Laporan ini membahas tentang praktik lapangan statistika di Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Badan Pusat Statistik bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Mahasiswa melakukan praktik untuk mempelajari proses kerja Badan Pusat Statistik secara langsung.

1. Laporan Praktek Lapang
Statistika
Badan Pusat Statistik
Nama
: Hasni
Nim
: G 111 12 284
Kelas
:B
Kelompok
:4
Asisten
: Merly Raula Halik
Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2013

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Statistika sebagai cabang ilmu pasti yang mempelajari cara pengumpulan
dan penyajian data dituntut untuk dapat mengumpulkan, menyajikan dan
menginterprestasikan suatu data baik itu data berkelompok maupun data tunggal
yang simpel dan mudah dipahami. Penyajian data-data statistika dapat
dipermudah dengan menggunakan tabel, grafik, poligon, diagram, dan
sebagainya.
Data merupakan bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui
berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Dengan informasi tersebut,
dapat diambil suatu keputusan. Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh
data atau angka ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah, dengan
menggunakan
rumus
tertentu,
proporsi/ persentase. Dalam
seperti
stastistik,
menghitung
hipotesis
dapat
jumlah,
diartikan
rata-rata,
sebagai
pernyataan statistik tentang parameter populasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan
informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan
relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas
merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun
perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan
pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat
dicapai dengan efektif.
Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas tersedianya data yang
diperlukan untuk perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral.
Selain untuk melihat keadaan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program
pembangunan, tersedianya data yang berkesinambungan juga akan sangat
membantu untuk melakukan koreksi pada program yang sedang dilaksanakan.
Dalam bidang sosial kependudukan, data yang dihasilkan BPS dikumpulkan
antara lain melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus

3. (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas).
Berdasarkan pemaparan diatas maka perlu dilakukan praktek lapangan
statistika
ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar untuk
mengetahui bagaimana keseluruhan kegiatan dan aktifitas dari Badan Pusat
Statistik yang merupakan aplikasi dari ilmu statistik seperti dalam pengambilan,
pengolahan, dan penyajian data.
1.2 Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dilakukan praktek lapang ke Kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Makassar yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui bagaimana
proses pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data terutama pada
bidang pertanian.
Adapun kegunaan yang kita peroleh dari praktek lapang ke Kantor Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Mendapatkan pengalaman dalam
bersosialisasi dengan lingkungan kerja, proses pengambilan data, pengolahan
data, dan penyajian data terutama pada bidang pertanian.

4. BAB II
METODOLOGI
2.1 Waktu dan Tempat
Praktek lapang ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2013 yang
bertempat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Dengan alamat Jl. H.
Bau. No. 6 Makassar.
2.2 Prosedur Pelaksanaan
Adapun prosedur pelaksanaan praktek lapang yang dilaksanakan di Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu:
1. Membuka acara dengan membaca Basmalah yang dibuka oleh Ibu Nurlina
Kasim selaku moderator
2. Menjelaskan tentang Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibawahkan oleh
kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Nursam Salam,
SE
3. Melakukan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Ibu Nurlina Kasim selaku
moderator
4. Melihat langsung proses kerja yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS)
dengan arahan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS).

5. BAB III
HASIL dan PEMBAHASAN
3.1 HASIL
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bidang pertanian yaitu menghitung
hasil produksi pertanian, penanganan dari jumlah organisme penggang tanaman
(OPT) dan pemasaran hasil produksi pertanian sesuai harga. Badan Pusat Statistik
(BPS) menyanjikan data dengan menggunakan PDF,Website, bentuk buku dan
publikasi media cetak seperti surat kabar dan media eletronik. Badan Pusat
Statistik (BPS) mengumpulkan data melalui beberapa mantri atau koordinator
statistik di setiap kecematan kemudian data yang diperoleh dilaporkan ke Kantor
Pusat Badan Statistik (BPS)
3.2 PEMBAHASAN
Dari praktikum yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Badan Pusat
Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat
Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan
UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut
ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang
ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama
Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik yang dikemukakan oleh
bapak Nursam Salam, SE.
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997,
antara lain :
1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar
yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan
BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi,
perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama
dengan BPS.

6. 2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita
Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan
mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung
aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang
harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
a) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini
didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari
departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
b) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
c) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan
statistik.
d) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk
kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
2.1 Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS)
2.1.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda
1. Pada bulan Februari 1920 di kantor Statistik untuk pertama kalinya didirikan
oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan dan berkedudukan di
Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengolah dan mempublikasikan data
statistik.
2. Pada bulan Maret 1923 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi untuk
Statistik yang anggotanya merupakan wakil dari tiap-tiap departemen.
Komisi tersebut diberi tugas untuk merencanakan tindakan-tindakan yang
mengarah sejauh mungkin untuk mencapai kesatuan dalam kegiatan di
bidang statistik di Indonesia. Selain dari itu, komisi ini mengurus terutama
bagian statistik yang dimuat di dalam Laporan Indonesia yang sebelumnya
disebut Laporan Kolonial.

7. 3. Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Kantor
Pusat Statistik dan dipindahkan ke Jakarta.Bersamaan dengan itu beralih
pula pekerjaan mekanisme Statistik Perdagangan yang sekarang disebut
Kantor Bea Cukai. Kantor Pusat Statistik selain mencakup bidang
administrasi mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum,
Statistik Perdagangan, Statistik Pertanian, Statistik Kerajinan, Statistik
Konjungtor, Statistik Sosial. Kegiatan statistik pada era ini diarahkan untuk
mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintahan Kolonial Belanda.
Komisi ini juga pernah melakukan sesuatu kegiatan statistik yang bersifat
monumental yaitu Sensus Penduduk 1930, yang nerupakan sensus penduduk
yang pertama kali dilakukan di Indonesia.
2.1.2 Masa Pemerintahan Jepang
Pada Juni 1942 Pemerintah Jepang baru mengaktifkan kembali kegiatan
statistic yang utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang/ militer.
Dan tugas serta fungsi kegiatan statistik pada saat itu lebih terkonsentrasi untuk
keperluan militer.
2.1.3 Masa Pemerintahan RI
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1945 kegiatan statistik ditangani oleh lembaga baru yaitu Kantor Penyelidikan
Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Perkembangan berikutnya
KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada menteri Kemakmuran. Dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro
Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan
wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan berada di
bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro
Pusat Statistik dipergunakan.
2.1.4 Masa Orde Baru-Sekarang
Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya pada pemerintahan Orde
Baru, untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,
mutlak dibutuhkan data statistik. Untuk mendapatkan data secara tepat dan akurat,
salah satu unsurnya adalah pembenahan organisasi BPS.

8. Dalam masa Orde Baru ini, BPS telah mengalami empat kali perubahan
stuktur organisasi :
1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1980 tentang organisasi BPS
2. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1980 tentang organisasi BPS
3. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1992 tentang kedudukan, tugas, fungsi,
susunan dan tata kerja BPS
4. Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang statistik
5. Keputusan Presiden RI No.86 tahun 1998 tentang BPS
6. Keputusan kepala BPS No.100 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja
BPS.
7. PP 51 tahun 1998 tentang penyelenggaraan statistik.
Tahun 1968, ditetapkan peraturan pemerintah No.16 tahun 1968 yaitu yang
mengatur organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah. Tahun 1980, peraturan
pemerintah No. 6 Tahun 1980 tentang organisasi sebagai pengganti peraturan
pemerintah No.16 tahun 1968. Berdasarkan peraturan pemerintah No.6 tahun
1980 di tiap provinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama kantor statistik
provinsi dan di kabupaten atau kotamadya terdapat cabang perwakilan BPS
dengan nama kantor statistik kabupaten atau kotamadya. Pada tanggal 19 Mei
1997 menetapkan tentang statistik sebagai pengganti UU No.6 dan 7 tentang
sensus dan statistik. Pada tanggal 17 Juli 1998 dengan keputusan presiden RI
No.89 tahun 1998, ditetapkan BPS sekaligus mengatur tata kerja dan stuktur
organisasi BPS yang baru.
2.2 Visi dan Misi
Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi sumber informasi
statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional,
didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi yang muktahir. Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk
menjunjung pembangunan nasional BPS mengembangkan misi mengarahkan
pembangunan statistik pada penyediaan data statistik yang handal dan bermutu,
efektif dan efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan
statistik dan pengembangan ilmu statistik

9. 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik (BPS)
Menurut kepala BPS ( Nursam Salam, SE) tujuan Badan Pusat Statistik
(BPS) antara lain:
a) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
b) Meningkatkan pelayanan prima dalamrangka mewujudkan SSN yang
andal, efektif dan efisien
c) Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja
d) Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.
2.4 Kegiatan Statistik BPS
Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, BPS berusaha dapat
memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah dalam berbagai
bidang baik ekonomi maupun sosial, yaitu : pertanian, pertambangan, industri,
komunikasi, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan,
pendapatan nasional, pendidikan dan agama.
Menurut Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, tentang
statistik, kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang
lengkap, akurat, dan mutahir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional
yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun
kegiatan yang dilakukan adalah :
1. Pengumpulan Data
Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara :
a) Sensus
Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
semua unit populasi diseluruh Wilayah Republik Indonesia untuk
memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus
dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (Sepuluh) tahun oleh
BPS yang meliputi :
1. Sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran
angka 0 (Nol).
2. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (Tiga).

10. 3. Sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6
(Enam).
b) Survei
Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek
pada saat tertentu. BPS juga melaksanakan survei antar sensus yaitu survei
yang dilakukan diantara 2 (Dua) sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut
meliputi survei penduduk antar sensus (Supas), survei pertanian antar sensus
(Sutas), dan survei ekonomi antar sensus (Setas). Berbagai ragam survei
sektoral diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup (SBH), Survei
Potensi Desa (Podes), Survei Industri, Survei Pertanian, Survei Pendapatan
Petani dan Struktur Ongkos Usaha Tani, Survei Koperasi Unit Desa (KUD),
Survei Harga Konsumen, dan Survei Harga Produsen.
c) Kompilasi Produk Administrasi, dan
d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengolahan Data
Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan
dan ketetapan data statistik yang dihasilkan,. Dengan menggunakan personal
komputer, kantor BPS di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang
merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian
dilanjutkan memasukkan data mentah kedalam komputer dan selanjutnya data
tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.
Dalam pengolahan data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program
aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan
menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung
jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta
mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. Pembangunan
infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin
dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam
pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam metode yang

11. lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan
informasi statistik.
3. Analisis Data
Dalam rangka mempermudah para pengguna data agar dapat membaca dan
menginteprestasikan data yang dipublikasikan, BPS membuat analisis dan laporan
statistik secara berkala. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis data
meliputi:
a) Perencanaan dan persiapan
b) Sosialisasi
c) Pengumpulan data
d) Pengawasan atau pemeriksaan
e) Receiving atau batching
f) Pengolahan
g) Tabulasi
h) Analisis
i) Diseminasi statistik
4. Penyajian data
Badan Pusat Statistik (BPS) menyanjikan data dengan menggunakan
PDF,Website, bentuk buku dan publikasi media cetak seperti surat kabar dan
media eletronik.

12. BAB IV
KESIMPULAN dan SARAN
4.1 KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktek lapang yang
dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengambilan data melalui mantri/
koordinator statistik yang ditempatkan pada setiap kecematan sehingga
data yang diperoleh akurat.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengolahan data dengan
menggunakan komputer dengan mengembangkan berbagai program
aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan
menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) menyanjikan data dengan menggunakan
PDF,Website, bentuk buku dan publikasi media cetak seperti surat kabar
dan media eletronik.
4.1 SARAN
Sebaiknya pada jika dilakukan peraktek lapang sekiranya memberikan
kerjasama yang lebih terhadap kegiatan ini demi kemajuan proses berpikir
mahasiswa yang nantinya akan menghadapi dunia kerja