SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
LAPORAN KEPALA DESA
A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN...
1. Pendapatan Desa Rp…...................
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp…..........................
b. Bidang Pembangunan Rp…..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp…..........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp…..........................
e. Bidang Tak Terduga Rp…..........................
Jumlah Belanja Rp…..........................
Surplus/Defisit Rp….........................
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. …….....................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp..............................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……........................
SALINAN
-2-
A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN....
KODE
REKENI
NG
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
KETERANG
AN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah Kabupaten/ Kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-
3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat
- Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian Dinas dan Atribut
-3-
- Pakaian Dinas
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dasn Telepon
- Honor
- dst…………………..
2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin TIK
- dst……………………..
2 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst ………………………….
2 1 4 Operasional RT/ RW
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst ………………………….
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst………………..
2 2 1 3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst…………
2 2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :
- Upah Kerja
- Honor
-4-
- dst…………………………………..
2 2 2 3 Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir
- dst ……………
2 2 3 Kegiatan……………………………
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst…………………
2 3 2 Kegiatan…………………….
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
- dst…………………
2 4 2 Kegiatan………………………..
2 5 Bidang Tak Terduga
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi
- Obat-obatan
- dst……………………
2 5 2 Kegiatan………………………
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
-5-
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ………………………
TTD
(……………………………….)
B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
KODE
REKENI
NG
URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.)
JUMLAH
REALISASI
(Rp.)
LEBIH/
KURANG
(Rp.)
KET.
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan
Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari hasil
pajak &retribusi
daerah kabupaten/
kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten /
Kota
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan
Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
-6-
mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah
JUMLAH
PENDAPATAN
2 BELANJA
2 1 Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat
- Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat
- Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional
Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan
Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian Dinas dan
Atribut
- Pakaian Dinas
- Alat dan Bahan
Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan
Telepon
- Honor
- dst…………………..
2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin TIK
- dst……………………..
2 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan
Jasa
-7-
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst …………………….
2 1 4 Operasional RT/ RW
2 1 4 2 Belanja Barang dan
Jasa
- ATK
- Penggadaan
- Konsumsi Rapat
- dst
…………………………
.
2 2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran
Irigasi
2 2 1 2 Belanja Barang dan
jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst………………..
2 2 1 3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst…………
2 2 2 Pengaspalan jalan
desa
2 2 2 2 Belanja Barang dan
Jasa :
- Upah Kerja
- Honor
- dst……………………
……………..
2 2 2 3 Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir
- dst ……………
2 2 3 Kegiatan………………
……………
2 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
-8-
2 3 1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban
2 3 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst…………………
2 3 2 Kegiatan………………
….
2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat
2 4 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
- dst…………………
2 4 2 Kegiatan………………..
2 5 Bidang Tak Terduga
2 5 1 Kegiatan Kejadian
Luar Biasa
2 5 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi
- Obat-obatan
- dst……………………
2 5 2 Kegiatan………………
…
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan
Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana
-9-
Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan
JUMLAH ( RP )
3 2 Pengeluaran
Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal
Desa
JUMLAH ( RP )
C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
NO. Sub Bidang Kegiatan
Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang-
undangan.
a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala
-10-
Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan Kepala Desa
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki
2) Perempuan
3) Jumlah Kepala Keluarga
4) Jumlah Anggota Keluarga
5) Jumlah Jiwa
b. Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum
2) Pendidikan Khusus
c. Jumlah Penduduk Menurut
Mata Pencaharian:
1) PNS
2) TNI
3) Swasta
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik
2) Sertifikat Hak Guna Usaha
3) Sertifikat Hak Pakai
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertifikat
3) Tanah Kas Desa
c. Peruntukan:
1) Jalan
2) Tanah Ladang
3) Bangunan Umum
4) Perumahan
5) Ruang Fasilitas Umum
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan
2) Rawa-rawa
4. Manajemen
Pemerintahan.
a. Jumlah Aparat Pemerintahan
Desa
1) PNS
2) Non PNS
b. Jumlah Anggota BPD
c. Musyawarah Desa
d. Musrengbangdes
e. Musyawarah BPD
5. Ketentraman dan
Ketertiban.
a. Pembinaan Hansip
1) Jumlah Anggota
2) Alat Pemadam kebakaran
3) Jumlah Hansip Terlatih
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal
2) Jumlah Bencana Alam
3) Jumlah Operasi Penertiban
4) Jumlah Pos Keamanan
5) Jumlah Kecelakaan Remaja
-11-
6. Pembinaan lembagaan
Kemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga
Kemasyarakatan:
1) Rt/Rw – Ada/Tidak
2) PKK – Ada/Tidak
3) Karang Taruna – Ada/Tidak
4) Pos Pelayanan Terpadu –
Ada/Tidak
5) LPM – Ada/Tidak
b. Lembaga kemasyarakatan
membantu pemerintah Desa
dalam penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat -
Ya/Tidak
c. Lembaga kemasyarakatan
sebagai wadah partisipasi
masyarakat dan sebagai mitra
Pemerintah Desa - Ya/Tidak
d. Lembaga Kemasyarakatan
diikut sertakan dalam
pelaksanaan program sektor
dan program Pemerintah
Daerah - Ya/Tidak
e. Lembaga Adat – Ada Tidak
f. Lembaga adat dibentuk
dengan peraturan Desa
terpisah dengan lembaga
kemasyarakatan – Ya/Tidak
C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/
Ada/
Tidak Ada
-
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km)
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)
c. Jalan Provinsi (Km)
d. Jalan Negara (Km)
e. Jembatan (Buah)
-12-
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)
2. Pembangunan
Pendidikan
a. Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah)
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)
3). Sekolah Dasar (Jumlah)
4). Sekolah Menengah (Jumlah)
5). Akademi (Jumlah)
6). Institut/Sekolah Tinggi
(Jumlah)
b. Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)
2). Madrasah (Jumlah)
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlah)
3. Pembangunan
Kesehatan
a. Rumah Sakit Umum
Pemerintah (Jumlah)
b. Rumah Sakit Umum Swasta
(Jumlah)
c. Rumah Sakit Kusta
(Jumlah)
d. Rumah sakit Mata (Jumlah)
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)
f. Rumah Sakit Bersalin
(Jumlah)
g. Rumah Bidan (Jumlah)
h. Puskesmas (Jumlah)
i. Apotik (Jumlah)
4. Pembangunan Sosial
Budaya dan Keagamaan
a. Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah)
2). Lapangan Khusus (Jumlah)
b. Sarana
Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)
3). Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah)
c. Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah)
2). Panti Pijat Tunanerta
(Jumlah)
3). Panti Wordo (Jumlah)
4). Panti Jompo (Jumlah)
d. Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengumuman
(Jumlah)
5. Pembangunan
Lingkungan Hidup dan
Pemukiman
a. Pembangunan Perumahan
Rakyat/Pengembangan
(Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah)
c. Industri Sedang (Jumlah)
d. Industri Rumah Tangga
(Jumlah)
e. Tempat Rekreasi (Jumlah)
-13-
f. Hotel (Jumlah)
g. Restoran/Rumah Makan
(Jumlah)
h. Saluran Irigasi (Jumlah)
C.3 Bidang Kemasyarakatan
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk
Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
tentang Desa:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Berapa
Kali)
2) Peraturan Pemerintah No. 43
tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)
3) Peraturan Menteri mengenai
-14-
Desa (Berapa Kali)
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Daerah
1) Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Desa (Berapa Kali)
2) Sosialisasi Peraturan
Bupati/Walikota Tentang Desa
(Berapa Kali)
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa
(Berapa kali)
2) Sosialisasi Peraturan Kepala
Desa
3) Sosialisasi Peraturan Bersama
Kepala Desa (Berapa Kali)
7. Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban
Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Masyarakat (Berapa
Kali)
b. Masyarakat menyampaikan
informasi kepada Pemerintah Desa
(Ada/Tidak)
c. Masyarakat memperoleh informasi
dan pelayanan yang adil
(Ya/Tidak)
d. Masyarakat mendapatkan
perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
(Ya/Tidak)
e. Masyarakat berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan di Desa
(Ya/Tidak)
11. Sosial Budaya
Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai kerukunan
hidup beragama (Berapa Kali)
b. Sosialisasi mengenai
pengembangan olah raga dan
kesenian (Berapa Kali)
c. Sosialisasi mengenai ketentraman
dan ketertiban masyarakat
(Berapa kali)
d. Sosialisasi mengenai lingkungan
hidup (Beberapa kali)
e. Sosialisasi mengenai bahaya
narkoba dan kriminal (Berapa
Kali)
f. Sosialisasi mengenai
Ketenagakerjaan (Berapa Kali)
15. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah)
b. Majelis gereja (Jumlah)
c. Majelis Budha (Jumlah)
d. Majelis Hindu (Jumlah)
e. Remaja Masjid (Jumlah)
f. Remaja Gereja (jumlah)
g. Remaja Budha (Jumlah)
h. Remaja Hindu (Jumlah)
-15-
23. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga
(Jumlah)
b. Penampung Pekerja ke luar negeri
(Jumlah)
I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No. Sub Bidang Kegiatan
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi
masyarakat
a. Bidang Sosial
Budaya
(Berapa Kali)
b. Bidang Ekonomi
(Berapa Kali)
c. Bidang Politik
(Berapa Kali)
-16-
d. Bidang lingkungan
hidup (Berapa Kali)
5. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan
Keluarga (Berapa
Kali)
b. Pemberdayaan
Pemuda (Berapa
Kali)
c. Pemberdayaan Olah
raga (Berapa Kali)
d. Pemberdayaan
Karang taruna
(Berapa Kali)
9. Penggalangan Partisipasi
Masyarakat
a. Bidang Pendidikan
(Berapa Kali)
b. Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

More Related Content

What's hot

Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016ari saridjo
 
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesLamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesSuwondo Chan
 
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015Agus Guntoro
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsxLampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsxkadujajaroke
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desaAdelfios Andyka Fatra
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalaamrannur
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABDesa Tawangsari
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016pemdessalimbatu
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesStrobillus Found
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatiContoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatirena ramaharta
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesinankcomputer
 

What's hot (20)

Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
 
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesLamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
 
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsxLampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
 
Rapbd desa salo dua 2015
Rapbd desa salo dua 2015Rapbd desa salo dua 2015
Rapbd desa salo dua 2015
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
 
APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
Musrenbang
MusrenbangMusrenbang
Musrenbang
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatiContoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
 
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
 
Buku panduan pamade
Buku panduan pamadeBuku panduan pamade
Buku panduan pamade
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdes
 

Similar to LAPORAN KEPALA DESA

Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Desa_Mekarwangi
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.docpecamuya
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptxZubir3
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006Lampiran permendagri no 13 tahun 2006
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006hersu12345
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adartNinuk Hp
 
APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017DesaDagan
 
Apbdes dagan 2017
Apbdes dagan  2017 Apbdes dagan  2017
Apbdes dagan 2017 Desa Dagan
 
Laporan anggaran
Laporan anggaran Laporan anggaran
Laporan anggaran Jusa Erza
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuanganFormasi Org
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018ari saridjo
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Ahmad Danil
 
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabMt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabAadairil ValleryAlpha
 
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabMt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabAadairil ValleryAlpha
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015desa karangkemiri
 

Similar to LAPORAN KEPALA DESA (20)

Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
 
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiranPermendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Apbdes 4
Apbdes 4Apbdes 4
Apbdes 4
 
Rpjmdes
RpjmdesRpjmdes
Rpjmdes
 
No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011 No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006Lampiran permendagri no 13 tahun 2006
Lampiran permendagri no 13 tahun 2006
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adart
 
APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017APBDes Dagan 2017
APBDes Dagan 2017
 
Apbdes dagan 2017
Apbdes dagan  2017 Apbdes dagan  2017
Apbdes dagan 2017
 
Laporan anggaran
Laporan anggaran Laporan anggaran
Laporan anggaran
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuangan
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007
 
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabMt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
 
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rabMt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
Mt pb 2 spb 2 2 kelengkapan dokumen proposal teknis dan rab
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
 

More from Pajeg Lempung

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaPajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaPajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiPajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPajeg Lempung
 
Pp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPajeg Lempung
 

More from Pajeg Lempung (20)

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
 
Pp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desaPp 43-2014 tentang-desa
Pp 43-2014 tentang-desa
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

LAPORAN KEPALA DESA

  • 1. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA LAPORAN KEPALA DESA A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN... 1. Pendapatan Desa Rp…................... 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp….......................... b. Bidang Pembangunan Rp….......................... c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….......................... d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….......................... e. Bidang Tak Terduga Rp….......................... Jumlah Belanja Rp….......................... Surplus/Defisit Rp…......................... 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……..................... b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.............................. Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……........................ SALINAN
  • 2. -2- A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN.... KODE REKENI NG URAIAN ANGGARAN (Rp.) KETERANG AN 1 2 3 4 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut
  • 3. -3- - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor
  • 4. -4- - dst………………………………….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 Kegiatan…………………………… 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2 Kegiatan……………………. 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst………………… 2 4 2 Kegiatan……………………….. 2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2 Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA
  • 5. -5- 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………………… TTD (……………………………….) B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KODE REKENI NG URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) JUMLAH REALISASI (Rp.) LEBIH/ KURANG (Rp.) KET. 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak
  • 6. -6- mengikat 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
  • 7. -7- - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst ……………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst ………………………… . 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst…………………… …………….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 Kegiatan……………… …………… 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  • 8. -8- 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2 Kegiatan……………… …. 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst………………… 2 4 2 Kegiatan……………….. 2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2 Kegiatan……………… … JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana
  • 9. -9- Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/ Jumlah 1 2 3 4 1. Peraturan Perundang- undangan. a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala
  • 10. -10- Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa 2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta 3. Pertanahan. a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa 4. Manajemen Pemerintahan. a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD 5. Ketentraman dan Ketertiban. a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja
  • 11. -11- 6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat – Ada Tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan NO. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak 1 2 3 4 1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah)
  • 12. -12- f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah) 3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) 4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 5. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah)
  • 13. -13- f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) C.3 Bidang Kemasyarakatan 1 2 3 4 1. Sosialisasi Produk Hukum Desa a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai
  • 14. -14- Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali) 7. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) 11. Sosial Budaya Masyarakat a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) 15. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) b. Majelis gereja (Jumlah) c. Majelis Budha (Jumlah) d. Majelis Hindu (Jumlah) e. Remaja Masjid (Jumlah) f. Remaja Gereja (jumlah) g. Remaja Budha (Jumlah) h. Remaja Hindu (Jumlah)
  • 15. -15- 23. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat No. Sub Bidang Kegiatan 1 2 3 4 1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c. Bidang Politik (Berapa Kali)
  • 16. -16- d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 5. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 9. Penggalangan Partisipasi Masyarakat a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.