sekarang masih belum terselesaikan dengan tuntas. Pesoalan
perbatasan di Indonesia dengan negara-negara tetangganya sering kali terjadi kesalah
pahaman, dan hal itu sering terjadi pelanggaran yang banyak dilanggar oleh negaranegara tetangga, seperti batas wilayah perbatasan antara Indonesia Malaysia,
Indonesia Singapura, Indonesia Philipina, Indonesia Papuanugini, Indonesia Timor
Leste, dan Indonesia Australia.
Pelanggaran perbatasan batas suatu negara sering terjadi dilakukan oleh tingkah laku
politik berkepentingan oleh salah satu negara perbatasan yang melibatkan warga

11. masyarakat di perbatasan, militer dan perubahan peta perbatasan yang sepihak oleh
negara yang menginginkan suatu perluasan wilayah yang banyak memiliki kandungan
sumber alam.
Di Indonesia sendiri hal tersebut diatas sering terjadi semacam itu, dan biasanya
selalu dimulai dengan provokasi ganda yang dilakukan oleh negara tetangganya. Baik
dengan cara penyerobotan batas wilayah perbatasan dengan invansi militer,
penghilangan tanda bukti batas perbatasan, pembangunan ilegal sebuah bangunan atau
kawasan yang dibangun melebihi batas negara yang telah disepakati, atau juga adanya
perubahan
peta
perbatasan
yang
sepihak
yang
dilakukan
oleh
negara
bersangkutan (salah satu negara tetangga yang berkeinginan untuk memperluas
wilayah teritorialnya dengan melakukan perubahan peta internasional soal tanda batas
garis perbatasan wilayah negara secara ilegal dan sepihak).
4.2
Malaysia Pelanggar Perbatasan Indonesia Terbanyak:
Ditahun 2008 - 2009, pelanggaran perbatasan nagara Indonesia dengan negara
tetangganya sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya
pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga.
Malaysia yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI.
Hal itu terungkap pada rapat kerja (raker) Komisi I dengan menteri-menteri di jajaran
Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), di Jakarta, Senin (2 Maret 2009). Menko
polhukam Widodo AS (pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono periode I) itu memaparkan tentang berbagai pelanggaran terhadap
wilayah RI yang terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2008.
Dari catatan Kementrian Polhukam, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah RI
yang paling sering mengalami pelanggaran wilayah oleh negara lain. Untuk
pelanggaran wilayah perbatasan perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur
dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi 21 kali pelanggaran oleh Kapal Perang
Malaysia dan enam kali oleh Kapal Polisi Maritim Malaysia.
Sementara di perairan lainnya sebanyak tiga kali, ucapnya. Dalam raker yang juga
dihadiri Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri
itu, Widodo mengungkapkan, pelanggaran wilayah perbatasan udara paling banyak
terjadi juga di wilayah Kalimantan Timur.

12. Selama 2008, terjadi 16 kali pelanggaran wilayah udara di Kaltim, sebutnya. wilayah
lain yang juga mengalami pelanggaran kedaulatan udara antara lain tiga kali di Papua,
dua kali di wilayah Selat Malaka dan tujuh kali di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Sementara untuk pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan patokpatok batas wilayah di Kalimantan Barat. Pemindahan patok batas terjadi di Sektor
Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu
Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu, kata Widodo. Selain itu, mantan Panglima TNI
ini melanjutkan, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para
pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah.
Pada raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu, Widodo juga
menjelaskan perihal berbagai tindakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Untuk
pelanggaran wilayah darat, Departeman Luar Negeri RI telah mengirimkan sejumlah
nota protes ke negara pelanggar. Kasus pelanggaran wilayah darat juga dibawa ke
forum Genera Border Committe (GBC) Indonesia-Malaysia maupun Joint Border
Committe (JBC) Indonesia-Papua Nugini. Dan untuk pelanggaran wilayah perairan
dan udara nasional, telah direspon dengan pengusiran langsung oleh satuan
operasional TNI, serta pengiriman nota protes oleh Deplu, tutur Widodo. (berita
hankam)
4.3
Militer Diraja Malaysia Memasuki Wilayah Perairan Indonesia Di Ambalat
Ditahun 2010, tepatnya di bulan Agustus 2010 yaitu sebanyak tiga orang petugas dari
KKP ditangkap oleh polisi perairan Malaysia setelah menangkap tujuh nalayan
Malaysia yang ketahuan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Tiga orang
petugas dari KKP kemudian ditahan di Malaysia dan mereka dibebaskan dengan cara
dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia.
Dalam peristiwa ini spontan mendapat banyak protes dari waga negara Indonesia, dan
termasuk protes keras dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap
pemerintahan Malaysia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad mengatakan Malaysia
meremehkan Indonesia dengan memperlakukan tiga petugas dari kementeriannya
yang ditangkap polisi air Malaysia kurang layak.
“Tiga orang petugas dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang ditangkap
polisi air Malaysia ditahan dikantor polisi Malaysia, dipakaikan pakaian tahanan, dan

13. pada saat keluar ruangan tangannya diborgol,” kata Fadel Muhammad pada diskusi
polemik “Indonesia-Malaysia: Serumpun tapi Tidak Rukun” di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, perlakuan polisi Malaysia itu meremehkan Indonesia. Apalagi tiga orang
tersebut adalah petugas resmi yang ditangkap saat menjalankan tugasnya yakni
menangkap tujuh nelayan Malaysia yang ketahuan menangkap ikan di wilayah
perairan Indonesia.
Fadel meminta kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas karena kalau terusmenerus seperti ini ia mengkhawatirkan tindakan Malaysia akan semakin
meremehkan Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio
mengatakan, pejabat di Kementerian Pertahanan bergaul banyak dengan pejabat di
Kementerian Pertahanan maupun militer dari Malaysia.
“Setahu saya tidak ada pejabat militer Malaysia yang meremehkan Indonesia,”
katanya.
Untuk menjaga pertahanan di wilayah perbatasan, kata dia, Kementerian Pertahanan
melakukan kerja sama pertahanan dengan Malaysia maupun dengan Singapura.
Insiden di Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan nelayan Malaysia, tiga petugas
Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya
menunjukkan lemahnya pertahanan laut Indonesia.
” Kami minta kasus sengketa Malaysia jadi momentum membenahi pengelolaan
wilayah perbatasan maritim” kata Mahfudz Sidik, Anggota Komisi Pertahanan DPR
dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2010.
Dalam diskusi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui,
pertahanan maritim Indonesia masih lemah. Ini karena kurangnya koordinasi antara
satu pihak dengan lainnya. ” Dilihat dari yang berperan, harusnya lebih dari cukup.
Tapi ini karena tak pernah ada kerjasama” kata Fadel.
Menurut Fadel, keamanan di laut Indonesia ditangani pasukan dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, kepolisian, TNI
Angkatan Laut, dan petugas dari bea cukai. “Saya sudah lapor Presiden untuk ditata,
agar kejadian dengan Malaysia kemarin tidak terjadi lagi dan tidak saling
menyalahkan,” kata Fadel.
Nantinya pengamanan kawasan maritim, Fadel berharap ditangani Kementerian
Politik, Hukum dan Keamanan.

14. Juru Bicara Kementerian Pertahanan I Wayan Midhio mengakui perlu ada
kesepakatan untuk mengatur keamanan laut. “UU-nya belum ada, perlu dirancang
untuk kepastian pembagian penjagaan,” kata Dia.

15. BAB V
ANALISIS
5.1
Perbatasan Laut
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer,
memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen)
maupun laut (maritim). wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu
India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia,
Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya
berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.
Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif
karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
5.2
Perbatasan Darat
Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara
Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia
tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing
memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga
yang berbatasannya baik, bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik
maupun budayanya.
5.3
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 20042009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai
salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah
perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional,
terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan
nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma
baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah
kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi sehingga wilayah
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan
Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak
meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program
pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk :

16. (a)
menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI
yang dijamin oleh Hukum Internasional;
(b)
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi
ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis
untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan
juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya
kegiatan-kegiatan ilegal.
5.4
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan
pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi
disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain
Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau
kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan,
terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan
transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk
transportasi
dan
kewajiban
layanan
untuk
telekomunikasi
serta
listrik
pedesaan;Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan
keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui
kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii)
peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi,
informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah
Perbatasan Negara.

17. BAB VI
PENUTUP
6.1
Kesimpulan
Kondisi “perbatasan tanpa batas” yang sudah dibiarkan mengambang selama
65 tahun Indonesia merdeka ini akan terus menjadi bumerang bagi Indonesia dan
Malaysia. Hal ini sudah tentu dapat menjadi potensi konflik yang besar bagi
hubungan Indonesia dan Malaysia apabila tidak diselesaikan, terlebih berada di
beberapa kawasan yang krusial karena keempat kawasan tersebut tidak saja terkait
dengan permasalahan kedaulatan, tetapi juga nilai ekonomi seperti jalur perdagangan,
perikanan, dan sumber daya alam.
Hal seperti ini sebetulnya dapat dihindari apabila Indonesia telah menyelesaikan
permasalahan perbatasan sebelum suatu isu menjadi besar. apabila telah dilakukan
jauh sebelumnya, peluang pencapaian kesepakatan dalam ruang negosiasi juga masih
besar. Sudah sepatutnya Indonesia mulai memberikan konsentrasinya pada
permasalahan perbatasannya sebagai “ancaman yang konstan terhadap kedaulatan”.
Maka dari itu pemerintah Indonesia harus lebih tegas,dan tidak ada lagi perseteruan
antara Negara tetangga nyaitu Malaysia.
6.2
Saran
Kita sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) harus biasa membantu
mempertahankan Negara ini dari Negara yang ingin menguasai kekayaan bangsa
Indonesia seperti ,pulau-pulau, kebudayaan, dll. Jangan samapai kita ini saling
bermusuhan sesama WNI, kita harus mempunyai prinsip hidup yang baik, dan sebagai
warga Negara yang baik, kita tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan, apa lagi
perintah harus benar tepat dalam mengambil keputusan, jangan sampai kita mau di
adu dombakan oleh bangsa lain.