Pengadaan Barang dan Jasa Desa

1. PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI DESA
1

2. PELAKSANAAN
APB DESA
Pengadaan Barang dan Jasa
Pembayaran
a
c
2

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
• Penggunaan anggaran secara efektif efisien
• Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
• Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai
(tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
• Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan
barang/jasa
• Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau
pengusaha terutama yang berada di desa setempat
untuk berpartisipasi
3
3

4. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Efektif
GOTONG
ROYONG
Akuntabel Transparan
Efisien
Tata Nilai Pengadaan Dana Desa
PRINSIP
4

5. Patuh pada
Etika
mencegah
kebocoran dan
pemborosan
keuangan desa
Tata Nilai Pengadaan Dana Desa
(lanjutan)
patuh pada
peraturan
PARA
PIHAK
5

6. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Keterangan:
TPK = Tim Pengelola Kegiatan
PBJ = Pengadaan Barang dan Jasa
6
6

7. Pelaksana kegiatan baik
melalui swakelola maupun
penyedia
TIM PENGELOLA
KEGIATAN (TPK)
7

8. TIM PENGELOLA KEGIATAN
Kepala
Desa
- Ketua
- Anggota
-Ketua
- Wakil
- Anggota
-Ketua
-Wakil
-Sekretaris
- Anggota
- Kepala Desa
-Kepala Urusan
-Masyarakat
-Sekretaris Desa
-Kepala Urusan
-Masyarakat
-Kepala Seksi
-Tetua Adat
-Lembaga
kemasyarakatan
-Masyarakat
SK
Namun demikian susunan maupun unsurnya harap disesuaikan dengan kapasitas
(jumlah) dan kapabilitas SDM serta anggaran (APBDes) yang dimiliki.
8

9. SWAKELOLA
• PBJ Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola
dengan memaksimalkan sumber daya setempat dan
gotong royong. Namun jika tidak dapat dilakukan secara
keseluruhan maupun sebagian dengan swakelola, PBJ
dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu.
9

10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
A. Ketentuan Umum
• Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi
kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
• Konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilakukan dengan swakelola
sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
B. Rencana
• Jadwal pelaksanaan;
• Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
• Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
• Spektek (bila diperlukan); dan
• Perkiraan Biaya (RAB).
10
10

11. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
C. Pelaksanaan
• Dilakukan berdasar rencana.
• Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang
tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui
penyedia oleh TPK.
• Untuk pekerjaan konstruksi:
1. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK
yang dianggap mampu;
2. Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;
3. Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja
(tukang/mandor).
11
11

12. Pengadaan barang
jasa dengan dana
desa yang MELALUI
PENYEDIA
12

13. PBJ MELALUI PENYEDIA
1. Ketentuan Umum
a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJ langsung
melalui penyedia.
b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya.
c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
Contoh:
Contoh :
13

14. a. Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau
terdekat. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan
bentuk sederhana dari HPS
b. RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim
atau ongkos pengambilan barang/jasa.
c. Menyusun Spektek (apabila diperlukan).
d. menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan
konstruksi), apabila diperlukan
Rencana
14

15. TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN
1. menyusun RAB
2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
3. melaksanakan pembelian / pengadaan
4. memeriksa penawaran
5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada
kepala desa
9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100%
kepada kepala desa
15
15

16. KURANG DARI 50 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga
murah.
1) Bukti: nota, faktur
pembelian, atau kuitansi
atas nama TPK
50 – 200 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Dengan penawaran tertulis
dengan daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan).
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian,
atau kuitansi atas nama TPK.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
16
16

17. > 200 JUTA
1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia
berbeda.
2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut
ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap
berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK
membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses
Pengadaan Barang/Jasa).
3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara
Ketua TPK dan penyedia.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh
Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar.
17
17

18. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
D. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
• Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada
penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan:
1. Menambah atau mengurangi volume;
2. Mengurangi jenis pekerjaan;
3. Mengubah spektek;
4. Pekerjaan tambah.
• Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran
tertulis kepada TPK.
• Negosiasi untuk mendapat harga murah.
• Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa > Rp 200 juta, dilakukan
adendum.
18
18

19. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan,
dan Serah Terima
1. Pengawasan
• Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bupati/Walikota
dan masyarakat.
• Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
2. Pembayaran
• Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan bukti lengkap
dan sah.
• Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
• Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada Kepala Desa.
• Setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan
hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
19
19

20. • Konstruksi tidak sederhana tidak dapat
dilakukan dengan swakelola.
• Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola
yang tidak dapat disediakan dengan swadaya,
dilakukan melalui penyedia oleh TPK.
Konstruksi tidak sederhana
20

21. 25
%
50
%
95%
100%
0
% PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN
TPK MELAPORKAN KEMAJUAN PENGADAAN KE
KEPALA DESA
TPK
menyerahkan
hasil kepada
KaDes dengan
BAST Hasil
Pekerjaan
21

22. LAIN-LAIN
• Jika terdapat hal lain yang perlu diatur oleh
Kabupaten/Kota, silakan diatur dan dituangkan di
dalamPeraturan Bupati/Walikota.
• Mohon tetap memperhatikan faktor budaya,
jumlah SDM yang ada di desa, kapasitas dan
kapabilitas Pemerintah dan Masyarakat Desa.
• Dalam penyusunan Peraturan bupati/Walikota,
mohon disusun sesederhana mungkin dan tidak
memberatkan bahkan menjebak pelaksana
pengadaan di Desa.
22

23. LAIN-LAIN
• Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
memberikan form-form yang mudah sebagai
pelengkap data/data dukung dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di desa.
• Contoh form :
23

24. 24
24

25. PEMBAYARAN
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan
sebagai berikut:
• Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang
telah disetujui/disahkan Kepala Desa
• Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
• Bendahara melakukan pencatatan atas
pengeluaran yang terjadi.
25
25

26. Syarat Sahnya Kuitansi
Atas nama jabatan dan tidak diperkenankan
atas nama pribadi.
Jumlah uang yang ditulis dengan angka dan
huruf harus benar, terang dan jelas.
Jumlah yang ditulis dengan angka harus
sama dengan yang tertulis dengan huruf.
Ditandatangani oleh yang berhak dan
dibawah tanda tangan harus tertulis nama
lengkap dan jelas.
Tidak terdapat coretan/penghapus tip ex
dan perubahan tulisan (tulisan bertindih)
dalam kwitansi. 26

27. Syarat Sahnya Kuitansi
Memuat nomor wajib pajak ( NPWP ) dari yang menerima
pembayaran.
Telah ada tanda tangan “Setuju Dibayar” oleh Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan “Lunas Dibayar” oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Memuat keterangan tujuan /kegunaan pembelian
barang.
Untuk pembelian barang yang mempunyai
SPESIFIKASI ( Misalnya : Merek, nomor mesin, tipe
dan sebagainya ) dimuat dalam kwitansi yang
berkenaan atau dalam faktur terlampir.
Pembayaran untuk pembelian barang ada keterangan barang yang
telah diterima dengan baik dan lengkap yang ditandatangani oleh
Penanggung jawab/Kepala Gudang/Pengurus barang.
27

28. Syarat Sahnya Kuitansi
Tanda bukti untuk pembelian pakaian pesuruh, tukang
kebun, montir dan laboratorium harus dilampiri daftar
penerimaan pakaian kerja dimaksud dan ditandatangani
oleh yang berhak menerimanya.
Tanda bukti pembelian beberapa macam barang
dari toko/rekanan harus ada faktur dan cap
toko/rekanan yang bersangkutan.
Pembayaran honorarium yang mempergunakan surat
kuasa dilampirkan surat kuasanya pada SPJ.
Untuk pembayaran dengan tanda tangan cap
jempol harus disaksikan oleh dua orang saksi yang
dikenal kedua belah pihak.
Untuk pembayaran/pembelian yang memenuhi
persyaratan dipungut PPh, dan PPN diberi cap telah
dipungut PPh./PPN.
28

29. Syarat Sahnya Kuitansi
Tidak diperkenankan meng-SPJ-kan kwitansi yang
menggunakan stempel tanda tangan.
Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d < Rp
1.000.000,- dibubuhi meterai seharga Rp.
3.000,-, kwitansi senilai Rp.1.000.000,- keatas
dibubuhi meterai Rp. 6.000,-
Kuitansi Konsumsi harus dilengkapi dengan
daftar hadir.
29

30. TERIMA KASIH
30

31. SWAKELOLA
• Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis SDM serta sesuai dengan
tugas pokok K/L/D/I
• Pekerjaan yang operasi dan pemelihara annya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat
• Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat,
lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh
Penyedia Barang/Jasa
31

32. LANJUTAN . . .
• Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa
akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang
besar
• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan
• Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan
teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
32

33. LANJUTAN . . .
• Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu
• Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan
• Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri
• Penelitian dan pengembangan dalam negeri
• Pekerjaan pengembangan industri pertahanan,
industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri
33

34. PELAKS. SWAKELOLA OLEH KELOMPOK
MASYARAKAT
1. Dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I
Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang
mampu melaksanakan pekerjaan;
3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
4. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun
oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk
selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
34

35. LANJUTAN . . . .
5. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-
prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini;
6. Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. 40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan
Swakelola;
b. 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan
telah mencapai 30%
c. 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan
telah mencapai 60%
35

36. LANJUTAN . . .
7. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana
Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
secara berkala kepada PPK;
8. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan
oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
dan
9. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan
Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I
pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan
perundang-undangan.
36

37. SELESAI
TERIMA KASIH
37