Ina-TAPPI

1. IKATAN PROFESI PULP DAN KERTAS INDONESIA
INDONESIA TECHNICAL ASSOCIATION FOR PULP AND PAPER TECHNOLOGY
(Ina-TAPPI)
I. LATAR BELAKANG
Salah satu faktor penentu tercapainya industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia yang berkelanjutan adalah
dimilikinya sumber daya manusia (SDM) IPK yang berkompeten sesuai standar kompetensi kerja dan berdaya
saing tinggi. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) bersama Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI),
Departemen Perindustrian (IHHP) serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai otoritas sertifikasi
profesi Indonesia, terpanggil untuk menyediakan SDM dimaksud. Pintu masuk untuk bisa secara terus
menerus memasok SDM dimaksud tersebut adalah melalui pendirian Asosiasi Profesi Pulp dan Kertas
Indonesia. Asosiasi Profesi menjadi motor penggerak bagi kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi dan
melaksanakan pemberdayaan SDM IPK sebagai pemain utama menuju IPK Indonesia berkelas dunia.
Asosiasi Profesi selain merupakan pintu masuk bagi tersusun dan ditetapkannya standar kompetensi kerja
nasional Indonesia (SKKNI) bidang pulp dan Kertas juga berfungsi sebagai pemantau, pengevaluasi, dan
pemberi masukan atau pemangku keputusan bagi implementasi dari SKKNI tersebut. Kegiatan implementasi
SKKNI seperti lembaga pendidikan dan pelatihan profesi bidang pulp dan Kertas (LDP), lembaga penguji
kompetensi kerja atau yang dikenal sebagai lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan sebagai forum ilmiah
maupun sosial akan menghantarkan profesi SDM IPK mampu untuk berkompitisi di tingkat dunia. Kompetensi
yang terukur melalui sertifikasi profesi bagi SDM IPK secara nasional yang mengacu pada skema Badan
Nasional Sertifikasi (BNSP), badan khusus Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada
Presiden, menjadi akan menjadi lokomotif mencapai IPK Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
dengan didukung oleh sumber bahan baku serat yang pasokannya terjamin dan dampak lingkungan yang
dapat terkendali. Kebutuhan profesi SDM IPK bersertifikasi telah menjadi kebutuhan pasar atau dunia kerja
Indonesia sehingga mampu bersaing bukan hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar kerja global. Peningkatan
kompetensi SDM IPK oleh tuntutan pasar kerja memerlukan peran strategis Asosiasi Profesi disamping
hubungan harmonis pihak penyedia SDM (lembaga Diklat/ perguruan tinggi), dunia industri, dan lembaga
sertifikasi profesi.
II. PERAN SDM IPK INDONESIA
Industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia sangat penting dalam perolehan devisa dan pembangunan ekonomi
bangsa yang berkembang pesat sejak tahun 1980an. Dalam visi 2030 dan Road Map Industri Nasional
tentang Revitalisasi Industri dan Investasi yang dikeluarkan oleh KADIN pada tahun 2007, IPK ditempatkan
sebagai satu dari tiga klaster industri unggulan pencipta lapangan kerja dan penngentasan kemiskinan.
Bedasar hasil survai kebutuhan pelatihan IPK Indonesia tahun 2007, sebagian besar IPK Indonesia telah
memiliki program Bidang Pengembangan SDM namun dengan standar yang berbeda-beda tergantung pada
teknologi yang digunakan oleh industry/ perusahaan tersebut. Karena itu, sertifikasi profesi bagi SDM IPK
secara nasional sudah saatnya untuk dilaksanakan dengan mengacu pada skema BNSP. SDM IPK sebagai
suatu profesi yang bersertifikasi nasional akan menjadi lokomotif mencapai IPK Indonesia yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi dengan didukung oleh sumber bahan baku serat yang terjamin pasokannya serta
dan dampak lingkungan yang terkendali.
Kebutuhan profesi SDM IPK bersertifikasi telah menjadi kebutuhan pasar atau dunia kerja agar dapat bersaing
di pasar kerja global. Peningkatan kompetensi SDM IPK oleh tuntutan pasar kerja memerlukan hubungan
harmonis pihak penyedia SDM (lembaga Diklat/ perguruan tinggi) dengan dunia industri. Implementasi profesi
SDM IPK bersertifikasi harus melibatkan para pemangku kepentingan IPK dengan lebih dulu memetakan
kompetensi dan menetapkan strategi terpilih melalui forum Asosiasi Profesi. Tersedianya peta kompetensi
kerja dan kualifikasi profesi IPK berimplikasi pada pemilihan strategi. Secara langsung, SDM IPK nasional
berperan sangat penting bagi keberlanjutan IPK Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih bagi
kemajuan ekonomi secara keseluruhan.
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 1

2. Pengembangan profesionalitas SDM IPK berbasis kompetensi ini bertumpu pada 3 (tiga) pilar pokok yang
diperlihatkan pada Gambar 1.
MRA ISC UU,PP,KEPMEN DUNIA KERJA
ASC BNSP STANDAR ASOSIASI INDUSTRI
KOMPETENSI ASOSIASI PROFESI
WSC LSP SKKNI/ KKNI
PEMERINTAH
Depnis,Nakertrans
TUK SERTIFIKAT
SDM IPK
MENTOR
KOMPETEN PEDOMAN/
ASESOR MODUL
SISTIM SISTIM BELAJAR
MATERI
PENILAIAN PELATIHAN STRATEGI
UJI LSP LDP BELAJAR
Gambar 1. Ketiga pilar kegiatan pemberdayaan SDM bersetifikat yaitu penetapan SKKNI, pengembangan LDP
berbasis kompetensi, dan pengujian LSP
Pada tahun 2007, penyerapan tenaga kerja pada industri pulp adalah sekitar 75.508 orang, dan industri kertas
lebih dari 178.620 tenaga kerja yang tersebar pada 94 perusahaan produsen pulp dan kertas di tiga pulau
terbesar Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Pemain utama IPK di Indonesia saat inin adalah Grup Asia Pulp dan
Paper (APP) dari kelompok Sinar Mas Group (SMG) yang menguasai 40% kapasitas pulp dan 31,8%
kapasitas kertas dan APRIL dari kelompok Raja Garuda Mas yang menguasai 33,3% kapasitas pulp dan 7,8%
kapasitas kertas.
III. DASAR HUKUM DAN SKEMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA
Dalam memberdayakan SDM Indonesia, 3 (tiga) Menteri dari Depnaker, Depdiknas, dan Depperindag pada
bulan Mei tahun 2000 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memprakarsai pendirian
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedang dasar hukum yang mendukung kesepakatan tersebut
ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU
No.13 tahun 2003 ini telah menetapkan tiga pilar utama pengembangan profesi SDM Indonesia yaitu:
a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kerangka Kualifikasi Kerja Kualifikasi (KKNI)
untuk semua Profesi,
b. Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
c. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mensertifikasi kompetensi para tenaga kerja.
Hubungan dan kerjasama yang baik dalam menentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Kerangka Kualifikasi Kerja Kualifikasi (KKNI) telah berjalan pada beberapa profesi. Pihak industri
menetapkan kualifikasi SDM yang mereka perlukan, sedangkan pihak penyedia SDM (Lembaga Diklat Profesi/
LDP) harus mampu merumuskan pengembangan program SDM untuk memenuhi kerangka kualifikasi
tersebut. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai penjamin kompetensi tenaga kerja profesi merupakan
perpanjangan tangan dari BNSP sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun
2004, Perpres Nomor. 31 Tahun 2006, tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional DAN Peraturan Menteri Nomor
Per. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
Standar nasional untuk kompetensi kerja pada profesi di industri pulp dan kertas masih belum ada atau belum
ditetapkan. Untuk itu standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada
kebutuhan industri pulp dan kertas atau perusahaan, agar standar kompetensi kerja tersebut dapat diterima di
dunia kerja atau memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.
Dalam mengembangkan Standar Kompetensi beberapa model standar kompetensi telah dikembangkan,
yaitu:- Standar Perusahaan
- Standar Jabatan
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 2

3. - Regional Model Of Competency Standard (RMCS)
Standar Perusahaan atau Enterprise Standard adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau industri
tertentu yang dipergunakan sebagai dasar pengembangan SDM dan kebutuhan operasionalnya sendiri.
Misalnya Standar yang diterapkan olehAPRIL Learning Institut (ALI) di PT. RAPP dan TPL, dan lain-lain.
Sedangkan Standar Jabatan adalah standar yang mengacu pada jabatan-jabatan yang ada pada
institusi/lembaga/industri sebagai penjabaran struktur organisasi institusi/lembaga/industri dalam rangka
mendukung tercapainya tujuan atau misi institusi/lembaga/industri tersebut.
Yang terakhir adalah Regional Model Competency Standar (RMCS) yang dikembangkan berdasar pada
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dari suatu bidang keahlian yang sesuai dengan jenis sektornya.
RMCS didalamnya terkandung 7 (tujuh) kompetensi kunci, yaitu:
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi
3. Merencanakan dan mengatur kegiatan
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
5. Menggunakan ide dan teknik matematika
6. Memecahkan persoalan/masalah
7. Menggunakan teknologi
Tuntutan kompetensi tidak hanya mengerjakan saja, tetapi juga mencakup mengorganisasikan, mengatasi
masalah, menggunakan kemampuannya untuk pekerjaan atau situasi yang berbeda. Sehingga RMCS dapat
digunakan untuk berbagai ketrampilan (Multi Skill).
Proses penyusunan Draf SKKNI IPK akan dilakukan melalui beberapa pendekatan:
a. tahapan inventarisasi industri pulp dan kertas
b. identifikasi atau pemetaan bidang bidang pekerjaan di industri pulp dan kertas
c. identifikasi unit kompetensi
d. penyusunan standar kompetensi
e. validasi standar kompetensi
f. sosialisasi dan konvensi di tingkat nasional bersama seluruh pemangku kepentingan
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kebermaknaan secara luas dan tingkat keterlaksanaannya
dapat dijangkau oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) IPK terkait. Unsur yang terlibat pada
proses penyusunan SKKNI terdiri dari asosiasi industri (APKI), asosiasi profesi, industri (IPKINDO),
Departemen Teknis (BBPK), unsur birokrat (Depperin dan Depnaker), para pakar, dan lembaga diklat. Dalam
proses ini juga dapat dibentuk PRG (Project Reference Group) sebagai embrio LSP (Lembaga Sertifikasi
Profesi) yang secara konsisten harus aktif terlibat dalam proses penyusunan dokumen.
Penetapan SKKNI IPK akan mengacu kepada Keputusan Menakertrans No. 227/Men/2003 tentang Tata Cara
Penetapan SKKNI dengan yaitu:
1. Memiliki kandungan materi yang benar menurut kaidah ilmu, teknis kebutuhan industri, dan
dirumuskan secara sistimatik dan sekuensi yang logis
2. Memperoleh pengakuan dari semua “pemangku kepentingan” melalui forum konsensus
3. Memiliki dukungan dari aspek legal, dalam bentuk penetapan dari lembaga yang berwenang (BNSP)
4. Kompatibel dengan standar sejenis dari luar negeri sehingga dapat dilakukan harmonisasi atau
mutual recognition agreement (MRA)
Sedangkan KKNI IPK akan disusun berdasarkan 9 (sembilan) jenjang kualifikasi kompetensi kerja yang telah
ditetapkan BNSP dari yang terendah sampai yang tertinggi, dimulai dengan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampai
dengan sertifikat 9 (sembilan). Kualifikasi profesionalisme merupakan akumulasi pengetahuan (cognitive),
keahlian, kemampuan, keterampilan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (skill), serta pengalaman hidup baik di
lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat umum serta kemampuan mengembangkan diri (self
development). KKNI merupakan acuan dalam menetapkan jenjang kualifikasi untuk sektor/ bidang keahlian.
Dalam hal sektor dan/ atau profesi tertentu tidak memiliki atau tidak memerlukan seluruh jenjang pada KKNI, LSP
dapat memilih kualifikasi tertentu. LSP dapat menetapkan jenjang kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari
sektor/ bidangnya.
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 3

4. Ketiga pilar kegiatan pemberdayaan SKKNI yaitu penetapan SKKNI dan KKNI, pengembangan Diklat berbasis
kompetensi, dan pendirian LSP idealnya dibangun oleh oara pemangku kepentingan IPK, yaitu masyarakat
industri, perguruan tinggi, lembaga litbang, lembaga diklat, departemen terkait, dan lembaga swadaya
masyarakat (Gambar 2).
Wood
Construction Packaging
Chemical
Supplier
Printing
Machinery
Manufacture PULP, PAPER,
PAPERBOARD, Consulting
Control and and BOARD
Information
Systems
INDUSTRY
R&D, and
Education
Wood/ Chips-
Supplier Energy,
Forest Industry Logistics Electricity
Generation
Gambar 2. Para Pemangku kepentingan IPK yang merupakan klaster IPK
3.1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan IPK Berbasis Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) IPK berdasarkan kompetensi adalah pelatihan yang memperhatikan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan di industri pulp dan Kertas agar dapat melakukan
pekerjaannya dengan kompeten. Pengembangan Diklat IPK berbasis kompetensi diselenggarakan dengan
metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja.
Kompetensi tersebut mencakup keterampilan melaksanakan pekerjaan rutin (task skills), mengelola pekerjaan
(task management skills), mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan (contingency management
skills), mengelola lingkungan kerja yang berbeda (job/role/environment skills).
Diklat berbasis kompetensi (competency-based education and or training) IPK merupakan salah satu
pendekatan dalam pengembangan SDM yang berfokus pada hasil akhir (outcome) yang dimiliki oleh para
peserta pelatihan. Diklat berbasis kompetensi merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang
untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang
berbasis target kinerja (performance target) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Diklat berbasis kompetensi
di IPK harus fleksibel dalam proses pelatihan dan kesempatan untuk memperoleh kompetensi dengan
berbagai cara.
3.1.1. Tujuan Diklat Berbasis Kompetensi :
Tujuan utama dilaksanakannya Diklat Berbasis Kompetensi adalah agar para pesesrta Diklat mampu
menghasilkan kompetensi serta mampu menggunakan ketrampilan tersebut untuk mencapai standar yang
telah ditetapkan dalam berbagai pekerjaan dan jabatan. Program Diklat harus dirancang secara sistematis
agar mampu memfasilitasi para peserta Diklat dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk
bidang dan jenjang kompetensi tertentu. Disamping itu, penyelenggaraan Diklat harus didukung dengan sarana
dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja serta tenaga
kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Lembaga Diklat
dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 4

5. 3.2. Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi
Sistem sertifikasi kompetensi yang independen dan terpercaya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang yang memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan melalui proses
akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan
kegiatan sertifikasi profesi sebagai sertifikator maupun sebagai developer. Sebagai sertifikator melaksanakan
sertifikasi kompetensi, sebagai developer melakukan pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi.
Dalam melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, LSP mengacu pada pedoman yang
ditetapkan BNSP yaitu dalam Pedoman BNSP. LSP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi
berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2004. Pendirian LSP harus disahkan oleh Notaris agar LSP mempunyai
kekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum bersama pihak ketiga. Organisasi LSP terdiri dari unsur
pengarah maupun pelaksana. Unsur pengarah dipimpin oleh Ketua yang merangkap anggota dengan
keanggotaan berasal dari Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Industri/ Perusahaan. Sedangkan pada unsur
pelaksana minimal terdiri dari Ketua dibantu bagian administrasi, standardisasi, sertifikasi, dan manajemen
mutu.
LSP bersifat nasional dan ruang lingkupnya meliputi bidang dan jenis kompetensi yang telah ditetapkan dalam
lisensi. Sehubungan dengan hal tersebut, LSP dapat membuka cabang di daerah dan dapat bekerjasama
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan atau perusahaan di daerah sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
TUK adalah suatu tempat kerja profesi dan atau lembaga yang telah memiliki sarana, prasarana, dan
prasyarat dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP berlisensi.
3.2.1. Tugas TUK:
- Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh LSP
- Menyelenggarakan proses uji kompetensi yang meliputi : merencanakan, melaksanakan serta
mengkaji ulang / review penilaian.
- Menyediakan Assessor dan Administrator yang kompeten dan memahami sistem ujian, tegas dan
jujur.
- Melaksanakan sosialisasi mengenai keberadaan TUK kepada masyarakat yang berkaitan dengan
fungsi dan aktivitas TUK serta keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan LSP berdasarkan
standar yang telah ditetapkan.
IV. PENDIRIAN ASOSIASI PROFESI PULP DAN KERTAS INDONESIA Ina-TAPPI
Industri Pulp dan Kertas (IPK) Indonesia telah memiliki asosiasi industri bernama Asosiasi Pulp dan Kertas
Indonesia (APKI) sejak tahun 70-an yaitu saat pemerintah Indonesia mulai menggiatkan swasembada
produksi pulp dan kertas nasional melalui pendirian beberapa proyek IPK di Pulau Jawa, Sumatera, dan
Kalimantan. Pendirian proyek IPK milik negara ini sebelumnya telah didahului oleh survai dan penelitian mulai
tahun 1955 oleh para Peneliti Proyek Balai Rayon dan Selulosa, dan Proyek Pilot Rayon Bandung dengan
supervisi oleh beberapa tenaga ahli dari Jerman. Proyek Balai Rayon dan Selulosa, dan Proyek Pilot Rayon
kemudian diintegrasikan menjadi Lembaga Penelitian Selulosa (LPS) pada tanggal 14 Nopember 1968, dan
kemudian berubah menjadi Balai Besar Selulosa tahun 1979 dan tahun 2002 menjadi Balai Besar Pulp dan
Kertas. Inisiatif pendirian APKI bermula di Bandung oleh LPS dan Departemen Perindustrian Dasar dan
Pertambangan (Perdatam) yaitu Departemen Perindustrian sekarang dengan mengambil lokasi di LPS, Jalan
Taman Sari Bandung.
Secara de facto tenaga profesi pulp dan kertas Indonesia telah ada sejak berdirinya IPK di Padalarang sejak
tahun 1923 oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Pertumbuhan IPK yang relatif cepat terutama di
tahun 80-an secara langsung juga meningkatkan jumlah tenaga profesi di bidang industri ini. Pada tahun 2008
diperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IPK lebih dari 130 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk
tenaga kerja profesi yang menyiapkan bahan baku di hutan tanaman industri.
Secara de jure, profesi pulp dan kertas Indonesia baru dipersatukan dalam satu organisasi profesi bernama
Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia disingkat IPPKINDO pada saat sarasehan sertifikasi profesi pulp dan
kertas hari Jum’at tanggal 22 Agustus 2008. Sebelumnya para penggagas pendirian Ikatan Profesi pulp dan
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 5

6. kertas telah melakukan sosialisasi rencana pendirian Ikatan Profesi kepada para pemangku kepentingan IPK
baik pada event-event nasional penting yang dihadiri masyarakat IPK maupun sosialisasi langsung ke
beberapa IPK yang semuanya mendapat respon sangat positif. Akhirnya, dengan arahan oleh Bp. Sumarna F.
Abdurahman, Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diundang untuk memberikan
pencerahan pentingnya sertifikasi profesi, disaksikan oleh Ibu Wieke Pratiwi Kepala BBPK, Bp. M. Mansur
Ketua APKI, dan Bp. Soeprapto Direktur ATPK serta para pemangku kepentingan IPK dari dan belasan IPK
dan industri pendukung yang hadir sebagai pengguna profesi, dengan suara mayoritas mendeklarasikan
berdirinya IPPKINDO di Bandung dari beberapa pilihan nama Asosiasi Profesi yang ditawarkan oleh para
peserta sarasehan. Formatur kepengurusan IPPKINDO juga dipilih dari peserta sarasehan yaitu Bp. Surya
Aristo mewakili grup APP, Bp. Imron Rosyadi mewakili grup APRIL, Bp. Yansri Mislejar Budi mewakili grup
Pura Kertas, Bp. Syarif Hidayat mewakili PT. Kertas Padalarang, serta Bp. Wawan Kartiwa Haroen, Bp.
Taufan Hidayat, Ibu Nina Elyani, Bp. Dwiyarso Joko Wibowo, dan Bp. Posma R. Panggabean mewakili BBPK.
Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2008 dilaksanakan Kongres Nasional IPPKINDO pertama dengan
agenda pemilihan kepengurusan, pengesahan AD/ART dan nama Organisasi. Kongres yang dihadiri semua
perwakilan pemangku kepentingan berjalan demokratis menetapkan pilihan suara terbanyak Bp. Syarif
Hidayat dan Bp. Wawan Kartiwa Haroen sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, serta Ibu Wieke
Pratiwi, Bp. M. Mansur, Bp. Gatot Ibnusantosa, dan Bp. Soeprapto sebagai Ketua dan Anggota Majelis
Profesi. Pengesahan AD/ART juga disepakati oleh Kongres dengan beberapa usulan perbaikan atas draf dan
logo yang diajukan. Berkenaan dengan nama asosiasi, atas usulan dari beberapa peserta Kongres agar
dibicarakan kembali, akhirnya diputuskan menggunakan nama Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia
dengan singkatan INA-TAPPI yang mudah diingat dan sudah dikenal oleh masyarakat industri pulp dan kertas
internasional. Keputusan ini berawal dari informasi dan komunikasi intensif melalui e-mail dengan TAPPI dan
beberapa kerabat asosiasi (Sister Associations) TAPPI, yaitu : Japan-TAPPI, Korea-TAPPI, dan ChINA-TAPPI
yang bersedia menyambut Indonesia sebagai kerabat asosiasi TAPPI.
Secara resmi penggunaan nama INA-TAPPI diberikan oleh TAPPI pada tanggal 9 Februari 2009 dalam suatu
perjanjian ”License Agreement” yang ditandatangani oleh Presiden TAPPI Mr. Larry N. Montague dengan
Ketua Umum Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia Bp. Syarif Hidayat (Lampiran 1). Pengakuan sebagai
kerabat Ikatan Profesi TAPPI juga diikuti oleh pemberian keanggotaan kehormatan (Honorary Member) TAPPI
Nomor 1250594 kepada INA-TAPPI. Sebagai anggota kehormatan, INA-TAPPI mendapat akses untuk
mencari dan mengunduh informasi yang tersedia dalam website TAPPI secara free of charge termasuk jurnal
TAPPI terkini serta kemudahan lain bila hendak mengikuti seminar/ course dan lain-lain. Undangan untuk
mengikuti Seminar Internasional 15th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry
(ISWFPC) tahun 2009 di Oslo tanggal 17 Juni 2009 dari TAPPI untuk INA-TAPPI merupakan bukti kuat bahwa
TAPPI menginginkan kerabat asosiasinya untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang
dilaksanakan secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali. Untuk ISWFPC ke 17 tahun 2013 TAPPI
menawarkan kepada INA-TAPPI untuk menjadi penyelenggara di Indonesia dengan mempresentasikan
proposal menjadi penyelenggara pada Rapt TAPPI yang diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaran
ISWFPC ke 15 di Oslo tanggal 17 Juni 2009.
Merespon undangan tersebut, INA-TAPPI segera mengadakan rapat Pengurus dengan Majelis Profesi INA-
TAPPI pada hari Jum’at 22 Mei 2008 dengan keputusan mengirimkan minimal satu (1) orang utusan yang
akan menghadiri ISWFPC ke 13 dan sekaligus mempresentasikan proposal Indonesia sebagai calon Tuan
Rumah IWFPC ke 17 tahun 2009 serta mendorong IPK agar dapat berangkat (mandiri) sebagai delegasi dari
INA TAPPI. INA-TAPPI tertantang untuk menggunakan peluang ini sebagai kesempatan mendeklarasikan visi
misi IPK Indonesia dalam komunitas asosiasi profesi pulp dan kertas internasional sebagai industri yang akrab
lingkungan.
Ke depan, Ina-TAPPI diharapkan untuk :
- membentuk komisi-komisi yang menampung semua aspirasi anggota
- membentuk atau menjadi bagian tim perumus SKKNI
- mendirikan LDP yang dijalankan oleh SDM berkompeten
- mendirikan LSP dan dapat menjadi pengurus LSP
- mengawal dari segi keilmuan dan kode etik di LSP & LDP
- melakukan pelatihan-pelatihan keprofesianmelakukan advokasi, diseminasi dan sosialisasi uji
kompetensi, pengetahuan, keahlian, atau pengalaman profesi kepada para anggota maupun di
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 6

7. dalam komunitas pemangku kepentingan IPK Indonesia.Para pemangku kepentingan Ikatan
Profesi IPK Indonesia adalah:
a. Masyarakat industri
- industri inti (core industries): industri pulp, industri kertas, industri pengguna Kertas
- industri pendukung (supporting industries): mesin dan peralatan, kertas bekas; kayu; bahan
Kimia; dll
- industri terkait (related industries): rayon, semen, pencetakan dan penerbitan, converting,
pengemasan, rokok, Komputer, dll
b. Asosiasi Industri :
- Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
- Persatuan Industri Corrugated/ Cardboard Indonesia (PICCI)
- Federasi Pengemasan Indonesia (FPI)
- dll
c. Perguruan Tinggi : ITB, IPB, USU, ITS UNPAD, UGM, UNDIP, UI, UPI, UNHAS, UNPAR, dll
d. Lembaga Litbang
- Balai Besar Pulp dan Kertas
- Balai Besar Kimia dan Kemasan
- dll
e. Lembaga Diklat :
 Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi (Seksi Pelatihan Teknis) BBPK, cikal bakal
Lembaga Diklat Profesi IPK
 Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK), ke depan diharapkan akan menjadi setara
dengan Perguruan Tinggi
 dll
f. Departemen Teknis
- Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP), Kemenperin
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Departemen Tenaga Kerja
- Departemen Kehutanan
- dll
g. Lembaga Swadaya Masyarakat
- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
- Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
- WWF
- dll
Selanjutnya, apabila Asosiasi Profesi sudah berdiri, tugas berikut para fungsionarisnya adalah:
- Mendapatkan dukungan dari industri, asosiasi industri, dan instansi terkait
- Menyiapkan badan hukum,
- Menyusun draf organisasi dan personil,
- Melaksanakan workshop nasional para pemangku kepentingan membahas draf organisasi
- Mengajukan Surat permohonan mendapatkan lisensi kepada BNSP
4.2. Tujuan Pendirian Ina-TAPPI
Tujuan jangka panjang dari pendirian Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia (Ina-TAPPI) adalah
meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja IPK nasional dengan meningkatkan keterampilan,
keahlian, dan kompetensi tenaga kerja IPK sehingga mampu meningkatkan produktivitas IPK nasional
dan mampu bersaing di pasar kerja global.
- Secara praktis operasional Ikatan Profesi akan mendisain kegiatan pelatihan bagi SDM IPK yang
siap pakai sesuai dengan strategi pembangunan bidang IPK serta mendirikan LSP yang
mensertifikasi SDM tersebut.
- Secara kualitatif adalah dipahaminya konsep standar kompetensi model Regional Model Competency
Standar (RMCS), yang diadopsi oleh Indonesia sesuai Kepmenakertrans No. 227/MEN/2003 dan No.
069/MEN/2004, tentang tata cara penetapan SKKNI
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 7

8. - Secara kuantitatif terpetakannya kompetensi kerja yang terdapat pada bidang IPK dengan cakupan
yang layak untuk disusun standar kompetensi kerjanya.
Sedangkan tujuan jangka pendek adalah untuk :
- mewadahi tenaga kerja professional IPK dengan membentuk kepengurusan masyarakat profesi
IPK yang transparan, kredibel dan bertanggungjawab secara terstruktur bagi program
kemaslahatan profesi IPK
- menyiapkan draf SKKNI bidang keahlian IPK yang memperoleh pengakuan dan pengesahan
secara nasional dari BNSP
- mengelola, merencanakan, membina, mengevaluasi, dan mengawasi pendidikan dan pelatihan
SDM IPK Indonesia secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan
4.3. Ruang Lingkup Kegiatan Ina-TAPPI
Mengacu pada kondisi lingkungan ideal pendirian Asosiasi Profesi IPK di atas, ruang lingkup pendirian
Asosiasi Profesi IPK yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan workshop nasional yang dihadiri oleh seluruh para pemangku kepentingan terkait
atau pihak yang mewakili untuk penyamaan persepsi terhadap berdirinya Asosiasi Profesi IPK
- Pemetaan kompetensi bidang profesi IPK
- Menyusun, mengadap/ mengadop, mengkaji ulang dari dan menyempurnakan dokumen standar
kompetensi berdasar pada regional model of competency standard (RMCS),
- Melakukan validasi kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait, Membentuk kelompok kerja
(project reference group-PRG) dan Komite Kode Etik yang beranggotakan unsur dari stakeholders
yang akan memberikan pengesahan pada standar dan sebagai embrio kelembagaan pengujian dan
sertifikasi,
- Melakukan sosialisasi draf standar kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait lainnya
khususnya yang belurn tercakup pada proses validasi sebagai persiapan workshop nasional,
- Menyempurnakan dokumen standar dan penandatanganan/ pengesahan standar kompetensi dari
wakil masing-masmig stakeholders
- Mendirikan/ menginisiasi pendirian Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Mendirikan/ menginisiasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi
- Mendirikan/ menginisiasi pendirian Tempat Uji Kompetensi
4.4. Keuntungan Pendirian Ikatan Profesi Ina-TAPPI
Beberapa keuntungan Ikatan Profesi bagi para pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
adalah sebagai berikut:
a. Keuntungan Bagi Individu/ Karyawan
- Jenjang Karir yang lebih baik
- Meningkatkan Akses untuk berkembang
- Pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki
- Lebih banyak kesempatan
- Meningkatkan mobilitas dan daya saing pekerja
- Meningkatkan rekognisi dan remunerasi
- Meningkatkan prospek karier
- Meningkatkan keselamatan kerja
- Meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kebanggaan profesi
b. Keuntungan bagi Industri/ Perusahaan (industri pulp dan kertas)
- Meningkatkan produktivitas
- Fleksibilitas yang lebih jelas
- Mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 8

9. - Meningkatkan penjualan
- Mengurangi staff yang keluar masuk
- Memiliki tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, dan termotivasi
- Informasi kerja yang lebih baik
- Mempermudah seleksi dan membantu dalam rekrutmen
- Membantu penilaian unjuk kerja
- Dipakai untuk membuat uraian jabatan
- Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/ industri
- Mengembangkan Standar dan Operasi Kerja
- Loyalitas kepada perusahaan
- Komitmen terhadap kualitas
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan
- Memudahkan rekrutmen dan seleksi
- Memudahkan penempatan dan penugasan
- Memudahkan pengaturan remunerasi
- Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan DIKLAT
- Meningkatkan keselamatan kerja
c. Keuntungan bagi Lembaga Pelatihan dan Pendidikan
- Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
d. Keuntungan bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan
levelnya.
- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi
e. Keuntungan bagi Pemerintah dan Masyarakat
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja dan tenaga kerja
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional dan global
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
- Menungkatkan efektivitas dan efisiensi Diklat
- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Menurunkan tingkat pengangguran
Tiada gading yang tak retak, Panitia Kerja Pembentukan Ikatan Profesi Pulp dan Kertas Indonesia yang
awalnya bernama IPPKINDO dan akhirnya bernama resmi Ina-TAPPI mengharapkan masukan, saran,
tanggapan, dan kritik membangun demi terwujudnya IPK Indonesia ke depan yang produktif, kompetitif, dan
berkelanjutan, yang didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten. Kami menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas peran aktif dan antusiasme semua pihak di dalam mensosialisasikan informasi
pendirian Ina-TAPPI ini di Perusahaan/ Institusi Saudara/i masing-masing atau terhadap Kolega yang
Profesinya terkait dengan industri pulp dan kertas.
Bandung, awal Oktober 2008
Salam hormat kami,
Tim Sosialisasi Ina-TAPPI
Posma Reginald Panggabean/ posma@bdg.centrin.net.id
Sosialisasi Asosiasi Profesi “Ina-TAPPI” - prp „08 9