1. DESKRIPSI MATERI
Bidang Keahlian
Program Keahlian
Mata Pelajaran
1.
: Perikanan dan Kelautan (PK)
: Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)
: Hukum Maritim, Peraturan Perikanan/CCRFdan
Pencegahan Polusi Lingkungan Laut (HMP4L2)
Pengertian
Hukum Maritim, Peraturan Perikanan/CCRFdan Pencegahan Polusi
Lingkungan Laut (HMP4L2) adalah ilmu yang mempelajari teori mengenai
prinsip-prinsip hukum laut, perairan, maritim, transportasi laut
danperkapalan,
memperkenalkan
undang-undang,
peraturan
serta
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan,
khususnya yangberkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya laut dan perikanan, konservasi, ZEE, dan konsepsi wawasan
nusantara. Tatalaksana perikanan yang memuat asas dan standar
internasional mengenai sikap atau perilaku dalam praktek yang
bertanggungjawab di perairan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif maupun
pengelolaan perikanan di Laut Lepas dengan maksud untuk menjamin
konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati
perairan melalui perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayat, serta
peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran
lingkungan maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai
diatur dalam MARPOL Convention 73/78 Consolidated Edition 1997 yang
memuat mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara-negara anggota
yang sudah meratifikasi konvensi, meningkatkan keselamatan kapal tanker
dan melaksanakan peraturan pencegahan dan pengontrolan pencemaran
laut yang berasal dari kapal terutama kapal tanker dengan melakukan
modifikasi dan petunjuk tambahan untuk melaksanakan peraturan
pencegahan pencemaran.
2.
Rasional
Hukum maritim dan peraturan perikanan membahas aspek-aspek hukum
dari wilayah negara yang berupa laut. Pada intinya mata pelajaran ini
mendiskusikan tentang berbagai zona maritim yang dikenal di dalam
Hukum Laut Internasional, mulai dari Perairan Pedalaman (Internal Waters)
sampai dengan Laut Bebas (High Seas). Selain pengaturan tentang zonazona tersebut, hak-hak dan kewajiban negara-negara, terutama terkait
dengan hak pelayaran dan hak kenelayanan pada berbagai zona maritim
juga diberi porsi pembahasan yang memadai.
Beberapa pokok penting di dalam hukum maritim dan perikanan juga
dibahas, yakni tentang konsep Negara Kepulauan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum Laut. Maksud utama dari mata pelajaran ini adalah untuk
melengkapi siswa dengan teori-teori, alat analisis serta konsep-konsep dasar
di dalam hukum maritim dan peraturan perikanan sehingga mereka mampu
memahami dan menganalisa fenomena yang berkaitan dengan aspek-aspek
hukum maritim dan peraturan perikanan.

2. Hak untuk menangkap ikan dilakukan secara bersamaan dengan kewajiban
untuk melaksanakan hak tersebut secara bertanggungjawab agar dapat
menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya. Pengelolaan
sumber-sumber
perikanan
harus
menggalakkan
upaya
untuk
mempertahankan kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumbersumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan
generasi sekarang dan yang akan datang.
Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkm ketersediaan
sumber sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan
pemanfaatannya. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus
didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan
pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan
serta habitatnya. Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber
perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus
menyampaikan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) seluasluasnya. Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar
semakin selektif dan aman terhadap lingkungan hidup sehingga dapat
mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasinya.
Cara penangkapan ikan, penanganan, pemrosesan, dan pendistribusiannya
harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat mempertahankan nilai
kandungan nutrisinya. Habitat sumber-sumber perikanan yang kritis
sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi. Setiap negara harus
mengintegrasikan pengelolaan sumber-sumber perikanannya kedalam
kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Setiap negara harus mentaati dan
melaksanakan mekanisme Monitoring, Control, dan Surveillance (MCS) yang
diarahkan pada penataan dan penegakan hukum di bidang konservasi
sumber-sumber perikanan, dan lain-lain. Keanekaragaman sumber hayati
yang ada di dalam laut merupakan sesuatu yang penting dan harus dikelola
demi kepentingan masa depan Indonesia. Lebih jauh, tidak hanya
perlindungan terhadap keanekaragaman hayatinya saja yang harus
dilindungi, tetapi secara umum perlindungan tersebut harus mencakup
lingkungan perairan dan laut-laut Indonesia.
Lingkungan laut merupakan tempat hidupnya berbagai jenis biota laut dan
tumbuhan yang sangat beraneka ragam dan harus dilindungi untuk
mempertahankan ekosistem yang telah ada. Kerusakan lingkungan laut
diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak peduli dan akibat pencemaran.
Konvensi MARPOLadalah konvensi internasional yang mencakup
pencegahan polusi lingkungan perairan yang diakibatkan operasional
ataupun kecelakaan kapal yang mencakup polusi minyak, kimia, unsurunsur yang berbahaya, limbah dan sampah. Tindakan pencegahan terhadap
terjadinya pencemaran laut khususnya pencemaran yang diakibatkan oleh
tumpahan minyak dapat dimulai dari atas kapal. Pencemaran laut adalah
masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau
komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam,
sehingga menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak
berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Penanggulangan pencemaran laut dapat dimulai dari atas kapal, dengan
melakukan tindakan pencegahan yang dimulai dari prilaku anak buah
kapal khususnya anak buah kapal bagian mesin, sehingga diharapkan sisa

3. bahan bakar dan minyak pelumas yang bercampur dengan air got dapat
diperkecil dengan penggunaan alat pencegah pencemaran laut.
3.
Tujuan
Matapelajaran Hukum Maritim, Peraturan Perikanan/CCRFdan Pencegahan
Polusi Lingkungan Laut (HMP4L2)bertujuan untuk:
a. Menambah keimanan peserta didik dengan menyadari ilmu hukum
maritim, peraturan perikanan/CCRFdan pencegahan polusi lingkungan
laut terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya;
b. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya yang
memungkinkan bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang;
c. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur,
teliti, cermat, tekun, ulet, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis,
kreatif, inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi sikap ilmiah dalam pembelajaran hukum
maritim, peraturan perikanan/CCRFdan pencegahan polusi lingkungan
laut dan berdiskusi;
d. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan pembelajaran hukum
maritim, peraturan perikanan/CCRFdan pencegahan polusi lingkungan
laut dan melaporkan hasil kegiatan;
e. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis dan
dapat bekerjasama dengan orang lain;
f. Mengembangkan pengalaman menggunakan metode ilmiah untuk
merumuskan
masalah,
mengajukan
dan
menguji
hipotesis,
mengumpulkan,
mengolah,
dan
menafsirkan
data,
serta
mengkomunikasikan hasil kegiatan pembelajaran hukum maritim,
peraturan perikanan/CCRFdan pencegahan polusi lingkungan laut
secara lisan dan tertulis;
g. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif
dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip hukum maritim,
peraturan
perikanan/CCRFdan
pencegahan
polusi
lingkungan
lautuntuk menjelaskan berbagai peristiwa dan menyelesaian masalah
baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
h. Menguasai
konsep
dan
prinsip
hukum
maritim,
peraturan
perikanan/CCRFdan
pencegahan
polusi
lingkungan
lautserta
mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap
percaya diri sebagai bekal kesempatan untuk melanjutkan pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
4.
RuangLingkupMateri
a. Memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai
perikanan internasional
b. Hukum laut yang berlaku diwilayah perairan Indonesia.
c. Peraturan perikanan
d. Peraturan penangkapan ikan
e. Perjanjian Kerja Laut (PKL)
peraturan

4. f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
Kapal
Anak kapal
Pendaftaran kapal
Standar kelaikan kapal ikan
Hukum maritim
Perusahaan penangkapan ikan
Nakhoda
Dokumen-dokumen kapal
Mahkamah pelayaran
Tanggung jawab pemerintah dalam bidang perikanan
Alat tangkap yang ramah lingkungan
Kegiatan-kegiatan di pelabuhan perikanan
Peraturan-peraturan yang berlaku di pelabuhan perikanan
UU No.31 tahun 2005 tentang Perikanan
Sifat dan ruang lingkup penangkapan ikan yang bertanggungjawab
Sasaran penangkapan ikan yang bertanggungjawab
Perangkat hukum internasional
Pelaksanaan, pemantauan dan pemutakhiran penangkapan ikan yang
bertanggungjawab
x. Kebutuhan khusus negara berkembang
y. Asas umum penangkapan ikan yang bertanggungjawab
z. Operasi penangkapan ikan
aa. Integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir
bb. Praktek pasca panen dan perdagangan
cc. Penelitian perikanan
dd. Latar belakang asal mula dan perluasan penangkapan ikan yang
bertanggungjawab
ee. Sejarah dan isi dari peraturan MARPOL 73/78
ff. Peralatan-peralatan pencegahan pencemaran laut
gg. Sumber-sumber pencemaran lingkungan laut
hh. Sumber-sumber pencegahan pencemaran lingkungan laut
5.
Prinsip-prinsipBelajar, Pembelajaran, danAsesmen
Prinsip-prinsipBelajar
a. Berfokuspadapesertadidik (student center learning),
b. Peningkatankompetensiseimbangantarapengetahuan,
ketrampilandansikap
c. Kompetensididukungempatpilaryaitu
:
inovatif,
afektifdanproduktif
kreatif,
Pembelajaran
a. Mengamati (melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak)
b. Menanya (mengajukanpertanyaandari yang faktualsampaike yang
bersifathipotesis
c. Pengumpulan
data
(menentukan
data
yang
diperlukan,
menentukansumber data, mengumpulkan data
d. Mengasosiasi (menganalisis data, menyimpulkandarihasilanalisis data)
e. Mengkomunikasikan
(menyampaikanhasilkonseptualisasidalambentuklisan, tulisan diagram,
bagan, gambaratau media)

5. Penilaian/asesmen
a. Penilaiandilakukanberbasiskompetensi,
b. Peniaiantidakhanyamengukurkompetensidasartetapijugakompetensiintid
anstandarkompetensilulusan.
c. Mendorongpemanfaatanportofolio
yangdibuatpesertadidiksebagaiinstrumenutamapenilaiankinerjapesertadi
dikpadapembelajaran di sekolahdanindustri.
Penilaian
dalam
pembelajaran
Hukum
Maritim,
Peraturan
Perikanan/CCRFdan Pencegahan Polusi Lingkungan Laut (HMP4L2)dapat
dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. Aspek penilaian
pembelajaan Hukum Maritim, Peraturan Perikanan/CCRFdan Pencegahan
Polusi Lingkungan Laut (HMP4L2 meliputi hasil belajar dan proses belajar
peserta didik. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis,
observasi, penugasan, tes lisan, portofolio, jurnal, inventori, penilaian diri,
dan penilaian antarteman. Pengumpulan data penilaian selama proses
pembelajaran melalui observasi juga penting untuk dilakukan. Data aspek
afektif seperti sikap ilmiah, minat, dan motivasi belajar dapat diperoleh
dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman.