Undang-undang dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa di desa mengatur bahwa pengadaan di desa diutamakan melalui swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Apabila tidak dapat dilakukan secara swakelola, pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia dengan mekanisme pemilihan penyedia sesuai ambang

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA

3. Pengadaan barang/ jasa Desa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oeh Pemerintah Desa, baik dilakukan
melalui Swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

4.  Pelaksanaan Pengadaan dominan melibatkan peran serta
masyarakat , dari masyarakat untuk masyarakat, penyedia
sifatnya pelengkap
 Barang/ Jasa bersifat lebih sederhana, maka pengaturannya
sederhana, kualifikasi SDM yang diperlukan untuk
melaksanakan juga sederhana
 Menggunakan APBDesa yang sistem dan organisasi pengelolaan
pertanggungjawaban anggaran dan keuangan APBDesa nya
khusus

5. PERENCANAAN
PENGADAAN
PERSIAPAN
PENGADAAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN
PELAPORAN
DAN SERAH
TERIMA

6. SWAKELOLA
Cara memperoleh
barang/jasa dengan
dikerjakan sendiri
oleh TPK dan/atau
masyarakat setempat
PENYEDIA
cara memperoleh
barang/jasa yang
disediakan oleh
Pelaku Usaha.

7.  Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui
Swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya
yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola
maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik
sebagian maupun seluruhnya.

8. Modal
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset
Barang/Jasa
digunakan antara lain untuk:operasional pemerintah
Desa;pemeliharaan sarana prasarana
Desa;kegiatansosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan
teknis;operasional BPD;insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga; dan pemberian barang pada
masyarakat/kelompok masyarakat.
Belanja Pegawai
pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain,dan
pembayaran jaminan sosial bagi
kepala Desa dan perangkat
Desa,serta tunjangan BPD
Belanja Tak Terduga
belanja untuk kegiatan pada
sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesakyang berskala
lokal Desa.
01
02
03
04

9. Efektif Efisien Transparan Terbuka
Pemberdayaa
n Masyarakat
Gotong
Royong
Bersaing Adil Akuntable

10. EFISIEN
• Pengadaan harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan
daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran
dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil
dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum
EFEKTIF
•Pengadaan harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya
TRANSPARAN
• Sesuai ketentuan dan informasi
mengenai Pengadaan bersifat
jelas dan dapat diketahui secara
luas oleh masyarakat dan
Penyedia yang berminat
Terbuka
•Pengadaan dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/jasa
yang memenuhi persyaratan/
kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang
jelas

11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Pengadaan harus dijadikan sebagai
wahana pembelajaran bagi masyarakat
untuk dapat mengelola pembangunan
desanya.
GOTONG ROYONG
•Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
di desa
AKUNTABEL
•Harus sesuai dengan aturan dan ketentua
yang terkait dengan pengadaan sehingga
dapat dipertanggungjawabkan
BERSAING
• Pengadaan harus dilakukan
melalui persaingan yang
sehat di antara sebanyak
mungkin Penyedia yang
setara dan memenuhi
persyaratan
ADIL
•Memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon
penyedia dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu

12. 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan
Pengadaan;
2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan;
3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang
terkait;

13. 4) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
5) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
desa;
6) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi; dan
7) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja
dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan.

14. Kepala
Desa
Kasi/Ka
ur
TPK
Masyaraka
t
Penyedi
a

15. KEPALA DESA KASI/KAUR
 menetapkan TPK hasil
Musrenbangdes;
 mengumumkan Perencanaan
Pengadaan yang ada di dalam
RKP Desa sebelum dimulainya
proses Pengadaan pada tahun
anggaran berjalan; dan
 menyelesaikan perselisihan antara
Kasi/Kaur dengan TPK, dalam
hal terjadi perbedaan pendapat
 menetapkan dokumen persiapan
Pengadaan;
 menyampaikan dokumen persiapan
Pengadaan kepada TPK;
 melakukan Pengadaan sesuai dengan
ambang batas nilai yang ditetapkan
Musrenbangdes;
 menandatangani bukti transaksi
Pengadaan;
 mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 menerima hasil Pengadaan;
 melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai
bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 menyerahkan hasil Pengadaan pada

16. TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) MASYARAKAT
 melaksanakan Swakelola;
 menyusun dokumen Lelang;
 mengumumkan dan melaksanakan
Lelang untuk Pengadaan melalui
Penyedia;
 memilih dan menetapkan Penyedia;
 Memeriksa dan melaporkan hasil
Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 mengumumkan hasil kegiatan dari
Pengadaan.
 berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan Swakelola; dan
 berperan aktif dalam pengawasan
terhadap pelaksanaan Pengadaan.

20. PERAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
 mendukung Swakelola; atau
 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola

21.  memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya;
 memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
 memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan; dan
 khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

22. s/d 10 juta : Pembelian Langsung
> 10 juta s/d 200 juta : Permintaan Penawaran
> 200 juta : Lelang
Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia ditetapkan oleh Bupati
BUKTI TRANSAKSI:
> BUKTI PEMBELIAN
> SURAT PERJANJIAN
METODE PEMILIHAN PENYEDIA