1. Change Management
PT. Pos Indonesia (Persero)
Anindityo Dwi Putro
Iskandar Muda
I. Driving Force for Change pemerintah dalam rangka penyehatan BUMN melalui BP
PT. Pos Indonesia adalah salah satu BUMN dengan BUMN dan Bapepam (2000) dengan penerapan Good
Public Service Obligation (PSO) yang bisnis intinya meliputi Corporate Governance.
bidang pelayanan surat, logistik dan jasa keuangan. Sampai Good Corporate Governance adalah hal yang sangat
saat ini kondisi keuangan PT. Pos Indonesia selalu populer sepuluh tahun terakhir ini. Dua teori utama yang
menunjukkan kinerja yang negatif. Hal ini kemudian terkait dengan corporate governance adalah stewardship
diperparah dengan perubahan cepat yang terjadi di luar theory dan agency theory (Chinn,2000; Shaw,2003).
perusahaan. Dari hasil penelitian, secara statistik operator Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis
pos di seluruh dunia mengalami penurunan pangsa pasar mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada
dalam hal volume selama dekade yang lalu (1998-2008) hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
dari 93% menjadi 85% untuk surat pos, dan dari 30% penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran
menjadi 26% untuk layanan ekspres dan paket pos. Dalam terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan
hal pendapatan pun penurunan terjadi dari 93% menjadi fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan
85% untuk surat pos, selanjutnya dari 19% menjadi 16% kata lain, stewardship theory memandang manajemen
untuk layanan ekspres dan paket pos. Penurunan ini terjadi sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-
seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Di baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.
tengah hantaman eksternal, PT. Pos tetap memiliki Sementara itu, agency theory yang dikembangkan
kewajiban PSO, dimana harus tetap membuka layanan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen
meski jalur tidak menguntungkan. Kondisi internal yang perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham,
carut marut juga membuat PT. Pos Indonesia semakin akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
berada di posisi sulit bagaikan duri dalam daging yang kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan
‘sakit’ namun tetap harus dipertahankan. Tidak ada pilihan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam
selain berubah untuk merespon tantangan dan juga perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat
peluang yang sebenarnya terbuka lebar. respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan
External Drivers Internal Drivers
kenyataan yang ada. Berbagai pemikira mengenai
Technological Change in Negative financial performance corporate governance berkembang dengan bertumpu pada
Telecommunication Worker welfare condition agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan
Public Service Obligation policy
Private company for mail, logistic
penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan
and communication services ketentuan yang berlaku.
Good corporate governance (GCG) secara definitif
The Globalization of Market and Competition merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added)
untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang
More Hazard More Opportunity
Low Performance Market potential ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak
More Competition Network opportunity pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
Non profit responsibilities
benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban
perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure)
Organizational Transformation
secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua
Internal Reform informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan
Dealing with External Treat
stakeholder. Ada empat komponen utama yang diperlukan
Based on ‘Major Change Drivers’ by John P. Kotter in dalam konsep good corporate governance, (Kaen, 2003;
Leading Change pg. 19 Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability,
dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting
II. Respon Perusahaan karena penerapan prinsip good corporate governance
PT. Pos Indonesia adalah salah satu BUMN yang secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas
mencoba memperbaiki diri dan merespon tantangan yang laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat
dihadapinya. Hal ini merupakan bagian dari program aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan

2. keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental Penerapan prinsip transparansi ini sangat perlu
perusahaan. karena merupakan sumber informasi bagi investor,
Penerapan Good Corporate Governance di PT.Pos pemegang saham, kreditor dan pihak yang
Indonesia berawal pada tahun 2001. Secara umum berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan
program penerapan GCG di PT. Pos Indonesia adalah yang nantinya akan mempengaruhi masa depan
sebagai berikut: perusahaan.
1. Perancangan dan penerapan gerakan moral Bersih 2. Kemandirian
Transparan Profesional (BTP). Maksud dan tujuan PT. Pos Indonesia menggunakan staf ahli di setiap
gerakan ini adalah membangun, membentuk budaya divisi atau bagian dalam perusahaan. Perseroan
baru yang dapat dibanggakan dan dianut serta dikelola bebas dari pengaruh pihak lain dan juga
dilaksanakan oleh seluruh pimpinan/karyawan kegiatan perusahaan sesuai dengan UU No.12 tahun
perusahaan, merubah dan membentuk perilaku 1998 tentang perseroan. Dalam hal ini ditekankan
pimpinan dan karyawan PT. Pos Indonesia. bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung
2. Melakukan pengujian mandiri utnuk mengetahui jawab komisaris serta manajer atau pihak-pihak yang
apakah perusahaan melalui unit-unit kerja telah diberi tugas sesuai dengan divisi masing-masing.
menetapkan prinsip-prinsip GCG Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh PT. Pos
3. Adanya pedoman perilaku etis perusahaan Indonesia yaitu:
4. Pengukuran dan penilaian pelaksanaan GCG a. Menggunakan tenaga ahli di setiap divisi atau
Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan bagian dalam perusahaan
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. Pos b. Tidak melibatkan pengaruh dari luar yang tidak
Indonesia: sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
1. Transparansi c. Berusaha menghindari benturan kepentingan
PT. Pos Indonesia menerapkan penyajian laporan antara perusahaan dan direksi
keuangan tahunan yang sesuai dengan Prinsip d. Membuat kebijakan intern dalam perusahaan yang
Akuntansi yang Berlaku Umum (PBAU). Dalam hal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
prinsip transparansi di PT. Pos Indonesia telah: 3. Akuntabilitas
a. Mengembangkan sistem akuntasi dan praktek Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas
terbaik untuk memastikan kualitas dari laoran pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan
keuangan yang disclosure, akan tetapi PT. Pos wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan.
Indonesia masih dalam tahap awal penerapan Dalam hal ini direksi beserta manajer
teknologi informasi dan sistem informasi bertanggungjawab atas keberhasilan pengurusan
manajemen untuk memastikan penilaian kinerja pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
yang terbaik dan proses pengambilan keputusan disetujui pemegang saham. Komisaris bertanggung
yang efektif jawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian
b. Mengembangkan manajemen resiko dalam nasehat kepada direksi dalam rangka pengelolaan
perusahaan untuk dapat memastikan seluruh perusahaan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan
resiko dapat dikelola pada tingkat waktu yang PT. Pos Indonesia membentuk komite audit oleh dewan
dapat ditolerir. komisaris, serta menggunakan auditor eksternal yang
c. Melakukan penilaian terhadap unit kerjanya secara berkualitas.
berkala Untuk efektivitas pelaksanaan GCG, PT. Pos
Laporan keuangan telah memberikan gambaran Indonesia membentuk lembaga-lembaga yang bertugas
mengenai sistem manajemen resiko, tujuan dan memonitor, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan
strategi bisnis, kepemilikan, jaminan hutang, GCG, diantaranya:
perencanaan, penilaian manajemen atas iklim dan 1. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris.
resiko, nama-nama direksi dan pekerjaan utama Komite audit melaporkan tugasnya kepada dewan
lainnya. Selain itu, apabila ada jabatan yang kosong komisaris. Komite audit telah melaksanakan tugas
dumumkan melalui RUPS. Sistem remunerasi komisaris sesuai dengan lingkup kerjanya antara lain:
dan direksi juga disampaikan pada RUPS.

3. a. Menyusun ketentuan dan persyaratan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi
auditor independen untuk melaksanakan audit pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut dirasa masih perlu
laporan keuangan konsolidasi ditingkatkan. Bentuk-bentuk ancaman sanksi
b. Mengawasi proses audit laporan keuangan tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan
konsolidasi, untuk memastikan auditor seperti:
independen dalam melaksanakan audit 1. Hukuman administratif kepada karyawan yang
bersikap objektif dan independen sesuai melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan
dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) disiplin karyawan
2. Badan atau komite pemantauan dan evaluasi 2. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
penerapan GCG yang dibentuk oleh direksi dengan terhadap pelanggaran yang menimbulkan
SK tersendiri. Badan dan komite melaporkan kerugian bagi perusahaan
tugasnya kepada direksi. Tugas dan fungsinya 3. Tuntutan/proses hukum publik terhadap
yaitu: pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
a. pengawasan akan kebenaran penilaian dan berlaku
ketepatan waktu pelaporan 5. Kewajaran
b. Memproses dan mengkompilasi semua hasil Kewajaran yaitu perlindungan kepentingan
penilaian ke dalam bentuk laporan corporate minoritas shareholder, keadilan dan kesetaraan di
c. Analisa untuk evaluasi guna penyempurnaan dalam memenuhi hak-hak stakeholder dari penipuan,
proses, hasil dan dampaknya kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh
Penilaian GCG di PT. Pos Indonesia juga dilakukan orang dalam. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak
secara jabatan oleh: berkepentingan terhadap perusahaan terlindung dari
a. Satuan Penggawasan Interen Pusat terhadap kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang
aspek organ perusahaan dan bidang fungsi dilakukan oleh pihak intern perusahaan. Yang telah
perusahaan di kantor pusat serta untuk kantor dilakukan antara lain:
wilayah usaha pos, yang dalam 1. Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi
pelaksanaannya melapor langsung ke direktur kepentingan pemegang saham, khususnya
utama dengan menyampaikan tembusannya pemegang saham minoritas
kepada para anggota direksi 2. Menetapkan Corporate Conduct atau Code of
b. Satuan Pengawasan Interen Pusat terhadap Conduct/Ethics yang berlaku di PT. Pos Indonesia
UPT yang berada di jajaran wilayah usaha pos disamping nilai-nilai etika, moral yang selama ini
yang bertalian, yang dalam pelaksanaannya telah dipedomani untuk melindungi dari
melapor langsung ke wilayah usaha pos yang kesalahan yang berasa dari dalam, self dealing,
bertalian dengan menyampaikan dan konflik kepentingan diantaranya sebagai
tembusannya kepada direktur utama dan para berikut:
anggpta direksi a. Tidak melakukan perbuatan tercela
4. Pertanggung jawaban b. Tidak melakukan kegiatan kolusi, korupsi,
Pengelolaan perusahaan diselengggarakan nepotisme. Bagi pelaku dalam perusahaan
berdasarkan etika bisnis yang sehat dan universal, akan yang melihat bukti-bukti adanya perbuatan
tetapi perusahaan kurang konsisten menyelenggarakan yang cenderung merugikan perusahaan,
perusahaan secara baik di kalangan perusahaan sendiri berkewajiban untuk melaporkannya pada
maupun di kalangan masyarakat. atasannya.
Selain itu, peningkatan kinerja dan produktivitas c. Tidak menerima pemberian apapun
masih harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan d. Jujur
agar perusahaan tetap bertahan dalam kegiatan 3. Menetapkan peran dan tanggung jawab
bisnisnya. Dewan direksi harus menghindari manajemen
penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan 4. Wajar dalam menggunakan setiap informasi yang
tugasnya yang terkadang masih sering terjadi. PT. Pos material dan diungkapkan secara penuh
Indonesia juga membuat peraturan dan kebijakan yang Beberapa kegiatan yang dilakukan PT. Pos Indonesia
memuat ancaman sanksi terhadap pelanggaran untuk mendukung pelaksanaan GCG antara lain:

4. 1. Penyelenggaraan RUPS secara kontinyu dan
ROA
teratur 2%
2. Audit atas laporan keuangan oleh auditor 0.06%
0%
independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-0.82% 2003
3. Dilakukannya penilaian mandiri terhadap unit-unit -2%
2004
kerja. Penilaian dilakukan dalam bentuk kuesioner. 2005
-4%
Pejabat dan pimpinan unit melakukan penilaian -4.39%
2006
mandiri sekurang-kurangnya setiap enam bulan -6%
4. Membentuk Komite Pemantauan dan Evaluasi -8% -7.04%
Penerapan Good Corporate Governance yang
melakukan interview terhadap para responden Cash Ratio
79.93%
yang terdiri dari para pejabat/pimpinan unit kerja 80%
dan rekan setingkat, bawahan/karyawan serta
75.66%
atasan dari pejabat/pimpinan unit kerja yang 75% 2003
bertalian 2004
70.85% 2005
70% 2006
III. Hasil yang dicapai dari Respon Perusahaan 68.10%
PT. Pos Indonesia berhasil meningkatkan
performa keuangannya dari tadinya selalu negatif 65%
menjadi positif. Hasil tersebut tidak di dapat dengan
Total Equity to Total Asset
cepat melainkan setelah penerapan GCG berjalan 25% 23.99%
selama beberapa tahun.
20% 18.79%
ROE 2003
0.58% 15% 13.45%
0% 2004
10.77%
-5% 2005
-3.42% 10%
2006
-10%
2003
-15% 5%
2004
-20%
2005 0%
-25%
2006
-30%
-35% -32.66%
-40% -37.50% IV. Evaluasi dan Saran
Penerapan GCG pada PT. Pos Indonesia telah
ROI
2%
membawa perubahan yang positif terhadap perbaikan
0%
0.13% kinerja keuangan. Namun, langkah ini sebenarnya
-2%
-0.29% hanyalah respon terhadap tantangan internal, sedangkan
2003
-4%
tantangan eksternal justru belum terselesaikan. Padahal,
2004
-6% 2005 harusnya perubahan dilakukan secara simultan, sebab
-8%
-6.09% 2006 perubahan yang terjadi akibat faktor eksternal telah terjadi
-10%
secara cepat dan signifikan. Berdasarkan penelitian
-12%
-10.41% terhadap penerapan GCG pada beberapa kantor cabang
PT. Pos Indonesia (....), kami melihat proses perubahan
yang terjadi pada internal ini sangat rentan untuk kembali
kepada kondisi awal. Hal ini dikarenakan perubahan
internal dan penerapan GCG lebih disebabkan karena
adanya peraturan atau hukum yang mengharuskan
penerapan GCG pada BUMN, bukan didasari oleh
kesadaran atau perasaan mendesak yang membutuhkan
perubahan. Bila merujuk pada 8 langkah perubahan
menurut Kotter:

5. Proses perubahan internal ini tidak melalui fase
pembangunan Sense of Urgency dan tidak ditutup dengan
menjadikan budaya yang baru sebagai hasil perubahan.
Perubahan yang tidak melalui tahap-tahap ini sangat
rentan untuk bertahan. Karena menurut Kotter, budaya
sangat kuat untuk mengontrol cara kerja organisasi di
masa depan dan memastikan kondisi tidak terulang
kembali (Kotter: Leading Change, Ch 10)
Di sisi lain, PT. Pos Indonsia tetap membutuhkan
strategi perubahan untuk merespon tantangan sekaligus
peluang yang datang dari luar. PT. Pos Indonesia harus
melakukan pemetaan strategi yang cocok berdasarkan
peluang dan ancaman dan kekuatan serta kelemahan yang
dimilikinya. Salah satu kelebihan yang akan sulit diikuti
oleh organisasi lain yaitu jangkauan yang luas meliputi
seluruh wilayah Indonesia. PT. Pos Indonesia sebaiknya
memanfaatkan kelebihan yang strategis ini dengan baik
untuk menjawab tantangan dan ancaman yang dialami
saat ini.
V. Daftar Pustaka