1. Dokumen tersebut membahas temuan-temuan Inspektur Jenderal terkait pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan dan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien. 2. Beberapa temuan meliputi proyek yang tertunda, barang persediaan yang tidak termanfaatkan, dan dokumen pendukung program/kegiatan yang kurang jelas. 3. Inspektur Jenderal memberikan beberapa saran seperti memperhatikan keterpaduan antarsekt

1. Dr. Wahju S. Utomo
Rabu, 13 Februari 2019
di lingkungan Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal
Dalam Rangka Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Tahun 2020

2. PENATAAN
KELEMBAGAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

3. OPTIMALISASI PENGENDALIAN INTERN
THREE LINES OF DEFENCEPertahananLapisPertama
PertahananLapisKedua
PertahananLapisKetiga
menerapkan SPIP
secara konsisten dan
berkesinambungan
dalam Unit Kerja
source: The Institute of Internal Auditor (IIA) Web 3
Memantau
penerapan
SPIP di Unit
Kerja
Melaksanakan
pengawasan
internal (audit dan
pengawasan
lainnya
MANAJEMEN &
SELURUH
PEGAWAI
UNIT KEPATUHAN
INTERNAL
(UKI)
INSPEKTORAT
JENDERAL
(APIP)

4. Peran ITJEN selaku APIP
4

5. PEMBENTUKAN
UKI
Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI)
5
MEMBENTUK UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) YANG BERSIFAT
ADHOC, DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA YBS.
SUSUNAN
KEANGGOTAAN
DIBENTUK DI SETIAP UNIT
KERJA TINGKAT PUSAT
DAN UPT
(MELEKAT PADA JABATAN YANG
BERTANGGGUNGJAWAB DI
BIDANG KEPEGAWAIAN)
KETUA :
PENANGGUNGJAWAB
BIDANG KEPEGAWAIAN
ANGGOTA : 1….
2….
MENINGKATKAN
KEPATUHAN INTERNAL
TERHADAP PELAKSANAAN
DISIPLIN PEGAWAI DAN
PEMELIHARAAN ASET
(TAHAP AWAL)
TUJUAN

6. Arahan Presiden..(1): Efisiensi Birokrasi
MENGHEMAT
DARI KEGIATAN
TDK PENTING
6
PROGRAM/
KEGIATAN
PRIORITAS
MANFAAT
BESAR UNTUK
MASYARAKAT

7. Serapan Kemenhub Belum Pernah di Atas 90%
Source: Emonitoring Dephub_data diolah
7
17.8
23.2
33.9 35.9 37.2
65.1
43.1
47.9
53.0
15.5
20.1
29.6 31.5 28.5
47.1
32.7
41.4
45.8
87.3% 86.5% 87.4% 87.9%
76.6%
72.3%
76.0%
86.4%
84.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rp-
Rp10
Rp20
Rp30
Rp40
Rp50
Rp60
Rp70
Rp80
Rp90
Rp100
2010
WDP
2011
WDP
2012
WDP
2013
WTP
2014
WTP-DPP
2015
WTP
2016
WTP
2017
WTP
2018
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%)

8. Penghematan: Reviu Harga Perkiraan Sendiri
20182016 2017
3,6% (Rp323,8 M) 11,6% (Rp1.987 M) 6,9% (Rp878,45 M)
8

9. Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
32%
13%
2018
(Rp.48.2 T)
2019
(Rp.41.5 T)
PAGU (Juni)
ANGGARAN
ALOKASI (Oktober)
ANGGARAN
PAGU (Juni)
ANGGARAN
ALOKASI (Oktober)
ANGGARAN
Rp13,74 T Rp10,36 T Rp15,59 TRp6,01 T
31%
25%
Catatan Reviu ITJEN Catatan Reviu ITJEN9

10. Infografis Catatan Delapan Elemen Reviu Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2019
0,2% 1,2%
73,3%
1%
0,7%
0,04%
22,5%
1,1%
Kegiatan yang tidak diusulkan
dalam pagu kebutuhan
Manfaat belum
prioritas
KETIDAKLENGKAPAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
KETIDAKSESUAIAN
TOR/RAB DENGAN
RKA
Kesalahan bagan
akun standar
Ketidaksiapan
lahan
Kelebihan
pagu anggaran
Ketidaksesuaian
dengan renstra
10

11. PERJALANAN DINAS
11
PEMELIHARAAN ASET
PENETAPAN HARGA
KELENGKAPAN DOKUMEN
CATATAN BERULANG DALAM REVIU
1. Jumlah petugas dan
hari ≠ kebutuhan.
2. Jumlah Hari ST ≠
Jumlah Kerja Efektif.
3. Monev berbasis IT
1. Indeks Aset dan
Pegawai ≠ kebutuhan.
2. Kepatuhan Tata Kelola
BMN dan Akun.
1. Dokumen Pembanding
2. Kewajaran Analisa Harga
Satuan
3. Kewajaran Biaya Personil
4. Rincian Pekerjaan
5. Output Supervisi
1. Legalitas TOR & RAB
2. Dokumen Perencanaan
3. Dokumen Persetujuan
Teknis
4. Keterlibatan Pimpinan.

12. KEBENARAN
dan Kelengkapan
dokumen yang di
reviu menjadi
tanggung jawab unit
kerja terkait.
12
BATASAN REVIU HPS
KEPUTUSAN
Segala keputusan
yang diambil terkait
pekerjaan merupakan
kewenangan dan
tanggung jawab unit
kerja terkait.
TANGGUNG JAWAB
Tim reviu terbatas
pada data yang
diperoleh sebagai
bahan reviu dan
hasil reviu sebagai
masukan kepada pihak
unit kerja terkait

13. TEMUAN ITJEN

14. TEMUAN :
1. PROYEK DALAM STATUS KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN (KDP)
2. TERTUMPUKNYA BARANG-BARANG PERSEDIAAN DI
GUDANG DALAM WAKTU LAMA, SEHINGGA TIDAK
LAYAK LAGI UNTUK DIGUNAKAN/PEMBOROSAN
3. MUBADZIR / SELESAI DIBANGUN TIDAK
TERMANFAATKAN DENGAN OPTIMAL
KEMANFAATAN
TEMUAN:
1. NEGARA MEMBAYAR KEMAHALAN
2. HASIL REVIU RKA DAN HPS, DAPAT DIHEMAT JUMLAH
YANG CUKUP BESAR
3. PENGGUNAAN MATERIAL DAN TENAGA KERJA YANG
BERLEBIHAN
4. JUMLAH PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA YANG
MASIH CUKUP BESAR (HASIL TEMUAN BPK/BPKP/APIP)
PENYUSUNAN
ANGGARAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN
Pembangunan Infrastruktur di Sektor Perhubungan...(1)
14

15. Pembangunan Infrastruktur di Sektor Perhubungan...(2)
TEMUAN:
1. PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK TIDAK DILENGKAPI FS,
DED, SID YANG MEMADAI/TIDAK DITEMUKAN
2. DOKUMEN LINGKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
3. STATUS TANAH YANG BELUM JELAS/SENGKETA
4. PROYEK SELESAI TIDAK ADA AKSES JALAN
5. PERMASALAHAN DENGAN RENCANA UMUM TATA
RUANG
6. PEMBANGUNAN TIDAK SELESAI/HASIL TIDAK OPTIMAL
TEMUAN:
1. TIDAK/KURANG ADANYA RELEVANSI MULAI DARI
RENSTRA, PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN
2. OUTPUT DAN OUTCOMES TIDAK JELAS
3. HASIL PEMBANGUNAN TIDAK SESUAI DENGAN SASARAN
SESUAI RENSTRA/TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN SECARA
OPTIMAL
DOKUMEN PENDUKUNG
PROGRAM/KEGIATAN
JELAS RELEVANSI
MULAI DARI RENSTRA
S.D ANGGARAN
15

16. Pembangunan Infrastruktur di Sektor Perhubungan...(3)
TEMUAN:
1. TERJADI INEFISIENSI ASET NASIONAL
2. JARINGAN TRANSPORTASI/ PELAYANAN YANG TIDAK
TERPADU/BIAYA TRANSPORTASI TINGGI
3. KONFLIK DENGAN SEKTOR LAIN / PEMERINTAHAN
DAERAH
4. TIDAK MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT/AKSESIBILITAS RENDAH
TEMUAN:
1. PEMBANGUNAN DISELESAIKAN LEBIH DARI 5 TAHUN
ANGGARAN
2. PEMBOROSAN, KARENA HASIL PEMBANGUNAN AWAL
MEMERLUKAN PERBAIKAN MESKIPUN BELUM
PERNAH DIOPERASIKAN
3. MENIMBULKAN BERBAGAI KONFLIK DALAM
MASYARAKAT (LSM, MEDIA, LINGKUNGAN ADAT)
4. KEMUNGKINAN TERJADI PERUBAHAN SASARAN
PEMBANGUNAN PADA DAERAH YANG BERSANGKUTAN
MEMPERHATIKAN
KETERPADUAN ANTAR
SEKTOR, ANTARMODA DAN
INTRAMODA
TARGET PEMBANGUNAN
PALING LAMA 2 TAHUN
ANGGARAN
16

17. Pembangunan Infrastruktur di Sektor Perhubungan...(4)
TEMUAN:
1. DOKUMEN PENDUKUNG SEPERTI FS, DED, SID TIDAK
LENGKAP / MEMADAI
2. RAB TIDAK AKURAT / TANPA REFERENSI YANG JELAS
3. DOKUMEN LINGKUNGAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
FORMIL DAN MATERIIL
4. PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF (KONSULTAN PENGAWAS)
5. HASIL PEMBANGUNAN TIDAK SESUAI SPEK DAN VOLUME
TEMUAN:
1. PEMBANGUNAN MENGALAMI KEGAGALAN / CACAT KONSTRUKSI
2. HASIL PEMBANGUNAN TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN OPTIMAL
3. LOKASI TIDAK TEPAT/TIDAK MEMPERHATIKAN KONDISI ALAM
4. NILAI INVESTASI TIDAK SEBANDING DENGAN IMPLEMENTASI
SETELAH INFRASTRUKTUR DIOPERASIKAN
5. BIAYA OPERASI / PEMELIHARAAN YANG TINGGI TIDAK SEBANDING
DENGAN HASILNYA
6. PENOLAKAN DARI MASYARAKAT SEKITAR (KARENA TIDAK PERNAH
DIAJAK BICARA)
GUNAKAN AHLINYA /
PROFESIONAL
KENALI LOKASI
DENGAN BAIK
17

18. Pembangunan Infrastruktur di Sektor Perhubungan...(5)
TEMUAN:
1. KESULITAN MENYUSUN DOKUMEN TENDER
2. TERBATASNYA JUMLAH DAN KOMPETENSI PERSONIL ULP
3. KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN TENDER
4. TIDAK CERMAT/TELITI DALAM PELAKSANAAN TENDER,
HARUS TENDER / EVALUASI ULANG (MEMBUANG-BUANG
WAKTU, BIAYA DAN TENAGA)
5. BANYAKNYA PENGADUAN/SANGAHAN HASIL PELAKSANAAN
TENDER
TEMUAN:
1. PEKERJAAN DIPUTUS DI TENGAH JALAN
2. HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI DAN VOLUME
3. PEKERJAAN TERHENTI KARENA MASALAH HUKUM / SENGKETA
TANAH
4. JADWAL PELAKSANAAN TIDAK REALISTIS
5. DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS BERUBAH TANPA ADENDUM
6. PEKERJAAN DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU
7. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN TIDAK KOMPETEN
8. KONSULTAN PENGAWAS TIDAK BEKERJA SESUAI KONTRAK
PELAKSANAAN
TENDER
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
18

19. Kasat mata 20%
Fundamental 60%
Tampak Mata 20%
1. 3E + 1K
2. Perencanaan Matang
3. Sesuai Kebutuhan
4. Adil dan Kompetitif
5. Objektif
6. Penyedia Jasa Kredible
7. Tenaga Ahli Akuntabel
19