SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga tersusunnya Buku
Kebijakan Strategis’ IMPAL’ (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi di
Kabupaten Pakpak Bharat.
Buku ini bertujuan memberikan gambaran tentang Kebijakan
Strategis IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi. Sehingga kita
dapat menilai kinerja dari program yang Imunisasi yang telah dan akan
dijalankan dengan Kebijakan Strategis IMPAL ini. Cakupan Imunisasi
mencapai target yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat
dipertahankan dan dapat ditingkatkan upaya-upaya pada tahun
mendatang.
Buku ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksaan program imunisasi secara keseluruhan. Buku
Profil ini disusun berkat kerjasama antara Puskesmas dan Dinas
Kesehatan. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunannya. Kami sangat mengharapkan kritik
serta saran guna perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.
Salak, November 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Kab.Pakpak Bharat
dr.Tomas
NIP. 19681024 200212 1 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR……………………………………………... i
DAFTAR ISI…………………………………………………….… ii
SAMBUTAN BUPATI PAKPAK BHARAT…………………….. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………… v
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang………………………………….…. 1
1.2 Maksud dan Tujuan…………………………….…. 3
1.3 Ruang Lingkup……………………………………. 3
1.4 Peraturan Perundangan……………………………. 3
BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN……………. 5
2.1 Gambaran Umum Kabupaten……………………... 5
2.1.1 Visi Misa……………………………………. 5
2.1.2 Geografi…………………………………….. 6
2.1.3 Administratif………………………………… 7
2.1.4 Kependudukan………………………………. 8
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan……………. 8
2.2 Gambaran Khusus Sektor…………………………. 9
2.3 Permasalahan............................................................ 16
2.4 Tantangan................................................................. 17
BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS…………………………… 19
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan……………………. 19
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan…………………………. 21
BAB IV. DAMPAK DAN MANFAAT………………………….. 28
4.1. Dampak………………………………………………. 28
4.2. Manfaat………………………………………………. 28
BAB V. PENUTUP………………………………………………… 30
DAFTAR PUSTAKA
TESTIMONI
iii
BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA SAMBUTAN
Dalam ilmu kedokteran, imunitas adalah suatu peristiwa
mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan benda asing hingga
terjadi interaksi antara tubuh dengan benda asing tersebut. Adapun tujuan
imunisasi adalah merangsang sistim imunologi tubuh untuk membentuk
antibodi (kekebalan) spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari
serangan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Mengingat hal itu melalui Undang-Undang No.23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak pemerintah menegaskan bahwa setiap anak
berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial termasuk mendapatkan
pelayanan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi seperti tuberkulosis, polio, difteri, campak, hepatitis B
dan sebagainya.
Mengacu kepada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat membuat sebuah Kebijakan Strategis yang dinamakan
IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) dengan harapan seluruh bayi yang ada
di Kabupaten Pakpak Bharat benar-benar mendapatkan Lima Imunisasi
Dasar Lengkap (LIL). Saya berharap kiranya dengan terbitnya buku ini
akan dapat lebih memaju kinerja semua petugas kesehatan khususnya
Program Imunisasi dan umumnya seluruh Program yang ada di Dinas
Kesehatan.
iv
Demikian sambutan ini Saya sampaikan,kiranya buku kebijakan ini
dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan
dengan lebih mengedepankan upaya preventive dan promotiv. Saya juga
mengucapkan terimakasih kepada tim yang telah merampungkan
penyusunan buku Kebijakan Strategis Kepala Daerah Tentang Imunisasi
Bayi yang dinamakan IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap).
Salak
Bupati Pakpak Bharat
Remigo Yolando Berutu,MBA
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai
beban ganda (double burden). Penyakit menular masih merupakan
masalah, sementara penyakit degeneratif juga muncul sebagai masalah.
Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga
menyulitkan pemberantasannya. Dengan tersedianya vaksin yang dapat
mencegah penyakit menular tertentu, maka tindakan pencegahan untuk
mencegah berpindahnya penyakit dari satu daerah atau negara ke negara
lain dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dan dengan hasil yang
efektif.
Dengan upaya imunisasi terbukti bahwa penyakit cacar telah
terbasmi dan Indonesiadi nyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun
1974. Mulai tahun 1977, upaya imunisasi diperluas menjadi Program
Pengembangan Imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu, tuberculosis,
difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Dengan upaya
imunisasi pula, kita sudah dapat menekan penyakit polio dan sejak tahun
1995 tidak ditemukan lagi virus polio liar di Indonesia. Hal ini sejalan
dengan upaya global untuk membasmi polio di dunia dengan Program
Eradikasi Polio (ERAPO).
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa program
imunisasi kedalam penyelenggaraan yang bermutu dan efisien. Upaya
tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dalam bidang penemuan
vaksin baru (Rotavirus, Japanese encephalitis, dan lain-lain). Beberapa
vi
jenis vaksin dapat digabung sebagai vaksin kombinasi yang terbukti dapat
meningkatkan cakupan imunisasi, mengurangi jumlah suntikan dan kontak
dengan petugas imunisasi.
Dari uraian diatas jelaslah diperlukan kebijakan pemerintah daerah
yang strategis dalam upaya untuk meningkatkan imunisasi sehingga
dapat mencapai tingkat population imunity (kekebalan masyarakat) yang
tinggi dan dapat memutuskan rantai penularan PD3I (Penyakit Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi). Kebijakan Strategis tersebut akan seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi sehingga upaya
imunisasi dapat semakin efektif dan efisien dengan harapan dapat
memberikan sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan anak, ibu serta
masyarakat lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan
program imunisasi telah membuat dan menjalankan sebuah kebijakan
strategis dengan lebih mengedepankan unsur kedaerahan yang nantinya
diharapkan tersosialisasi dengan baik di masyarakat dengan menamakan
program tersebut ‘IMPAL’ akronim dari Imunisasi Pasti Lengkap. Program
IMPAL ini ditujukan pada semua bayi yang diharuskan untuk mendapat
lima imunisasi dasar. Akronim IMPAL ini menegaskan pada kedekatan
ataupun semacam pertalian persaudaraan yang secara garis keturunan
dan kekerabatan merupakan perjodohan. Program IMPAL pada bayi ini
adalah Kebijakan Strategis yang terdiri dari beberapa kegiatan yang
menunjang untuk tercapainya cakupan lima imunisasi dasar pada seluruh
bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Imunisasi adalah suatu cara untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif
terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan
penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. Pada tahun
1974, WHO mencanangkan Expanded Programme of Immunization
(EPI) atau program pengembangan imunisasi. Program imunisasi
merupakan suatu program yang digunakan untuk menurunkan
angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita.
Program ini memiliki 6 penyakit target seperti penyakit TBC, Difteri,
Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak, sedangkan Hepatitis B baru
ditambahkan pada awal tahun 1980-an karena baru ditemukan.
Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri
dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1
kali. Kementerian Kesehatan Indonesia menetapkan imunisasi
sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Millennium
Development Goals (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka
kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur
dengan pencapaian UCI (Universal Child Immunization) baik di
tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten bahkan di setiap
desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi telah mendapatkan
2
imunisasi dasar lengkap untuk BCG, DPT, polio, campak, dan
hepatitis B.
Cakupan UCI di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan data
yang dihimpun dari puskesmas 2011:100%, 2012:100% ,
2013:100% Berdasarkan data di atas kertas seluruh desa di
kabupaten Pakpak Bharat telah mencapai target. Hal tersebut
disebabkan dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan
terhadap program imunisasi yang sangat maksimal berupa dana
operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan,
tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuate. Hanya saja
masih sangat diperlukan koordinasi lintas sektor termasuk
pelayanan kesehatan swasta, pemberdayaan sumber daya yang
memadai serta masih diperlukan peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi. Agar kiranya
data yang tersaji tersebut dapat benar adanya dan sesuai dengan
keadaan sebenarnya di masyarakat.
Buku ini merupakan buku yang berisi Kebijakan Strategis
Kepala Daerah terhadap suatu Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) yang yang menggambarkan pembangunan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah tersebut.
Buku ini berisi kebijakan strategis dibidang kesehatan khususnya
Program Imunisasi,di Kabupaten Pakpak Bharat yang diberi nama
IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap). Buku ini juga memuat bagaimana
3
program tersebut dijalankan dan juga menggambarkan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk
memperoleh gambaran bagaimana kebijakan strategis tersebut
mempengaruhi angka cakupan dan pencapaian indiktator
pelaksanaan imunisas bayi yang ada di kabupaten pakpak bharat.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup buku ini membahas tentang kebijakan Kepala
Daerah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan program imunisasi bagi
bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, yang selanjutnya akan
dibahas secara lengkap pada Bab-bab berikutnya.
1.4. Peraturan Perundangan
Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan
program imunisasi bayi telah memiliki landasan hukum yaitu :
1. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. KEPMENKES No.1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
3. Kep. Menkes no. 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang
Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian
Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
4
4. PERMENKES No 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 3 tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat No 5 tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak
Bharat no 440.443/046/II/2013 Tentang Penetapan
Pengelola Kegiatan Peningkatan Imunisasi di Kabupaten
Pakpak Bharat.
5
BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1 Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1. Visi Misi
Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Terwujudnya
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang sejahtera serta
kepemimpinan yang adil dan demokrasi didukung pemerintahan
yang professional yang berfokus kepada peningkatan perekonomian
masyarakat, Sumber Daya, Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai budaya
Pakpak dan agama.
Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang professional, kreatif dan
fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah
atasan dan kerja sama saling menguntungkan dalam
6
peningkatan aksesbilitas dengan daerah lain khususnya yang
berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan
masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan
dalam pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum
secara konsisten dan konsekuen;
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat
Pakpak Bharat perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dlam kebijakan
publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber
Pendapatan Asli Daerah.
2.1.2. Geografis
Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis terletak pada
garis 2°15’00” - 3°32’00” Lintang Utara dan 90°00’-98°31’ Bujur
Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah
Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah Selatan dengan
Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan
sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil. Bila dilihat dari letak
7
geografisnya yang terletak di dekat garis khatulistiwa maka
Kabupaten Pakpak Bharat dapat digolongkan sebagai daerah
beriklim tropis, dengan rata-rata suhu 28 °C dengan curah hujan per
tahun sebesar 311 MM. Kabupaten Pakpak Bharat yang beriklim
tropis sangat memungkinkan untuk terjangkit penyakit tropis.
Penyakit tropis merupakan salah satu bentuk penyakit yang sering
terjadi di daerah beriklim tropis dan subtropik, penyakit tropis ini
dapat mewabah dengan cepat dan menjadi salah satu faktor
peningkatan angka kematian. Untuk mengurangi angka kematian
tersebut, perlu adanya penanggulangan guna menekan
penyebarluasan penyakit tropis yang ternyata semakin lama
semakin mewabah. Imunisasi merupakan salah satu tindakan
pencegahan penyakit tropis tersebut.
2.1.3. Administratif
Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Pakpak Bharat
memiliki luas wilayah 1.218,30 km². secara umum topografi wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah perbukitan dan
lembah serta dataran tinggi antara 700-1.400 m diatas permukaan
laut. Sedangkan secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat
sejak tahun 2007 memiliki 8 (delapan) kecamatan dan 52 (lima
puluh dua) desa. Luas wilayah yang berjauhan menjadi salah satu
kendala dalam pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Pakpak Bharat.
8
2.1.4. Kependudukan
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki penduduk sebanyak
50.954 jiwa tahun 2014. Secara umum penduduk yang berumur 10
tahun lebih banyak tamat pada tingkat pendidikan SD/MI (23,74%)
kemudian SMA/SMK/SMA (18,62%), SMP/MTs (16,78%) dan pada
tingkat akademi/universitas hanya sekitar 3,39 %. Di Kabupaten
Pakpak Bharat, jumlah bayi yang berumur 0-4 tahun sebanyak 2.774
orang dan Jumlah bayi lahir hidup pada tahun 2013 sebesar 916
orang. Tingkat pendidikan merupakan dasar untuk tersosialisasinya
kebijakan strategis dimaksud, sehingga masih sangat diperlukan
Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
kebijakan strategis dimaksud.
2.1.5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat bermata pencaharaian sebagai petani sebanyak
16.517 orang, bangunan/konstruksi sebanyak 205 orang, berdagang
sebanyak 974 orang, angkutan/transportasi 257 orang, keuangan 29
orang, jasa kemasyarakatan 1.782 orang, listrik, gas dan air bersih
51 orang. Pelaksanaan Kebijakan Strategis yang dibuat tidak
membenani sosial ekonomi masyarakat sehingga hal ini bukan
merupakan tantangan yang cukup berarti bagi terselenggarnya
kebijakan strategis ini.
9
2.2. Gambaran Khusus Sektor
Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah
terjadinya penyakit tertentu. Vaksin adalah suatu obat yang
diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin
membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi
melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar
anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang
serius yang timbul pada masa kanak-kanak. Vaksin secara umum
cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh
lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan
adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang
serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.
Jenis Imunisasi
Berdasarkan program pengembangan Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI). Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang
diwajibkan dan Program Imunisasi Non PPI yang dianjurkan. Wajib
jika kejadian penyakitnya cukup tinggi dan menimbulkan cacat atau
kematian. Berikut adalah lima imunisasi dasar yang wajib diberikan
sejak bayi:
 Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) sekali untuk
mencegah penyakit Tuberkulosis. Diberikan segera setelah
bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu)
bulan di Posyandu.
10
 Imunisasi Hepatitis B sekali untuk mencegah penyakit
Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan.
 Imunisasi DPT-HB 3 (tiga) kali untuk mencegah penyakit
Difteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus dan Hepatitis
B. Imunisasi ini pertama kali diberikan saat bayi berusia 2
(dua) bulan. Imunisasi berikutnya berjarak waktu 4
minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis
B dilakukan bersamaan dengan vaksin DPT-HB.
 Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan
terhadap penyakit polio. Imunisasi Polio diberikan 4 (empat)
kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu.
 Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak.
Imunisasi campak diberikan saat bayi berumur 9 bulan.
Grafik 1. Jumlah bayi yang dimunisasi BCG di Kabupaten Pakpak
Bharat
1155
905
796
893
1016
910
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi cakupan
2011
2012
2013
Imunisasi BCG
11
Grafik 2 : Persentase cakupan bayi yang diimunisasi BCG di
Kabupaten Pakpak Bharat
78.3
112
89.6
0
20
40
60
80
100
120
%cakupan
2011
2012
2013
ImunisasiBCG
Dari grafik 1 dan 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2012
cakupan imunisasi BCG pada bayi sudah memenuhi target nasional
yaitu 80 %.
Grafik 3.Jumlah bayi yang dimunisasi Polio di kabupaten Pakpak
Bharat
1155
949 936 935
867796
895
957
912
945
1016 989 1035 1068
990
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi Cakupan
Polio 1
Cakupan
Polio 2
Cakupan
Polio 3
Cakupan
Polio 4
2011
2012
2013
Iunisasi Polio
12
Grafik 4: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Polio di
Kabupaten Pakpak
Bharat
82 81 81 76
112
120 115 119
97.3 101.9 105.1
97.4
0
20
40
60
80
100
120
140
% Polio 1 % Polio 2 % Polio 3 % Polio 4
2011
2012
2013
Polio
Dari Grafik 3 dan 4 cakupan imunisasi polio telah melampaui target
cakupan nasional yaitu 80 %
Grafik 5: Jumlah bayi yang dimunisasi DPT HB di kabupaten Pakpak
Bharat
1155
860
815
856
796
984 1027 10131016 1041
1029
1071
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi Cakupan DPT
HB 1
Cakupan DPT
HB 2
Cakupan DPT
HB 3
2011
2012
2013
Imunisasi DPT HB
13
Grafik 6: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi DPT HB di
Kabupaten Pakpak Bharat
75 71 74
124
129 127
102.5 101.3
105.4
0
20
40
60
80
100
120
140
% DPT HB 1 % DPT HB 2 % DPT HB 3
2011
2012
2013
DPT HB
Dari Grafik 5 dan 6 dijelaskan bahwa imunisasi DPT HB sejak tahun
2012 telah mencapai target nasional yaitu 80%
14
Grafik 7: Jumlah bayi yang diImunisasi Campak di kabupaten
Pakpak Bharat.
1155
803796
948
1016 991
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi cakupan
2011
2012
2013
Campak
Grafik 8: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Campak di
Kabupaten Pakpak Bharat
.
70
119
97.5
0
20
40
60
80
100
120
140
% cakupan
2011
2012
2013
Imunisasi Campak
15
Dari Grafik 7 dan 8 dapat dijelaskan bahwa imunisasi campak di
kabupaten Pakpak Bharat telah memenuhi target nasional yaitu 80%
sejak 2012.
Grafik 9: Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten kota
yang ada di Propinsi Sumatera Utara.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Medan
P.Siantar
Tg.Balai
Binjai
Tb.Tinggi
Sibolga
P.Sidempuan
GunungSitoli
D.Serdang
Langkat
Karo
Simalungun
Asahan
Lab.Batu
Tap.Utara
Tap.Tengah
Tap.Selatan
Nias
Dairi
Tobasa
Madina
Humbahas
Pak-pakBharat
NiasSelatan
Sergei
Samosir
BatuBara
Palas
Paluta
Labura
Labusel
NiasUtara
NiasBarat
Provinsi
Dari grafik 9 terlihat bahwa Kabupaten Pakpak Bharat secara
data telah memenuhi target Provinsi Sumatera Utara yaitu 80%
2.3. Permasalahan
Beberapa kendala terkait Kebijakan strategis IMPAL:
1. Kurangnya komitmen dari petugas kesehatan yang
terlibat langsung dengan pelaksanaan program imunisasi
16
sehingga kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal.
2. Terbatasnya SDM Kesehatan secara kuantitas dan
kualitas yang dimiliki sehingga upaya kesehatan kurang
menjangkau ke masyarakat di daerah-daerah yang
terpencil.
3. Seringnya terjadi perpindahan SDM di daerah yang
menangani Imunisasi sehingga menyebabkan pelaksanaan
program menjadi tidak berkesinambungan.
4. Masih kurang kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi
kesehatan khususnya dalam Program Imunisasi kepada
masyarakat di daerah terpencil, dan perbatasan, Kejadian
Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) menjadi hal yang
memberatkan bagi sebahagian kecil masyarakat untuk
memberikan imunisasi pada bayinya.
5. Keterlambatan pelaporan data yang berjenjang dari desa ke
puskesmas dan puskesmas ke dinas kesehatan yang
mempengaruhi pencapaian cakupan dan pencapaian
indikator program imunisasi.
2.4. Tantangan
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan
motivasi petugas pengelola di puskesmas dan petugas lapangan,
penguatan supervisi support beserta tindak lanjutnya, pelembagaan
17
PWS di Puskesmas, pertemuan koordinasi kecamatan, advokasi
stakeholder, meningkatkan KIE dan training petugas, meningkatkan
kerjasama dengan RS dan praktek swasta, penanganan khusus
untuk daerah sulit dan terpencil. Tantangan terbesar adalah
bagaimana mengembangkan sistem informasi imunisasi. Sistem
informasi imunisasi terdiri dari reminder dan recall serta forecast.
Reminder adalah suatu informasi mengenai imunisasi yang akan
diberikan saat itu dan biasanya berorientasi pada penyedia layanan
kesehatan. Recall adalah suatu informasi/pengingat mengenai
imunisasi/vaksin yang telah di peroleh dan biasanya berorientasi
pada pasien dan penyedia layanan kesehatan atau bahkan
keduanya. Forecast adalah informasi yang berhubungan dengan
waktu jatuh temponya imunisasi yang akan diberikan dan biasanya
berorientasi pada pasien dan pemberi layanan kesehatan. Pada
forecast ini jika seseorang atau anak sudah terlambat maka
pemberi atau penyedia layanan akan memberikan suatu pengingat
(baik melalui surat ataupun telepon) agar anak segera untuk di
imunisasi. Setelah reminders, recall dan forecast dihasilkan maka
perlu dilakukan pengalihan informasi ke area tujuan sehingga dapat
digunakan pada praktek klinis untuk meningkatkan kepatuhan
pedoman imunisasi. Sehingga data UCI Kabupaten Pakpak Bharat
sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
18
BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan
Kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan Program
Imunisasi di kabupaten Pakpak Bharat antara lain :
1. Kebijakan
1. Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Pemerintah,
swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip
keterpaduan antara pihak terkait.
2. Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi
baik terhadap sasaran masyarakat maupun sasaran wilayah.
3. Mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu.
4. Mengupayakan kesinambungan penyelengaraan melalui
perencanaan program dan anggaran terpadu.
5. Pehatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan
penyakit (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis
2. Strategi
1. Memberikan akses (pelayanan) kepada masyarkat dan
swasta.
2. Membangun kemitraan dan jejaring kerja.
19
3. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin, peralatan
rantai vaksin dan alat suntik.
4. Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga
professional/terlatih.
5. Pelaksanaan sesuai standar.
6. Memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang
lebih efektif, berkualitas dan efesien.
7. Meningkatkan advokasi, fasilitas dan pembinaan.
Foto Pelaksanaan Imunisasi di salah satu posyandu
20
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan
1. Perencanaan penyelenggaraan Kebijakan strategis IMPAL
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam hal ini Dinas Kesehatan berdasarkan perencanaan
yang dilakukan oleh puskesmas. Perencanaan meliputi
penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.
2. Kebijakan Strategis IMPAL dijalankan Pemerintah daerah
Kabupaten Pakpak Bharat dengan menyediakan logistik
untuk penyelenggaraan imunisasi antara lain meliputi Auto
Disable Syringe, safety box, peralatan coldchain, emergency
kit dan dokumen pencatatan status imunisasi sesuai dengan
kebutuhan. Penyediaan unit logistik imunisasi untuk
menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi
lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan
persyaratan teknis penyimpanan juga merupakan bentuk dari
penyelenggaraan Kebijakan Strategis IMPAL.
3. Penyelengaraan kebijakan strategis IMPAL juga mencakup
kepada pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable
Syringe, safety box dan dokumen pencatatan status imunisasi
untuk penyelenggaraan imunisasi bayi sampai ke seluruh
puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan Strategis ini menjamin
21
bahwa pendistribusian vaksin dilakukan sesuai cara distribusi
yang baik dengan menyimpan vaksin pada waktu dan tempat
dengan kendali suhu tertentu sebelum pendistribusiannya
sehingga kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik.
4. Kebijakan Strategis IMPAL juga mengatur dalam hal
penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan
imunisasi bayi di Kabupaten Pakpak Bharat Tenaga
pengelola sebagaimana dimaksud terdiri atas pengelola
program, pengelola coldchain, pengelola vaksin, dan
pengelola logistic, yang harus memenuhi kualifikasi tertentu
yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan
pelatihan tersebut juga merupakan salah satu bentuk
kegiatan yang ada dalam Kebijakan Strategis IMPAL.
5. Kebijakan Strategis IMPAL yang berupa Pelayanan
Imunisasi pada bayi dapat dilaksanakan secara massal dan
perseorangan. Pelayanan imunisasi secara massal
dilaksanakan di puskesmas, posyandu, sekolah, atau pos
pelayanan imunisasi lainnya yang telah ditentukan.
Pelayanan imunisasi secara perseorangan dilaksanakan di
rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter dan dokter
spesialis, praktik bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya. Pelaksanaan pelayanan imunisasi bayi secara
22
massal harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala
dan berkesinambungan. meliputi jadwal pelaksanaan, tempat
pelaksanaan dan pelaksana pelayanan imunisasi.
6. Kebijakan Strategis IMPAL juga menyiapkan biaya opersional
untuk pelayanan imunisasi wajib pada bayi. Biaya operasional
sebagaimana dimaksud meliputi biaya transport dan
akomodasi petugas, bahan habis pakai, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan rantai vaksin.
7. Kebijakan Strategis IMPAL ini juga memuat kegiatan yang
menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan imunisasi wajib bagi bayi. Yang dilaksanakan
melalui kegiatan: pemberian informasi melalui media cetak,
media elektronik dan media luar ruang, advokasi dan
sosialisasi, pembinaan kepada kelompok binaan balita dan
anak sekolah atau pembinaan organisasi lembaga swadaya
masyarakat.
23
Gambar yang menunjukkan peran serta masyarakat pada
saat imunisasi berlangsung.
8. Kebijakan Strategis IMPAL juga melaksanakan kegiatan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi wajib
bayi secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi wajib
bayi sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan yang
dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Pemantauan
Wilayah Setempat (PWS), Data Quality Self Assessment
(DQS), Effective Vaccine Management (EVM), Supervisi
Suportif, KIPI, dan Recording and Reporting (RR). Dalam
24
Recording and Reporting dibuat sebuah terobosan yaitu
Sertifikat Imunisasi Lengkap pada semua bayi yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat
Gambar Sertifikat Imunisasi Bayi yang akan dibagikan pada seluruh bayi
yang ada dikabupaten Pakpak Bharat yang telah mendapat lima imunisasi
dasar lengkap.
25
Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Imunisasi yang menopang
Kebijakan Strategis IMPAL
Dari tabel dapat disimpulkan adanya penurunan alokasi anggaran,
hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
telah memulai Reformasi Birokrasi di seluruh jajarannya. Alokasi
anggaran yang lebih mengarah kepada belanja pegawai dalam
menjalankan pekerjaan yang sudah merupakan TUPOKSI nya akan
dihilangkan, sehinnga akan tercipta PNS yang bekerja secara
Anggaran Dana
2011 2012 2013
Program
Pencegahan
Pemberantasan Penyakit
104.488.200 65.839.200 49.258.060
Nama
Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Capaian
Program Universal Child Imunitation
Keluaran
Jumlah Bayi yang
Mendapat Imunisasi
Lengkap
Hasil
Meningkatnya Imunitas
Bayi
26
professional dan menjalankan pekerjaannya dengan lebih
mengedepankan sisi kemanusiaan.
27
BAB. IV. DAMPAK DAN MANFAAT
4.1. Dampak
Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Program Imunisasi ini
adalah bagi kesehatan serta pertumbuhan perkembangan anak-
anak Pakpak Bharat kelak di kemudian hari. Karena memang ketika
bayi baru lahir saja sudah harus mendapatkan vaksinasi imunisasi
bagi bayi baru lahir ini. Dengan Kebijakan Pemerintah pada Program
Imunisasi ini mencerminkan betapa pentingnya anak sebagai
investasi masa depan bangsa. Selaras juga dengan program
terwujudnya generasi emas Pakpak Bharat dimana Imunisasi
menjadi salah satu pilar yang teramat penting untuk menjaga
kesehatan anak anak Pakpak Bharat baik saat ini maupun di masa
yang akan datang.
4.2. Manfaat
Adapun manfaat Kebijakan Strategis IMPAL Pemerintah ini
adalah:
1. Untuk menekan morbiditas dan mortalitas tujuh penyakit di
Kabupaten Pakpak Bharat (Tuberkulosis, Polio, Difteri,
Tetanus, Pertusis, Campak, dan Hepatitis B)
2. Pembasmian penyakit ini bukan hanya menghilangkan
penderitaan, morbiditas, mortalitas dan disabilitas pada
manusia yang diakibatkannya, tetapi juga menghilangkan
kerugian moril dan materi.
28
3. Kabupaten Pakpak Bharat akan berperan langsung dengan
peningkatan derajat kesehatan secara nasional karena
dengan kebijakan pemerintah pada program imunisasi ini
juga akan mencegah terjadinya penularan penyakit.
29
BAB V. PENUTUP
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan
karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara
perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih
murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan
harus dirawat di rumah sakit. Dengan imunisasi, anak akan terhindar
dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka memiliki kesempatan
beraktifitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan.
Imunisasi tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua
pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sangat meyakini kesehatan anak anak adalah investasi terbesar
dikarenakan anak anak itulah yang nantinya akan menjadi generasi
emas Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dengan Kebijakan
Pemerintah pada program.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan maaf jika
penulisan ini jauh dari kesempurnaan dan kami sangat berterim
kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga
seluruh anak di Kabupaten Pakpak Bharat telah mendapatkan
imunisasi lengkap, terlebih lagi kepada Bapak Bupati Pakpak
Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA yang selalu mendukung
program-program dari Dinas Kesehatan untuk kesehatan
masyarakat Pakpak Bharat.
30
Akhir kata, ada pepatah mengatakan orang sakit hanya
memiliki satu harapan dan orang sehat memiliki banyak harapan.
Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan dengan mengutamakan
tindakan pencegahan.
Salam sehat,
Njuah-juah banta karina.
Tim work
1. Kadis Kesehatan Kab. Pakpak Bharat
2. Kabid P2P-PL
3. Kasie P2P
4. Staf Bidang P2P-PL
31
DAFTAR PUSTAKA
1. Muamalah, Siti. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status
Imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (Dpt) Dan Campak. Dapat
diunduh dari http://id.scribd.com/doc/53187122/FAKTOR, diakses
pada tanggal 06 November 2014. 2006
2. Menyongsong Program Indonesia Sehat 2010 Gairahkan Spirit
Imunisasi Bayi dan Balita. Dapat diunduh dari
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=27905&kat=Daera
h, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014. 2010
3. WHO. Program Imunisasi Dan Pengembangan Vaksin. Dapat
diunduh dari http://www.who.or.id, diakses pada tanggal 05
November 2014.
4. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2010. Dapat diunduh dari
http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/buku_laporan/lapna
s_riskesdas2010/Laporan_riskesdas_2010.pdf, diakses pada tanggal
08 November 2014
5. Kementerian Kesehatan Indonesia. Profil Data Kesehatan Indonesia
Tahun 2013. Dapat diunduh dari
http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_DATA_KESEHATA
N_INDONESIA_TAHUN_2011.pdf, diakses pada tanggal 08
November 2014
32
6. Ranuh I.G.N. Pedoman Imunisasi Di Indonesia. Edisi 2. Jakarta:
Balai Penerbit IDAI, 2005.
7. Entjang, Indan. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti. 2000
8. Ilyas, Sadeli. Imunisasi. Dapat diunduh dari http://
akfarsam.ac.id/downlot.php?file=IMUNISASI.pdf, diakses pada
tanggal 10 November 2014
9. Jenis Macam Vaksin Imunisasi untuk Anak. Dapat diunduh dari
http://digilib.litbang.depkes.go.id/go.php?id=jkpkbppk-gdl-grey-
2003-supraptini-1631-imunisasi [Diakses pada tanggal 10
November 2014]
10. Epidemiologi Imunisasi Dan Kesehatan Matra. Dapat diunduh dari
http://www.jakarta.go.id [diakses tanggal 10 November 2014].
Pemutakhiran Terakhir (Senin, 18 April 2014 14:26)
11. Notoatmojo, S. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi.
Jakarta : Rineka Cipta
33
TESTIMONI
IMUNISASI DI DESA SALAK II
IBU RUSMAWATI PADANG, 30 Thn
Pendapat tentang imunisasi :
Imunisasi itu bagus buat bayi walaupun anak demam itu
karena serasi dengan Imunisasi nya , Bayi Sehat dan Kuat
berkat Imunisasi.
34
IMUNISASI DI DESA TANJUNG RAHU
IBU AGUSYANI BANCIN , 35 Thn
Pendapat tentang Imunisasi :
Imunisasi sangat bermanfaat bagi bayi saya untuk
menambah kekebalan tubuh tehadap penyakit
35
IMUNISASI DI DESA MUNGKUR
IBU LOTMA MANIK
Pendapat tentang Imunisasi :
Imunisasi itu bagus dan bisa membantu kekebalan tubuh
anak dari segala penyakit seperti campak dan polio

More Related Content

What's hot

PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesErwinsyah Blue
 
Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015sehatnegeriku
 
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...Operator Warnet Vast Raha
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Ditjen P2P Kemenkes
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiYusneri Ahs
 
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiJuknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataMuh Saleh
 
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421BidangTFBBPKCiloto
 
Renstra kemkes 2010 2014,
Renstra kemkes 2010 2014,Renstra kemkes 2010 2014,
Renstra kemkes 2010 2014,Joni Iswanto
 
3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)BidangTFBBPKCiloto
 
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akbDr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akbOlga Divo
 
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17BidangTFBBPKCiloto
 
5 direktorat ibu kemenkes ri
5 direktorat ibu kemenkes ri5 direktorat ibu kemenkes ri
5 direktorat ibu kemenkes riMuh Saleh
 

What's hot (19)

Soap bbl
Soap bblSoap bbl
Soap bbl
 
PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkes
 
Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015
 
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan tingka...
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
 
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiJuknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasi
 
Nusantara sehat 2021 p2 tb
Nusantara sehat 2021 p2 tbNusantara sehat 2021 p2 tb
Nusantara sehat 2021 p2 tb
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
 
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421
Materi manajeman data pispk litbang pusat 3 300421
 
Mtbs
MtbsMtbs
Mtbs
 
Renstra kemkes 2010 2014,
Renstra kemkes 2010 2014,Renstra kemkes 2010 2014,
Renstra kemkes 2010 2014,
 
3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)
 
5. program lansia (1)
5. program lansia (1)5. program lansia (1)
5. program lansia (1)
 
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akbDr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
Dr.indrajid -upaya menurunkan aki & akb
 
Kebijakan pis pk
Kebijakan pis pkKebijakan pis pk
Kebijakan pis pk
 
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17
Selasa 27 april am2 pengelolaan promkes pusk ns batch 17
 
askeb Bayi sehat dengan imunisasi campak
askeb Bayi sehat dengan imunisasi campakaskeb Bayi sehat dengan imunisasi campak
askeb Bayi sehat dengan imunisasi campak
 
5 direktorat ibu kemenkes ri
5 direktorat ibu kemenkes ri5 direktorat ibu kemenkes ri
5 direktorat ibu kemenkes ri
 

Viewers also liked (11)

Nur ainy dan riri (asi eklusif)
Nur ainy dan riri (asi eklusif)Nur ainy dan riri (asi eklusif)
Nur ainy dan riri (asi eklusif)
 
[Ebook] Panduan Ibu Menyusui
[Ebook] Panduan  Ibu Menyusui[Ebook] Panduan  Ibu Menyusui
[Ebook] Panduan Ibu Menyusui
 
Imunisasi dan ASI
Imunisasi dan ASIImunisasi dan ASI
Imunisasi dan ASI
 
MPASI
MPASIMPASI
MPASI
 
Pentingnya Imunisasi
Pentingnya ImunisasiPentingnya Imunisasi
Pentingnya Imunisasi
 
He mp asi angelin ligianto
He mp asi angelin ligiantoHe mp asi angelin ligianto
He mp asi angelin ligianto
 
Penyuluhan Imunisasi
Penyuluhan ImunisasiPenyuluhan Imunisasi
Penyuluhan Imunisasi
 
Pemberian imunisasi
Pemberian imunisasiPemberian imunisasi
Pemberian imunisasi
 
Asi eksklusif
Asi eksklusifAsi eksklusif
Asi eksklusif
 
Ppt imunisasi
Ppt imunisasiPpt imunisasi
Ppt imunisasi
 
Penyuluhan imunisasi
Penyuluhan imunisasiPenyuluhan imunisasi
Penyuluhan imunisasi
 

Similar to IMPAL

KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxKERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxBudimanSetiawan5
 
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
 
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatMakalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatZelitania
 
KAK KECACINGAN 2019.docx
KAK KECACINGAN 2019.docxKAK KECACINGAN 2019.docx
KAK KECACINGAN 2019.docxpuskesmaspagak
 
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatMateri imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatYusneri Ahs
 
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdf
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdfPedoman_Manajemen_PPIApdf.pdf
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdfElytaSuartika
 
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi Jhon Sijabat
 
Pedoman ppia email
Pedoman ppia emailPedoman ppia email
Pedoman ppia emailDokter Tekno
 
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdf
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdfPPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdf
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdfAkunAlissa
 
IMUNISASI BAYI.pptx
IMUNISASI BAYI.pptxIMUNISASI BAYI.pptx
IMUNISASI BAYI.pptxSulasmiMirai
 
Strategi peningkatan cakupan Imunisasi
Strategi peningkatan cakupan ImunisasiStrategi peningkatan cakupan Imunisasi
Strategi peningkatan cakupan Imunisasirahmawati940177
 

Similar to IMPAL (20)

KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxKERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
 
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
 
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatMakalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
 
imunisasi 1.doc
imunisasi 1.docimunisasi 1.doc
imunisasi 1.doc
 
KAK KECACINGAN 2019.docx
KAK KECACINGAN 2019.docxKAK KECACINGAN 2019.docx
KAK KECACINGAN 2019.docx
 
PPT PKM.pptx
PPT PKM.pptxPPT PKM.pptx
PPT PKM.pptx
 
BUKU AJAR IMUNISASI
BUKU AJAR IMUNISASIBUKU AJAR IMUNISASI
BUKU AJAR IMUNISASI
 
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatMateri imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
 
Proposal & thesis
Proposal & thesisProposal & thesis
Proposal & thesis
 
Pedoman Manajemen PPIA
Pedoman Manajemen PPIAPedoman Manajemen PPIA
Pedoman Manajemen PPIA
 
Pedoman Manajemen PPIA
Pedoman Manajemen PPIAPedoman Manajemen PPIA
Pedoman Manajemen PPIA
 
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdf
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdfPedoman_Manajemen_PPIApdf.pdf
Pedoman_Manajemen_PPIApdf.pdf
 
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi
 
Pedoman ppia email
Pedoman ppia emailPedoman ppia email
Pedoman ppia email
 
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdf
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdfPPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdf
PPT Kel.8_Imunisasi Dasar Lengkap.pdf
 
Pedoman ppia 2012 final
Pedoman ppia 2012 finalPedoman ppia 2012 final
Pedoman ppia 2012 final
 
IMUNISASI BAYI.pptx
IMUNISASI BAYI.pptxIMUNISASI BAYI.pptx
IMUNISASI BAYI.pptx
 
Strategi peningkatan cakupan Imunisasi
Strategi peningkatan cakupan ImunisasiStrategi peningkatan cakupan Imunisasi
Strategi peningkatan cakupan Imunisasi
 
imunisasi 2 revisi.doc
imunisasi 2 revisi.docimunisasi 2 revisi.doc
imunisasi 2 revisi.doc
 
imunisasi 2 revisi.doc
imunisasi 2 revisi.docimunisasi 2 revisi.doc
imunisasi 2 revisi.doc
 

More from pandirambo900 (20)

Setda
SetdaSetda
Setda
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Kec sttu julu
Kec sttu juluKec sttu julu
Kec sttu julu
 
Kec sttu jehe
Kec sttu jeheKec sttu jehe
Kec sttu jehe
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Kec salak
Kec salakKec salak
Kec salak
 
Kec pggs
Kec pggsKec pggs
Kec pggs
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Kec kerajaan
Kec kerajaanKec kerajaan
Kec kerajaan
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas pmptsp
Dinas pmptspDinas pmptsp
Dinas pmptsp
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

IMPAL

  • 2. i KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga tersusunnya Buku Kebijakan Strategis’ IMPAL’ (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini bertujuan memberikan gambaran tentang Kebijakan Strategis IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi. Sehingga kita dapat menilai kinerja dari program yang Imunisasi yang telah dan akan dijalankan dengan Kebijakan Strategis IMPAL ini. Cakupan Imunisasi mencapai target yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan upaya-upaya pada tahun mendatang. Buku ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksaan program imunisasi secara keseluruhan. Buku Profil ini disusun berkat kerjasama antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya. Kami sangat mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Salak, November 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pakpak Bharat dr.Tomas NIP. 19681024 200212 1 001
  • 3. ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR……………………………………………... i DAFTAR ISI…………………………………………………….… ii SAMBUTAN BUPATI PAKPAK BHARAT…………………….. iii RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………… v BAB I. PENDAHULUAN………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang………………………………….…. 1 1.2 Maksud dan Tujuan…………………………….…. 3 1.3 Ruang Lingkup……………………………………. 3 1.4 Peraturan Perundangan……………………………. 3 BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN……………. 5 2.1 Gambaran Umum Kabupaten……………………... 5 2.1.1 Visi Misa……………………………………. 5 2.1.2 Geografi…………………………………….. 6 2.1.3 Administratif………………………………… 7 2.1.4 Kependudukan………………………………. 8 2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan……………. 8 2.2 Gambaran Khusus Sektor…………………………. 9 2.3 Permasalahan............................................................ 16 2.4 Tantangan................................................................. 17 BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS…………………………… 19 3.1. Strategi Implementasi Kebijakan……………………. 19 3.2. Penyelenggaraan Kebijakan…………………………. 21 BAB IV. DAMPAK DAN MANFAAT………………………….. 28 4.1. Dampak………………………………………………. 28 4.2. Manfaat………………………………………………. 28 BAB V. PENUTUP………………………………………………… 30 DAFTAR PUSTAKA TESTIMONI
  • 4. iii BUPATI PAKPAK BHARAT KATA SAMBUTAN Dalam ilmu kedokteran, imunitas adalah suatu peristiwa mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan benda asing hingga terjadi interaksi antara tubuh dengan benda asing tersebut. Adapun tujuan imunisasi adalah merangsang sistim imunologi tubuh untuk membentuk antibodi (kekebalan) spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Mengingat hal itu melalui Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial termasuk mendapatkan pelayanan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti tuberkulosis, polio, difteri, campak, hepatitis B dan sebagainya. Mengacu kepada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membuat sebuah Kebijakan Strategis yang dinamakan IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) dengan harapan seluruh bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat benar-benar mendapatkan Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Saya berharap kiranya dengan terbitnya buku ini akan dapat lebih memaju kinerja semua petugas kesehatan khususnya Program Imunisasi dan umumnya seluruh Program yang ada di Dinas Kesehatan.
  • 5. iv Demikian sambutan ini Saya sampaikan,kiranya buku kebijakan ini dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan lebih mengedepankan upaya preventive dan promotiv. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada tim yang telah merampungkan penyusunan buku Kebijakan Strategis Kepala Daerah Tentang Imunisasi Bayi yang dinamakan IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap). Salak Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu,MBA
  • 6. v RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (double burden). Penyakit menular masih merupakan masalah, sementara penyakit degeneratif juga muncul sebagai masalah. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga menyulitkan pemberantasannya. Dengan tersedianya vaksin yang dapat mencegah penyakit menular tertentu, maka tindakan pencegahan untuk mencegah berpindahnya penyakit dari satu daerah atau negara ke negara lain dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dan dengan hasil yang efektif. Dengan upaya imunisasi terbukti bahwa penyakit cacar telah terbasmi dan Indonesiadi nyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun 1974. Mulai tahun 1977, upaya imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu, tuberculosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Dengan upaya imunisasi pula, kita sudah dapat menekan penyakit polio dan sejak tahun 1995 tidak ditemukan lagi virus polio liar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk membasmi polio di dunia dengan Program Eradikasi Polio (ERAPO). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa program imunisasi kedalam penyelenggaraan yang bermutu dan efisien. Upaya tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dalam bidang penemuan vaksin baru (Rotavirus, Japanese encephalitis, dan lain-lain). Beberapa
  • 7. vi jenis vaksin dapat digabung sebagai vaksin kombinasi yang terbukti dapat meningkatkan cakupan imunisasi, mengurangi jumlah suntikan dan kontak dengan petugas imunisasi. Dari uraian diatas jelaslah diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang strategis dalam upaya untuk meningkatkan imunisasi sehingga dapat mencapai tingkat population imunity (kekebalan masyarakat) yang tinggi dan dapat memutuskan rantai penularan PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Kebijakan Strategis tersebut akan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi sehingga upaya imunisasi dapat semakin efektif dan efisien dengan harapan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan anak, ibu serta masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan program imunisasi telah membuat dan menjalankan sebuah kebijakan strategis dengan lebih mengedepankan unsur kedaerahan yang nantinya diharapkan tersosialisasi dengan baik di masyarakat dengan menamakan program tersebut ‘IMPAL’ akronim dari Imunisasi Pasti Lengkap. Program IMPAL ini ditujukan pada semua bayi yang diharuskan untuk mendapat lima imunisasi dasar. Akronim IMPAL ini menegaskan pada kedekatan ataupun semacam pertalian persaudaraan yang secara garis keturunan dan kekerabatan merupakan perjodohan. Program IMPAL pada bayi ini adalah Kebijakan Strategis yang terdiri dari beberapa kegiatan yang menunjang untuk tercapainya cakupan lima imunisasi dasar pada seluruh bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
  • 8. 1 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. Pada tahun 1974, WHO mencanangkan Expanded Programme of Immunization (EPI) atau program pengembangan imunisasi. Program imunisasi merupakan suatu program yang digunakan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita. Program ini memiliki 6 penyakit target seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak, sedangkan Hepatitis B baru ditambahkan pada awal tahun 1980-an karena baru ditemukan. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1 kali. Kementerian Kesehatan Indonesia menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI (Universal Child Immunization) baik di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten bahkan di setiap desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi telah mendapatkan
  • 9. 2 imunisasi dasar lengkap untuk BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Cakupan UCI di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan data yang dihimpun dari puskesmas 2011:100%, 2012:100% , 2013:100% Berdasarkan data di atas kertas seluruh desa di kabupaten Pakpak Bharat telah mencapai target. Hal tersebut disebabkan dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan terhadap program imunisasi yang sangat maksimal berupa dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan, tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuate. Hanya saja masih sangat diperlukan koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta, pemberdayaan sumber daya yang memadai serta masih diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi. Agar kiranya data yang tersaji tersebut dapat benar adanya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di masyarakat. Buku ini merupakan buku yang berisi Kebijakan Strategis Kepala Daerah terhadap suatu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang yang menggambarkan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah tersebut. Buku ini berisi kebijakan strategis dibidang kesehatan khususnya Program Imunisasi,di Kabupaten Pakpak Bharat yang diberi nama IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap). Buku ini juga memuat bagaimana
  • 10. 3 program tersebut dijalankan dan juga menggambarkan kegiatan- kegiatan yang mendukung program tersebut 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana kebijakan strategis tersebut mempengaruhi angka cakupan dan pencapaian indiktator pelaksanaan imunisas bayi yang ada di kabupaten pakpak bharat. 1.3. Ruang Lingkup Ruang Lingkup buku ini membahas tentang kebijakan Kepala Daerah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan program imunisasi bagi bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, yang selanjutnya akan dibahas secara lengkap pada Bab-bab berikutnya. 1.4. Peraturan Perundangan Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan program imunisasi bayi telah memiliki landasan hukum yaitu : 1. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. KEPMENKES No.1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi 3. Kep. Menkes no. 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
  • 11. 4 4. PERMENKES No 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 3 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat no 440.443/046/II/2013 Tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Peningkatan Imunisasi di Kabupaten Pakpak Bharat.
  • 12. 5 BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 2.1 Gambaran Umum Kabupaten 2.1.1. Visi Misi Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang sejahtera serta kepemimpinan yang adil dan demokrasi didukung pemerintahan yang professional yang berfokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat, Sumber Daya, Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai budaya Pakpak dan agama. Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah : 1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2. Mewujudkan pemerintahan yang professional, kreatif dan fasilitatif; 3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat; 4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah atasan dan kerja sama saling menguntungkan dalam
  • 13. 6 peningkatan aksesbilitas dengan daerah lain khususnya yang berbatasan langsung; 6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sosial dan birokrasi; 7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat; 8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan dalam pembangunan; 9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen; 10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak Bharat perantau; 11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dlam kebijakan publik; 12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. 2.1.2. Geografis Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis terletak pada garis 2°15’00” - 3°32’00” Lintang Utara dan 90°00’-98°31’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil. Bila dilihat dari letak
  • 14. 7 geografisnya yang terletak di dekat garis khatulistiwa maka Kabupaten Pakpak Bharat dapat digolongkan sebagai daerah beriklim tropis, dengan rata-rata suhu 28 °C dengan curah hujan per tahun sebesar 311 MM. Kabupaten Pakpak Bharat yang beriklim tropis sangat memungkinkan untuk terjangkit penyakit tropis. Penyakit tropis merupakan salah satu bentuk penyakit yang sering terjadi di daerah beriklim tropis dan subtropik, penyakit tropis ini dapat mewabah dengan cepat dan menjadi salah satu faktor peningkatan angka kematian. Untuk mengurangi angka kematian tersebut, perlu adanya penanggulangan guna menekan penyebarluasan penyakit tropis yang ternyata semakin lama semakin mewabah. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyakit tropis tersebut. 2.1.3. Administratif Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah 1.218,30 km². secara umum topografi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah perbukitan dan lembah serta dataran tinggi antara 700-1.400 m diatas permukaan laut. Sedangkan secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat sejak tahun 2007 memiliki 8 (delapan) kecamatan dan 52 (lima puluh dua) desa. Luas wilayah yang berjauhan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Pakpak Bharat.
  • 15. 8 2.1.4. Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat memiliki penduduk sebanyak 50.954 jiwa tahun 2014. Secara umum penduduk yang berumur 10 tahun lebih banyak tamat pada tingkat pendidikan SD/MI (23,74%) kemudian SMA/SMK/SMA (18,62%), SMP/MTs (16,78%) dan pada tingkat akademi/universitas hanya sekitar 3,39 %. Di Kabupaten Pakpak Bharat, jumlah bayi yang berumur 0-4 tahun sebanyak 2.774 orang dan Jumlah bayi lahir hidup pada tahun 2013 sebesar 916 orang. Tingkat pendidikan merupakan dasar untuk tersosialisasinya kebijakan strategis dimaksud, sehingga masih sangat diperlukan Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan strategis dimaksud. 2.1.5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat bermata pencaharaian sebagai petani sebanyak 16.517 orang, bangunan/konstruksi sebanyak 205 orang, berdagang sebanyak 974 orang, angkutan/transportasi 257 orang, keuangan 29 orang, jasa kemasyarakatan 1.782 orang, listrik, gas dan air bersih 51 orang. Pelaksanaan Kebijakan Strategis yang dibuat tidak membenani sosial ekonomi masyarakat sehingga hal ini bukan merupakan tantangan yang cukup berarti bagi terselenggarnya kebijakan strategis ini.
  • 16. 9 2.2. Gambaran Khusus Sektor Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin adalah suatu obat yang diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak. Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan. Jenis Imunisasi Berdasarkan program pengembangan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang diwajibkan dan Program Imunisasi Non PPI yang dianjurkan. Wajib jika kejadian penyakitnya cukup tinggi dan menimbulkan cacat atau kematian. Berikut adalah lima imunisasi dasar yang wajib diberikan sejak bayi:  Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) sekali untuk mencegah penyakit Tuberkulosis. Diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu.
  • 17. 10  Imunisasi Hepatitis B sekali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan.  Imunisasi DPT-HB 3 (tiga) kali untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan saat bayi berusia 2 (dua) bulan. Imunisasi berikutnya berjarak waktu 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dilakukan bersamaan dengan vaksin DPT-HB.  Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Imunisasi Polio diberikan 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu.  Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi campak diberikan saat bayi berumur 9 bulan. Grafik 1. Jumlah bayi yang dimunisasi BCG di Kabupaten Pakpak Bharat 1155 905 796 893 1016 910 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 sasaran bayi cakupan 2011 2012 2013 Imunisasi BCG
  • 18. 11 Grafik 2 : Persentase cakupan bayi yang diimunisasi BCG di Kabupaten Pakpak Bharat 78.3 112 89.6 0 20 40 60 80 100 120 %cakupan 2011 2012 2013 ImunisasiBCG Dari grafik 1 dan 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2012 cakupan imunisasi BCG pada bayi sudah memenuhi target nasional yaitu 80 %. Grafik 3.Jumlah bayi yang dimunisasi Polio di kabupaten Pakpak Bharat 1155 949 936 935 867796 895 957 912 945 1016 989 1035 1068 990 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 sasaran bayi Cakupan Polio 1 Cakupan Polio 2 Cakupan Polio 3 Cakupan Polio 4 2011 2012 2013 Iunisasi Polio
  • 19. 12 Grafik 4: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Polio di Kabupaten Pakpak Bharat 82 81 81 76 112 120 115 119 97.3 101.9 105.1 97.4 0 20 40 60 80 100 120 140 % Polio 1 % Polio 2 % Polio 3 % Polio 4 2011 2012 2013 Polio Dari Grafik 3 dan 4 cakupan imunisasi polio telah melampaui target cakupan nasional yaitu 80 % Grafik 5: Jumlah bayi yang dimunisasi DPT HB di kabupaten Pakpak Bharat 1155 860 815 856 796 984 1027 10131016 1041 1029 1071 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 sasaran bayi Cakupan DPT HB 1 Cakupan DPT HB 2 Cakupan DPT HB 3 2011 2012 2013 Imunisasi DPT HB
  • 20. 13 Grafik 6: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi DPT HB di Kabupaten Pakpak Bharat 75 71 74 124 129 127 102.5 101.3 105.4 0 20 40 60 80 100 120 140 % DPT HB 1 % DPT HB 2 % DPT HB 3 2011 2012 2013 DPT HB Dari Grafik 5 dan 6 dijelaskan bahwa imunisasi DPT HB sejak tahun 2012 telah mencapai target nasional yaitu 80%
  • 21. 14 Grafik 7: Jumlah bayi yang diImunisasi Campak di kabupaten Pakpak Bharat. 1155 803796 948 1016 991 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 sasaran bayi cakupan 2011 2012 2013 Campak Grafik 8: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Campak di Kabupaten Pakpak Bharat . 70 119 97.5 0 20 40 60 80 100 120 140 % cakupan 2011 2012 2013 Imunisasi Campak
  • 22. 15 Dari Grafik 7 dan 8 dapat dijelaskan bahwa imunisasi campak di kabupaten Pakpak Bharat telah memenuhi target nasional yaitu 80% sejak 2012. Grafik 9: Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Medan P.Siantar Tg.Balai Binjai Tb.Tinggi Sibolga P.Sidempuan GunungSitoli D.Serdang Langkat Karo Simalungun Asahan Lab.Batu Tap.Utara Tap.Tengah Tap.Selatan Nias Dairi Tobasa Madina Humbahas Pak-pakBharat NiasSelatan Sergei Samosir BatuBara Palas Paluta Labura Labusel NiasUtara NiasBarat Provinsi Dari grafik 9 terlihat bahwa Kabupaten Pakpak Bharat secara data telah memenuhi target Provinsi Sumatera Utara yaitu 80% 2.3. Permasalahan Beberapa kendala terkait Kebijakan strategis IMPAL: 1. Kurangnya komitmen dari petugas kesehatan yang terlibat langsung dengan pelaksanaan program imunisasi
  • 23. 16 sehingga kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal. 2. Terbatasnya SDM Kesehatan secara kuantitas dan kualitas yang dimiliki sehingga upaya kesehatan kurang menjangkau ke masyarakat di daerah-daerah yang terpencil. 3. Seringnya terjadi perpindahan SDM di daerah yang menangani Imunisasi sehingga menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak berkesinambungan. 4. Masih kurang kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan khususnya dalam Program Imunisasi kepada masyarakat di daerah terpencil, dan perbatasan, Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) menjadi hal yang memberatkan bagi sebahagian kecil masyarakat untuk memberikan imunisasi pada bayinya. 5. Keterlambatan pelaporan data yang berjenjang dari desa ke puskesmas dan puskesmas ke dinas kesehatan yang mempengaruhi pencapaian cakupan dan pencapaian indikator program imunisasi. 2.4. Tantangan Yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan motivasi petugas pengelola di puskesmas dan petugas lapangan, penguatan supervisi support beserta tindak lanjutnya, pelembagaan
  • 24. 17 PWS di Puskesmas, pertemuan koordinasi kecamatan, advokasi stakeholder, meningkatkan KIE dan training petugas, meningkatkan kerjasama dengan RS dan praktek swasta, penanganan khusus untuk daerah sulit dan terpencil. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi imunisasi. Sistem informasi imunisasi terdiri dari reminder dan recall serta forecast. Reminder adalah suatu informasi mengenai imunisasi yang akan diberikan saat itu dan biasanya berorientasi pada penyedia layanan kesehatan. Recall adalah suatu informasi/pengingat mengenai imunisasi/vaksin yang telah di peroleh dan biasanya berorientasi pada pasien dan penyedia layanan kesehatan atau bahkan keduanya. Forecast adalah informasi yang berhubungan dengan waktu jatuh temponya imunisasi yang akan diberikan dan biasanya berorientasi pada pasien dan pemberi layanan kesehatan. Pada forecast ini jika seseorang atau anak sudah terlambat maka pemberi atau penyedia layanan akan memberikan suatu pengingat (baik melalui surat ataupun telepon) agar anak segera untuk di imunisasi. Setelah reminders, recall dan forecast dihasilkan maka perlu dilakukan pengalihan informasi ke area tujuan sehingga dapat digunakan pada praktek klinis untuk meningkatkan kepatuhan pedoman imunisasi. Sehingga data UCI Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
  • 25. 18 BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS 3.1. Strategi Implementasi Kebijakan Kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan Program Imunisasi di kabupaten Pakpak Bharat antara lain : 1. Kebijakan 1. Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait. 2. Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi baik terhadap sasaran masyarakat maupun sasaran wilayah. 3. Mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu. 4. Mengupayakan kesinambungan penyelengaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu. 5. Pehatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakit (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis 2. Strategi 1. Memberikan akses (pelayanan) kepada masyarkat dan swasta. 2. Membangun kemitraan dan jejaring kerja.
  • 26. 19 3. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin, peralatan rantai vaksin dan alat suntik. 4. Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga professional/terlatih. 5. Pelaksanaan sesuai standar. 6. Memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang lebih efektif, berkualitas dan efesien. 7. Meningkatkan advokasi, fasilitas dan pembinaan. Foto Pelaksanaan Imunisasi di salah satu posyandu
  • 27. 20 3.2. Penyelenggaraan Kebijakan 1. Perencanaan penyelenggaraan Kebijakan strategis IMPAL dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini Dinas Kesehatan berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas. Perencanaan meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan. 2. Kebijakan Strategis IMPAL dijalankan Pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan menyediakan logistik untuk penyelenggaraan imunisasi antara lain meliputi Auto Disable Syringe, safety box, peralatan coldchain, emergency kit dan dokumen pencatatan status imunisasi sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan unit logistik imunisasi untuk menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan juga merupakan bentuk dari penyelenggaraan Kebijakan Strategis IMPAL. 3. Penyelengaraan kebijakan strategis IMPAL juga mencakup kepada pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi bayi sampai ke seluruh puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan Strategis ini menjamin
  • 28. 21 bahwa pendistribusian vaksin dilakukan sesuai cara distribusi yang baik dengan menyimpan vaksin pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu sebelum pendistribusiannya sehingga kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik. 4. Kebijakan Strategis IMPAL juga mengatur dalam hal penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan imunisasi bayi di Kabupaten Pakpak Bharat Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud terdiri atas pengelola program, pengelola coldchain, pengelola vaksin, dan pengelola logistic, yang harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang ada dalam Kebijakan Strategis IMPAL. 5. Kebijakan Strategis IMPAL yang berupa Pelayanan Imunisasi pada bayi dapat dilaksanakan secara massal dan perseorangan. Pelayanan imunisasi secara massal dilaksanakan di puskesmas, posyandu, sekolah, atau pos pelayanan imunisasi lainnya yang telah ditentukan. Pelayanan imunisasi secara perseorangan dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter dan dokter spesialis, praktik bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pelaksanaan pelayanan imunisasi bayi secara
  • 29. 22 massal harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala dan berkesinambungan. meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan pelaksana pelayanan imunisasi. 6. Kebijakan Strategis IMPAL juga menyiapkan biaya opersional untuk pelayanan imunisasi wajib pada bayi. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi biaya transport dan akomodasi petugas, bahan habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai vaksin. 7. Kebijakan Strategis IMPAL ini juga memuat kegiatan yang menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi wajib bagi bayi. Yang dilaksanakan melalui kegiatan: pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang, advokasi dan sosialisasi, pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah atau pembinaan organisasi lembaga swadaya masyarakat.
  • 30. 23 Gambar yang menunjukkan peran serta masyarakat pada saat imunisasi berlangsung. 8. Kebijakan Strategis IMPAL juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi wajib bayi secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi wajib bayi sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), Data Quality Self Assessment (DQS), Effective Vaccine Management (EVM), Supervisi Suportif, KIPI, dan Recording and Reporting (RR). Dalam
  • 31. 24 Recording and Reporting dibuat sebuah terobosan yaitu Sertifikat Imunisasi Lengkap pada semua bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat Gambar Sertifikat Imunisasi Bayi yang akan dibagikan pada seluruh bayi yang ada dikabupaten Pakpak Bharat yang telah mendapat lima imunisasi dasar lengkap.
  • 32. 25 Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Imunisasi yang menopang Kebijakan Strategis IMPAL Dari tabel dapat disimpulkan adanya penurunan alokasi anggaran, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah memulai Reformasi Birokrasi di seluruh jajarannya. Alokasi anggaran yang lebih mengarah kepada belanja pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang sudah merupakan TUPOKSI nya akan dihilangkan, sehinnga akan tercipta PNS yang bekerja secara Anggaran Dana 2011 2012 2013 Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit 104.488.200 65.839.200 49.258.060 Nama Kegiatan Peningkatan Imunisasi Capaian Program Universal Child Imunitation Keluaran Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Lengkap Hasil Meningkatnya Imunitas Bayi
  • 33. 26 professional dan menjalankan pekerjaannya dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.
  • 34. 27 BAB. IV. DAMPAK DAN MANFAAT 4.1. Dampak Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Program Imunisasi ini adalah bagi kesehatan serta pertumbuhan perkembangan anak- anak Pakpak Bharat kelak di kemudian hari. Karena memang ketika bayi baru lahir saja sudah harus mendapatkan vaksinasi imunisasi bagi bayi baru lahir ini. Dengan Kebijakan Pemerintah pada Program Imunisasi ini mencerminkan betapa pentingnya anak sebagai investasi masa depan bangsa. Selaras juga dengan program terwujudnya generasi emas Pakpak Bharat dimana Imunisasi menjadi salah satu pilar yang teramat penting untuk menjaga kesehatan anak anak Pakpak Bharat baik saat ini maupun di masa yang akan datang. 4.2. Manfaat Adapun manfaat Kebijakan Strategis IMPAL Pemerintah ini adalah: 1. Untuk menekan morbiditas dan mortalitas tujuh penyakit di Kabupaten Pakpak Bharat (Tuberkulosis, Polio, Difteri, Tetanus, Pertusis, Campak, dan Hepatitis B) 2. Pembasmian penyakit ini bukan hanya menghilangkan penderitaan, morbiditas, mortalitas dan disabilitas pada manusia yang diakibatkannya, tetapi juga menghilangkan kerugian moril dan materi.
  • 35. 28 3. Kabupaten Pakpak Bharat akan berperan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan secara nasional karena dengan kebijakan pemerintah pada program imunisasi ini juga akan mencegah terjadinya penularan penyakit.
  • 36. 29 BAB V. PENUTUP Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan imunisasi, anak akan terhindar dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka memiliki kesempatan beraktifitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan. Imunisasi tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sangat meyakini kesehatan anak anak adalah investasi terbesar dikarenakan anak anak itulah yang nantinya akan menjadi generasi emas Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dengan Kebijakan Pemerintah pada program. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan maaf jika penulisan ini jauh dari kesempurnaan dan kami sangat berterim kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga seluruh anak di Kabupaten Pakpak Bharat telah mendapatkan imunisasi lengkap, terlebih lagi kepada Bapak Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA yang selalu mendukung program-program dari Dinas Kesehatan untuk kesehatan masyarakat Pakpak Bharat.
  • 37. 30 Akhir kata, ada pepatah mengatakan orang sakit hanya memiliki satu harapan dan orang sehat memiliki banyak harapan. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan dengan mengutamakan tindakan pencegahan. Salam sehat, Njuah-juah banta karina. Tim work 1. Kadis Kesehatan Kab. Pakpak Bharat 2. Kabid P2P-PL 3. Kasie P2P 4. Staf Bidang P2P-PL
  • 38. 31 DAFTAR PUSTAKA 1. Muamalah, Siti. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (Dpt) Dan Campak. Dapat diunduh dari http://id.scribd.com/doc/53187122/FAKTOR, diakses pada tanggal 06 November 2014. 2006 2. Menyongsong Program Indonesia Sehat 2010 Gairahkan Spirit Imunisasi Bayi dan Balita. Dapat diunduh dari http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=27905&kat=Daera h, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014. 2010 3. WHO. Program Imunisasi Dan Pengembangan Vaksin. Dapat diunduh dari http://www.who.or.id, diakses pada tanggal 05 November 2014. 4. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2010. Dapat diunduh dari http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/buku_laporan/lapna s_riskesdas2010/Laporan_riskesdas_2010.pdf, diakses pada tanggal 08 November 2014 5. Kementerian Kesehatan Indonesia. Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2013. Dapat diunduh dari http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_DATA_KESEHATA N_INDONESIA_TAHUN_2011.pdf, diakses pada tanggal 08 November 2014
  • 39. 32 6. Ranuh I.G.N. Pedoman Imunisasi Di Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Balai Penerbit IDAI, 2005. 7. Entjang, Indan. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000 8. Ilyas, Sadeli. Imunisasi. Dapat diunduh dari http:// akfarsam.ac.id/downlot.php?file=IMUNISASI.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2014 9. Jenis Macam Vaksin Imunisasi untuk Anak. Dapat diunduh dari http://digilib.litbang.depkes.go.id/go.php?id=jkpkbppk-gdl-grey- 2003-supraptini-1631-imunisasi [Diakses pada tanggal 10 November 2014] 10. Epidemiologi Imunisasi Dan Kesehatan Matra. Dapat diunduh dari http://www.jakarta.go.id [diakses tanggal 10 November 2014]. Pemutakhiran Terakhir (Senin, 18 April 2014 14:26) 11. Notoatmojo, S. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta : Rineka Cipta
  • 40. 33 TESTIMONI IMUNISASI DI DESA SALAK II IBU RUSMAWATI PADANG, 30 Thn Pendapat tentang imunisasi : Imunisasi itu bagus buat bayi walaupun anak demam itu karena serasi dengan Imunisasi nya , Bayi Sehat dan Kuat berkat Imunisasi.
  • 41. 34 IMUNISASI DI DESA TANJUNG RAHU IBU AGUSYANI BANCIN , 35 Thn Pendapat tentang Imunisasi : Imunisasi sangat bermanfaat bagi bayi saya untuk menambah kekebalan tubuh tehadap penyakit
  • 42. 35 IMUNISASI DI DESA MUNGKUR IBU LOTMA MANIK Pendapat tentang Imunisasi : Imunisasi itu bagus dan bisa membantu kekebalan tubuh anak dari segala penyakit seperti campak dan polio