Pedoman pengadaan barang dan jasa di kabupaten Magetan Jawa Timur , sebagaimana perbup magetan nomor 12 tahun 2020 untuk desa

1. PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Magetan, September 2020

2. TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

3. BAB II
2. Maksud dan Tujuan
 Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai
dengan dana APB Desa.
 Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan
sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.
Pasal 2 dan 3

4. TATA NILAI PENGADAAN
Prinsip
PBJ
Desa
Efektif
Efisien
Transparan dan
Terbuka
Pemberdayaan
Masyarakat
Gotong Royong
Bersaing
dan Adil
Akuntabel
Pasal 4

5. TATA NILAI PENGADAAN
 efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum
untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat
diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

6. TATA NILAI PENGADAAN
 pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi
masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya
 gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
desa;
 bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin
Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
 adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk
memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
 akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

7. PBJ di Desa
Sebagian maupun
keseluruhan
Pasal 7 , 8

8. PARA PIHAK PADA PBJ DESA
KEPALA DESA
• Menetapkan TPK
hasil
Musrenbangdes
• Mengumumkan
Perencanaan
Pengadaan hasil
Musrenbang
• Menyelesaikan
perselisihan
Kasi/Kaur dengan
TPK
KASI/KAUR
•Mengelola pengadaan
(kecuali Kaur Keuangan)
•Menetapkan Dokumen
Persiapan
•Menyampaikan
dokumen persiapan
kepada TPK
•Melakukan pengadaan
•Menandatangani bukti
transaksi
•Mengendalikan dan
Menerima hasil
pengadaan dari TPK
•Melaporkan dan
menyerahkan kegiatan
kepada Kades
TPK
•Terdiri dari : Perangkat
Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa
dan Masyarakat
•Melaksanakan Swakelola
•Menyusun dok lelang
•Melaksanakan Lelang
•Memilih dan
menetapkan Penyedia
•Memeriksa dan
melaporkan hasil kepada
Kasi/Kaur
•Mengumumkan hasil
kegiatan Pengadaan
MASYARAKAT
• Berpartisipasi
dalam
kegiatan
Swakelola
• Berperan aktif
dalam
pengawasan
pelaksanaan
Pengadaan
PENYEDIA
•Memiliki tempat/lokasi
usaha, kecuali untuk
tukang batu, tukang
kayu, dan sejenisnya
•Memiliki SDM, modal,
peralatan dan fasilitas
lainnya
•Memiliki kemampuan
untuk menyediakan
barang/jasa yang
dibutuhkan;
•Khusus untuk pekerjaan
konstruksi, mampu
menyediakan tenaga
ahli/terampil dan/atau
peralatan yang
diperlukan

9. ALUR PROSES PADA PBJ DESA
PERENCANAA
N
PENGADAAN
PERSIAPAN
PENGADAA
N
PELAKSANAA
N
PENGADAAN
PELAPORA
N &
SERAH
TERIMA
 Dilakukan saat
Penyusunan
RKP Desa hasil
Musrenbangde
s
 Diumumkan
oleh Kepala
Desa
PERSIAPAN PENGADAAN
SWAKELOLA
 Disusun oleh Kasi/Kaur berdasar
DPA
 Apabila terdapat perbedaan RAB
Pengadaan dengan RAB DPA
dilakukan Revisi RAB DPA, bila
melebihi Pagu DPA pengadaan
tidak dilanjutkan
 Dokumen Persiapan
disampaikan ke TPK
 Kasi/Kaur dapat dibantu
Narasumber
 TPK
melaporkan
kepada
Kasi/Kaur
 Kasi/Kaur
menerima hasil
kegiatan
Pengadaan
dengan BAST
 Kasi/Kaur
menyerahkan
hasil kegiatan
kepada Kades
dengan BAST
PEMBAYARA
N
PERSIAPAN PENGADAAN PENYEDIA
 Disusun oleh Kasi/Kaur berdasar
DPA
 Apabila terdapat perbedaan HPS
Pengadaan dengan RAB DPA
dilakukan Revisi RAB DPA, bila
melebihi Pagu DPA pengadaan
tidak dilanjutkan
 Rancangan Surat Perjanjian
PELAKSANAAN PENGADAAN
SWAKELOLA
 Dilaksanakan TPK atau TPK
dan Masyarakat
 TPK memanfaatkan
sarana/prasarana/peralatan/m
aterial/bahan yang
tercatat/dikuasai Desa,
apabila tidak ada
dilaksanakan melalui
Penyedia
PELAKSANAAN PENGADAAN
PENYEDIA
 Dengan cara Pembelian
langsung, Permintaan
Penawaran dan Lelang
 Berdasarkan pada Dokumen
Persiapan
 Untuk mendukung
pelaksanaan Swakelola
 Mengutamakan Penyedia dari
Desa setempat dengan
mempertimbangkan prinsip
Pengadaan
 Pengadaan dengan
pembelian langsung atau
dengan permintaan
penawaran, pembayaran
berdasarkan barang/jasa
yang telah
dikirim/dilaksanakan oleh
penyedia dan telah
diperiksa dan diterima
dengan baik oleh
kasi/kaur/TPK
 Pengadaan yang
dilaksanakan dengan
lelang, Pembayaran
pekerjaan berdasarkan
ketentuan surat
perjanjian

10. PRINSIP PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PBJ DESA
PENYEDIA DESA
SETEMPAT
Apabila Penyedia kriteria 1, 2, 3 dan 4 tidak ada
Penyedia dari Desa Setempat
Memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat, mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan
prinsip Pengadaan
PENYEDIA
1
PENYEDIA
2
PENYEDIA
3
PENYEDIA
4
PENYEDIA
5
Penyedia dari Desa Lain apabila Penyedia dari Desa
Setempat tidak ada
Penyedia di lingkup Kecamatan apabila Penyedia dari
Desa Setempat /Desa Lain tidak ada
Penyedia di lingkup Kabupaten apabila Penyedia dari Desa
Setempat/ Desa Lain/Kecamatan tidak ada
DIAGRAM VENN CARA MEMILIH PENYEDIA

11. • PBJ Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan
memaksimalkan sumber daya setempat dan gotong royong. Namun jika tidak
dapat dilakukan secara keseluruhan mapun sebagian dengan swakelola, PBJ
dapat dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu.
Pasal 7 , 8

12. Para Pihak Dalam Pengadaan
 Kepala Desa;
 Kasi/Kaur;
 TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
 Masyarakat; dan
 Penyedia.
 Pasal 9

13. PBJ
Kepala Desa
•
10
Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam APBDes sebelum dimulainya proses Pengadaan
pada tahun anggaran berjalan; dan
c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

14. KASI / KAUR (pasal. 11)
Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan
Musrenbangdes;
 menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 menerima hasil Pengadaan dari TPK ;
 melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala
Desa dengan berita acara penyerahan.
Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan

15. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)
Pasal 12
Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh
Kasi/Kaur.
TPK terdiri dari unsur :
 Perangkat Desa (Pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun);
 Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK,Karang Taruna, Posyandu,
LPM) dan
 Masyarakat

16. TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang. Berdasarkan pertimbangkan
kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal, maksimal 5
(lima).
Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 melaksanakan Swakelola;
 menyusun dokumen Lelang;
 mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui
Penyedia;
 memilih dan menetapkan Penyedia;
 memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

17. Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 14)
 memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu,
dan sejenisnya;
 memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam Pengadaan;
 memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan;
dan
 khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga
ahli/ terampil dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan.

18. PERENCANAAN PENGADAAN (Pasal. 15)
 Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP
Desa.
 Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi: jenis
kegiatan, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, PKA, TPK,
rincian harga satuan
 Hasil Perencanaan Pengadaan dituangkan dalam Berita Acara hasil
Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.
 Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.
 Perencanaan Pengadaan diumumkan oleh Kepala Desa melalui media
informasi yang mudah diakses masyarakat.

19. PERSIAPAN PENGADAAN
 SECARA SWAKELOLA
 SECARA MELALUI PENYEDIA

20. Persiapan Pengadaan secara
Swakelola
Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan
pengadaan, yang terdiri dari :
• Jadwal pelaksanaan;
• Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
• Gambar rencana kerja (untuk
pekerjaan konstruksi);
• Spektek (bila diperlukan); dan
• Perkiraan Biaya (RAB).
Contoh Pembangunan
Gorong-gorong
Persiapan Pengadaan melalui
penyedia
Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan
pengadaan, yang terdiri dari :
• Jadwal pelaksanaan;
• Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi teknis
(bila diperlukan)
• Gambar rencana kerja (untuk
pekerjaan konstruksi);
Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
• Rancangan surat perjanjian.

21. PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Swakelola dilaksanakan oleh:
 TPK; atau
 TPK dengan melibatkan masyarakat. (Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat
desa setempat)
Pelaksanaan Swakelola dilakukan antara lain sebagai berikut:
 TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil
pembahasan.
 TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
 Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana
prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasaiDesa
maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
Pasal 19

22. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
1.ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari
anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis
kegiatan/pekerjaan;
2.dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
3. selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman
hasil pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan
Pasal 10

23. PBJ MELALUI PENYEDIA
1. Ketentuan Umum
a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung pelaksaan swakelola atau PBJ langsung
melalui penyedia.
b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu, tukang
kayu, dan sejenisnya.
c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
Contoh:
Contoh :
Pasal 20

24. Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara: (Pasal. 20)
 Pembelian Langsung;
 Permintaan Penawaran; dan
 Lelang.

25. KEWENANGAN
Nilai Yang melaksanakan Keterangan
s/d 15 Juta Kasi / Kaur / TPK Pembelian Langsung
15 jt s/d 200 jt TPK Permintaan Penawaran
200 jt< TPK
Lelang

26. PEMBELIAN LANGSUNG
Pengadaan s/d 15 Juta :
1) Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada 1 penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama Kasi/Kaur
Pasal. 21

27. PERMINTAAN PENAWARAN
Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta:
1) TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 penyedia
2) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat
dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.
3) Permintaan penawaran tertulis dilampiri dengan KAK, daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, spektek, dan formulir surat pernataan
kebenaran usaha).
4) Penyedia menyampaikan surat penawaran harga, disertai Rincian Anggaran Biaya
(RAB), Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan dan surat pernyataan kebenaran usaha
5) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
6) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
7) Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), makaTPK menetapkan Penyedia dengan
harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
8) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga
yang lebih murah;
9) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
10) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g,
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
11) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara
Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia;
Pasal. 22

28. LELANG
Pengadaan > Rp 200 juta:
Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

 a. pengumuman Lelang;

 b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

 c. pemasukan Dokumen Penawaran;

 d. evaluasi penawaran;

 e. Negosiasi; dan

 f. penetapan pemenang.
Pasal 23

29. PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur :
a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
 Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya.
 Kasi/ Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita
Acara Serah Terima (BAST); atau
b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
 Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang
telah dilaksanakan.
 Dokumen terkait disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan.

30. 1. Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Magetan.
2. Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Magetan melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ)/ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan.
3. Pengawasan Pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang- undangan. Pengawasan oleh Bupati didelegasikan kepada
Camat setempat.
4. Hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati
melalui APIP.

31. LAIN-LAIN
PBJ terpilih : di diumumkan di Kantor Desa dan papan/tempat
berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos
Karang Taruna dan sejenisnya),
sekurang-kurangnya terdiri dari:
nama barang / pekerjaan yang diadakan;
nama dan alamat penyedia barang/jasa;
harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
tanggal diumumkan.
PENGUMUMAN PEMENANG PBJ

32. MATUR SUWUN & SUGENG
MAKARYO

33. Dyah Muharini,SSTP,M.Si
Hp : 0811 3366 155
Email: muharini.dyah@gmail.com