SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DALAM
PENDIDIKAN TINGGI
KONTRIBUSIWAJIB
Kepada Negara
DAPATDIPAKSAKAN
berdasarkanUU
KONTRAPRESTASI
TIDAK LANGSUNG
MEMBIAYAIPENGELUARAN
Pemerintah untukKemakmuran
Rakyat
Pajakadalah . . .
PAJAK = FISCAL POLICY
PAJAKFUNGSI
BUDGETAIR
sumber Penerimaan
Negara untuk membiayai
pengeluaran negara
FUNGSI
REGULERAND
Mengatursesuatukeadaandi
masyarakatsesuaidengan
kebijakanpemerintah,con:
distribusipendapatandan
kekayaan;perlindungan
produkdalamnegeri
SUMBERPEMBIAYAANNEGARA
MenjualSDA
Pinjaman LNdan DN
Pajak
Utang luarnegeri dandalamnegeridapatmemberatkan posisi
APBN RI, karenautang luarnegeritersebutharusdibayarkan
besertadenganbunganya.Negaraakandicapsebagainegaramiskin
dantukangutang, karenatidakmampu untukmengatasi
perekonomiannegarasendiri
penjualansumberdayaalamsecaraberlebihandapat
menyebabkankerusakan lingkungan atau
ekosistem, sertamembuatsumberdayaalamtersebut
menjadilangka
Penerimaannegaramelalui pajakmerupakansatu-
satunyasumberpenerimaanNegarayangminim
risiko,sertadapatmeningkatkankemandirian
bangsa
UtangLuarNegeri
728,15 T
UtangDalamNegeri
5,31 T
SuratBerhargaNegara
2.815,71 T
162,76 T
62,58 T
SuratBerharga Negara Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Utang LN dan DN Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Sumber:http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
65-75%
Penerimaan Negara selama 5 tahun
terakhir berasal daripenerimaan
pajak
Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total
Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
Sumber: APBN 2017
Sumber: APBN 2017
APBN
MEKANISME PENGELOLAAN APBN
PAJAK dan Sumber
Pendapatan Lainnya
Penyediaan Fasilitas dan
Layanan Publik
Pembahasan APBN
Pemerintah dan DPR
Warga Negara
(Pembayar Pajak dan Non
Pembayar Pajak)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Kas Negara
Sumber: APBN 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
BELANJA TRANSFER KE DAERAH
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rata-rata
pertumbuhan
penerimaan
perpajakan
2010-2016
257 JUTA
Populasi OP
WP OP Terdaftar
30,08 JUTA
WP yang Lapor
12,7 JUTAWP yang Bayar
1,55 JUTA
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
Kepatuhan WP
Badan relatif
rendah..
Lapor SPT
699 RIBU
WP Bayar
421 RIBU
2,68 JUTA
WP Terdaftar
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
“Berarti, setiap ………………….. dari pemerintah,
¾ -nya berasal dari uang pajak..”
“Isilah titik-titik ini”
1.355 T
PENDIDIKAN
TINGGI
KEMDIKBUD KEMENRISTEKKEMENRISTEKDIKTI
Munculnya perilaku yang sadar tentang
kewajiban untuk membayar pajak
Memahami peraturan, jenis kewajiban
perpajakan, serta manfaat berbagai pajak
yang berkaitan dengan kehidupannya kelak
disesuaikan dengan perkembangan usia dan
psikologis anak
Memahami tata cara pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dikenakan kepada seorang
warga negara (wajib pajak) dan atau badan
usaha
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a)
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
Menurut
Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
Menurut
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
PENGUASAAN
PENGETAHUAN
SIKAP &
TATA NILAI
WEWENANG &
TANGGUNG JAWAB
KEMAMPUAN
KERJA
PENGETAHUAN SIKAP
KETERAMPILAN
KHUSUS
KETERAMPILAN
UMUM
1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahlian secara mandiri;
10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
Menyusun muatan
materi kesadaran
pajak dalam mata
kuliah yang
wajib* diselenggarakan
oleh pendidikan tinggi
*Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012
Tentang Pendidikan Tinggi
Menjadi bagian dari
WP Masa Depan yang Patuh
PENGERTIAN PAJAK
PENGERTIAN PAJAK
PENGERTIAN PAJAK
PENGERTIAN PAJAK
PENGERTIAN PAJAK

More Related Content

What's hot

Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Afifah Asra
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Deddy Agus Arifianto
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxPROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxDennyIsmantoro
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negaraactnow2profit
 
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja bakti
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja baktiContoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja bakti
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja baktiRaynaldsantika
 
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah Jombang
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah JombangLaporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah Jombang
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah JombangYudha Doank
 

What's hot (20)

Latihan kas kecil
Latihan kas kecilLatihan kas kecil
Latihan kas kecil
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela NegaraKesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela Negara
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxPROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
 
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja bakti
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja baktiContoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja bakti
Contoh Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja bakti
 
pajak: BUT
pajak: BUTpajak: BUT
pajak: BUT
 
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah Jombang
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah JombangLaporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah Jombang
Laporan magang mahasiswa TI Universitas Wahab Chasbullah Jombang
 

Similar to PENGERTIAN PAJAK

Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006Walid Umar
 
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKLPermendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKLAbdul Hafifudin
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006arvinefriani
 
Pengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2laPengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2laFezza Hafezza
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Dadang Solihin
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]NhaAnawati
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxdinkesmitra
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.pptAnsariMH
 
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006Walid Umar
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_23327PEMALANG
 
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdfPROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf665KarmujiTubanJatim
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatansopyanbkkbn
 
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKLSalinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKLGuss No
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-sklRelawansatria
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-sklM. ALI AMIRUDDIN
 

Similar to PENGERTIAN PAJAK (20)

Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
 
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKLPermendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
 
04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006
 
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
 
Pengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2laPengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2la
 
Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.ppt
 
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
 
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdfPROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
 
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKLSalinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
 

More from Pajeg Lempung

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaPajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaPajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiPajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPajeg Lempung
 

More from Pajeg Lempung (20)

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
 

Recently uploaded

Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 

Recently uploaded (20)

Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 

PENGERTIAN PAJAK

  • 1. PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DALAM PENDIDIKAN TINGGI
  • 3. PAJAK = FISCAL POLICY PAJAKFUNGSI BUDGETAIR sumber Penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran negara FUNGSI REGULERAND Mengatursesuatukeadaandi masyarakatsesuaidengan kebijakanpemerintah,con: distribusipendapatandan kekayaan;perlindungan produkdalamnegeri
  • 4. SUMBERPEMBIAYAANNEGARA MenjualSDA Pinjaman LNdan DN Pajak Utang luarnegeri dandalamnegeridapatmemberatkan posisi APBN RI, karenautang luarnegeritersebutharusdibayarkan besertadenganbunganya.Negaraakandicapsebagainegaramiskin dantukangutang, karenatidakmampu untukmengatasi perekonomiannegarasendiri penjualansumberdayaalamsecaraberlebihandapat menyebabkankerusakan lingkungan atau ekosistem, sertamembuatsumberdayaalamtersebut menjadilangka Penerimaannegaramelalui pajakmerupakansatu- satunyasumberpenerimaanNegarayangminim risiko,sertadapatmeningkatkankemandirian bangsa UtangLuarNegeri 728,15 T UtangDalamNegeri 5,31 T SuratBerhargaNegara 2.815,71 T 162,76 T 62,58 T SuratBerharga Negara Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Utang LN dan DN Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Sumber:http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
  • 5. 65-75% Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir berasal daripenerimaan pajak Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
  • 8. APBN MEKANISME PENGELOLAAN APBN PAJAK dan Sumber Pendapatan Lainnya Penyediaan Fasilitas dan Layanan Publik Pembahasan APBN Pemerintah dan DPR Warga Negara (Pembayar Pajak dan Non Pembayar Pajak) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kas Negara
  • 10. BELANJA PEMERINTAH PUSAT *dalam Triliun Rupiah Sumber: APBN 2017
  • 11. BELANJA TRANSFER KE DAERAH *dalam Triliun Rupiah Sumber: APBN 2017
  • 12. Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • 14. 257 JUTA Populasi OP WP OP Terdaftar 30,08 JUTA WP yang Lapor 12,7 JUTAWP yang Bayar 1,55 JUTA Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
  • 15. Kepatuhan WP Badan relatif rendah.. Lapor SPT 699 RIBU WP Bayar 421 RIBU 2,68 JUTA WP Terdaftar Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
  • 16. “Berarti, setiap ………………….. dari pemerintah, ¾ -nya berasal dari uang pajak..” “Isilah titik-titik ini”
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 22.
  • 23. Munculnya perilaku yang sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak Memahami peraturan, jenis kewajiban perpajakan, serta manfaat berbagai pajak yang berkaitan dengan kehidupannya kelak disesuaikan dengan perkembangan usia dan psikologis anak Memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada seorang warga negara (wajib pajak) dan atau badan usaha
  • 24. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
  • 25. Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) PENGUASAAN PENGETAHUAN SIKAP & TATA NILAI WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KEMAMPUAN KERJA PENGETAHUAN SIKAP KETERAMPILAN KHUSUS KETERAMPILAN UMUM
  • 26. 1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri; 10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
  • 27. Menyusun muatan materi kesadaran pajak dalam mata kuliah yang wajib* diselenggarakan oleh pendidikan tinggi *Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36. Menjadi bagian dari WP Masa Depan yang Patuh