Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perikanan berkelanjutan di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan utama yaitu pengelolaan perikanan yang lemah, penegakan hukum yang kurang, dan pelaku usaha perikanan. Dokumen ini juga membahas delapan isu utama dalam perikanan tangkap serta sistem sosial ekonomi, lingkungan, kebijakan dan peraturan, serta pengolahan hasil perikanan.

1. TATA KELOLA PERIKANAN
Boby Karomi N ( 2018210064 / A )

2. 1. PERMASALAHAN DALAM PENGOLAHAN PERIKANAN
1.1 Isu dan Permasalahan Umum
Isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan
berkelanjutan di Indonesia adalah :
1) pengelolaan perikanan (fisheries management)
2) penegakan hukum (law enforcement); dan
3) pelaku usaha perikanan.
Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum
yang pokok dalam mewujudkan sector perikanan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah diindikasikan
dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Sebagai contoh untuk
perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala
padat tangkap (overfishing), seperti Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali.
Sementara, di perairan laut kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya belum
optimal atau masih underfishing. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami
over-exploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil
tangkapan.

3. 1.2 ISU DAN PERMASALAHAN PERIKANAN TANGKAP
Terdapat delapan isu beserta permasalahan dan dampak potensial yang terjadi
dalam kegiatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia.
Delapan isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Daya saing produk yang masih rendah
2. Pasar domestik perikanan tangkap yang kurang berkembang dan pengamanan
kualitas ikan
3. Akses permodalan usaha perikanan tangkap masih terbatas
4. Kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5. Adanya IUU Fishing
6. Padat tangkap di perairan pantai
7. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum
8. Sistem pendataan yang belum handal dan masih parsial

4. 2. SISTEM SOSIAL EKONOMI
Sistem sosial adalah istilah sentral dalam teori sistem sosial . Istilah itu membuat batas
untuk ekosistem, organisasi biologi, sistem psikis, dan sistem teknis. Mereka semua
membentuk lingkungan sistem sosial. Persyaratan minimum untuk sistem sosisal adalah
interaksi setidaknya dua sistem pribadi atau dua orang yang bertindak dalam peran mereka.
Yang pertama merumuskan teori sistem sosial yang sistematis adalah Talcot Parsons yang
merupakan bagian dari paradigm AGIL miliknya namun sistem sosial hanyalah sebuah
segmen atau sistempendukung dari yang Persons sebut teori aksi.

5. DALAM SISTEM PERIKANAN ADA SEBUAH SISTEM AGIL YAITU :
1. Adaptation ( adaptasi )
Sebuah sistemharus mengulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan
dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhan .
2. Goal Attainment ( pencapaian tujuan )
Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya.
3. Integration (integrasi )
Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus
mengola antar hubungan ketiga fungsi lainnya ( A, G, L )
4. Latency ( latensi atau pemeliharaan pola )
Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola kultural
yang menciptakan dan menopang motivasi.

7. 4. LINGKUNGAN PERIKANAN
1. Memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan tidak hanya dibidang teknik tetapi juga
bidang kemasyarakatan dan ekonomi.
2. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai atau pada
awal usaha.
3. Memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial baik usaha skala kecil,
besar yang telah berjalan.
4. Menberikan rekomendasi yang bermutu bagi pembangunan masyarakat nelayan maupun petani ikan.
Prospek sosek perikanan : dengan mempertimbangkan manfaat kajian sosial ekonomi perikanan yang sangat
banyak, jelas prospek sosial ekonomi perikanan dimasa datang akan lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak
institusi pemerintah, swasta, NGO/LSM yang membutuhkan ahli di bidang sosek perikanan.

8. 5. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERIKANAN
Kebijakan dan peraturan perikan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi
masayrakat, antara lain :
1. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4
(empat) norma hukum penting, yakni:
a. pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional;
b. penataan investasi;
c. sistem perizinan; dan
d. pengelolaan kawasan konservasi laut nasional.
Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan
pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka
masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi.

9. 2. Guna memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan
pembangunan kelautan, telah diundangkan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang
sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke
depan, antara lain:
a. wilayah laut;
b. pembangunan kelautan;
c. pengelolaan kelautan;
d. pengembangan kelautan;
e. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
dan
g. tata kelola dan kelembagaan.

10. 3. Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan
petambak garam dalam mendukung pengelolaaan perikanan yang berkelanjutan, telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam.
Beberapa hal yang menjadi poin penting undang-undang tersebut:
A. Strategi perlindungan dilakukan melalui:
1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
2) Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
3) Jaminan kepastian usaha;
4) Jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
5) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
7) Jaminan keamanan dan keselamatan; dan
8) Fasilitasi dan bantuan hukum.

11. B. Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1) Pendidikan dan pelatihan;
2) Penyuluhan dan pendampingan;
3) Kemitraan usaha;
4) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
dan
5) Penguatan kelembagaan

12. 6. PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Pada dasarnya cara pengolahan yang umum dilakukan dibagi menjadi empat golongan yaitu :
1 Pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisikawi,
merupakan pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi atau suhu rendah. Suhu tinggi dalam hal ini
digunakan untuk membunuh mikroba kontaminasi yang terdapat pada ikan sekaligus menghentikan
aktivitas enzim dalam daging ikan. Misalnya saja dalam proses pengeringan, pengasapan, dan proses
sterilisasi yang biasa dilakukan dalam pengalengan ikan.
2 Pengolahan dengan bahan pengawet,
Pengolahan dengan menggunakan bahan pengawet seperti yang dilakukan dalam proses penggaraman,
perendaman dalam larutan asam, dan lain-lain.

13. 3 Pengolahan yang memanfaatkan factor fisikawi dan bahan pengawet
Pengolahan yang memanfaatkan kedua metode diatas atau kombinasi antara pengolahan secara fisikawi
dengan pengolahan yang menggunakan bahan pengawet ditujukan untuk lebih meningkatkan mutu dari
pengolahan yang dilakukan.
Selain itu, pengolahan dengan menggunakan kombinasi kedua metode tersebut juga dimaksudkan untuk
mencegah resiko kerusakan yang lebih besar pada bahan, lebih meningkatkan faktor keamanan terutama
terakit dengan masalah kesehatan, serta dapat meningkatkan rasa yang lebih baik atau khas terhadap
bahan yang diolah.
Misalnya saja sebelum ikan dipanaskan (umpamanya dijemur) terlebih dahulu diberi pengawet. Bahan
pengawet bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Setelah itu ikan dipanaskan,
maka prosesnya akan menjadi lebih baik bila dibandingkan hanya dengan dipanaskan atau diberi
pengawet saja.
4 Pengolahan dengan cara fermentasi
Pengolahan dengan cara fermentasi adalah pengolahan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi
produk setengah jadi dan memiliki sifat-sifat berbeda dari keadaan semula. Contoh pengolahan dengan
cara fermentasi adalah pembuatan terasi, tepung ikan, kecap ikan, dan lain-lain.

14. TERIMA KASIH