PP No. 61 Tahun 2009 dan PP No. 20 Tahun 2010 mengatur penyelenggaraan pelabuhan dan angkutan di perairan, seperti penetapan lokasi pelabuhan, pengaturan ruang dan alur pelayaran, serta larangan penggunaan kapal asing untuk angkutan dalam negeri. PP No. 21 Tahun 2010 mengatur perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran akibat pengoperasian kapal dan kegiatan pelabuhan.

1. ABDUR RAZAK
ATT IV A
PERIODE 3 GELOMBANG 1/2021
MATA KULIAH
UNDANG-UNDANG PELAYARAN DAN KOVENSI
INTERNASIONAL
DOSEN: EKA SUKMAWATI,SH,MH

2. QUIZ1
PERTANYAAN
1.Uraikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang pelayaran
JAWABAN:
PP NO.61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN..
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran
memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga
penyelenggaraannya dikuasasi oleh negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong
pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional.
Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup
perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional.
Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.

3. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan
kepelabuhanan.
Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan
Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan
kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam
pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan
kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di
pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan
mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan
pelayanan kepentingan umum.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat
ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaran
pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta
memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara
proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

4. Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan
Nasional, penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan serta
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan, penyelenggaran kegiatan di pelabuhan, perizinan
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan atau terminal,
terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,
penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri dan sistem informasi pelabuhan.

5. PP NO 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN.
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis
pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis
dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal
pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.
Kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam angkutan laut
yang merupakan penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.
Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup
perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar,
sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi
persyaratan hukum internasional.
Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan
bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur-
pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan
prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia
yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.

6. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.
Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian di seluruh perairan Indonesia,
Pemerintah membentuk distrik navigasi.
Distrik navigasi di samping berfungsi melaksanakan kegiatan kenavigasian di perairan
Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap sebagian kegiatan kenavigasian yang
dilakukan oleh badan usaha.
Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran disesuaikan
dengan ketentuan internasional baik persyaratan dan standarisasi sarana dan prasarana
maupun kualifikasi sumber daya manusia.
Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi politis, ekonomis, dan
pemantapan pertahanan keamanan. Selain untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara
dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan pertahanan dan
keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian.
Pemerintah dalam hal ini dapat melimpahkan sebagian penyelenggaraan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran kepada badan usaha. Dalam upaya
menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-
Pelayaran terhadap gangguan fungsi sarana oleh pihak lain ditetapkan zona-zona keamanan
dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
Telekomunikasi-Pelayaran.
Dengan upaya ini diharapkan navigasi sebagai proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik
ke titik lain dengan aman dan lancar dapat terwujud.

7. Untuk mewujudkan alur-pelayaran yang aman bagi lalu lintas pelayaran diperlukan kegiatan
pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi.
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemanduan kapal untuk kepentingan
keselamatan dan keamanan berlayar pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
Dalam penyelenggaraan pemanduan pada Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan sebagai
pelaksana pemanduan adalah penyelenggara pelabuhan.
Penyelenggaraan pemanduan juga dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan atau pengelola
terminal khusus.
Kapal wajib berlayar di alur-pelayaran sehingga penataan dan pengaturan ruang serta alur pelayaran
mutlak diperlukan sekaligus mengantisipasi musibah kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas,
tenggelam yang kemungkinan akan terjadi di sekitar alur-pelayaran.
Lokasi keberadaan kapal yang mengalami musibah, dapat menimbulkan gangguan Keselamatan dan
Keamanan di perairan bagi kapal-kapal lainnya sehingga perlu diadakan pengangkatan dan/atau
penyingkiran kerangka kapal.
Kegiatan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal agar dapat terlaksana dengan baik,
maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh usaha salvage yang juga berfungsi memberikan
pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami musibah, serta membersihkan
alur-pelayaran dari segala rintangan bawah air, demi kepentingan keselamatan dan keamanan di
perairan dan kelestarian lingkungan Selain untuk kepentingan pelayaran, perairan dapat pula
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas
bumi, pemasangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik, pipa, perikanan dan ke lautan.

8. Guna menunjang kepentingan tersebut, pendirian bangunan dan instalasi di
perairan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan
keselamatan dan keamanan di perairan, kelestarian lingkungan serta perlindungan
terhadap bangunan dan instalasi tersebut.
Dalam upaya mendukung operasional pelayaran dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mendukung rumusan kebijakan pelayaran, pemerintah
membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan
terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi telekomunikasi.
Data informasi pelayaran tersebut didokumentasikan dan dipublikasikan serta
dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi telekomunikasi.
Jaringan informasi pelayaran ini menggunakan teknologi satelit yang telah
terpasang dan akan dikembangkan pada distrik navigasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian yang merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
•

9. PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
mengatur larangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain selain angkutan
dalam negeri yang menggunakan kapal, termasuk kegiatan penunjang kegiatan
usaha hulu dan hilir minyak gas bumi, kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan
pekerjaan bawah air.
Ketersediaan kapal tersebut saat ini belum dapat dipenuhi dari kapal yang
berbendera Indonesia, karena pengadaan kapal tersebut membutuhkan investasi
yang cukup banyak, berteknologi tinggi, dan jumlah kapal serta tenaga ahli yang
mampu mengoperasikan kapal tersebut sangat terbatas, sedangkan penggunaan
kapal tersebut bersifat global (global market) dan mobile serta waktu penggunaan
yang singkat dan tidak berkelanjutan.
Penggunaan kapal berbendera asing tersebut sangat diperlukan antara lain untuk
menunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang belum
dapat dipenuhi oleh kapal yang berbendera Indonesia sehingga apabila tidak diatur
penggunaannya akan mengganggu ketahanan energi nasional yang berdampak bagi
perekonomian Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

10. PP NO. 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN MARITIM.
Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, selain memiliki peran
sebagai sarana pengangkutan yang secara nasional dapat menjangkau
seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong,
dan menggerakan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber
daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan memeratakan
pembangunan dan hasilnya, namun juga memiliki potensi terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di laut, baik yang
diakibatkana oleh pengoperasian kapal maupun dari kegiatan
kepelabuhanan.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan angkutan laut, baik nasional
maupun internasional, maka pemanfaatan laut untuk lalu lintas pelayaran
semakin meningkat, khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang-
barang yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup di
laut, yang disebabkan oleh minyak, bahan cair berbahaya dan beracun
dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dengan jumlah yang besar,
dan potensi pencemaran dari pengoperasian kapal-kapal motor yang tidak
dapat dihindari, seperti minyak kotor dan gas buang dari permesinan kapal
serta limbah kotoran dan sampah serta kecelakaan kapal, seperti
tubrukan, kandas, dan kebocoran.

11. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup akibat pengoperasian kapal maupun
kegiatan kepelabuhanan dan sebagai wujud dari penyelenggaraan
transportasi yang berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu
untuk mengatur mengenai perlindungan lingkungan maritim sebagai
bagian dari kegiatan pelayaran yang merupakan satu kesatuan sistem
yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta
keselamatan dan keamanan di perairan.
Perlindungan lingkungan maritim meliputi kegiatan:
a.pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian
kapal.
b.pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan
kepelabuhanan serta industri pembangunan dan/atau pengerjaan
kapal.
c.pembuangan limbah di perairan.
d.sanksi administratif.

12. KEPMENHUB NO,KM.215/AL.506/PHB-87
TENTANG PENGADAAN FASILITAS
PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN
• uraian kepmenhub tentang pengadaan fasilitas penampungan
limbah dipelabuhan harus diperhatikannya dan tersedianya
fasilitas penampungan limbah, dan lokasi penampungan
limbah harus sedemikian rupa agar tidak terjadinya gangguan
seperti keterlambatan yang tak perlu bagi kapal, dan fasilitas
harus bersifat tetap atau dapat bergerak
• dan adapun beberapa pelabuhan yang bersifat pelabuhan
utama harus memiliki fasilitas penampungan limbah dari kapal
dan sudah harus tersedia sejak 1 april 1988 dan ketetapan ini
sudah tertulis dalam ayat 2 dalam kepmenhub no 215 tahun
1987

13. permenhub
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Pencegahan pencemaran
adalah upaya yang diambil oleh nakhoda atau awak kapal
sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi
tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke
perairan.
2.Penanggulangan pencemaran
adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat,
tepat dan terpadu untuk mengendalikan, mengurangi dan
membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun
dari kapal ke perairan.
3.Kapal tangki
adalah kapal yang dibangun dan peruntukan semata-
mata untuk mengangkut muatan cair secara utuh.

14. 4.Minyak
adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak
mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak dan
hasil-hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan
bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak
suling, naptha dan sejenisnya.
5.Bahan cair beracun
adalah bahan cair yang mengandung racun sebagaimana diatur
dalam ketentuan Konvensi Internasional tentang Pencegahan
Pencemaran dari Kapal, 1973/1978 (MARPOL 73/78) yan g terbagi di
dalam kategori A, B, C dan D.
6.Dana jaminan ganti rugi pencemaran oleh minyak
adalah dana yang dijamin oleh lembaga jaminan keuangan yang resmi
yang dimaksudkan khusus untuk menjamin pemenuhan tanggung
jawab pemilik kapal terhadap.
pencemaran perairan oleh minyak yang bersumber dari kapalnya.

15. 7.Dumping
adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke
perairan, baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali
pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
8.Pemilik
adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai
pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal,
termasuk operator.
9. Tangki kapal
adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari konstruksi tetap kapal
yang dipergunakan untuk memuat minyak, termasuk tangki bahan bakar, tangki
endap (slop tank), tangki minyak kotor (sludge tank), tangki dasar ganda (double
bottom tank), tangki dalam (deep tank), tangki bilga (bilge tank) serta tangki
yang dipergunakan untuk memuat bahan cair beracun secara curah.
10.Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3
adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan
atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan
atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

16. 11. Direktur Jenderal
adalah Direktur Jenderal Perhubungan

17. PERMENHUB NO.KM.4 TAHUN 2005 TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL.
Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah
segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu
serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan
membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain keperairan
dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan
kerusakan lingkungan laut.
Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat bersumber dari
kapal, unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan.

18. PERMENHUB NO 58 TAHUN 2013 TENTANG
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN
PELABUHAN.
Berdasarkan Permenhub 58 tahun 2013 dalam prosedur
penanggulangan pencemaran dilaut terbagai atas : .
1.prosedur penanggulangan pencemaran tier 1;
2.prosedur penanggulangan pencemaran tier 2;
3.prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 3.
Setiap unit kegiatan lain dan pelabuhan wajib memiliki prosedur
penanggulangan pencemaran tier 1 sementara prosedur
penanggulangan pencemaran tier 2 dan prosedur penanggulangan
pencemaran tier 3 disesuaikan dengan kondisi dan tingkat
pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 1 dilaksanakan pada
penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan atau
pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan
kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan
bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

19. QUIZ 1
PERTANYAAN
1.Uraikan sistematika isi undang-undang pelayaran
JAWABAN:
Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem
transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan
sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi
nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan,
serta perlindungan lingkungan maritim.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada tanggal 7 Mei 2008
oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. UU 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Lambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Penjelasan Atas UU 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.
Agar setiap orang mengetahuinya.

20. SUMBER BACAAN
Bahan ajar Undang-Undang pelayaran dan Konvensi Internasional
OLEH
EKA SUKMAWATI,SH,MH