Sejak bulan September 2016 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi yang bertujuan untuk deregulasi, debirokrtisasi, dan penegakan hukum untuk peningkatan daya saing investasi, industri, ekspor, logistik, dan pariwisata Indonesia.

1. 1
KAMPANYE
DAN DISEMINASI
KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI

2. 2
PERLAMBATAN EKONOMI
DEREGULASI
Pertumbuhan output riil melambat menjadi 4,7% yoy pada kuartal pertama 2015, laju
pertumbuhan paling lambat sejak 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional
diperkirakan terkoreksi sebesar 4,7% untuk tahun 2015, lebih rendah dari proyeksi
sebelumnya sebesar 5,2%, bahkan jauh dari harapan untuk tumbuh 7%.
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
2011 2012 2013 2014
PENURUNAN KINERJA PERDAGANGAN LUAR NEGERI
I EKSPOR
II IMPOR
TOTAL
Sejak tahun 2012 sampai 2014 terjadi perlambatan ekspor yang signifikan,
sehingga neraca perdagangan menjadi defisit, karena penurunan impor lebih
kecil dari penurunan ekspor.
Sumber: BPS
Sumber: BKPM
Sumber: BPS
(USD Juta)
Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks dari
harga yang dibayar konsumenuntuk mendapatkan
barang dan jasa.
Pada Juni 2015 IHK 120,14 artinya sejak tahun
2012 sudah ada perubahan sebesar 20,14% -
Inflasi karena supply side.
 IKK digunakan untuk mengidentifikasi
pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari
keyakinan konsumen terutama berupa
pengeluaran konsumsi rumah tangga.
 Selama Jan-Jun 2015 IKK turun sebesar 7%.
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Indeks Harga Konsumen
100
105
110
115
120
125
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Indeks Keyakinan Konsumen
2010 2011 2012 2013 2014 Q2-2015
PMDN 60,5 76,0 92,2 128,2 156,1 42,9
PMA 148,0 175,3 221,0 270,4 307,0 92,2
Total 208,5 251,3 313,2 398,6 463,1 135,1
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
RpTriliun
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Investasi meningkat tapi: tidak
menyebar, tidak ada ekstensif marjin,
dan penurunan serapan tenaga kerja

3. 3
PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
Pertumbuhan ekonomi global masih melambat
meskipun ekonomi USA telah pulih, namun beberapa
maju tahun 2016 akan tumbuh mendekati rata-rata
pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir, sehingga
menjadi peluang bagi ekspansi ekonomi Indonesia.
 Pertumbuhan ekonomi negara berkembang utama
berada di bawah rata-rata angka pertumbuhan 10
tahun terakhir.
 Meskipun tahun 2014, Indonesia di peringkat ke-14
FDI global (ke 2 setelah Singapura untuk negara-
negara ASEAN) dan meningkat dari peringkat ke-19
tahun sebelumnya, dengan porsi investasi mencapai
1,86% (USD 23 milliar) dari total FDI global (USD
1,23 trilliun), tetapi FDI global mengalami perlambatan
-16,3% dengan total nilai FDI menurun dari USD 1,47
trilliun pada tahun 2013 menjadi USD 1,23 trillun pada
tahun 2014, sehingga perlu kebijakan untuk
perebutan sumber investasi.

4. 4
URAIAN 1998 2008 2015
PDB (%) (13,1) 4,2 4,7
Nilai Tukar (Rp/USD) 16.000,0 10.500,0 14.300,0
Inflasi (%) 78,0 11,1 7,2
Suku Bunga Simpanan Bank (%) 60 - 70 6 - 9 4 - 8
Rasio Utang Luar Negeri atas PDB (%) 127,0 40,0 33,0
IHSG 250,0 2.000,0 4.500,0
Cadangan Devisa (USD Milyar) 23,0 50,0 107,0
(13,1)
4,2
4,7
1998 2008 2015
78,0
11,1 7,2
1998 2008 2015
PDB (%) INFLASI (%)
16.000,0
10.500,0
14.300,0
1998 2008 2015
NILAI TUKAR Rp/USD
23,0
50,0
107,0
1998 2008 2015
CADANGAN DEVISA (USD MILYAR)
127,0
40,0
33,0
1998 2008 2015
RASIO UTANG LUAR NEGERI ATAS PDB (%)
250,0
2.000,0
4.500,0
1998 2008 2015
IHSG
Sumber: Artikel Elba Damhuri ”Menakar Kekuatan Ekonomi Indonesia”, Harian Republika 14 September 2015
*) untuk inflasi 2015 memakai data YoY Agustus 2014 ke Agustus 2015. Inflasi Januari - Agustus 2015 baru menyentuh 2%
KEWASPADAAN TERHADAP KRISIS EKONOMI:
PERBANDINGAN KONDISI EKONOMI INDONESIA TAHUN 1998, 2008, DAN 2015

5. 5
RESPON NEGARA ASEAN LAIN MENDORONG INDUSTRI
DAN INVESTASI MENGHADAPI MEA DAN DINAMIKA GLOBALISASI EKONOMI
5
• Liberaslisasi Investasi Asing
• Mengadopsi Standar Kualitas Barang dan Jasa Serta Mengkonversi Standar
Malaysia ke standar Internasional
• Mendorong peningkatan industri melalui pengembangan economic development
zone dan fasilitas customs zone
• Pembentukan agen-agen promosi ekonomi
• Menghilangkan regulatory bottlenecks, entry barriers, dan discriminatory
provisions untuk pengembangan investasi sektor industri
• Mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM
• Mendorong investasi industri yang fokus kepada cluster regional dan jaringan
produksi
• Liberalisasi investasi asing
• Pengmbangan teknologi economic development zone dan penghilangan hambatan
masuk untuk investasi industri
• Pengembangan industri jada pada semua siklus bisnis
Negara ASEAN lainnya melakukan promosi ekonomi, melalui unilateral liberalisasi perdagangan dan fasilitasi
perdagangan semata-mata untuk pengembangan investasi sektor industri dan ekspor.
Malaysia
Thailand
Philipina
Vietnam
Singapura
Sumber: ASEAN Sec

6. 6ANALISA FORENSIK: PENURUNAN KINERJA INDUSTRI
CABANG INDUSTRI 1994 2004 2010 2011 2012 2013 2014
INDUSTRI PENGOLAHAN 10.87 6.38 4.74 6.14 5.74 5.56 4.86
a. Industri M i g a s 7.84 -1.95 0.56 -0.94 -2.8 -1.76 -2.27
1). Pengilangan Minyak Bumi 3.39 -0.23 1.25 0.53 -1.93 1.14 1.32
2). Gas Alam Cair 10.99 -3.22 0.01 -2.15 -3.53 -4.26 -5.53
b. Industri tanpa Migas 11.4 7.51 5.12 6.74 6.42 6.1 5.34
1). Makanan, Minuman dan Tembakau 18.85 1.39 2.78 9.14 7.57 3.34 7.24
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 6.96 4.06 1.77 7.52 4.27 6.06 2.35
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. 5.94 -2.07 -3.47 0.35 -3.14 6.18 7.33
4). Kertas dan Barang cetakan 13.95 7.61 1.67 1.4 -4.75 4.45 6.15
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 11.09 9.01 4.7 3.95 10.5 2.21 1.27
6). Semen & Brg. Galian bukan logam 19.72 9.53 2.18 7.19 7.8 3 1.52
7). Logam Dasar Besi & Baja 6.44 -2.61 2.38 13.06 5.86 6.93 4.21
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9.62 17.67 10.38 6.81 7.03 10.54 6.05
9). Barang lainnya 12.12 12.77 3 1.82 -1.13 -0.7 8.91
Pertumbuhan Industri Dalam 20 Tahun Terakhir: Terbaik pada tahun 1994
Sumber: BPS
• Dalam 20 tahun terakhir, kinerja industri sangat merosot. Pertumbuhan cabang-cabang industri terbaik terjadi pada tahun 1994 (sebelum
dimulainya WTO). Kinerja industri mulai menurun tajam pada tahun 2004 (dimulainya AFTA dan ASEAN China), kemudian semakin
menurun pada tahun 2010 (AFTA berlaku penuh), selanjutnya pertumbuhan industri terus menurun sampai pada tahun 2014 terutama
industri padat karya, seperti: tekstil, dan alas kaki, serta makanan dan minuman, kertas, dan alat angkut – karena lemahnya daya saing
supply side.
• Peranan penurunan industri sangat berdampak pada perlambatan ekonomi di smester pertama pada tahun 2015, terutama melemahnya
daya saing industri yang berpengaruh pada daya beli masyarakat dan ekspor.

7. 7ANALISA FORENSIK: PENURUNAN KONTRIBUSI INDUSTRI
Perkembangan Ekspor Utama Produk Industri: Menurun
Sumber: BPS
NO HS URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Perubahan (%)
2015/2014
1 27 BAHAN BAKAR MINERAL 27.444,00 26.407,00 24.780,00 21.058,00 16.021,00 -23,92
2 15
LEMAK & MINYAK
HEWAN/NABATI
21.655,00 21.299,00 19.224,00 21.059,00 18.658,00 -11,40
3 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 11.145,00 10.764,00 10.438,00 9.745,00 8.562,00 -12,14
4 40
KARET DAN BARANG DARI
KARET
14.352,00 10.475,00 9.394,00 7.100,00 5.913,00 -16,72
5 84
MESIN-MESIN/PESAWAT
MEKANIK
5.749,00 6.103,00 5.968,00 5.969,00 5.215,00 -12,63
6 87
KENDARAAN DAN
BAGIANNYA
3.328,00 4.856,00 4.567,00 5.213,00 5.418,00 3,93
7 62
PAKAIAN JADI BUKAN
RAJUTAN
4.149,00 3.749,00 3.906,00 3.932,00 3.979,00 1,20
8 64 ALAS KAKI 3.301,00 3.524,00 3.860,00 4.108,00 4.507,00 9,71
9 48 KERTAS/KARTON 4.169,00 3.937,00 3.756,00 3.743,00 3.565,00 -4,76
10 71 PERHIAASAN/PERMATA 2.593,00 3.234,00 2.751,00 4.648,00 5.494,00 18,20
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Sektor Industri
Industri PMDN Industri PMA
• PMDN, terjadi penurunan
penyerapan TKI dari sebesar
279.099 tahun 2012 menjadi
hanya 124.135 tahun 2014 (turun
sebesar 56%).
• PMA, terjadi penurunan
penyerapan TKI dari sebesar
510.540 tahun 2012 menjadi
hanya 222.345 tahun 2014 (turun
sebesar 56%).
Berdasarkan data WTO, share ekspor manufaktur Indonesia terhadap total
ekspor Indonesia rata-rata 37%, sedangkan share ekspor manufaktur
Indonesia 1% terhadap total impor manufaktur dunia.
Sumber: BKPM
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Industri
Pengolahan
4,6 4,6 4,7 3,7 2,2 4,7 6,3 5,6 4,5 4,6
Peranan Terhadap PDB 28,1 27,8 27,4 26,8 26,2 25,8 21,8 21,5 21,0 21,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Persentase
Peranan Industri Terhadap PDB
Sumber: BPS

8. 8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ekspor Indonesia 71.582.46 85.659.94 100.798.6 114.100.8 137.020.4 116.509.9 157.779.1 203.496.6 190.031.8 182.551.7
Impor Indonesia 46.524.53 57.700.88 61.065.46 74.473.42 129.244.0 96.829.16 135.663.2 177.435.5 191.690.9 186.628.6
Neraca 25.057.93 27.959.06 39.733.15 39.627.44 7.776.374 19.680.82 22.115.82 26.061.06 (1.659.06 (4.076.87
TOTAL 118.106.9 143.360.8 161.864.0 188.574.3 266.264.4 213.339.1 293.442.3 380.932.1 381.722.7 369.180.3
(50.000.000)
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
USDJuta
ANALISA FORENSIK: PERMASALAHAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI INDONESIA (DATA BPS)
 Pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia tidak seimbang dan tidak meningkatkan volume perdagangan Indonesia, sehingga terlihat kebijakan ekspor
dan impor tidak mendorong peningkatan volume perdagangan yang dapat membuat share volume perdagangan Indonesia tidak berkembang pada
posisi rata-rata 1% dari volume perdagangan dunia.
 Tidak terjadi diversifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia yang berarti. Sebaliknya nilai impor bahan baku dan barang modal yang meningkat
nilainya, namun tidak banyak terdapat extensive margin yang menunjukan adanya kegiatan investasi baru.
Sumber: BPS

9. 9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ekspor Dunia 9.097.78 10.366.2 11.985.0 13.823.1 15.971.8 12.388.0 15.129.9 18.189.2 18.101.4 17.994.5
Impor Dunia 9.377.67 10.610.5 12.239.3 14.090.0 16.327.8 12.652.4 15.364.8 18.372.2 18.424.0 18.779.6
Neraca (279.885 (244.332 (254.311 (266.965 (355.966 (264.338 (234.918 (182.991 (322.556 (785.126
TOTAL 18.475.4 20.976.7 24.224.4 27.913.2 32.299.7 25.040.5 30.494.7 36.561.4 36.525.5 36.774.2
(5.000.000.000)
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
USDJuta ANALISA FORENSIK: PERMASALAHAN EKSPOR INDONESIA (WTO)
 Share ekspor Indonesia terhadap ekspor dunia selama periode tahun 2004-2013 bertahan di angka 1% atau Indonesia selalu diurutan ke-24 dalam negara-
negara pengekspor, lebih rendah dari beberapa negara ASEAN, seperti Singapore, Malaysia, dan Thailand.
 Pertumbuhan ekspor dunia rata-rata 9%, sedangkan pertumbuhan ekspor Indonesia rata-rata 12%, tetapi nilai absolut ekspor Indonesia relatif kecil.
 Kurang berkembangnya ekspor produk bernilai tambah dan inovatif untuk mendorong peningkatan ekspor yang signifikan dan berkelanjutan
Sumber: WTO

10. 10
ANALISA FORENSIK:
URUTAN KOMODITI UTAMA EKSPOR DAN IMPOR NONMIGAS INDONESIA
(PERIODE 2011-2015)
(Nilai : Juta US$)
Sumber: BPS diolah Kemenko Bidang Perekonomian
Catatan: Ekspor komoditi utama Indonesia masih didominasi oleh komoditi, sedangkan impor Indonesia didominasi oleh
produk berbasis teknologi dan inovasi
NO HS URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
RATA-RATA/
TAHUN
1 27 BAHAN BAKAR MINERAL 27.444,00 26.407,00 24.780,00 21.058,00 16.021,00 23.142,00
2 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 21.655,00 21.299,00 19.224,00 21.059,00 18.658,00 20.379,00
3 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 11.145,00 10.764,00 10.438,00 9.745,00 8.562,00 10.130,80
4 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 14.352,00 10.475,00 9.394,00 7.100,00 5.913,00 9.446,80
5 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 5.749,00 6.103,00 5.968,00 5.969,00 5.215,00 5.800,80
6 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 3.328,00 4.856,00 4.567,00 5.213,00 5.418,00 4.676,40
7 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 4.149,00 3.749,00 3.906,00 3.932,00 3.979,00 3.943,00
8 64 ALAS KAKI 3.301,00 3.524,00 3.860,00 4.108,00 4.507,00 3.860,00
9 48 KERTAS/KARTON 4.169,00 3.937,00 3.756,00 3.743,00 3.565,00 3.834,00
10 71 PERHIAASAN/PERMATA 2.593,00 3.234,00 2.751,00 4.648,00 5.494,00 3.744,00
NO HS URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
RATA-RATA/
TAHUN
1 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 24.728,00 28.428,00 27.290,00 25.834,00 22.376,00 25.731,20
2 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 18.245,00 18.904,00 18.201,00 17.226,00 15.518,00 17.618,80
3 72 BESI DAN BAJA 8.580,00 10.138,00 9.553,00 8.354,00 6.316,00 8.588,20
4 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 7.602,00 9.756,00 7.914,00 6.253,00 5.343,00 7.373,60
5 39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 6.687,00 7.126,00 7.774,00 7.920,00 6.920,00 7.285,40
6 29 BAHAN KIMIA ORGANIK 6.634,00 6.896,00 7.041,00 7.096,00 5.727,00 6.678,80
7 73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 3.573,00 4.889,00 4.747,00 4.292,00 3.716,00 4.243,40
8 10 GANDUM-GANDUMAN 4.753,00 3.714,00 3.621,00 3.605,00 3.156,00 3.769,80
9 23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 2.219,00 2.798,00 3.042,00 3.273,00 2.734,00 2.813,20
10 52 KAPAS 3.169,00 2.513,00 2.554,00 2.499,00 2.124,00 2.571,80
EKSPOR
IMPOR (Nilai : Juta US$)

11. 11
OPSI TANGGAPAN TERHADAP PERLAMBATAN EKONOMI
Rasionalisasi Kebijakan Ekonomi Dalam
Wujud Deregulasi, Debirokratisasi, Dan
Penegakan Hukum Untuk Meningkatkan
Daya Saing Industri, Investasi, Dan
Ekspor, Serta Daya Beli Masyarakat,
Dengan Julukan Kebijakan Deregulasi
Ekonomi -- (Sebagai Obat, Vitamin, Dan
Suplemen Bagi Perekonomian Nasional).
1. Belanja Pemerintah
2. Bantuan Langsung Tunai
3. Pembiayaan
4. Pengamanan Devisa Hasil Ekspor
5. Peningkatan Kegiatan Wisata
6. Peningkatan Daya Saing Industri untuk Pengembangan Suplai Domestik
dan Ekspor
7. Perluasan dan Keterbukaan Investasi
8. Percepatan Pengembangan Wirausaha Baru dan Ekspor Produk UMKM
9. Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Logistik Nasional, termasuk
Pengembangan Konektivitas Ekonomi Desa, Kota, dan Pasar Global
10. Pemberian Kekuatan atau Inisiatif Baru (Suplemen) bagi Industri, Investasi,
dan Ekspor

12. PAKET III, 7 Oct ’15
PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN
PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI: Perluasan
cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan,
pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan
insentif listrik, BBM, Gas bagi industri
PAKET IV, 15 Oct ‘15
JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN
PENGAMANAN PHK: sistem pengupahan yang
adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
PAKET V, 22 Oct ‘15
REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN
SYARIAH: insentif pajak bagi perusahaan yang
merevaluasi aset, dan insentif dana investasi
real estate, serta kemudahan pembiayaan
syariah
PAKET VI, 6 Nov ‘15
MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH
PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN
BAKU OBAT: insentif KEK, pengairan, dan sistim
eletronik (INSW) pengadaan bahan baku obat
PAKET VII, 7 Dec ‘15
INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN
SERTIFIKASI TANAH: Mendorong daya saing industri
padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan
kemudahan sertifikasi tanah
PAKET VIII, 21 Dec ‘15
KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA
PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO) DAN
MINYAK: one map policy yang mempermudah
penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan
produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO
PAKET IX, 27 Jan ‘16
INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK:
Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan daging,
dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan
logistik desa ke pasar global
PAKET X, 11 Feb ‘16
KETERBUKAAN INVESTASI: perubahan kebijakan
daftar negatif investasi yang menjamin efektivitas
pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan
pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong
investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata
PAKET I, 9 Sept ‘15
MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI:
mengurangi dan menyederhanakan regulasi
serta mempermudah birokrasi
PAKET II, 29 Sept ‘15
PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA:
Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan
insentif devisa hasil ekspor
PAKET XI, 29 Mar ‘16
AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN
INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit Usaha Rakyat
Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE,
manajemen resiko untuk kelancaran arus barang
(INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes
HIGHLIGHT PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI I - XII
“Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan”
Presidensial 29 28 97%
K/L 95 92 97%
Total 124 120 97%
Presidensial 4 4 100%
K/L 11 11 100%
Total 15 15 100%
Presidensial 1 1 100%
K/L 7 7 100%
Total 8 8 100%
Presidensial - - -
K/L 10 8 80%
Total 10 8 80%
Presidensial - - -
K/L 3 3 100%
Total 3 3 100%
Presidensial 3 3 100%
K/L 2 2 100%
Total 5 5 100%
Presidensial 2 1 50%
K/L 3 3 100%
Total 5 4 80%
Presidensial 2 2 100%
K/L 1 1 100%
Total 3 3 100%
Presidensial 2 2 100%
K/L 5 3 60%
Total 7 5 71%
Presidensial 1 1 100%
K/L - - -
Total 1 1 100%
Presidensial 3 2 67%
K/L 2 1 50%
Total 5 3 60%
Total
KETERANGAN TABEL:
192SELESAI
95%
213
TOTAL
REGULASI
SEMULA I–XII
11 DALAM
PEMBAHASAN 5%
10 203DIKELUARKAN
154 146SELESAI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
95%TOTAL
TOTAL
REGULASI
47
TOTAL
42
SELESAI
PRESIDENTIAL
49
TOTAL
46
SELESAI
PRESIDENSIAL
94%
UPDATE: 16 MEI 2016
Selesai
Kementerian/
Lembaga (K/L) PAKET XII, 28 Apr ‘16
PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING
BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin, Prosedur, ,
Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di
Indonesia
Presidensial 2 2 100%
K/L 15 15 100%
Total 17 17 100%

13. 13
 Insentif fiskal untuk sektor
angkutan/transportasi: industri galangan
kapal.
 Percepatan pelayanan perizinan 3 jam di
Kawasan Industri melalui PTSP.
 Menghilangkan hambatan regulasi dan
birokrasi melalui simplifikasi perizinan,
antara lain: (i) menghilangan rekomendasi,
IP, LS, Wajib SNI barang tertentu; (ii) API
sebagai identitas importir; (iii) penegasan
penghilangan IUOP bagi kegiatan cut and fill.
 Kemudahan dan kelancaran mendapatkan
bahan baku melalui fasilitas PLB
 Reformasi Kawasan Industri dalam rangka
pengembangan dan penyebaran industri
khususnya di luar Pulau Jawa.
 Fasilitas Inland FTA untuk meningkatkan
daya saing industri.
Pengembangan industri farmasi
dan kesehatan dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
kesehatan.
Insentif fiskal untuk industri padat
karya.
Upaya menggerakkan perekonomian di wilayah
pinggiran melalui pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), pemberian fasilitas
kemudahan (insentif khusus) dalam KEK.
 Pengupahan yang adil, sederhana dan
terproyeksi.
 Penurunan bunga KUR dan perluasan
penerima KUR untuk sektor usaha
produktif (seperti industri kecil menengah)
Penetapan harga gas bumi untuk industri
pupuk dan industri tertentu oleh Pemerintah.
PAKET III
Insentif fiskal untuk industri
pesawat terbang nasional.
TEMATIK TERKAIT INDUSTRI

14. 14
 Layanan cepat perizinan melalui Izin Investasi 3 jam, untuk 8+1 produk perizinan yaitu Izin investasi, NPWP, Akta
Pendirian Perusahaan & SK pengesahan dari Kemenkumham, TDP, IMTA, RPTKA, API-P, NIK, plus 1 surat booking
tanah, dengan kriteria: rencana investasi paling sedikit Rp 100 milyar dan/atau menggunakan tenaga kerja lokal 1000
orang.
 Percepatan pengurusan, tax allowance menjadi 25 hari dan tax holiday menjadi 45 hari
 Kemudahan berusaha di sektor Kehutanan, dengan perampingan izin dari 14 menjadi 6 izin.
PAKETII
 Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, antara lain:
memperjelas waktu dan perlindungan peralihan, standar pelayanan
pendaftaran dan transaksi, hak pemanfaatan oleh WNA, serta
pengadaan tanah untuk infrastruktur.
 Kemudahan berusaha di sektor kehutanan, yaitu:
penyederhanaan prosedur pengunaan kawasan hutan untuk
pembangunan di luar kehutanan
 Kemudahan berusaha di sektor ESDM, antara lain: stimulus
percepatan pembangunan kilang minyak nasional, kepastian hukum
krisis energi, kepastian hukum pelaksanaan kegiatan gas bumi
(agregator), dan kemudahan perizinan sektor kelistrikan.
 Kepastian usaha hortikultura, dengan memberikan asas
grandfather clause.
 Pengembangan UMKM dan penguatan fungsi ekonomi
koperasi, dengan memperkuat dasar hukum bagi: pembentukan,
peleburan, penggabungan, pengaturan modal penyertaan, serta
meningkatkan pedoman standar operasional koperasi simpan
pinjam.
 Penguatan fungsi PTSP dalam pelayanan perizinan dan non
perizinan, dengan menyesuaikan nomenklatur jenis usaha dengan
UU sektor, memperkuat pengawasan, dan memperkuat pelayanan
fasilitas penanaman modal.
PAKETI
PAKET X
Insentif PPh bagi Karyawan Industri Padat Karya, berupa
keringanan pajak 50% dari tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan.
 Insentif dan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK), sebagai kawasan yang menarik bagi investasi dan
penggerak perekonomian wilayah yang belum berkembang, meliputi
diskon PPh, PPn dan PPnBM tidak diungut, tarif bea masuk
memakai ketentuan SKA, properti untuk WNA, pengurangan pajak
untuk kegiatan pariwisata, dewan pengupahan dan LKS Tripartit
khusus, perpanjangan fasilitas visa kunjungan, kemudahan
perizinan pertanahan, dan kemudahan penerbitan izin oleh
administrator KEK.
 Kepastian berusaha bagi pengusahaan dan/atau penyediaan
air, dengan tetap meningkatkan pengendalian melalui penguatan
tata kelola perizinan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.
Penetapan upah minimum yang lebih sederhana, adil, dan
terproyeksi, dengan formula: UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆
PDBt)}
Penyederhanaan Izin Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman
Modal, dengan mempercepat kesediaan informasi ketersediaan lahan
serta mempercepat jangka waktu pengurusan HGU, HGB/Hak Pakai,
perpanjangan/pembaruan HGB/Hak Pakai, Hak Atas Tanah, dan
penyelesaian pengaduan.
Kemudahan dalam Berusaha (Ease of
Doing Business/ EODB), dengan
memperbaiki: memulai usaha,
pendaftaran properti, perizinan pendirian,
pembayaran pajak, akses perkreditan,
penegakan kontrak, penyambungan
listrik, perdagangan lintas negara,
penyelesaian perkara kepailitan,
perlindungan terhadap investor
minoritas.
Revisi Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI):
 menegaskan ketentuan dalam batang tubuh (grand father
clause, kepatuhan K/L, penyelesaian cepat, kemitraan, tidak
berlaku di KEK)
 melakukan rasionalisasi dan simplifikasi pengaturan yang
terdapat pada lampiran (menghilangkan duplikasi,
perlindungan lingkungan, perlindungan UMKMK, mendorong
investasi teknologi tinggi dan padat modal, memenuhi komitmen
ASEAN, kemudahan persyaratan, memudahkan pembacaan)
TEMATIK TERKAIT INVESTASI
Total EoDB: Prosedur dari 94  49; Izin dari
9  6; Jumlah Hari dari 1.566  132 hari;
Jumlah biaya dari Rp 92,8 juta + 10,8% dari
Nilai Properti + Rp 17,5/VA + Rp 969/VA +
30% dari Nilai Perkara  Rp 72,7 juta + 8,3%
dari Nilai Properti + Rp 15/VA + Rp 775/VA

15. 15
Stabilisasi Harga Komoditi Pangan,
khusus daging sapi melalui
ketentuan basis zona pemasukan
ternak dan pemasukan daging impor
ke pasar tradisional di wilayah
Jabodetabek dan Bandung
PAKET I
PAKETIX
 Program Perluasan Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) bagi keluarga
berpenghasilan tetap untuk sektor usaha
produktif
 Program Penurunan Tingkat Bunga KUR
(22% menjadi 9%)
 Kebijakan meningkatkan kesejahteraan
buruh dan pekerja (upah minimum) melalui
sistem formula yang menjamin kepastian
dan perlindungan terhadap sistem
pengupahan yang menyeluruh.
Pekerja/buruh tidak jatuh dalam upah
murah dan pengusaha memberikan
kepastian dalam berusaha
 Formula kenaikan upah berlaku sampai
tahun 2019 di seluruh Indonesia kecuali di
8 Provinsi yaitu: NTB, NTT, Papua Barat,
Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Barat, Maluku dan Maluku Utara yang upah
minimumnya dianggap belum layak.
PAKETIV
 Kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam kondisi tertentu
dengan memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat
kesehatan hewan
 Untuk Memastikan Pasokan dan Harga Daging Sapi
 Kebutuhan daging sapi terus meningkat. Tahun 2016 butuh 674,69 Ton daging (3,9
juta ekor sapi). Pemerintah melakukan peningkatan populasi sapi, perbaikan tata niaga
sapi dan daging sapi, penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Sapi
MURAH
MUDAH
HALAL
TEMATIK TERKAIT PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

16. 16TEMATIK TERKAIT SEKTOR LOGISTIK
MEMBANGUN
KONEKTIVITAS
EKONOMI
DESA-KOTA
PAKET I
Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di
Pelabuhan (Indonesian Single Risk Management)
Penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha
dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single
treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing K/L
Peningkatan Daya Saing Industri
Penerbangan Nasional melalui insentif bea
masuk 0% untuk 21pos tarif suku cadang
dan komponen pesawat terbang.
Fasilitas PLB Memudahkan Mendapatkan Supply
Bahan Baku Industri
Mendekatkan Gudang Kapas dari Malaysia dan
Singapore ke Indonesia.
Penggunaan Single Identity Importir
Penghapusan ketentuan pembatasan bagi perusahaan
pemilik API-U yang hanya dapat mengimpor
kelompok/jenis barang yang tercakup dalam satu bagian
(section) kepada perusahaan yang melakukan impor
barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
Penurunan Biaya Transportasi Umum
angkutan di ar, di bawah air, di udara, kereta api,
berbagai jenis kapal, pesawat udara dan alat suku
cadangnya, kereta api dan suku cadangnya diberikan
fasilitas tidak dipungut PPN atas impornya.
Penurunan Biaya Kepelabuhanan
Pembebasan dari pengenaan PPN untuk angkutan laut
nasional yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri.
Pengembangan Usaha Jasa
Penyelenggaraan Pos Komersial
Penetapan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih
tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan
pemerintah
Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan
Secara Elektronik (Single Billing)
Penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor
2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan
Teknologi Informasi BUMN.
Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator
Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan
Ekonomi Kreatif
Sinergi BUMN Trading-Logistics dalam hal inovasi bisnis
yang strategis untuk mendorong produk UMKM yang
dipasarkan dalam negeri dan ekspor.
Sistem Pelayanan Terbadu Kepelabuhan Secara
Elektronik
Pengembangan port system menjadi inaportnet yang
terintegrasi ke dalam INSW.
Penggunaan Mata Uang Rupiah untuk Transaksi
Kegiatan Transportasi
Kepastian tarif dalam bentuk mata uang rupiah
PAKET IX
PAKET XI
PAKET VIII

17. 17TEMATIK TERKAIT PENINGKATAN EKSPOR
1. Penguatan pembiayaan ekspor
melalui penugasan khusus kepada
Lembaga Ekspor Indonesia untuk
pelaksanaan National Interest
Account (NIA) atas transaksi atau
proyek yang secara komersial sulit
dilaksanakan, tetapi dianggap
perlu oleh Pemerintah untuk
menunjang kebijakan atau
program ekspor.
2. Perlakuan prioritas untuk ekspor
produk hortikultura
3. Simplifikasi perizinan
perdagangan dengan
menghilangkan persyaratan
rekomendasi dan kewajiban
verifikasi surveyor
Pembentukan konsorsium industri
pembiayaan yang tergabung dalam
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan
Indonesia bersama dengan
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia untuk memberikan dan
mengakselerasi pembiayaan di
sektor industri kreatif, beorientasi
ekspor dan UMKMK
Sinergi BUMN membentuk
agregator/konsolidator ekspor produk
UKM
1. Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat
Berorientasi Ekspor (KURBE)
2. Pelaksanaan Indonesia Single
Risk Management (ISRM)

18. 18TEMATIK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PARIWISATA NASIONAL
 Pembebasan Visa Kunjungan
(dari 75 negara menjadi 169
negara)
 Simplifikasi aturan pengurusan
dokumen kunjungan kapal wisata
asing di 18 pelabuhan yang
terkait dengan kepabeanan,
keimigrasian, karantina, dan
kepelabuhanan
 Dukungan fasilitas untuk kapal
wisata berupa :
a. Penyiapan alur pelayaran
b. Pembangunan dermaga
c. Kemudahan fasilitas
perbaikan dan perawatan
kapal wisata
PAKETI
PAKETX
Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan di
wilayah KEK Pariwisata berupa:
a. Pengembalian PPN bagi pemilik toko
b. Pembebasan Pajak penjualan atas barang
mewah dan PPh atas Penjualan atas
barang yang tergolong sangat mewah untuk
pembelian properti
c. Pengurangan pajak daerah hingga 100%
d. Pemberian fasilitas multiple visa kepada
WN asing yang berkunjung dalam rangka
tugas pemerintahan, bisnis, dan keluarga
e. Pemberian Visa Tinggal Terbatas kepada
WN asing lanjut usia untuk berkunjung ke
KEK
f. Pemberian Izin Tinggal Sementara dan Izin
Tinggal Tetap bagi WN asing pemilik
properti
g. Pemberian Hak Pakai hingga 25 tahun dan
Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak
Pakai bagi WN asing pemilik properti
PAKETIV
Perluasan kesempatan investasi melalui revisi DNI dengan rincian:
a. PMA 100% untuk restoran, bar, cafe, gelanggang olah raga, dan industri perfilman (semula
PMA maksimal 49%/51% apabila bermitra dengan UMKMK dengan syarat tidak
bertentangan dengan Perda)
b. PMA maksimal 67% untuk pengelolaan museum, biro perjalanan wisata, jasa
boga/catering, hotel, motel, rumah biliar, gelanggang bowling, lapangan golf, jasa
impersariat, karaoke, ketangkasan, spa (semula PMA maksimal 51% dengan syarat tidak
bertentangan dengan Perda)

19. 19
TERIMA KASIH