Politik Strategi

Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kegiatan Belajar
11
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Politik Strategi Nasional
I
a. Menjelaskan pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional
b. Menjelaskan dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional
c. Menjelaskan penyusunan politik strategi nasional
d. Menjelaskan tujuan politik strategi nasional Indonesia
e. Menjelaskan implementasi politik strategi nasional
f. Menjelaskan stratifikasi politik strategi nasional
TUJUANPembelajaran Khusus
Setelah menyelesaikan materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Bela-
jar 1, maka Anda diharapkan mampu memahami Politik Strategi Nasional
TUJUANPembelajaran Umum
a. Pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional
b. Dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional
c. Penyusunan politik strategi nasional
d. Tujuan politik strategi nasional Indonesia
e. Implementasi politik strategi nasional
f. Stratifikasi politik strategi nasional
POKOKMateri

2
Uraian Materi
Kita semua telah mengakui bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang
berkedaulatan dan merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka tentunya akan men-
gatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara luar
dalam urusan pemerintahan.
Apa yang terjadi sejak peristiwa Proklamasi 1945? Sejak peristiwa Proklamasi di
tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar pada negara Indonesia,
terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan poli-
tik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya
baik. Kondisi Indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil.
Setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai tera-
tur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan
mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Di zaman sekarang ini yaitu zaman yang serba modern, banyak masyarakat
Indonesia yang dinilai mulai luntur rasa nasionalismenya, dan ironisnya tidak
sedikit diantara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif yang
digunakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, kiranya penting perlu untuk memba-
has tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.
Gambar 1. Reformasi yang salah

33
a. Pengertian Politik Strategi Nasional
Sebelum Anda mampu mendefinisikan tentang politik strategi nasional, maka
secara terperinci kita simak dulu apa itu politik dan apa itu strategi. Dalam ke-
hidupan sehari-hari kita sangat sering mendengarkan dan memperbincangkan
mengenai istilah “politik” maupun “strategi”, bahkan kita sering menggunakan
kedua kata tersebut dalam aktivitas kita.
Tahukah Anda apakah politik itu? Kata “Politik” secara etimologis berasal dari
bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah “polis” berarti kesatuan mas-
yarakat yang berdiri sendiri yaitu negara dan “teia” berarti urusan. Dalam baha-
sa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum
warga negara suatu bangsa.
Politik dalam arti kepentingan umum, politik (Politics) adalah suatu rangkaian
azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai den-
gan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang
kita inginkan.
Dalam arti kebijaksanaan (Policy) politik adalah penggunaan pertimbangan-per-
timbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha,
cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan,
titik beratnya adalah adanya proses pertimbangan, menjamin terlaksananya
suatu usaha, dan pencapaian cita-cita/keinginan.
Jika disimpulkan politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai
suatu masalah dari masyarakat atau negara dan politik nasional adalah suatu
kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita
dan tujuan nasional. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan
negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebija-
kan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian,
atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan
hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, ke-
bijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.
Agar Anda lebih mudah memahami politik, maka Anda juga harus memahami
apakah yang dimaksud dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,
dan kebijakan dan distribusi. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu
wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Kekua-
saan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi ting-

4
kah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Pengambilan
keputusan adalah aspek utama politik. Keputusan yang diambil menyangkut
sektor publik dari suatu negara. Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan
keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih
tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa mas-
yarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama
pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebi-
jakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang.Yang dimaksud dengan distribusi
ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai (values) dalam masyarakat. Nilai
adalah sesuatu yang diinginkan dan penting.
Selanjutnya apakah strategi itu? Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia
yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang
biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) ber-
pendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertem-
puran untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari
politik. Jadi secara umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan
atau pencapaian tujuan dan secara khusus, strategi nasional adalah perencanaan
dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, tentu Anda sudah mampu meny-
impulkan apa yang dimaksud dengan politik strategi nasional bukan? Politik
strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Hal ini mengandung
makna bahwa strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional.
Politik nasional pada hakekatnya sama dengan kebijakan nasional sebagai lan-
dasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan
politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebu-
tuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah
keamanan dan pertahanan negara.
Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga
pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui
pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan.
b. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional
Dalam menyusun suatu strategi pasti didasarkan atas dasar pertimbangan atau
dasar pemikiran tertentu. Nah apakah dasar pemikiran yang digunakan dalam
penyusunan politik strategi nasional?

55
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menganti-
sipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan
mengganggu pelaksanaan strategi nasional. Umumnya dilakukan telaah strategi
atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan
selalu memperhatikan berbagai kecenderungan.
Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, diantaranya adalah:
1) Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di
masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu
mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul,
mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknolo-
gi masa depan.
2) Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari kon-
sep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan
secara utuh menyeluruh.
3) Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ru-
ang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh
lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen terse-
but dioperasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat
fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang
berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer
dan kontemporer.
Dengan demikian berdasarkan pemikiran tersebut, maka dasar pemikiran peny-
usunan politik strategi nasional seperti yang terkandung dalam sistem mana-
jemen nasional, adalah berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan
Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
c. Penyusunan Politik Strategi Nasional
Setelah Anda memahami mengenai dasar pemikiran yang digunakan dalam
penyusunan politik strategi nasional, maka sekarang Anda akan mempelajari
lebih lanjut bagaimana penyusunan politik strategi nasional.
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan
sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang
pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga
yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “supra struktur politik”. Lemba-
ga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.Mekanisme

6
penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh
presiden/mandataris MPR setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non depar-
temen berdasarkan petunjuk presiden.
d. Tujuan Politik Strategi Nasional Indonesia
Menurut Anda apakah tujuan dari politik strategi nasional Indonesia? Tujuan
politik strategi nasional Indonesia terbagi atas tujuan untuk dalam negeri dan
luar negeri.
Tujuan politik strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan ”… melindun-
gi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan un-
tuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial … .”
Tujuan politik strategi nasional Indonesia untuk luar negeri adalah mengabdi ke-
pada tujuan nasional negara Indonesia. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik
dan setrategi luar negeri Indonesia, adalah :
1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan
negara.
2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri un-
tuk memperbesar kemakmuran rakyat.
3) Meningkatkan perdamaian internasional.
4) Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.
Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan
luar negeri merupakan hubungan antar bangsa, baik regional maupun interna-
sional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk
kepentingan nasional.
Sehingga jelas sekali bisa kita simpulkan bersama-sama, bahwa tujuan utama
politik strategi nasional Indonesia adalah untuk:
1) Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan
menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan pe-
merintahan untuk mengatur keamanan.

77
2) Mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.
3) Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan neg-
ara.
4) Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan sosial
yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
e. Implementasi Politik Strategi Nasional
Tahukah Anda bagaimana pelaksanaan (implementasi) dari politik strategi nasi-
onal? Sebelum Anda mempelajari lebih lanjut, perlu Anda ketahui, bahwa pelak-
sanaan politik strategi nasional adalah berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN).
Adapun kaidah pelaksanaan GBHN sebagai arah penyelenggaraan negara dan
segenap rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban
untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melak-
sanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
2) DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai den-
gan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
3) Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan
pelaksanaan GBHN dalam sidang Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas,
dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
4) GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan
Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur
yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
5) Program pembangunan nasional (PROPENAS) dirinci dalam Rencana
Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama
DPR.
Berikut Anda akan mempelajari pelaksanaan politik strategi nasional di segala
bidang.

8
Bidang Hukum
1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat
untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.
2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum
adat.
3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menga-
hargai HAM.
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang ber-
kaitan dengan HAM sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa.
5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat pen-
egak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pen-
guasa dan pihak manapun.
7) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah
dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bidang Ekonomi
1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persain-
gan sehat.
2) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak-
sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang
mengganggu pasar.
3) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanu-
sian yang adil bagi masyarakat, terutama fakir miskin dan anak
terlantar.
4) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai
dengan kemajuan teknologi.
5) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar
lebih efisien, produktif dan berdaya saing.

99
6) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan
tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan.
7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja
keluar negeri dengan memperhatikan kompetensi.
8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha.
9) Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui
peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsudi dan pinja-
man luar negeri.
10) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasa-
rana publik guna mendorong pemerataan pembangunan dan
melayani masyarakat.
Gambar 2. Memberdayakan pengusaha kecil
Bidang Politik
1) Politik Dalam Negeri
a) Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhineka tunggal ika an.
b) Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebu-
tuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi.
c) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan

10
rakyat, demokrasi dan terbuka.
d) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif kepada mas-
yarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis.
e) Membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan mas-
yarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, dinamis,
sejahtera dan makmur.
2) Hubungan Luar Negeri
a) Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan ber-
orientasi pada kepentingan nasional.
b) Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional harus dengan
persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
c) Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk mengha-
dapi perdagangan bebas.
d) Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta
memperlancar prosedur diplomatik.
e) Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga
yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN.
3) Penyelenggaraan Negara
a) Membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya.
b) Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat
pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan.
c) Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokasi dalam melayani mas-
yarakat dalam mengelola kekayaan negara secara transparan.
d) Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indo-
nesia/Kepolisian Republik Indonesia.
e) Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak-
hak politiknya.
4) Komunikasi, Informasi, dan Media Masa
1) Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa

1111
modern dan media tradisional.
2) Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui pengua-
saan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3) Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kuali-
tas dan kesejahteraan insan pers.
4) Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah secara timbal balik.
5) Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana
penerangan khususnya di luar negeri.
Bidang Agama
1) Memantapkan fungsi, peran,dan kedudukan agama sebagai landasan
moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara.
2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem
pendidikan agama.
3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama
sehingga tercipta suasan yang harmonis.
4) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahn-
ya.
5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam
ikut mengatasi perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

12
Gambar 3. Indahnya...Agama mendamaikan bangsa
Bidang Pendidikan
1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan
kurikulum.
3) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah
sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan.
4) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
oleh masyarakat maupun pemerintah.
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara
terarah,terpadu, dan menyeluruh.
Bidang Sosial dan Budaya
1) Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

1313
a. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan
kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan.
b. Mengembangkan sistem sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga
kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan kesela-
matan kerja.
c. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir mi-
skin, dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial.
d. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,
memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program
keluarga berencana.
e. Memberantas secara sistematis pedagagang dan penyalahgunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang.
2) Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa In-
donesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa.
b. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian untuk
mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi.
c. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai
media massa kreatif yang memuat berbagai jenis kesenian.
d. Menjadikan kesenian dan kebudayaan Indonesia sebagai wahana
pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke
luar negeri.
e. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh
dan terpadu bersifat indisipliner dan partisipatoris dengan kriteria
ekonomis.
3) Kedudukan dan Peranan Perempuan
a) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
b) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.
4) Pemuda dan Olahraga

14
a) Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia
Indonesia, sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang
cukup.
b) Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi
harus dilakukan secara sistematis melalui lembaga –lembaga pendi-
dikan.
c) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikan segenap potensi, dan minat.
d) Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan
generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
e) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan nar-
kotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.
Pembangunan Daerah
5) Umum
a) Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertang-
gung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
b) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan
kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
c) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pember-
dayaan masyarakat terutama petani dan nelayan.
d) Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah.
e) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama kawasan
Indonesia Timur , daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya.
6) Khusus
a) Daerah Istimewa Aceh
• Mempertahankan integritas bangsa dalam wadah NKRI dengan meng-
hargai kesetaraan dan keberagaman sosial budaya masyarakat Aceh.
• Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan
melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur.

1515
b) Irian Jaya
• Memepertahankan integritas bangsa di dalam wadah NKRI dengan
menghargai kesetaraan dan keberagaman sosial budaya masyarakat Irian
Jaya.
• Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Irian Jaya melalui proses pen-
gadilan yang jujur dan bermartabat.
c) Maluku
• Menugaskan pemerintah untuk segara melaksanakan penyelesaian konf-
lik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata dan menyeluruh.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1) Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar ber-
manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkung-
nan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan
penggunaan.
3) Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.
4) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmu-
ran rakyat.
5) Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian ke-
mampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pertahanan dan Keamanan
1) Menata kembali TNI sesuai dengan paradigma baru secara konsisten
melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI.
2) Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI menjadi kekuatan
utama.
3) Meningkatkan keprofesionalan TNI, meningkatkan rasio kekuatan kom-
ponen utama.
4) Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang per-
tahanan dan keamanan.

16
5) Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap.
f. Stratifikasi Politik Strategi Nasional
Dalam pelaksanaannya politik strategi nasional perlu dilakukan stratifikasi. Per-
nahkah Anda mendengar mengenai hal tersebut?
Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah
sebagai berikut :
1) Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara
nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan mas-
alah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (na-
tional goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak ini
dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketetapan MPR.
Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti
tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan
puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara
2) Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebija-
kan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional.
Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
a) Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presi-
den dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
b) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU yang wewenang
penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
c) Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penye-
lenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di
tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
d) Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
3) Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major
area) pemerintahan

1717
4) Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama
di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan ren-
cana, program, dan kegiatan
5) Tingkat penentu kebijakan di daerah
Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tentang Otonomi Daerah, kewenan-
gan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang
lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pem-
bangunan secara makro.
Bentuk dan susunan pemerintahan daerah :
a) DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai
eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wah-
ana untuk melaksanakan demokrasi:
• Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wa-
likota/Wakil Walikota.
• Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan
Daerah.
• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
a) Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daer-
ah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pe-
merintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.
b) Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah
dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daer-
ah (Perda) tinkat I atau II.
Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Kepala Daerah tingkat I di-
pegang oleh Gubernur dan Kepala Daerah tingkat II adalah Bupati atau Waliko-
ta.

18
Rangkuman
Politik Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Tujuan uta-
ma politik strategi nasional Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak seluruh
warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-
kewajiban, dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
Politik strategi nasional disusun berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional
Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk mema-
jukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia . Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus men-
jadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan
segenap rakyat Indonesia

1919
Test Formatif
Langkah-langkah
Berikut ini Anda diminta mengerjakan soal-soal tugas di lembar kertas tersendiri
(tidak di dalam modul). Apabila semua soal tugas sudah selesai Anda kerjakan,
Anda dipersilahkan untuk melihat KUNCI JAWABAN dan membandingkan jawa-
ban Anda dengan jawaban yang ada di KUNCI JAWABAN.
Periksa hasil pekerjaan Anda, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda
dengan menggunakan rumus yang sudah ditampilkan pada bagian sebelumnya.
Apabila Anda berhasil menyelesaikan soal-soal tugas dengan 80% ke atas benar,
maka Anda diperkenankan untuk melanjutkan mempelajari materi pembelajaran
yang diuraikan pada Kegiatan Belajar 2
JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI !
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia. Kata “po-
lis” berarti :
a. urusan
b. negara
c. kepentingan umum
d. kebijakan umum
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) politik adalah :
a. tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari
masyarakat atau negara
b. suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
c. penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap
lebih menjamin terlaksananya cita-cita/keinginan
d. suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok
politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu
3. Landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional adalah :
a. Politik Nasional
b. Strategi Nasional
c. Garis garis besar haluan negara

20
d. Program pembangunan nasional
4. Berikut ini bukan termasuk dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusu-
nan politik strategi nasional :
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Wawasan Nusantara
d. Kekekuatan Nasional
5. Tujuan politik strategi nasional Indonesia untuk luar negeri adalah :
a. Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan
menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan pemer-
intahan untuk mengatur keamanan.
b. Meningkatkan perdamaian internasional
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia
6. Kapankah semua lembaga tinggi negara harus menyampaikan laporan pelak-
sanaan GBHN?
a. Pada saat sidang rutin MPR
b. Pada saat sidang luar biasa MPR
c. Pada saat sidang tahunan MPR
d. Pada saat sidang lima tahunan MPR
7. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum
untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, merupakan ipmlementasi
politik strategi nasional pada bidang
a. Politik
b. Sosialo budaya
c. Pendidikan
d. Hukum
8. Penentu Kebijakan Puncak, adalah :
a. DPR
b. MPR
c. Presiden
d. Menteri

2121
9. Dalam keadaan tertentu Presiden mengeluarkan Maklumat. Kebijakan ini ada-
lah produk dari :
a. Tingkat kiebijakan puncak
b. Tingkat kebijakan umum
c. Tingkat penentuan kebijakan khusus
d. Tingkat penentuan kebijakan teknis
10. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah
terletak pada :
a. DPRD
b. Gubernur
c. Bupati
d. Walikota

22
Tugas
SOAL-SOAL TUGAS MANDIRI
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik strategi nasional
2. Jelaskan dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional
3. Jelaskan bagaimana proses penyusunan politik strategi nasional
4. Jelaskan tujuan utama politik strategi nasional indonesia
5. Jelaskan tujuan politik dan strategi luar negeri Indonesia
6. Jelaskan implementasi politik strategi nasionaldi bidang pendidikan
7. Jelaskan tentang stratifikasi politik strategi nasionalpada tingkat daerah
dalam hal kekuasaan dan pembuatan aturan daerah.
Bagaimana jawaban Anda? Apakah semua soal baik soal tugas mandiri
maupun soal pilihan di atas sudah selesai Anda kerjakan? Apabila semua soal
tugas sudah selesai Anda kerjakan, cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci
Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda
yang benar, kemudian gunakan rumus yang terdapat pada bagian pendahulu-
an untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi pembelajaran
Kegiatan belajar 1.
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Bagus! Anda
telah memahami materi Kegiatan Belajar 1. Selanjutnya Anda dapat mempelajari
Kegiatan Belajar 2. Tetapi bila tingkat penguasaan Andadi bawah 80% Anda ha-
rus bersabar dan mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian materi pem-
belajaran yang belum Anda kuasai. Kemudian kerjakanlah kembali soal tugas
Kegiatan Belajar 1. Semoga Anda benar-benar dapat menyelesaikan semua soal
tugas Kegiatan Belajar 1 dengan benar. Setelah itu Anda diperkenankan untuk
melanjutkan mempelajari materi pembelajaran Kegiatan Belajar 2.
Selamat Belajar Sukses Untuk Anda

Politik Strategi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Politik Strategi

Similar to Politik Strategi (20)

More from pjj_kemenkes

More from pjj_kemenkes (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Politik Strategi