Sosialiasi perbup pbj desa

1. Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014
Tentang
“Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”

2. Latar Belakang
Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa Pasal. 1. (1)
“Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh
Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat”

3. Maksud & Tujuan
Maksud Tujuan
“menjadi pedoman
bagi Pemerintah Desa
dalam pengadaan
barang/jasa.
“agar dalam pengadaan
barang/jasa dapat
dilakukan sesuai dengan
tata kelola yang baik dan
sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan
barang/jasa.
Pasal.2

4. Prinsip & Etika Pengadaan
Efisien
Efektif
Transparan
Pemberdayaan
Masyarakat
Gotong royong
Akuntabel
1
2
3
4
5
6
Bertanggung
jawab
Mencegah
Kebocoran dan
Pemborosan
Patuh terhadap
ketentuan
Perundang
undangan
1
2
3
PRINSIP ETIKA
Pasal.3

5. Cara Pengadaan Barang/Jasa
• Memaksimalkan
penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat;
• Dilaksanakan secara gotong
royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat
setempat untuk memperluas
kesempatan kerja;
• Pemberdayaan masyarakat
setempat
apabila tidak dapat
dilaksanakan secara
swakelola, baik
sebagian maupun
keseluruhan, dapat
dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa
yang dianggap
mampu
Pinsip “SWAKELOLA”
Pasal.4

6. Organisasi PBJ di Desa
Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak
sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang
membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan
berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara
swakelola
Tim Pengelola Kegiatan yang
selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dalam bentuk Keputusan Kepala Desa
yang terdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan unsur lembaga
kemasyarakatan desa untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa
Persiapan
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyera
han

7. Perencanaan Swakelola
Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Rencana penggunaan tenaga kerja,
kebutuhan bahan dan peralatan;
Gambar rencana kerja untuk pekerjaan
Konstruksi;
Spesifikasi teknis apabila diperlukan;
Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/
RAB)
Pasal.5(3)

8. Rencana Pelaksanaan
Pengadaan B/J oleh TPK
Spesifikasi teknis barang/jasa apabila
diperlukan.
Penyusunan RAB dapat
memperhitungkan ongkos kirim atau
ongkos pengambilan
Rencana Anggaran Biaya/RAB
berdasarkan data harga pasar setempat
atau harga pasar terdekat
Khusus untuk pekerjaan konstruksi
disertai gambar rencana kerja
Pasal.7

9. ≤ 10 juta
≤ 10 juta
TPK membeli
barang/jasa kepada 1
(satu) penyedia
barang/jasa
Pembelian dilakukan
tanpa permintaan
penawaran tertulis dari
TPK dan tanpa
penawaran tertulis dari
penyedia barang/jasa
Penyedia barang
memberikan bukti
transaksi berupa nota,
faktur pembelian atau
kuitansi untuk dan
atas nama TPK
TPK melakukan
negosiasi atau
tawar menawar dengan
penyedia barang/jasa
untuk memperoleh harga
yang lebih murah

10. 10 juta s/d 50 juta
4 5
TPK melakukan negosiasi
atau tawar menawar
dengan penyedia
barang/jasa untuk
memperoleh harga yang
lebih murah
Penyedia barang/jasa
memberikan bukti
transaksi berupa nota,
faktur pembelian atau
kuitansi untuk dan atas
nama TPK
1 2
TPK membeli barang/jasa
kepada 1 (satu) penyedia
barang/jasa
Pembelian dilakukan TPK dg cara
meminta penawaran tertulis dari
penyedia barang/jasa dg di
lampiri daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume dan
satuan)
3
Penyedia barang/jasa
menyampaikan penawaran
tertulis yg berisi daftar
barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume
dan satuan) dan harga

11. 50 juta s/d 200 juta
Mengundang dan
meminta 2 penawaran
secara tertulis dari 2
penyedia barang /
jasa yg berbeda
1
Penyedia barang/jasa
menyampaikan
penawaran tertulis
yang berisi daftar
barang/ jasa
TPK menilai
pemenuhan
spesifikasi teknis
barang/jasa yang
memasukkan
penawaran
2 3
Hasil
Penilaian TPK
Negoisasi Harga
Pembatalan dan
Proses Ulang
Pasal.7(4)

12. > 200 juta
1
Mengundang dan
meminta 3
penawaran secara
tertulis dari 3
penyedia barang /
jasa yg berbeda
2
Penyedia
barang/jasa
menyampaikan
penawaran tertulis
yang berisi daftar
barang/ jasa
3
TPK menilai
pemenuhan
spesifikasi teknis
barang/jasa yang
memasukkan
penawaran
Pasal.7(5)

13. Penyedia Jasa Penawaran Bukti
Transaksi
< 10 juta 1 Tidak tertulis Kwitansi/Nota
10 - 50 juta 1 Ada Tertulis Kwitansi/Nota
50 – 200 juta 2 Ada Tertulis Surat Perjanjian
> 200 juta 3 Ada Tertulis Surat Perjanjian

14. Isi Surat Perjanjian
1. tanggal dan tempat dibuatnya
perjanjian;
2. ruang lingkup pekerjaan;
3. nilai pekerjaan;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan;
6. ketentuan keadaan kahar; dan
7. sanksi.

15. Perubahan Pekerjaan
1. menambah atau mengurangi
volume pekerjaan;
2. mengurangi jenis pekerjaan;
3. mengubah spesifikasi teknis;
dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan
tambah.

16. Pembayaran
1
2
3
setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa
TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan
barang/jasa
4
TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian
Dengan Berita Acara Penelitian Hasil pekerjaan

17. Pelaporan & Serah terima
Menyampaikan
laporan kepada
Kepala Desa
TPK
Menyerahkan
hasil pengadaan
barang/jasa
kepada Kepala
Desa dengan
Berita Acara
Serah Terima
Pekerjaan

18. Pengawasan
Pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
diawasi oleh
masyarakat
setempat
Pengawasan
pelaksanaan
pengadaan
barang/ jasa
oleh Bupati
dilaksanakan
oleh Camat
Dalam kondisi
tertentu
pengawasan
dapat
dilakukan oleh
Inspektorat
Kabupaten
atas perintah
Bupati