Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
PBJ Desa - Pembekalan ngebel 14 Maret 2023.pptx
1. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
PERATURAN BUPATI PONOROGO NO 47
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 42 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Dasar Hukum
Pasal 105 PP 43/2014
sebagaimana telah
diubah dengan PP
11/2019
Pasal 52
Permendagri
20/2018
Pasal 4 Ayat (4)
Peraturan LKPP
12/2019
Peraturan
Bupati Ponorgo
PBJ di Desa diatur dengan peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara
PBJ Desa diatur dengan Perbup/Perwal
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan mengenai PBJ di Desa.
Tata Cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari
APBDes diatur oleh Bupati/Walikota dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Lembaga ini, dan memperhatikan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
3. Permasalahan dalam Pelaksanaan PBJ di Desa
Harga barang/jasa yang berbeda-
beda disebabkan oleh faktor
geografis
Kurangnya pemahaman
stakeholders terkait prinsip
Swakelola dalam PBJ di Desa
Jumlah Penyedia di Desa
yang terbatas
Penyalahgunaan wewenang oleh
Kepala Desa dan/atau Perangkat
Desa
Keterbatasan SDM di Desa (kuantitas
dan tingkat pendidikan rendah)
Peraturan Bupati belum dipahami
oleh Pemerintahan Desa
Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati
tentang PBJ di Desa kepada Pelaku
Pengadaan di Desa
4. PENGADAAN
DI DESA
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa
Pasal 1 angka 7 PER LKPP jo Pasal 6 Permendagri 20/2018
Pasal 1 ayat 11 Per Bup 42 Th 2022
5. TPK
Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur
Pasal 1 angka 10 PER LKPP jo Pasal 7 Permendagri
20/2018
Pasal 1 ayat 16 Per Bup 42 Th 2022
6. PENYEDI
A
badan usaha atau orang perorangan
yang menyediakan barang/jasa
Pasal 1 angka 15 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 1 ayat 18 Per Bup 42 Th 2022
7. PEMBELIA
N
LANGSUN
G
metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara
membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia
tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh
Kasi/Kaur atau TPK
Pasal 1 angka 16 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 1 ayat 20 Per Bup 42 Th 2022
8. PERMINTAAN
PENAWARAN
metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung
dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit
kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK
Pasal 1 angka 17 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 1 ayat 21 Per Bup 42 Th 2022
9. SWAKELOL
A
cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan
sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat
Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 1 ayat 19 Per Bup 42 Th 2022
10. LELAN
G
metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi
syarat.
Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 1 ayat 22 Per Bup 42 Th 2022
12. ETIKA
PENGADAAN
1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 5 Per Bup 42 Th 2022
13. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan desa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat,
dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau
patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 5 Per Bup 42 Th 2022
14. PRIORITAS
CARA
PENGADAAN
Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat
melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong
dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan
tujuan memperluas kesempatan kerja dan
pemberdayaan masyarakat setempat
Pasal 5 PER LKPP No 12 Tahun
2019
Pasal 5 Per Bup 42 Th 2022
15. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan
secara Swakelola maka Pengadaan dapat
dilakukan melalui Penyedia baik sebagian
maupun seluruhnya
Pasal 5&6 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 5&6 Per Bup 42 Th 2022
Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan
Swakelola
MELALUI
PENYEDIA
16. MELALUI
PENYEDIA
Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia:
s/d 50 juta : Pembelian Langsung
> 50 juta s/d 200 juta : Permintaan Penawaran
> 200 juta : Lelang
Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia ditetapkan oleh Bupati
17. PARA PIHAK DALAM
PENGADAAN
Kepala Desa;
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
terdiri dari Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan;
dan Kepala Seksi.;
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Terdiri dari Perangkat Desa;
Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
Masyarakat.;
Masyarakat; dan
Penyedia. Pasal 12 Per Bup 42 Th 2022
18. PERSIAPAN
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Kasi/Kaur (PKA) menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar
kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
e. rancangan surat perjanjian.
Menegaskan perhitungan dalam menentukan HPS:
a. Menggunakan data/informasi yang diperoleh dari harga pasar di Desa
setempat atau Desa terdekat dari desa setempat.
b. Memperhitungkan PPN
c. Memperhitungkan biaya angkut
19. PERSIAPAN
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang
tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat
dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi
nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan
Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
20. TUGAS KADES
DALAM PENGADAAN
B/J
a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di
dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan
pada tahun anggaran berjalan; dan
c. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan
TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
Pasal 9 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 10 Per Bup 42 Th 2022
21. TUGAS KASI/KAUR
(PKA) DALAM
PENGADAAN B/J
a. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b. Menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c. Melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang
ditetapkan Musrenbangdes;
d. Menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
e. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
f. Menerima hasil Pengadaan;
g. Melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa;
dan
h. Menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada
Kepala Desa dengan berita acara penyerahan
Pasal 10 PERKA LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 11 Per Bup 42 Th 2022
22. TUGAS KASI/KAUR
DALAM PENGADAAN
B/J
Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila
anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia
tidak mencukupi.
Pasal 10 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Pasal 11 Per Bup 42 Th 2022
Kaur Keuangan tidak boleh menjabat
sebagai pengelola Pengadaan
23. TP
K
Unsur TPK terdiri dari :
a. Perangkat Desa (Kadus)
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat
minimal 3 (tiga) orang.
Berdasarkan pertimbangan
kompleksitas Pengadaan,
personil TPK dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal
Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
24. TUGAS TPK
Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. Melaksanakan Swakelola;
b. Menyusun dokumen Lelang;
c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;
d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada
Kasi/Kaur; dan
f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
25. TUGAS TPK
Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis
pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan
memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
TPK dapat diberikan honorarium yang
besarannya memperhatikan kemampuan
keuangan Desa
26. PERAN
MASYARAKAT
Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam
bentuk:
a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola;
dan
b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan
Pasal 12 PER LKPP No 12 Tahun 2019
27. PERAN
MASYARAKAT
Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam
bentuk:
a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola;
dan
b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan
Pasal 12 PER LKPP No 12 Tahun 2019
