Phi 1

613 views

Published on

Pengantar Hukum Indonesia

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phi 1

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintregasi. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen – komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi, hukum adalah suatu sistem. Artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan – aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain. Mengklasifikasikan sistem hukum yang ada di dunia menjadi tiga macam keluarga hukum atau tradisi hukum utama telah menjadi praktik yang diakui secara umum. Ketiga keluarga hukum tersebut adalah: civil law(eropa kontinental), common law (anglo saxon), dan socialist law. Tradisi hukum didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang disebutkan tadi, dapat ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang dinamakan sistem hukum Anglo Saxon? 2) Sejak kapan sistem hukum Anglo Saxon muncul?
  2. 2. 3) Bagaimana sejarahnya? C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan yang disusun dalam bentuk makalah ini adalah untuk memaparkan pemahaman tentang sistem hukum anglo saxon. D. Metodologi Metode yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode pengumpulan data & analisis. Dalam menyusun tugas ini penulis membaca buku –buku mengenai sistem hukum Anglo Saxon dari literatur yang dimiliki, dan yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana. E. Sistematika Penulisan Makalah ini tersusun dari dari 3 bab yaitu: Bab I : Pendahuluan Bab II : Pembahasan Bab III : Penutup
  3. 3. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Sistem Hukum Istilah “sistem” berasal dari perkataan dan bahasa latin-yunani yaitu “systema” artinya keseluruhan yang terdiri bermacam – macam bagian. Secara umum sistem didefinisikan sekumpulan elemen – elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Dalam definisi tersebut ada lima unsur utama, yaitu: 1. Elemen-elemen atau bagian-bagian 2. Adanya interaksi antar elemen 3. Adanya sesuatu yang mengikat antar elemen 4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir 5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks Sistem sering dijelaskan sebagai mengandung subsistem – subsistem yang saling berinteraksi subsistem – subsistem ini dipandang juga sebagai sistem – sistem yang lebih rendah tingkatannya yang juga memilki subsistem – subsistem sendiri yang saling berinteraksi, dan demikian seterusnya. Jadi pengertian sistem bergantung kepada latar belakang cara pandang orang mencoba mendefinisikannya. Jadi yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. B. Macam-macam Sistem Hukum Pada dasarnya sistem hukum di dunia ada dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Selain dari dua tersebut, sebenarnya masih ada lagi seperti sistem hukum islam dan sistem hukum adat. Akan tetapi pada tugas ini, penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan sistem hukum Anglo Saxon. Adapun pembahasan atas sistem hukum Anglo Saxon tersebut adalah:
  4. 4. C. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan – keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim – hakim selanjutnya. Dikatakan pula bahwa sistem hukum Anglo Saxon merupakan hukum yg dibuat berdasarkan adat atau tradisi yg berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya, sistem hukum ini tidak tertulis. Sistem common law Inggris, yang terdiri atas beberapa karakteristik hukum, sudah sewajarnya jika dipandang sebagai salah satu sistem hukum utama di dunia. Meskipun bukan merupakan sistem hukum tertua yang pernah ada, sistem hukum Inggris merupakan hukum nasional tertua yang berlaku umum di seluruh wilayah kerajaan. Sama seperti sistem civil law, sistem hukum Inggris dilahirkan melalui rentetan peristiwa bersejarah, serangkaian sumber hukum, ideologi, doktrin, institusi yang berbeda dan moda pemikiran hukum yang berbeda yang secara kolektif yang membentuk tradisi common law Inggris. Tradisi hukum ini berhasil “dicangkokkan” dari Inggris ke berbagai negara di seluruh dunia yang secara kultural, juga secara geografis dan linguistik, berbeda dengan Inggris. Tradisi tersebut di tempat- tempat seperti Australia, Asia Tenggara, India, dan Hongkong, kemudian diformulasikan dan dijadikan bagian dari sistem hukum yang berlaku saat itu pada yurisdiksi tertentu. Luar biasanya sumber – sumber hukum, institusi dan hukum Inggris yang unik ini dapat berdiri bersama dengan budaya, agama, dan hukum adat asli dari tempat – tempat tersebut, dan seringkali muncul sistem dualistik. Pada awalnya penerimaan terhadap hukum Inggris adalah sebagai akibat dari kolonialiasi Inggris, misi perdagangan dan dominasi kerajaan Inggris selama periode – periode penting dalam sejarah dunia. Tetapi beberapa bekas koloni, jauh setelah era pasca kolonial mereka dan setelah tahap pengembangan nasionalis mereka masih terus menggunakan pendekatan common law dan filsafat hukum Inggris dalam sistem hukum
  5. 5. mereka. Sistem Hukum Inggris mempunyai dua pembidangan hukum yaitu hukum common law dan hukum equity. Equity adalah suatu kumpulan norma – norma hukum yang berkembang pada abad ke-13 dan diterapkan oleh badan pengadilan yang dinamakan court of chancery. Equity terbentuk karena common law dalam memberikan putusannya tidak dapat memuaskan para pencari keadilan, bahkan dalam banyak hal tidak mampu untuk mengadilinya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk meminta keadilan kepada pihak lain dalam hal ini adalah pimpinan gereja (Lord Chancellor). Cara ini tidak bertentangan dengan rasio sistem pengadilan Inggris pada waktu itu, karena Royal Court adalah pengadilan sentral yang hakim – hakimnya diangkat oleh raja dan mengadili atas nama raja. Sebaliknya Lord Chancellor adalah rohaniawan. Yang dikenalnya adalah hukum gereja, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan adalah berdasarkan hukum gereja (kanonik). Maka, Ditinjau dari sejarahnya, bila dihubungkan dengan common law maka fungsi equity adalah: 1. Melengkapi kekurangan – kekurangan common law 2. Mengadakan koreksi terhadap common law Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara – negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo – Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo – Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo Saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara – negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara. Telah dikatakan bahwa common law “sudah ada sejak zaman dahulu
  6. 6. kala” tetapi sebetulnya baru teridentifikasi dan dikatakan dapat digunakan pada sekitar pertengahan sampai akhir abad ke-12. Lebih jauh lagi, pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, di tengah kekhawatiran terhadap “intelektualisme” hukum Romawi yang menjalari seluruh Eropa Kontinental yang terdiri atas risalah – risalah corpus juris yang telah diakui, risalah – risalah prosedur hukum Romano – Canonical (hukum gereja Romawi), hukum adat dan legalisasi kerajaan yang semuanya telah mengalami absorbsi hukum Romawi yang amat besar, hukum Inggris telah mengalami era “modernisasi”nya. Tradisi common law Inggris dan pengadilan common law sudah terbentuk dan pada saat itu tahan terhadap penerimaan hukum Romawi, atau bahkan hukum asing yang lainnya. Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten Law (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai sistem unwritten law, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber – sumber hukum yang tertulis (statues). Sistem common law juga memiliki tiga karakteristik yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang paling utama, dianutnya doktrin stare decisis, dan adanya adversary system dalam konteks peradilan. Sumber Hukum common law antara lain: 1. Putusan – putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi (judicial decisions). Putusan – putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan – putusan hakim itu prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. 2. Kebiasaan – kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang – undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang
  7. 7. diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental. Sementara bagi hukum privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika (Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang: 1. hak milik (law of property), 2. hukum tentang orang (law of persons), 3. hukum perjanjian (law of contract) dan 4. hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of tort). Sistem hukum Anglo Saxon juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihannya adalah hakim diberi wewenang untuk melakukan penciptaan hukum melalui yurisprudensi (judge made law). Berdasarkan keyakinan hati nurani dan akal sehatnya keputusannya lebih dinamis dan up to date karena senantiasa memperlihatkan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sedangkan Kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara – negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi tentunya sistem hukum anglo saxon kurang tepat dianut. D. Sejarah Terjadinya Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) Sistem common law dianut oleh suku – suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo – Saxon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum ini meskipun berada di tanah Inggris mereka menganut system civil law. Negara – negara bekas jajahan negara – negara kontinental juga menganut sistem civil law. Sama halnya, negara – negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris menganut sistem common law. Hukum Inggris yang dibawa ke Amerika Serikat oleh para imigran
  8. 8. Inggris pada sekitar abad ke -16 dan 17. Setelah Negara Amerika Serikat merdeka, para imigran itu menghendaki agar sistem common law diberlakukan di Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem common law. Di lain pihak perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat lebih pesat daripada yang terjadi di Inggris. Maka dari itu perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya transaksi dengan negara – negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo – Amerika. Sistem hukum Anglo Amerika ini dalam perkembangannya melandasi pola hukum positif di negara – negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara – negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri. Sistem hukum Anglo Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama the doctrine of precedent/ stare decisis. Pada hakikatnya doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). Dalam hal itu tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Kalau itu dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai – nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense) yang dimiliknya. Melihat kenyataan bahwa banyak prinsip – prinsip hukum yang timbul dan berkembang dari putusan – putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus yang dihadapi, sistem hukum Anglo Amerika, secara berlebihan, sering disebut sebagai Case Law. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
  9. 9. Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. DAFTAR PUSTAKA De Cruz, Peter. 2010. Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan
  10. 10. Socialist Law. Diterjemahkan dari karya Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World. Bandung : Nusa Media. Syarifin, Pipin. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Pustaka Setia. Djamali, Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Mahmud, Peter. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. Manan, Abdul. 2009. Aspek – Aspek Pengubah Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. Soeroso. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

×