Jakarta sehat sebagai miniatur sjsn
•
0 likes•471 views
Integrasi Jamkesda ke dalam JKN bertahap mulai dari mencakup peserta PBI sesuai kriteria yang ditetapkan Jamkesda dan BPJS, kemudian memperluas cakupan ke seluruh masyarakat miskin di daerah hingga akhirnya Jamkesda tidak lagi dilaksanakan karena seluruh penduduk telah tercakup dalam JKN.
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (7)
Similar to Jakarta sehat sebagai miniatur sjsn
Similar to Jakarta sehat sebagai miniatur sjsn (20)
More from Yusbaimbang Bilabora
More from Yusbaimbang Bilabora (12)
Jakarta sehat sebagai miniatur sjsn
- 1. 1
- 2. Mengapa diperlukan UU SJSN dan UU BPJS? • HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI). • MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan bagi peserta dan provider . • Penyelenggara Jaminan kesehatan terpisah pisah PERLU SINKRONISASI PENYELENGGARAAN Lahirnya UU SJSN dan UU BPJS 2
- 3. KEN*=99 Peta Jalan Kepesertaan Menuju juta Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) 96,4 juta PBI MENTERI KESEHATAN 121,6 juta peserta 257,5 juta peserta KEGIATAN: dikelola BPJS (semua Keesehatan Pengalihan, Integrasi, Perluasan penduduk) Penduduk yang dijamin dikelola BPJS di berbagai skema 148,2 50,07 Juta pst Keesehatan jt jiwa dikelola oleh Badan Lain `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90,4juta belum jadi Tingkat Kepuasan 73,8 juta belum peserta Peserta 85% jadi peserta USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SEDANG 20% 50% 75% 100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke Kesehatan BPJS Kesehatan USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100% Perpres Pengalihan Dukungan Kepesertaan Operasional TNI/POLRI ke Kesehatan bagi BPJS Kesehatan TNI Polri Penyusun Pemetaan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro an Sisdur Perusaha Kepeserta 20% 50% 75% 100% an dan B an dan Pengumpula sosialisas S n Iuran i K 20% 50% 75% 100% Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK 10% 30% Pengukuran kepuasan 50% 70% peserta berkala, tiap 6 bulan 100% 100% Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun 3
- 4. 4
- 5. RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN 1 PENGEMBANGAN FASYANKES FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes Dasar lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah) FASYANKES TINGKAT LANJUT RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan Non Pemerintah) 2 PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN, AKREDITASI SISTEM RUJUKAN 5
- 6. RENCANA AKSI DAN PENCAPAIANNYA 3 PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN 4 FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 5 STANDARISASI TARIF 6 REGULASI, MANAJEMEN DAN INFORMASI 7 PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF 8 INTEGRASI JAMKESDA 9 SOSIALISASI DAN ADVOKASI 10 DUKUNGAN SEKTOR TERKAIT 6
- 7. Persyaratan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (1) • JKN Harus dapat memberikan memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ) • JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ) 7
- 8. Persyaratan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (2) • JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antar daerah • JKN harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam konteks NKRI 8
- 9. DISAIN PENYELENGGARAAN JKN Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Pemerintah Kendali Biaya & kualitas Yankes Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Regulat Obat, Alkes or Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Peserta Memberi Pelayanan Fasilitas Jaminan Mencari Pelayanan Kesehatan Kes Sistem 9 Rujukan
- 10. PEMETAAN GATE KEEPER (DOKTER PENAPIS BERBASIS POLA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER) DAN SISTEM RUJUKAN
- 11. GATE KEEPER DAN SISTEM RUJUKAN (1) • Praktek Perorangan • Penyelenggara pelayanan olah seorang dokter secara mandiri dan atau dengan bantuan tenaga paramedis dan non medis (bantuan tenaga keperawatan, administrasi dan tenaga lainnya). • harus ada accelary personel (perawat, administrasi, sanitarian) • Klinik • Lebih dari 1 orang dokter yang berpraktek secara bersama dalam 1 tempat & dilengkapi dengan tenaga paramedis & non medis, baik milik pemerintah maupun swasta. • Klinik tersebut dapat berdiri sendiri (pre standing clinic), bagian dari jejaring (networking clinic), berafiliasi dengan RS (affiliated clinic), merupakan bagian puskesmas & atau Rumah Sakit (unit fungsional)
- 12. GATE KEEPER DAN SISTEM RUJUKAN (2) • Seluruh regulasi dan NSPK terkait tersusun sebelum 1 januari 2014 • Refferal System Gate Keeper secara nasional berjalan dengan yang akurat, tidak overlapping, terstruktur dan berjenjang • Sistem teknologi informasi untuk rujukan (berada dalam satu koridor) mengacu pada PT Askes (ASTERIX) • Mensosialisasikan secara nasional peran Gatekeeper sebagai Fasyankes tingkat pertama dalam layanan jaminan kesehatan pada masyarakat secara luas • Regionalisasi Berjalan di seluruh Provinsi Perlu Peraturan Gubernur
- 13. Pemetaan Tempat Gate Keeper (Pola Pelayanan Kesehatan Primer) • Dokter (Drg, Bidan dan Perawat) • Tempat praktik perorangan • Klinik Pratama • Klinik Umum di balai/ lembaga pelayanan kesehatan • Poliklinik Rumah sakit Kelas D/ Pratama 31
- 14. Identifikasi Faskes Pelayanan Gate Keeper RUMAH SAKIT (Poliklinik Kelas D) LABORATORIUM KESEHATAN Rumah Sakit Umum Laboratorium Klinik Rumah Sakit Khusus Laboratorium Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Bergerak Laboratorium Biomedik (EIJKMAN) Rumah Sakit lapangan PRAKTIK PERSEORANGAN NAKES KLINIK Pratama dan Utama Praktik dr/drg/Spesialis/Gigi Spesialis Klinik Spesialis Praktik Keperawatan Klinik Paliatif Praktik Kebidanan Klinik CTKI Praktik Fisioterapis Klinik 24 Jam PANTI REHABILITASI KESEHATAN BALAI KESEHATAN NAPZA BPFK Psikososial BKPM Psikogeriatri (panti werdha) BKMM FASYANKES PENUNJANG : Balai Kes.Olah Raga Masyarakat Apotik
- 15. 15
- 16. 16
- 17. 17
- 18. 18
- 19. 19
- 20. 20
- 21. 21
- 22. 22
- 23. 23
- 24. TELAAH UU atas UUD 45 ttg Jaminan Sosial UUD 45 Pasal 28 (1) Setiap penduduk berhak atas Layanan Kesehatan UU SJSN DAN UU BPJS dan SKN Pasal 34 1. Wajib (1) Fakir miskin dan anak 2. mampu: membayar iuran , tidak terlantar dipelihara Negara mampu : dibayar negara (2) Negara mengembangkan (Pemerintah) Pusat/APBN Sistem jaminan Sosial nasional untuk seluruh penduduk (3) Negara bertanggung jawab UU OTONOMI DAN UU RS DAN UU KES menyediakan faslitas umum dan 1. Daerah menyediakan Faskes fasilitas kesehatan yang layak 2. RSD adalah lembaga teknis daerah JAMKESDA ? 24
- 25. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembiayaan kesehatan (1) • Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) • Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat 3) • Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat. • Iuran bagi fakir miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab APBN 25
- 26. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembiayaan kesehatan • Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil pendanaan Jaminan Kesehatan, namun pada masa transisi untuk faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari pemerintah daerah sedangkan faskes yang dibawah pusat menjadi tanggung jawab Pusat • Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab daerah • Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah. 26
- 27. PETA JALAN MANFAAT DAN IURAN - Manfaat Manfaat bervariasi standar -Komprehensif Manfaat sama belum komprehensif sesuai keb untuk semua sesuai kebutuhan medis KEGIATAN-KEGIATAN penduduk medis -- Berbeda non medis Iuran : Nilai Iuran sama Iuran bervariasi Masih berbeda untuk semua PBI dan Non PBI penduduk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penetapan Konsens manfaat Penyesuaia Penyesuaia us dlm Perpes n Perpres n Perpres manfaat JK, Jamkes Jamkes termasuk koordinasi manfaat Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Kajian terhadap pemanfaatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Integrasi Jamkesda dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (link) 27 6
- 28. Bagaimana Jamkesda dalam kontek UU SJSN dan BPJS • Apakah Jamkesda Masih diperlukan? • Bagimana posisinya terhadap amanah kedua Undang4Undang ini? 28
- 29. RENCANA INTEGRASI JAMKESDA KE DALAM JKN Kepeserta Kepeserta Kepeserta Kepeserta Kepeserta an PBI an PBI an PBI an PBI an PBI Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Mencakup Kriteria Kriteria Kriteria Kriteria 96,4 Juta yg yg yg yg Ditetapka Ditetapka Ditetapka Ditetapka Jamkesda n Jamkesda n Jamkesda n n Mencakup Jamkesda Mencakup Mencakup Semua Mencakup Jamkesda Masy.Mis Masy.Mis Masy. Masy.Mis Tidak kin Pada kin Pada Miskin yg kin di Lagi Daerah Daerah Blm DTPK dan Dilaksana Dengan Dengan Tercakup Daerah kan PAD PAD PBI Klaster IV Rendah Tinggi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Paket Paket Paket Paket Paket Manfaat Manfaat Manfaat Manfaat Manfaat Jamkesda Jamkesda Jamkesda Jamkesda Jamkesda Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Bervariasi Sistem Sistem Sistem Sistem Sinkronisa JKN JKN JKN JKN si sistem Jamkesda dengan Pengaturan-Pengaturan JKN spt Kapitasi, 29 INA-CBGs
- 30. Sistem Pembayaran Prospective payment system menjadi pilihan : dapat mengendalian biaya kesehatan mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar Membatas pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau under use Mempermudah administrasi klaim Mendorong provider untuk melakukan cost containment 30
- 31. Tantangan RS Dalam JK4SJSN. (2): Pola Tarif Fee For Service di RS UGD/IRJ Loket Ruang Rawat Nota Biaya Nota Biaya Rp ……. Rp ……. Kuitansi Total Laboratorium Nota Biaya Nota Biaya MR..?? Rp ……. Radiologi Nota Biaya Rp ……. Bedah Nota Biaya Pasien Pulang Rp ……. 31
- 32. Tantangan RS Dalam JK4SJSN. (3): Pola Tarif Prospektif DRG/CBGs di RS UNIT REKAM MEDIK CODE UGD/IRJ Ruang Rawat EXPERT (GROUPER) Unit Klaim Rekam Kode: medis Laboratorium Clinical Costing Modelling Dx/Prosedur: (CCM) Utama Sekunder Resume Radiologi medis Tarif Bedah 32
- 33. Pembelajaran apa yang dipetik dari kebijakan pelaksanaan KJS? (1) 1. Biaya kesehatan cenderung naik apabila tidak dilakukan pengendalian 2. Fasilitas kesehatan harus didorong untuk melakukan kendali biaya dan kendali mutu (KBKM) dengan melalui cost containment, standarisasi pelayanan, obat dan alat, cara bayar sekaligus sebagai standarisai tarif) 3. Kesiapan sisi supply : Kecukupan Faskes kesehatan yang memadai Kecukupan SDM kesehatan Kecukupan fasilitas kesehatan, alat obat dan bahan habis pakai 33
- 34. Pembelajaran apa yang dipetik dari kebijakan pelaksanaan KJS? (2) 4. Penyelenggaraan jaminan kesehatan harus lebih mengandalkan pelayanan tkt pertama sbg gate keeper dng menerapkan sistem rujukan terkendali serta SIM yang baik 5. Memerlukan integrasi berbagai susbsistem yang ada (susbistem pelayanan keehatan, pembiayaan kesehatan, SDM, alat dan obat , manajemen dan organisai) 34
- 35. Terima Kasih 35