Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Herman Daendels. Terdapat tiga jenis pengadilan yaitu untuk orang Eropa, pribumi, dan timur asing. Pengadilan untuk orang Eropa terdiri dari Residentiegerecht dan Raad van Justitie, sedangkan untuk pribumi terdiri dari Districtsgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad.

2. Azizul Akbar
Rachim Aulian
Rahma Yunita
Trisa Andami
Yeyen Dwi Valeta

3. Herman W Daendels memulai karir di kota kelahirannya Hattern, 21 Oktober 1762
sebagai pengacara. Pada tahun 1794 ia bergabung dengan tentara perancis yang masuk ke
belanda sebagai brigadir. Ketika sebagai Letnan Jenderal ia beralih ke Bataafsc Republik
dan ikut dalam perebutan kekuasaan pada tanggal 22 januari 1798. Ia ditugaskan oleh Louis
Napoleon ke Nusantara sebagai gubernur Jenderal yang mempunyai tugas utama
mempertahankan pulau jawa dari ancaman inggris. Dalam masa pemerintahannya sebagai
Gubernur Jenderal (1808 – 1811), ia membuat suatu kebijakan yang kontroversial, yaitu
pembuatan jalan sepanjang pulau jawa (Anyer – Panarukan). Daendels meninggal di Ghana,
2 Mei 1818 pada umur 55 tahun.

4. VOC atau kongsi dagang dari Belanda atau yang sering di sebut
Kompeni, berkembang pesat. VOC mengikat raja-raja dari sebuah kerajaan
di Indonesia dengan berbagai perjanjian yang merugikan.Semakin lama VOC
semakin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang tetapi juga
ikut mengandalikan pemerintahan di Indonesia.
Setelah kurang lebih 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC mengalami
kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang
yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya
korupsi di antar pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan
kongsi-kongsi dagang yang lain.

5. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan
yaitu sebagai berikut:
1. Pengadilan Untuk Orang Eropa
2. Pengadilan Untuk Orang Pribumi
3. Pengadilan Untuk Orang Timur Asing
Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Tetapi
ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah
kepada pihak swasta.

6. Golongan
Hukum
TIMUR ASING
EROPA
PRIBUMI
TIONGHOA
BUKAN TIONGHOA
Perdana materiil
Hukum Perdata Eropa (BW
&
WvK)
Pidana Materiil
Perdata Formil
Pidana Formil
Reglement op de
WvS
Hukum Adatnya
WvS
WvS
Tidak Diatur
Hukum Adat
WvS
Reglement op de
Burgerlijk
Rechtsvordering
(RV)
Hukum Perdata
Eropa (BW &
WvK)
Tidak Diatur
Tidak Diatur
Tidak Diatur
*Herziene
Inlands
Reglement (HIR) (untuk daerah Jawa &
Madura)
*Reglement
Buitenge
westen
(Rbg) ( untuk daerah Luar Jawa
&Madura)
Strafvordening
HIR Rbg

7. Pengadilan Untuk Orang Eropa
Yang termasuk orang golongan Eropa tercantum pada (psl 163 ayat 2 I.S):
1. Semua orang Belanda
2. Semua orang yg berasal dari Eropa non Belanda
3. Semua orang Jepang
4. Semua orang (non 1, 2, 3) yg negaranya menerapkan hukum keluarga yang sama
dengan hukum Belanda
5. Semua anak sah dari orang-orang yang termasuk poin. 2, 3, dan 4.

8. 1. Residentiegerecht
- Berada di kota karesidenan
- Susunan kelembagaan: Seorang hakim tunggal dan seorang panitera (yang sekaligus bertugas
di Pengadilan Landraad)
- Memiliki kewenangan mengadili atas:
* Perkara perdata kecil (bagi orang-orang Eropa)Perkara perdata dimana orang Eropa /
Tionghoa sebagai pihak tergugat
* Perkara perdata orang-orang Indonesia dan Timur Asing non Tionghoa yang menundukkan
diri dengan sukarela pada hukum perdata Eropa (vrijwillige onderweping)
* Persengketaan perjanjian kerja orang Indonesia dan Timur Asing non Tionghoa (walaupun
tidak tunduk pada hukum perdata Eropa)

9. 2. Raad van Justitie
- Terdapat di:
1. Jakarta (Batavia), membawahi wilayah: Jabar, Lampung, Palembang, Jambi, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat.
2. Semarang, membawahi wilayah: Jateng
3. Surabaya, membawahi wilayah: Jatim, Madura, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Susunan kelembagaan terdiri dari: Presiden, wakil presiden, anggota, Officier van Justitie, Substituut-Officier van
Justitie, Justite, Panitera, Wakil Panitera pertama.
- Memiliki kewenangan:
* Peradilan (bagi orang Eropa) untuk perkara pidana dan perdata pada umumnya.
* Peradilan harian bagi orang Tionghoa yang melakukan gugatan perdata kepada sesama orangTionghoa atau
Eropa.
* Peradilan harian atas perkara perdata dg tergugat adalah orang Indonesia danTimur Asing non Tionghoa
yang tunduk secara sukarela pada hukum perdata Eropa.
* Peradilan bagi semua golongan atas perkara tertentu: penemuan barang di laut, tindak pidana kepailitan,
dan pembajakan dalam pelayaran perdagangan.
* Menyelesaikan sengketa kewenangan antara: hakim dengan pegawai di bawahnya, hakim peradilan
pemerintah denga hakim peradilan bumiputera, dan antara hakim peradilan pemerintah dan peradilan
bumiputera dengan hakim peradilan swapraja.
* Sebagai pengadilan tingkat banding atas perkara yang telah diputus di pengadilan Residentiegerecht dan
pengadilan Landraad. (dilakukan di RvJ Jakarta)
* Juga dapat berfungsi sebagai Politierechter (hakim kepolisian) untuk perkara pidana ringan. Dilakukan oleh
seorang hakim tunggal sehinga juga disbut sebagai “KamarTunggal.”

10. 3. Hooggerechtshof
- Merupakan peradilan yang tertinggi di Hindia Belanda, hanya berkedudukan di Jakarta untuk membawahi
wilayah hukum seluruh Hindia Belanda.
- Presiden Hooggerechtshof diangkat oleh Raja dan kedudukannya diatur dalam Indische Staatsregeling
- Memiliki kewenangan:
* Pengawas pengadilan-pengadilan di bawahnya
* Pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas perkara pidana dengan terdakwa para pegawai
kehakiman, pegawai tinggi pemerintahan, dan anggota Volksraad
* Pengadilan tingkat banding atas perkara perdata yang diadili di Residentiegerecht di luar
wilayah Jawa dan Madura dengan nilai gugatan f.500 ke atas
* Pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas perkara perdata yang ditolak / dihambat
penyelesaiannya di Raad van Justitie atau di Residentiegerecht
* Menyelesiakan sengketa kewenangan para hakim: hakim peradilan pemerintah dengan hakim
bumiputera, hakim peradilan pemerintah dan peradilan bumiputera dengan hakim swapraja, hakim
sipil dengan hakim militer
* Keputusan dari mahkamah Hooggerechtshof dinamakan sebagai “Arrest”

11. 1.
•
•
Residentiegerecht
- Berada di ibu kota karesidenan
- Susunan terdiri dari seorang hakim sarjana hukum yang sekaligus sebagi ketua Landraad (jika ada), atau seorang pegawai
pemerintahan Belanda (jika tidak ada landraad)
• - Memiliki kewenangan:
* Perkara pidana untuk orang Eropa untuk tingkat I dan terakhir berupa tindakan pidana pelanggaran dengan ancaman pidana
kurungan maximal 3 bulan atau denda maximal f.300 tanpa penyitaan barang. (Jika di daerah tersebut tidak ada
Landsgerecht sebagai pengadilan pidana semua gololngan)
*Perkara perdata pada tingkat I atas gugatan (orang Eropa atauTionghoa) pada orang Indonesia atauTimur Asing non Tionghoa
yg tunduk secara sukarela pada hukum perdata Eropa dengan nilai gugatan f.500-f.1500 (untuk wilayah Aceh, Sumatera
Timur, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Kalimantan – Barat – Selatan –Timur, Bali –
Lombok, Sulawesi, Menado, danTernate)
*Perkara perdata tingkat I atas gugatan perdata kepada tergugat orang Indonesia atauTimur Asing non Tionghoa yg tunduk scr
sukarela pd hukum perdata Eropa dg nilai gugatan > f.1500 (untuk wilayah idem di atas)
* Perkara perdata atas gugatan orang Eropa, Tionghoa, TimurAsing non Tionghoa dan Pribumi yang tunduk secara sukarela
pada hukum perdata Eropa (untuk wilayah Sumatera Barat danTapanuli)
*Perkara perdata bagi orang Eropa danTionghoa dengan nilai gugatan tak terbatas (untuk wilayah Amboina, Tual, Irian
Utara, dan Irian Barat. Sdk bg org Pribumi dan
*TimurAsing non Tionghoa ke Residentiegerect)

12. 2. Raad van Justitie
- Terdapat di:
1. Padang, membawahi wilayah: Sumbar, Tapanuli, dan Bengkulu.
2. Medan, membawahi wilayah: Aceh, Sumatera Timur, dan Riau.
3. Makasar, membawahi wilayah: Sulawesi,Manado. Timor, dan
Maluku.
*Kewenangan: sama dengan Raad van Justitie Jawa & Madura

13. - Yang termasuk gol pribumi (Pasal 163 ayat 3
I.S):
• 1. Penduduk asli Hindia Belanda
• 2. Golongan lain yang meleburkan diri dengan
penduduk asli Hindia Belanda.

14. 1. Districtsgerecht
- Terdapat di daerah kawedanan.
- Susunan kelembagaan: Terdiri dari seorang wedana sebagai hakim tunggal.
- Memiliki kewenangan:
* Perkara pidana ringan / pelanaggaran (yang dilakukan oleh *rang pribumi) dengan
ancaman denda max f.3,* Perkara perdata (gugatan oleh orang non Eropa danTionghoa) dg nilai gugatan <f.20,-

15. 2. Regentschapsgerecht
- Terdapat di kota-kota kabupaten
- Susunan kelembagaan: Tediri dari seorang Bupati (atau Patih) sebagai hakim
tunggal, dibantu oleh pegawai kabupaten, penghulu dan jaksa (adjunct
magistraat)
- Memiliki kewenangan:
* Pidana pelanggaran (oleh orang Pribumi) dengan ancaman hukuman maximal 6
hari atau dendav maximal f.10,* Perdata (atas gugatan oleh orang non Eropa danTionghoa) dengana tergugat
orang Pribumi dengan nilai gugatan f.20,-< <f.50,* Pengadilan tingkat banding dari Districtsgerecht

16. 3. Landraad
- Terdapat di kota-kota kabupaten atau kota lain sesuai kebutuhan.
- Susunan kelembagaan: Terdiri majelis hakim dengan seorang sarjana hukum sebagai
hakim ketua yang membawahi pegawai pemerintahan sebagai hakim anggota, seorang
panitera, seorang jaksa (jika perkara pidana), dan seorang penasihat sidang jika yang
diperkarakan orang beragama Islam atau golongan lain yang berlaku hukum Adat.
- Memiliki kewenangan:
* Perkara perdata dan pidana (yg mengadili golongan Pribumi) yang diperkenankan oleh
UU untuk diadili pada tingkat pertama.
* Perkara perdata pada tingkat pertama untuk golongan Timur Asing non Tionghoa yang
berlaku hukum adatnya.
* Pengadilan tingkat banding dari Regentschapsgerecht.
* Permohonan banding dari Landraad ke Raad van Justite

17. • 1. Negorijrechtbank
• - Hanya terdapat di desa (negorij) di Ambon.
• - Susunan kelembagaan: Terdiri dari majelis yang diketuai
kepala negorij dengan
• anggota-anggota negorij sebagai anggota majelis.
• - Kewenangan:
* Perkara pidana pelanggaran atas semua golongan yang
diancam kurungan maximal 6 hari atau denda maximal
f.15,- di luar pelanggaran fiskal.

18. 2. Districtsgerecht
- Terdapat di kawedanan dari daerah Bangka Belitung, Menado, Sumbar, Tapanuli, dan Kalimantan SelatanTimur.
- Susunan kelembagaan: Terdiri dari hakim tunggal seorang wedana untuk wilayah Bangka Belitung dan
Manado, atau majelis hakim dengan wedana sebagai ketua dan beberapa anggota yang ditunjuk oleh
Residen.
- Kewenangan (utk wil. Bangka Belitung dan Manado):
* Perkara perdata atas gugatan oleh orang Pribumi danTimur Asing non Tionghoa kepada orang Pribumi
dengan nilai gugatan 8 f.50,* Perkara pidana pelanggaran (oleh org Pribumi) dengan ancaman kurungan maximal 6 hari atau denda
maximal f.15,- di luar pelanggaran fiskal
* Banding putusan Districtsgerecht dilakukan ke Landraad untuk perkara dengan nilai > f.20,- , atau ke
Magistraatsgerecht utk perkara pidana pelanggaran dengan
ancaman kurungan atau dengan f.3 < < f.20,- untuk wilayah Bangka-Belitung dan Manado.

19. 3. Magistraatsgerecht
- Merupakan pengadilan setingkat Landgerecht untuk wilayah-wilayah yang tidak
terdapat Landgerecht.
- Susunan kelembagaan: Terdiri dari hakim tunggal yang merupakan pegawai-pegawai
pemerintah Belanda yang diangkat oleh Residen.
- Kewenangan:
*Perkara pidana yang dilakukan oleh golongan Pribumi dan TimurAsing non Tionghoa
* Perkara perdata bagi orang pribumi danTimurAsing non Tionghoa yang menundukkan
diri secara sukarela pada hukum perdata Eropa dengan nilai gugatan maximal f.30,* Pengadilan tingkat banding dari putusan Distrcitsgerecht untuk perkara pidana
pelanggaran dengan ancaman kurungan atau dengan f.3 < < f.20,- untuk wilayah BangkaBelitung dan Manado.

20. 4. Landgerecht
- Memiliki kedudukan dan susunan kelembagaan yang sama dengan
Landraad di Jawa, kecuali untuk daerah yang kekurangan sarjana
hukum diketuai oleh pegawai pemerintah Belanda.
- Kewenangan:
* Perkara perdata dan pidana sebagai pengadilan biasa bagi golongan
pribumi
*Banding dilakukan ke Raad van Justitie

21. • Yang termasuk golonganTimur Asing (pasal 163 ayat 4
I.S):
• Mereka yang tidak termasuk ke dalam gol Eropa maupun
golongan Pribumi. (agar tidak ada penghuni Hindia
Belanda yang terlewatkan dari pembagian golongan
penduduk).

22. Pemberantasan Korupsi
1.
2.
3.
4.
Pejabat pemerintah dilarang berdagang
Pejabat dilarang menerima uang suap atau kado
Menaikkan gaji para karyawan
Hukuman mati bagi pegawai yang mengorupsi asetaset negara