SlideShare a Scribd company logo

RPJMDES.pdf

•
•
I
IsmailPomu1

RPJMDes Format

Education
1 of 118
Download to read offline
RPJM DESA TAHUN 2021-2027 (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KAYAN HILIR DESA MONBAI BEGUNUNK 2022 Copyright: wordexceltemplates.com
BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPjM DESA) TAHUN 2021 - 2027 DESA MONBAI BEGUNUNK KECAMATAN KAYAN HILIR, KABUPATEN SINTANG Pada Hari ini, Senin tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Monbai Begununk Kecamatan kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan barat, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa) Tahun 2021- 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2021 samapai dengan 2027. Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Konsep dalam pengkajian gagasan melalui pengkajian keadaan Desa (PKD) dilaksnakan di setiap Dusun guna memetakan potensi dan masalah di masing-masing Dusun. Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kebijakan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa selama tahun anggaran 2021 - 2027, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus menyelenggaranan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dan mengikuti mekanisme sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Demikian berita acara pengesahan Dokumen RPJM Desa ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagimana mestinya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa SAGAI Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Kepala Desa Monbai Begununk, LEO ALBERT Mengetahui, Camat Kayan Hilir M. NAPIAH, S.sos NIP. 1964 0824 1986 03 1 016
KEPALA DESA RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunanKabupaten; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di BidangPemerintahan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1444); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan MasyarakatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10); 19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah KabupatenSintang Tahun 2016 Nomor 16); 20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018Nomor 31); 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018Nomor 73); dan 23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 3 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.
Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONBAI BEGUNUK dan KEPALA DESAMONBAI BEGUNUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2021 - 2027. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Monbai Begununk 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 12. adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis. 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatDesa. 17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifanlokal. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yangselanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahasdan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa. 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II ASAS PENYUSUNAN Pasal 2 a. RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut: LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa dan potensi SDA 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Kondisi Geografis Desa 2.1.3. Pertanian 2.1.4. Perkebunan 2.1.5. Perternakan 2.2. Kondisi social budaya dan SDM 2.2.1. Secara Umum 2.2.2. Kondisi Ekonomi Desa 2.2.3. Kondisi Infrastruktur Desa DST..
BAB III : VISI DAN MISI 3.1. Visi 3.2. Misi 3.3. Nilai-nilai BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA 4.1. Masalah 4.2. Potensi BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya BAB VII : PENUTUP 7.1. Kesimpulan 7.2. Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa 3. Laporan Pemetaan Aset 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 5. Gambar Peta Sosial Desa 6. Kalender Musim 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan 10. Daftar Inventarisir Potensi 11. Daftar Inventarisir Masalah 12. Penentuan Tindakan Masalah 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 14. Penentuan Peringkat Tindakan 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MONBAI BEGUNUK tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa 22. Peta Desa 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun. Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkn dengan Peraturan Desa 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Monbai Begunuk Ditetapkan : MONBAI BEGUNUNKPada tanggal : 03 Januari 2022 KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT Diundangkan di Desa Monbai Begunuk Pada tanggal : 03 Januari 2022 SEKRETARIS DESA MONBAI BEGUNUK INCAL LEMBARAN DESA MONBAI BEGUNUK TAHUN 2021 NOMOR 01
KATA PENGANTAR Dengan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang telahmemberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari masing-masing dusun di Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan,Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap- tiap dusun maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya. Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan- rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua. Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Kepala Desa Monbai Begununk LEO ALBERt, S.Kom
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 xiii DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................ KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Latar belakang ............................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan........................................................................................ 3 1.3. Dasar Hukum .................................................................................................. 4 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa .................................................................. 6 BAB II. PROFIL DESA............................................................................................ 11 2.1 Kondisi Umum Desa ...................................................................................... 11 2.1.1 Sejarah Desa ............................................................................................... 11 2.1.2 Kondisi Geografis Desa ............................................................................... 11 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa ......................................................................... 11 2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa................................................................................. 15 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa ........................................................................... 15 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa........................................................................... 16 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa ............................................................................ 16 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ..................................................... 16 BAB III. VISI DAN MISI......................................................................................... 17 3.1 Visi dan Misi ................................................................................................ 17 3.2 Nilai-nilai....................................................................................................... 17 BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA....................................... 19 4.1 Masalah ........................................................................................................ 19 4.2 Potensi ......................................................................................................... 19 BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ....................................................... 20 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa............................................................. 20 5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa .................................................................... 20 BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA............................... 21 6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa .............................................. 21 6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan............................................................ 22 6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan........................................................... 22 6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ................................................... 23 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.................................................................................................................. 23 BAB VII. PENUTUP .............................................................................................. 24 7.1 Kesimpulan ............................................................................................... 24 7.2 Saran-Saran .............................................................................................. 24 +
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 xiv LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa............................................................................................ Hal.1 2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa ....... Hal.6 3. Laporan Pemetaan Aset .................................................................................... Hal.7 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).................................................. Hal.8 5. Gambar Peta Sosial Desa .................................................................................. Hal.10 6. Kalender Musim................................................................................................ Hal.11 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim ............................................ Hal.12 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa........................................................... Hal.13 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan ........................................ Hal.14 10. Daftar Inventarisir Potensi ................................................................................. Hal.15 11. Daftar Inventarisir Masalah................................................................................ Hal.20 12. Pengkajian Tindakan Masalah.............................................................................. Hal.25 13. Penentuan Tindakan Masalah .............................................................................. Hal.30 14. Penentuan Peringkat Tindakan ............................................................................. Hal.35 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok ........................................................................ Hal.40 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.............................. Hal.46 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ............................ Hal.47 18. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ................................... 19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Hal.61 Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monbai Begunuk tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Monbai Begununk 23. Peta Desa Monbai Begunuk 24. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas : 1. Rekognisi 2. Subsidiaritas 3. Keberagaman 4. Kebersamaan 5. Kegotongroyongan 6. Kekeluargaan 7. Musyawarah 8. Demokrasi 9. Kemandirian 10. Partisipasi 11. Kesetaraan 12. Pemberdayaan 13. Keberlanjutan Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 2 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi : 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu- satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada : 1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. 4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. 5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. 6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 3 7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. 8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan. 9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat. 10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. 11. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Monbai Begunuk tahun 2021 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa. Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Monbai Begunuk sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Monbai Begunuk tahun 2020 – 2025 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Monbai Begunuk atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2025 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desaa). Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Monbai Begununk dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Monbai Begununk dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Monbai Begunuk maupun masyarakat umum. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen RPJM Desa Monbai Begunuk Tahun 2021 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Monbai Begunuk.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Monbai Begunuk tahun 2021 – 2027 disusun dengan maksud yaitu : 1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desaa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya. 2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa. 4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun. 6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Monbai Begunuk tahun 2021 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa. c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. 1.3. DASAR HUKUM Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Monbai Begunuk Tahun 2021 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain: 1) Landasan Ideologis Pancasila. 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 3) Landasan Pokok : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 5 c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); m.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 6 o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); q. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); r. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10); s. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16); t. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); u. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; v. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73); dan w.Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. 1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA 1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Monbai Begunuk. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaianya.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 7 1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Monbai Begunuk Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan. 1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengitegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa . keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokemen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten,khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan. 1.4.4. Pengkajian keadaan Desa Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Monbai Begunuk, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di desa Monbai Begunuk Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 8 1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing- masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni : 1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (Sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain- lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, Jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll. 2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri. 3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 9 1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Monbai Begunuk bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2021 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2021 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Monbai Begunuk Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Monbai Begunuk adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara betahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. 1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Monbai Begunuk, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Monbai Begunuk, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2021 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa 1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa perode 2021 - 2027 oleh Tim Penyusun. maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Monbai Begunuk ini bisa tercapai.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 10 1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2021 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Monbai Begunuk bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama. 1.4.10.Sosialisasi RPJM Desa Sosialisasi RPJM Desa dalm hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga mayarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tetang RPJM Desa Tahun 2020, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Monbai Begunuk, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Monbai Begunuk telah selama 5 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa. .
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 11 PROFIL DESA 2.1. KONDISI UMUM DESA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM 2.1.1. Sejarah Desa Sejak berdirinya Desa Monbai Begunuk ada 1 (Satu) kepala Desa yang mempimpin Desa, mulai dari nama pak Ayub di lanjutkan dengan PJ Kades Syamsiah sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Sintang dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Monbai Begununk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sebagai berikut: Daftar Nama Kepala Desa Monbai Begununk NO. NAMA TAHUN 1. Ayub 2014 - 2020 2. Syamsiah PJ Kepala Desa 2020 - 2021 3. Leo Albert 2021 - 2027 2.1.2. Kondisi Geografis Desa Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab.Sintang, Desa Monbai Begunuk termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Monbai Begunuk sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Kayan Hilir. Letak Desa Monbai Begunuk yang berdekatan Dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tepatnya arah timur Kabupaten Sintang. Desa Monbai Begunuk secara administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni: Dusun Ubai Utama, Dusun Montap Karya, Dusun Sungai Buaya, dengan batas sebagai sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pokaan dan Mangaran, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lengkong Bindu, Sebelah Selatan Desa Jambu, Desa Sungai Menuang Sebelah Utara Desa Nangamau, Desa mekar mandiri Barat Dusun Natai Bunyau Desa Engrangan. Secara keseluruhan luas desa Monbai Begunuk adalah ± 2634 Ha 2.1.3. Pertanian 1). Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 304 keluarga Tidak memiliki : 10 keluarga Memiliki kurang dari 10 Ha : 41 keluarga Jumlah total keluarga petani : 307 keluarga 2). Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Jagung : 350 Kg/Ha Padi Sawah : 1 Ton/Ha Ubi Kayu : 1 Ton/Ha
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 12 2.1.4. Perkebunan Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas : Kebun sawit : 40 Ton/ Ha Lada : 1 Ton/ Ha Kebun Karet : 20 ton/Ha - 2.1.5. Peternakan Jenis Ternak Jumlah Pemilik Perkiraan Jumlah Populasi Sapi 1 Orang 3 ekor Ayam kampung 90 Orang 600 ekor Ayam broiler Ayam Petelur Bebek Kambing - - Babi 75 79 2.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya : 1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2020 jumlah Penduduk Desa Monbai Begunuk, berjenis Kelamin Laki laki = 264 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 377 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di DesaMonbai Begunuk
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 13 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 264 2. Perempuan 377 Total 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia No. Usia (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 0 - 4 4 8 12 2. 5 - 9 15 11 26 3. 10 - 14 6 5 11 4. 15 - 19 9 19 17 5. 20 - 24 23 16 39 6. 25 - 29 15 18 33 7. 30 - 34 42 52 94 8. 35 - 39 35 25 60 9. 40 - 44 36 24 60 10. 45 - 49 19 78 97 11. 50 - 55 21 74 95 12. 55 - 59 31 29 60 13. >60 12 18 30 Jumlah 264 377 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Monbai Begunuk, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2021 - 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 10 (sepuluh) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Monbai Begunuk untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Monbai Begunuk Suatu keuntungan letak Desa Monbai Begunuk yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Kayan Hilir dan 1 (satu) Rumah Sakit swasta yang berada di wilayah Desa Monbai Begunuk Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi. 3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 14 seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan No. Pendidikan Jumlah 1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 325 2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 142 3. TAMAT SD / SEDERAJAT 65 4. SLTP/SEDERAJAT 97 5. SLTA / SEDERAJAT 45 6. DIPLOMA I / II 0 7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 8. DIPLOMA IV/ STRATA I 4 9. STRATA II 2 10. STRATA III 0 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 4. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Monbai Begunuk, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Monbai Begunuk sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian No. Pendidikan Jumlah 1. BELUM/TIDAK BEKERJA 65 2. MENGURUS RUMAH TANGGA 78 3. PELAJAR/MAHASISWA 5 4. PENSIUNAN 1 5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 6. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 7. PERDAGANGAN 13 8. PETANI/PERKEBUNAN 129 9. INDUSTRI 0 10. KONSTRUKSI 15 11. KARYAWAN SWASTA 52 12. KARYAWAN BUMN 0 13. KARYAWAN HONORER 4 14. BURUH HARIAN LEPAS 59 15. BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 16. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 17. TUKANG BATU 0 18. TUKANG KAYU 4 19. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 20. TUKANG JAHIT 0 21. MEKANIK 3 22. JURU MASAK 2
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 15 No. Pendidikan Jumlah 23. DOSEN 0 24. GURU 3 25. BIDAN 3 26. PERAWAT 0 27. SOPIR 25 28. PEDAGANG 23 29. PERANGKAT DESA 10 30. WIRASWASTA 93 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 5. Kesejateraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk didesa Monbai Begunuk, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat danProgram – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada.Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya. 6. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Monbai Begunuk termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Monbai Begunuk mayoritas beragama Kristen dan Katholik. Tingkat kemayoritasan agama Kristen Katholik di desa Monbai Begunuk sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Monbai Begunuk, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang. Tabel 6.1 Jumlah Penduduk berdasarkan agama No. Agama Jumlah 1. ISLAM 18 2. KATHOLIK 201 3. KRISTEN 421 4. HINDU 0 5. BUDHA 0 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Monbai Begunuk masih sangat kental, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Monbai Begunuk masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 16 2.2.2. Kondisi Ekonomi Desa Desa Monbai Begunuk mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisiekonomi masyarakat Desa Monbai Begunuk tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Monbai Begunuk sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll. diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Monbai Begunuk dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Monbai Begunuk. 2.2.3. Kondisi Infrastruktur Desa Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2017, Desa Monbai Begunuk bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakanitupun dikarenakan bukan menjadi kewengan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten. 2.2.4. Pembagian Wilayah Desa Secara adminisrasi Desa Monbai Begunuk terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni: Dusun Montap Karya, Dusun Ubai Utama, Dusun Sungai Buaya. Dari semua pembagian wilayah pada Desa Monbai Begunuk terdiri dari 7 RT tersebar di masing-masing dusun. 2.2.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa SOTK desa Monbai Begunuk terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kapala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa. Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa NO. NAMA JABATAN 1. LEO ALBERT KEPALA DESA 2. INCAL SEKRETARIS DESA 3. YONATAN KASI PEMERINTAHAN 4. LIFTO HARYANTO KASI KESRA 5. YONATAN KASI PELAYANAN 6. AJO KAUR UMUM 7. MARSELINUS EDI KAUR KEUANGAN 8. TUBIN SUSANTO KEPALA DUSUN MONTAP KARYA 9. AGUSTINUS KEPALA DUSUN UBAI UTAMA 10. ABAN KEPALA DUSUN SUNGAI BUAYA 11. SITA STAF DESA Daftar Nama angota BPD NO NAMA JABATAN 1. SAGAI KETUA BPD 2. BUDI Wakil Ketua 3. JULIANUS Sekretaris 4. DIO AJIN ANGGOTA 5. YAKOBUS DASIANUS ANGGOTA
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 17 Lembaga Kemasyarakatan Desa No Nama Lembaga Jumlah Pengurus L P 1 LP3M - 2 PKK 1 10 3 Karang Taruna 1 1 1 4 Kadat 5 5 5 5 RT 6 6 - 6 Gapoktan 3 - - 7 Kelompok Tani 1 1
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 18 3.1. VISI dan Misi VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Visi – Misi Kepala Desa Monbai Begununk disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Kepala Desa Monbai Begununk, sebagai berikut : “Terwujudnya Pemerintah Desa yang Transparan dan Inovatif Untuk Mewujudkan Desa Monbai Begununk yang Adil, Maju dan Manjadi Desa Teladan Kedepannya.” Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: A. Misi Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi. Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi Saya adalah : Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional. 2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang ada di desa monbai begununk. 3. Meningkatkan potensi masyrakat desa di bidang pertanian dan peternakan . 4. Meningkatkan pembinaan keolahragaan melalui program karangtaruna. 5. Mewujudkan kreatifitas anak muda di bidang seni budaya melalui program karangtaruna 6. Mewujudkan terbentuknya bada usaha milik desa (BUMDES)
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 19 3.2. NILAI-NILAI Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Desa Monbai Begunuk dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Monbai Begunuk. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur. Adil, Demoktratis dan dapat dipertanggung- jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat. 1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan. 2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Monbai Begunuk khususnya dan pemerintah baik Kecamatan ataupun Kabupaten.
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 20 3. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk meyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yangpada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat. 4. Profesional, dalam rangka menjalanlan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 5. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yangada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuikan dengan SOTK. 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan oreintasi sseksual. 7. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama. 8. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaran dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
4 RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 21 RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1. MASALAH Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persolan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikiran bahwasanya semua kegiatan yang ada didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, Kewenangan Kabupaten dan Swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Monbai Begunuk tidak hanya bersarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. 4.2. POTENSI Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berkutat pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Msyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Monbai Begunuk sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Monbai Begunuk bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejhteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.
5 Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 22 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah kebijakan pembangunan Desa Monbai Begunuk dilaksanakan berdasarkanpartisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 yang diimpelementasikan dalam Dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Desa untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adannya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanaan oleh pemerintah Desa Monbai Begunuk. 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada. Sumber sumber keuangan yang ada : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) 2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab.Sintang 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kab.Sintang 4. Dana Desa (DD) APBN 5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 6. Bantuan dari Pihak Ketiga. 7. Dan Lain-lain Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD. Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yangmempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan. Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektiftas dan efisiensi penggunaan anggaran.
6 RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 23 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional PemerintahanDesa ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa ❖ Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa ❖ Penyediaan Tunjangan BPD ❖ Penyediaan Operasional BPD ❖ Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa ❖ Penyediaan Honorarium Staff Desa ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa ❖ Penyediaan Sarana aset Perkantoran Desa ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa ❖ Pembangunan/Rehablitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ❖ Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa ❖ Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisifatif 4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa Reguler ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa ❖ Penyusunan Dokumen Keuanagan Desa ❖ Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa ❖ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 5. Pertanahan ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin ❖ Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 24 6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Pendidikan ❖ Penyelenggaraan PAUD ❖ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 2. Kesehatan ❖ Penyelenggaraan Desa Siaga ❖ Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ❖ Pemeliharaan Jalan Desa ❖ Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa 4. Kawasan Pemukiman ❖ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Gakin 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup ❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa 6. Perhubungan,Komunikasi dan Informatika ❖ Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa ❖ Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat. 7. Pariwisata ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa. 6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Ketentraman,Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ❖ Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 2. Kebudayaan dan Karangtaruna ❖ Pembinaan Group,Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa ❖ Pembinaan bidang keolahragaan untuk anak muda yang punya potensi ❖ Penyelenggaraan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 25 6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Kelautan dan Perikanan ❖ Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll) 2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa ❖ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ❖ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ❖ Peningkatan Kapasitas BPD 3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga ❖ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan ❖ Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas. 4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ❖ Pengembangan sarana Prasarana UMKM ❖ Pengadaan Tekhnologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian ❖ Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes) ❖ Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes) 5. Perdagangan dan Perindustrian ❖ Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA 1. Penanggulangan Bencana 2. Keadaan Darurat 3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)
RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 26 PENUTUP 7.1. KESIMPULAN Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini dtentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokemen RPJM Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaran pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di desa Monbai Begunuk. Besar harapan kami bahwasanya Kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapatdilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan punyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa. 7.2. SARAN-SARAN Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada,oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Monbai Begunuk agar: 1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Monbai Begunuktercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk segera terwujud. 2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan. 3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Desa, melaui saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Monbai Begunuk menjadi lebih baik kedepannya. Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua. KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran RPJM Desa | Hal.1 KABUPATEN SINTANG KEPUTUSAN KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Nomor : 188/01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2021 - 2027 DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Monbai Begunuk, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Monbai Begunuk yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Lampiran RPJM Desa | Hal.2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10);
Lampiran RPJM Desa | Hal.3 19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16); 20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73); dan 23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 pada Tanggal 4 Februari 2020 yang bertempat di Balai Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Keputusan Kepala Desa Monbai Begununk tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Monbai Begunuk Tahun 2020 - 2025 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 terlampir). Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk: 1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
Lampiran RPJM Desa | Hal.4 Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya. Ditetapkan di Desa Monbai Begunuk Pada tanggal, 03 Februari 2022 KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT
Lampiran RPJM Desa | Hal.5 LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Monbai BegununkTanggal : 03 Februari 2022 Nomor : 188/01 /2022 TIM PENYUSUN RPJM DESA DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANGTAHUN 2021 - 2027 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. LEO ALBERT Pembina Kepala Desa 2. INCAL Ketua Pemdes 3. LIFTO HARYANTO Sekretaris Pemdes 4. BUDI Anggota Pemdes 5. YONATAN Anggota Pemdes Ditetapkan di Desa Monbai BegununkPada tanggal, 3 Januari 2022, Kepala Desa Monbai Begununk LEO ALBERT
Lampiran RPJM Desa | Hal.6 DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. Asal Program / Kegiatan Nama Program/ Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan Pelaksana 1. Dari Pemerintah - - - 2. Dari Pemerintah Daerah Provinsi - - - 3. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang --- 4. Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota Mengetahui, Kepala Desa LEO ALBERT Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa INCAL
Lampiran RPJM Desa | Hal.7 DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT - 2 - LAPORAN PEMETAAN ASET No . Barang / Aset Jenis Barang / Aset Asal Usul Barang / Aset Ketera ngan Berg erak Tidak Berg erak APB Des Asset/ keka yaan asli Desa Perole han sah lainny a 1 Bangunan Gedung Kantor √ √ Rehab Gedung Kantor Ruang Pelayanan 2 Personal Komputer √ √ Pembelian Laptop HP 3 Jalan Desa √ √ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Atau Paving Stone 4 Alat Penyimpanan Perlengkapan √ √ Pembelian Lemari PKK di Ruang PKK 5 Peralatan Studio Audio √ √ Pembelian Sound System di Ruang Aula Desa Monbai Begunuk 6 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Laptop Lenovo 2 buah 7 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Laptop Dell 1 buah 8 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Komputer PC 3 unit 9 Komputer Jaringan √ √ Pembelian PC Komputer di Kantor Desa Monbai Begunuk Mengetahui Sekretaris Desa, Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa Kepala KTU AJO INCAL
Lampiran RPJM Desa | Hal.8 LAPORAN PENGKAJIAAN KEADAAN DESA TAHUN 2021 s.d. 2027 DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT I. LATAR BELAKANG Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa , Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya. II. TUJUAN Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota b. Pengkajian Potensi Desa c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa d. Pengakajian Potensi dan masalah III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah. IV. PENDEKATAN DAN METODE Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalh dan potensi dimasing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa. Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari maslah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan priorita sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa Monbai Begunuk yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang- Undang Desa. Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masayarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.
Lampiran RPJM Desa | Hal.9 V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu djadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut. VI. PROSES PELAKSANAAN a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa. b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas. e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa. VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Ada potensi ditiap tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan. b. Setiap masalah dilingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya. c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun. VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, yang dilalui dengan proses musyawarah. Mengetahui, Kepala Desa ( LEO ALBERT) Monbai Begunuk, 03 Januari 2021 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL)
GAMBAR PETA SOSIAL DESA
Lampiran RPJM Desa | Hal.11 GAMBAR KALENDER MUSIM Masalah/ Keadaan/Kegiatan HUJAN PANCAROBA KEMARAU Sep Okt Nop Des Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Masa Tanam - * ** **** *** - - - * ** ** **** Masa Panen * - ** *** - * *** *** - - - *
Lampiran RPJM Desa | Hal.12 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR SINTANG NO MASALAH POTENSI 1. Pada Musim Hujan ada sebagian Masyarakat di Semua Dusun Terserang Penyakit Demam • Puskesmas • Posyandu • Rumah sakit 2. Gagalnya panen raya akibat musim banjir • Gotong Royong 3. Di Dusun Montap Karya, pas diwaktu hujan , air selalumeluap ke pinggir jalan, karena tidak berfungsinya sebagian saluran air yang ada • Selokan/parit • Normalisasi saluran • Gotong royong masyarakat Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulanbulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.
Lampiran RPJM Desa | Hal.13 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT NO. M A S A L A H P O T E N S I 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa - Masih belum maksimal SOTK yang ada, dikarenakan ada perangkat desa yang masih baru. - Kurangnya pengalaman dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan - Status pendidikan yang memadai, Tenaga masih muda sangat potensial - Anggaran memadai danTenaga yang potensial 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Adanya kegiatan infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Desa yang harus segera dikerjakan - Tenaga dari sekitar lingkungan yang memadai - Anggaran memadai, banyaknya sekolah di Desa 3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa - Kurangnya Pelatihan yang bersifat Pemberdayaan kemasyarakatan yang ditindak lanjuti dengan bantuan alatdan bahan - Tingkat dan Status Pendidkan yang memadai untuk untuk menjadi peserta - Anggaran memadai Mengetahui, Kepala Desa LEO ALBERT Monbai Begunuk, 03 Februari 2022 Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa INCAL
Lampiran RPJM Desa | Hal.14 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA : MONBA BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT LEMBAGA MASALAH POTENSI Kelompok Tani Kegiatan Kelompok tani di masing masing Dusun kurang berkembang dengan baik tidak maksimal Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial BUM Desa Kegiatan sektor riil kurang berkembang dengan baik tidak maksimal Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial Karang Taruna Kurang maksimal kinerja kepengurusan Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda PKK Masih banyak yang kurang aktif kepengurusan Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda RT Kegiatan dimasing-masing RT hanya pada pelayanan saat ada laporan warga Kepengurusan lengkap
Lampiran RPJM Desa | Hal.15 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN MONTAP KARYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No . P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Tersedianya sumber air bersih Dusun Montap Karya Milik Masyarakat 2. Terciptanya tradisi gotong royong Dusun Montap Karya Tradisi warga 3. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari Dusun Montap Karya Kompaknya warga 4. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama Dusun Montap Karya Tradisi warga 5. Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa Dusun Montap Karya Pahamnya masyarakat akan dampak sampah 6. Tersedianya SDA dan SDM tentangpengelolaan sampah menjadi pupuk organik Dusun Montap Karya Pahamnya masyarakat akan dampak sampah 7. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan Dusun Montap Karya Tenaga kesehatan Desa 8. Tersedianya SDM akan gotongroyong Dusun Montap Karya Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Montap Karya (TUBIN SUSANTO) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
Lampiran RPJM Desa | Hal.16 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN UBAI UTAMA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Terciptanya tradisi gotong royong Dusun Ubai Utama Tradisi warga 2. Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF Dusun Ubai Utama Lahan Masyarakat 3. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari Dusun Ubai Utama Kompaknya warga 4. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama Dusun Ubai Utama Tradisi warga 5. Tersedianya sumber air bersih Dusun Ubai Utama Milik Masyarakat 6. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan Dusun Ubai Utama Tenaga kesehatan Desa 7. Tersedianya SDM akan gotong royong Dusun Ubai Utama Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Dusun Ubai Utama ( AGUSTINUS ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
Lampiran RPJM Desa | Hal.17 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN SUNGAI BUAYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari DUSUN SUNGAI BUAYA Kompaknya warga 2. Terciptanya tradisi gotong royong DUSUN SUNGAI BUAYA Tradisi warga 3. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama DUSUN SUNGAI BUAYA Tradisi warga 4. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan DUSUN SUNGAI BUAYA Tenaga kesehatan Desa 5. Tersedianya SDM akan gotong royong DUSUN SUNGAI BUAYA Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Sungai Buaya ( ABAN ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
Lampiran RPJM Desa | Hal.20 DAFTAR INVENTARISIR MASALAH MONTAP KARYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. M a s a l a h Lokasi Keterangan 1. Kekurangan Air Bersih MONTAP KARYA Terjadi Musim Kemarau 2. Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan MONTAP KARYA Terjadi setiap malam 3. Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan MONTAP KARYA Setiap warga dusun 4. Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai MONTAP KARYA Terjadi ketika musim hujan Mengetahui, Kepala Dusun Montap Karya (TUBIN SUSANTO) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
Lampiran RPJM Desa | Hal.21 DAFTAR INVENTARISIR MASALAH DUSUN UBAI UTAMA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. M a s a l a h Lokasi Keterangan 1. Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan Dusun Ubai Utama Terjadi setiap malam 2. Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS) Dusun Ubai Utama Dialami ketika warga sakit 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagi anak-anak Dusun Ubai Utama Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama 4. Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan Dusun Ubai Utama Setiap warga dusun 5. Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai Dusun Ubai Utama Terjadi ketika musim hujan 6. Kekurangan Air Bersih Dusun Ubai Utama Terjadi Musim Kemarau Mengetahui, Kepala Dusun Dusun Ubai Utama ( AGUSTINUS ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Di susun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf

Recommended

00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
Srie Maryati
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022
NoerCholies1
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Eka Saputra
 
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
jumN
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018
Juni Aminudin
 
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdfPermendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
VitaSari42
 
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdfPermendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
YandryAbun1
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Pemdes Seboro Sadang
 

Recommended

00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
Srie Maryati
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022
NoerCholies1
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Eka Saputra
 
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
jumN
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018
Juni Aminudin
 
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdfPermendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
VitaSari42
 
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdfPermendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
YandryAbun1
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Pemdes Seboro Sadang
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Teguh Supriyadi
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
jumN
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020
udhi purnomo
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
Pemdes Seboro Sadang
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESAPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
Pemdes Wonoyoso
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
SeptiKurniawanAssati
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDAPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
Pemdes Wonoyoso
 
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESAPERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
Pemdes Wonoyoso
 
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDTATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
Pemdes Wonoyoso
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
Pemdes Wonoyoso
 
Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023
NoerCholies1
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Juni Aminudin
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
Pemdes Wonoyoso
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
pemdesseling
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
Agus Turyono
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
Kanaidi ken
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
DedeRosza
 

More Related Content

Similar to RPJMDES.pdf

01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
jumN
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
Agus Turyono
 

Similar to RPJMDES.pdf (20)

Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESAPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDAPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
 
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESAPERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
 
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDTATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
 
Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 

RPJMDES.pdf

  • 1. RPJM DESA TAHUN 2021-2027 (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KAYAN HILIR DESA MONBAI BEGUNUNK 2022 Copyright: wordexceltemplates.com
  • 2. BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPjM DESA) TAHUN 2021 - 2027 DESA MONBAI BEGUNUNK KECAMATAN KAYAN HILIR, KABUPATEN SINTANG Pada Hari ini, Senin tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Monbai Begununk Kecamatan kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan barat, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa) Tahun 2021- 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2021 samapai dengan 2027. Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Konsep dalam pengkajian gagasan melalui pengkajian keadaan Desa (PKD) dilaksnakan di setiap Dusun guna memetakan potensi dan masalah di masing-masing Dusun. Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kebijakan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa selama tahun anggaran 2021 - 2027, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus menyelenggaranan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dan mengikuti mekanisme sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Demikian berita acara pengesahan Dokumen RPJM Desa ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagimana mestinya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa SAGAI Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Kepala Desa Monbai Begununk, LEO ALBERT Mengetahui, Camat Kayan Hilir M. NAPIAH, S.sos NIP. 1964 0824 1986 03 1 016
  • 3. KEPALA DESA RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunanKabupaten; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  • 4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di BidangPemerintahan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1444); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
  • 5. Pendampingan MasyarakatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10); 19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah KabupatenSintang Tahun 2016 Nomor 16); 20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018Nomor 31); 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018Nomor 73); dan 23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 3 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.
  • 6. Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONBAI BEGUNUK dan KEPALA DESAMONBAI BEGUNUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2021 - 2027. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Monbai Begununk 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
  • 7. kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 12. adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis. 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatDesa. 17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifanlokal. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yangselanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahasdan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  • 8. 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa. 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II ASAS PENYUSUNAN Pasal 2 a. RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut: LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa dan potensi SDA 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Kondisi Geografis Desa 2.1.3. Pertanian 2.1.4. Perkebunan 2.1.5. Perternakan 2.2. Kondisi social budaya dan SDM 2.2.1. Secara Umum 2.2.2. Kondisi Ekonomi Desa 2.2.3. Kondisi Infrastruktur Desa DST..
  • 9. BAB III : VISI DAN MISI 3.1. Visi 3.2. Misi 3.3. Nilai-nilai BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA 4.1. Masalah 4.2. Potensi BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya BAB VII : PENUTUP 7.1. Kesimpulan 7.2. Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa 3. Laporan Pemetaan Aset 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 5. Gambar Peta Sosial Desa 6. Kalender Musim 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan 10. Daftar Inventarisir Potensi 11. Daftar Inventarisir Masalah 12. Penentuan Tindakan Masalah 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 14. Penentuan Peringkat Tindakan 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  • 10. 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MONBAI BEGUNUK tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa 22. Peta Desa 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun. Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkn dengan Peraturan Desa 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
  • 11. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Monbai Begunuk Ditetapkan : MONBAI BEGUNUNKPada tanggal : 03 Januari 2022 KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT Diundangkan di Desa Monbai Begunuk Pada tanggal : 03 Januari 2022 SEKRETARIS DESA MONBAI BEGUNUK INCAL LEMBARAN DESA MONBAI BEGUNUK TAHUN 2021 NOMOR 01
  • 12. KATA PENGANTAR Dengan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang telahmemberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari masing-masing dusun di Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan,Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap- tiap dusun maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya. Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan- rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua. Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Kepala Desa Monbai Begununk LEO ALBERt, S.Kom
  • 13. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 xiii DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................ KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Latar belakang ............................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan........................................................................................ 3 1.3. Dasar Hukum .................................................................................................. 4 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa .................................................................. 6 BAB II. PROFIL DESA............................................................................................ 11 2.1 Kondisi Umum Desa ...................................................................................... 11 2.1.1 Sejarah Desa ............................................................................................... 11 2.1.2 Kondisi Geografis Desa ............................................................................... 11 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa ......................................................................... 11 2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa................................................................................. 15 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa ........................................................................... 15 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa........................................................................... 16 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa ............................................................................ 16 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ..................................................... 16 BAB III. VISI DAN MISI......................................................................................... 17 3.1 Visi dan Misi ................................................................................................ 17 3.2 Nilai-nilai....................................................................................................... 17 BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA....................................... 19 4.1 Masalah ........................................................................................................ 19 4.2 Potensi ......................................................................................................... 19 BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ....................................................... 20 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa............................................................. 20 5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa .................................................................... 20 BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA............................... 21 6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa .............................................. 21 6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan............................................................ 22 6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan........................................................... 22 6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ................................................... 23 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.................................................................................................................. 23 BAB VII. PENUTUP .............................................................................................. 24 7.1 Kesimpulan ............................................................................................... 24 7.2 Saran-Saran .............................................................................................. 24 +
  • 14. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 xiv LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa............................................................................................ Hal.1 2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa ....... Hal.6 3. Laporan Pemetaan Aset .................................................................................... Hal.7 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).................................................. Hal.8 5. Gambar Peta Sosial Desa .................................................................................. Hal.10 6. Kalender Musim................................................................................................ Hal.11 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim ............................................ Hal.12 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa........................................................... Hal.13 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan ........................................ Hal.14 10. Daftar Inventarisir Potensi ................................................................................. Hal.15 11. Daftar Inventarisir Masalah................................................................................ Hal.20 12. Pengkajian Tindakan Masalah.............................................................................. Hal.25 13. Penentuan Tindakan Masalah .............................................................................. Hal.30 14. Penentuan Peringkat Tindakan ............................................................................. Hal.35 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok ........................................................................ Hal.40 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.............................. Hal.46 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ............................ Hal.47 18. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ................................... 19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Hal.61 Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk 22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monbai Begunuk tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Monbai Begununk 23. Peta Desa Monbai Begunuk 24. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Monbai Begununk
  • 15. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas : 1. Rekognisi 2. Subsidiaritas 3. Keberagaman 4. Kebersamaan 5. Kegotongroyongan 6. Kekeluargaan 7. Musyawarah 8. Demokrasi 9. Kemandirian 10. Partisipasi 11. Kesetaraan 12. Pemberdayaan 13. Keberlanjutan Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
  • 16. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 2 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi : 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu- satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada : 1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. 4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. 5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. 6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
  • 17. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 3 7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. 8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan. 9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat. 10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. 11. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Monbai Begunuk tahun 2021 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa. Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Monbai Begunuk sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Monbai Begunuk tahun 2020 – 2025 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Monbai Begunuk atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2025 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desaa). Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Monbai Begununk dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Monbai Begununk dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Monbai Begunuk maupun masyarakat umum. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen RPJM Desa Monbai Begunuk Tahun 2021 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Monbai Begunuk.
  • 18. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Monbai Begunuk tahun 2021 – 2027 disusun dengan maksud yaitu : 1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desaa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya. 2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa. 4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun. 6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Monbai Begunuk tahun 2021 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa. c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. 1.3. DASAR HUKUM Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Monbai Begunuk Tahun 2021 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain: 1) Landasan Ideologis Pancasila. 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 3) Landasan Pokok : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  • 19. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 5 c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); m.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  • 20. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 6 o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); q. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); r. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10); s. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16); t. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); u. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; v. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73); dan w.Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. 1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA 1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Monbai Begunuk. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaianya.
  • 21. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 7 1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Monbai Begunuk Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan. 1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengitegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa . keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokemen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten,khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan. 1.4.4. Pengkajian keadaan Desa Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Monbai Begunuk, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di desa Monbai Begunuk Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.
  • 22. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 8 1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing- masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni : 1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (Sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain- lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, Jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll. 2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri. 3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut
  • 23. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 9 1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Monbai Begunuk bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2021 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2021 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Monbai Begunuk Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Monbai Begunuk adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara betahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. 1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Monbai Begunuk, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Monbai Begunuk, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2021 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa 1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa perode 2021 - 2027 oleh Tim Penyusun. maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Monbai Begunuk ini bisa tercapai.
  • 24. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 10 1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2021 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Monbai Begunuk bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama. 1.4.10.Sosialisasi RPJM Desa Sosialisasi RPJM Desa dalm hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga mayarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tetang RPJM Desa Tahun 2020, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Monbai Begunuk, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Monbai Begunuk telah selama 5 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa. .
  • 25. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 11 PROFIL DESA 2.1. KONDISI UMUM DESA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM 2.1.1. Sejarah Desa Sejak berdirinya Desa Monbai Begunuk ada 1 (Satu) kepala Desa yang mempimpin Desa, mulai dari nama pak Ayub di lanjutkan dengan PJ Kades Syamsiah sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Sintang dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Monbai Begununk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sebagai berikut: Daftar Nama Kepala Desa Monbai Begununk NO. NAMA TAHUN 1. Ayub 2014 - 2020 2. Syamsiah PJ Kepala Desa 2020 - 2021 3. Leo Albert 2021 - 2027 2.1.2. Kondisi Geografis Desa Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab.Sintang, Desa Monbai Begunuk termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Monbai Begunuk sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Kayan Hilir. Letak Desa Monbai Begunuk yang berdekatan Dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tepatnya arah timur Kabupaten Sintang. Desa Monbai Begunuk secara administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni: Dusun Ubai Utama, Dusun Montap Karya, Dusun Sungai Buaya, dengan batas sebagai sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pokaan dan Mangaran, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lengkong Bindu, Sebelah Selatan Desa Jambu, Desa Sungai Menuang Sebelah Utara Desa Nangamau, Desa mekar mandiri Barat Dusun Natai Bunyau Desa Engrangan. Secara keseluruhan luas desa Monbai Begunuk adalah ± 2634 Ha 2.1.3. Pertanian 1). Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 304 keluarga Tidak memiliki : 10 keluarga Memiliki kurang dari 10 Ha : 41 keluarga Jumlah total keluarga petani : 307 keluarga 2). Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Jagung : 350 Kg/Ha Padi Sawah : 1 Ton/Ha Ubi Kayu : 1 Ton/Ha
  • 26. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 12 2.1.4. Perkebunan Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas : Kebun sawit : 40 Ton/ Ha Lada : 1 Ton/ Ha Kebun Karet : 20 ton/Ha - 2.1.5. Peternakan Jenis Ternak Jumlah Pemilik Perkiraan Jumlah Populasi Sapi 1 Orang 3 ekor Ayam kampung 90 Orang 600 ekor Ayam broiler Ayam Petelur Bebek Kambing - - Babi 75 79 2.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya : 1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2020 jumlah Penduduk Desa Monbai Begunuk, berjenis Kelamin Laki laki = 264 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 377 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di DesaMonbai Begunuk
  • 27. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 13 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 264 2. Perempuan 377 Total 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia No. Usia (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 0 - 4 4 8 12 2. 5 - 9 15 11 26 3. 10 - 14 6 5 11 4. 15 - 19 9 19 17 5. 20 - 24 23 16 39 6. 25 - 29 15 18 33 7. 30 - 34 42 52 94 8. 35 - 39 35 25 60 9. 40 - 44 36 24 60 10. 45 - 49 19 78 97 11. 50 - 55 21 74 95 12. 55 - 59 31 29 60 13. >60 12 18 30 Jumlah 264 377 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Monbai Begunuk, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2021 - 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 10 (sepuluh) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Monbai Begunuk untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Monbai Begunuk Suatu keuntungan letak Desa Monbai Begunuk yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Kayan Hilir dan 1 (satu) Rumah Sakit swasta yang berada di wilayah Desa Monbai Begunuk Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi. 3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan
  • 28. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 14 seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan No. Pendidikan Jumlah 1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 325 2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 142 3. TAMAT SD / SEDERAJAT 65 4. SLTP/SEDERAJAT 97 5. SLTA / SEDERAJAT 45 6. DIPLOMA I / II 0 7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 8. DIPLOMA IV/ STRATA I 4 9. STRATA II 2 10. STRATA III 0 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 4. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Monbai Begunuk, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Monbai Begunuk sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian No. Pendidikan Jumlah 1. BELUM/TIDAK BEKERJA 65 2. MENGURUS RUMAH TANGGA 78 3. PELAJAR/MAHASISWA 5 4. PENSIUNAN 1 5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 6. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 7. PERDAGANGAN 13 8. PETANI/PERKEBUNAN 129 9. INDUSTRI 0 10. KONSTRUKSI 15 11. KARYAWAN SWASTA 52 12. KARYAWAN BUMN 0 13. KARYAWAN HONORER 4 14. BURUH HARIAN LEPAS 59 15. BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 16. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 17. TUKANG BATU 0 18. TUKANG KAYU 4 19. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 20. TUKANG JAHIT 0 21. MEKANIK 3 22. JURU MASAK 2
  • 29. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 15 No. Pendidikan Jumlah 23. DOSEN 0 24. GURU 3 25. BIDAN 3 26. PERAWAT 0 27. SOPIR 25 28. PEDAGANG 23 29. PERANGKAT DESA 10 30. WIRASWASTA 93 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 5. Kesejateraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk didesa Monbai Begunuk, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat danProgram – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada.Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya. 6. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Monbai Begunuk termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Monbai Begunuk mayoritas beragama Kristen dan Katholik. Tingkat kemayoritasan agama Kristen Katholik di desa Monbai Begunuk sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Monbai Begunuk, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang. Tabel 6.1 Jumlah Penduduk berdasarkan agama No. Agama Jumlah 1. ISLAM 18 2. KATHOLIK 201 3. KRISTEN 421 4. HINDU 0 5. BUDHA 0 JUMLAH 641 Sumber : Data AKP tahun 2020 7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Monbai Begunuk masih sangat kental, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Monbai Begunuk masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan.
  • 30. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 16 2.2.2. Kondisi Ekonomi Desa Desa Monbai Begunuk mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisiekonomi masyarakat Desa Monbai Begunuk tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Monbai Begunuk sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll. diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Monbai Begunuk dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Monbai Begunuk. 2.2.3. Kondisi Infrastruktur Desa Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2017, Desa Monbai Begunuk bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakanitupun dikarenakan bukan menjadi kewengan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten. 2.2.4. Pembagian Wilayah Desa Secara adminisrasi Desa Monbai Begunuk terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni: Dusun Montap Karya, Dusun Ubai Utama, Dusun Sungai Buaya. Dari semua pembagian wilayah pada Desa Monbai Begunuk terdiri dari 7 RT tersebar di masing-masing dusun. 2.2.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa SOTK desa Monbai Begunuk terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kapala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa. Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa NO. NAMA JABATAN 1. LEO ALBERT KEPALA DESA 2. INCAL SEKRETARIS DESA 3. YONATAN KASI PEMERINTAHAN 4. LIFTO HARYANTO KASI KESRA 5. YONATAN KASI PELAYANAN 6. AJO KAUR UMUM 7. MARSELINUS EDI KAUR KEUANGAN 8. TUBIN SUSANTO KEPALA DUSUN MONTAP KARYA 9. AGUSTINUS KEPALA DUSUN UBAI UTAMA 10. ABAN KEPALA DUSUN SUNGAI BUAYA 11. SITA STAF DESA Daftar Nama angota BPD NO NAMA JABATAN 1. SAGAI KETUA BPD 2. BUDI Wakil Ketua 3. JULIANUS Sekretaris 4. DIO AJIN ANGGOTA 5. YAKOBUS DASIANUS ANGGOTA
  • 31. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 17 Lembaga Kemasyarakatan Desa No Nama Lembaga Jumlah Pengurus L P 1 LP3M - 2 PKK 1 10 3 Karang Taruna 1 1 1 4 Kadat 5 5 5 5 RT 6 6 - 6 Gapoktan 3 - - 7 Kelompok Tani 1 1
  • 32. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 18 3.1. VISI dan Misi VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Visi – Misi Kepala Desa Monbai Begununk disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Kepala Desa Monbai Begununk, sebagai berikut : “Terwujudnya Pemerintah Desa yang Transparan dan Inovatif Untuk Mewujudkan Desa Monbai Begununk yang Adil, Maju dan Manjadi Desa Teladan Kedepannya.” Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: A. Misi Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi. Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi Saya adalah : Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional. 2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang ada di desa monbai begununk. 3. Meningkatkan potensi masyrakat desa di bidang pertanian dan peternakan . 4. Meningkatkan pembinaan keolahragaan melalui program karangtaruna. 5. Mewujudkan kreatifitas anak muda di bidang seni budaya melalui program karangtaruna 6. Mewujudkan terbentuknya bada usaha milik desa (BUMDES)
  • 33. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 19 3.2. NILAI-NILAI Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Desa Monbai Begunuk dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Monbai Begunuk. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur. Adil, Demoktratis dan dapat dipertanggung- jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat. 1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan. 2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Monbai Begunuk khususnya dan pemerintah baik Kecamatan ataupun Kabupaten.
  • 34. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 20 3. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk meyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yangpada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat. 4. Profesional, dalam rangka menjalanlan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 5. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yangada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuikan dengan SOTK. 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan oreintasi sseksual. 7. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama. 8. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaran dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
  • 35. 4 RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 21 RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1. MASALAH Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persolan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikiran bahwasanya semua kegiatan yang ada didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, Kewenangan Kabupaten dan Swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Monbai Begunuk tidak hanya bersarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. 4.2. POTENSI Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berkutat pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Msyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Monbai Begunuk sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Monbai Begunuk bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejhteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.
  • 36. 5 Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 22 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah kebijakan pembangunan Desa Monbai Begunuk dilaksanakan berdasarkanpartisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 yang diimpelementasikan dalam Dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Desa untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adannya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanaan oleh pemerintah Desa Monbai Begunuk. 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada. Sumber sumber keuangan yang ada : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) 2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab.Sintang 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kab.Sintang 4. Dana Desa (DD) APBN 5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 6. Bantuan dari Pihak Ketiga. 7. Dan Lain-lain Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD. Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yangmempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan. Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektiftas dan efisiensi penggunaan anggaran.
  • 37. 6 RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 23 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional PemerintahanDesa ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa ❖ Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa ❖ Penyediaan Tunjangan BPD ❖ Penyediaan Operasional BPD ❖ Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa ❖ Penyediaan Honorarium Staff Desa ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa ❖ Penyediaan Sarana aset Perkantoran Desa ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa ❖ Pembangunan/Rehablitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ❖ Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa ❖ Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisifatif 4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa Reguler ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa ❖ Penyusunan Dokumen Keuanagan Desa ❖ Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa ❖ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 5. Pertanahan ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin ❖ Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
  • 38. RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 24 6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Pendidikan ❖ Penyelenggaraan PAUD ❖ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 2. Kesehatan ❖ Penyelenggaraan Desa Siaga ❖ Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ❖ Pemeliharaan Jalan Desa ❖ Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa 4. Kawasan Pemukiman ❖ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Gakin 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup ❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa 6. Perhubungan,Komunikasi dan Informatika ❖ Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa ❖ Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat. 7. Pariwisata ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa. 6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Ketentraman,Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ❖ Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 2. Kebudayaan dan Karangtaruna ❖ Pembinaan Group,Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa ❖ Pembinaan bidang keolahragaan untuk anak muda yang punya potensi ❖ Penyelenggaraan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  • 39. RPJM DESA Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 25 6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Kelautan dan Perikanan ❖ Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll) 2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa ❖ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ❖ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ❖ Peningkatan Kapasitas BPD 3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga ❖ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan ❖ Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas. 4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ❖ Pengembangan sarana Prasarana UMKM ❖ Pengadaan Tekhnologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian ❖ Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes) ❖ Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes) 5. Perdagangan dan Perindustrian ❖ Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA 1. Penanggulangan Bencana 2. Keadaan Darurat 3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)
  • 40. RPJM DESA | Desa Monbai Begunuk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Tahun 2021 - 2027 26 PENUTUP 7.1. KESIMPULAN Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini dtentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokemen RPJM Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaran pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di desa Monbai Begunuk. Besar harapan kami bahwasanya Kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapatdilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan punyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa. 7.2. SARAN-SARAN Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada,oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Monbai Begunuk agar: 1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Monbai Begunuktercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Monbai Begunuk segera terwujud. 2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan. 3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Desa, melaui saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Monbai Begunuk menjadi lebih baik kedepannya. Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua. KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT
  • 42. Lampiran RPJM Desa | Hal.1 KABUPATEN SINTANG KEPUTUSAN KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Nomor : 188/01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2021 - 2027 DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Monbai Begunuk, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Monbai Begunuk yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  • 43. Lampiran RPJM Desa | Hal.2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 10);
  • 44. Lampiran RPJM Desa | Hal.3 19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16); 20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 37); 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73); dan 23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2019. Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 pada Tanggal 4 Februari 2020 yang bertempat di Balai Desa Monbai Begunuk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Keputusan Kepala Desa Monbai Begununk tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Monbai Begunuk Tahun 2020 - 2025 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 terlampir). Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk: 1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
  • 45. Lampiran RPJM Desa | Hal.4 Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya. Ditetapkan di Desa Monbai Begunuk Pada tanggal, 03 Februari 2022 KEPALA DESA MONBAI BEGUNUNK LEO ALBERT
  • 46. Lampiran RPJM Desa | Hal.5 LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Monbai BegununkTanggal : 03 Februari 2022 Nomor : 188/01 /2022 TIM PENYUSUN RPJM DESA DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANGTAHUN 2021 - 2027 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. LEO ALBERT Pembina Kepala Desa 2. INCAL Ketua Pemdes 3. LIFTO HARYANTO Sekretaris Pemdes 4. BUDI Anggota Pemdes 5. YONATAN Anggota Pemdes Ditetapkan di Desa Monbai BegununkPada tanggal, 3 Januari 2022, Kepala Desa Monbai Begununk LEO ALBERT
  • 47. Lampiran RPJM Desa | Hal.6 DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. Asal Program / Kegiatan Nama Program/ Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan Pelaksana 1. Dari Pemerintah - - - 2. Dari Pemerintah Daerah Provinsi - - - 3. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang --- 4. Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota Mengetahui, Kepala Desa LEO ALBERT Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa INCAL
  • 48. Lampiran RPJM Desa | Hal.7 DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT - 2 - LAPORAN PEMETAAN ASET No . Barang / Aset Jenis Barang / Aset Asal Usul Barang / Aset Ketera ngan Berg erak Tidak Berg erak APB Des Asset/ keka yaan asli Desa Perole han sah lainny a 1 Bangunan Gedung Kantor √ √ Rehab Gedung Kantor Ruang Pelayanan 2 Personal Komputer √ √ Pembelian Laptop HP 3 Jalan Desa √ √ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Atau Paving Stone 4 Alat Penyimpanan Perlengkapan √ √ Pembelian Lemari PKK di Ruang PKK 5 Peralatan Studio Audio √ √ Pembelian Sound System di Ruang Aula Desa Monbai Begunuk 6 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Laptop Lenovo 2 buah 7 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Laptop Dell 1 buah 8 Perasonal Komputer √ √ Pembelian Komputer PC 3 unit 9 Komputer Jaringan √ √ Pembelian PC Komputer di Kantor Desa Monbai Begunuk Mengetahui Sekretaris Desa, Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa Kepala KTU AJO INCAL
  • 49. Lampiran RPJM Desa | Hal.8 LAPORAN PENGKAJIAAN KEADAAN DESA TAHUN 2021 s.d. 2027 DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT I. LATAR BELAKANG Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa , Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya. II. TUJUAN Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota b. Pengkajian Potensi Desa c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa d. Pengakajian Potensi dan masalah III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah. IV. PENDEKATAN DAN METODE Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalh dan potensi dimasing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa. Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari maslah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan priorita sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa Monbai Begunuk yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang- Undang Desa. Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masayarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.
  • 50. Lampiran RPJM Desa | Hal.9 V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu djadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut. VI. PROSES PELAKSANAAN a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa. b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas. e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa. VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Ada potensi ditiap tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan. b. Setiap masalah dilingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya. c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun. VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027, yang dilalui dengan proses musyawarah. Mengetahui, Kepala Desa ( LEO ALBERT) Monbai Begunuk, 03 Januari 2021 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL)
  • 52. Lampiran RPJM Desa | Hal.11 GAMBAR KALENDER MUSIM Masalah/ Keadaan/Kegiatan HUJAN PANCAROBA KEMARAU Sep Okt Nop Des Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Masa Tanam - * ** **** *** - - - * ** ** **** Masa Panen * - ** *** - * *** *** - - - *
  • 53. Lampiran RPJM Desa | Hal.12 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA MONBAI BEGUNUK KECAMATAN KAYAN HILIR SINTANG NO MASALAH POTENSI 1. Pada Musim Hujan ada sebagian Masyarakat di Semua Dusun Terserang Penyakit Demam • Puskesmas • Posyandu • Rumah sakit 2. Gagalnya panen raya akibat musim banjir • Gotong Royong 3. Di Dusun Montap Karya, pas diwaktu hujan , air selalumeluap ke pinggir jalan, karena tidak berfungsinya sebagian saluran air yang ada • Selokan/parit • Normalisasi saluran • Gotong royong masyarakat Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulanbulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.
  • 54. Lampiran RPJM Desa | Hal.13 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT NO. M A S A L A H P O T E N S I 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa - Masih belum maksimal SOTK yang ada, dikarenakan ada perangkat desa yang masih baru. - Kurangnya pengalaman dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan - Status pendidikan yang memadai, Tenaga masih muda sangat potensial - Anggaran memadai danTenaga yang potensial 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Adanya kegiatan infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Desa yang harus segera dikerjakan - Tenaga dari sekitar lingkungan yang memadai - Anggaran memadai, banyaknya sekolah di Desa 3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa - Kurangnya Pelatihan yang bersifat Pemberdayaan kemasyarakatan yang ditindak lanjuti dengan bantuan alatdan bahan - Tingkat dan Status Pendidkan yang memadai untuk untuk menjadi peserta - Anggaran memadai Mengetahui, Kepala Desa LEO ALBERT Monbai Begunuk, 03 Februari 2022 Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa INCAL
  • 55. Lampiran RPJM Desa | Hal.14 DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA : MONBA BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT LEMBAGA MASALAH POTENSI Kelompok Tani Kegiatan Kelompok tani di masing masing Dusun kurang berkembang dengan baik tidak maksimal Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial BUM Desa Kegiatan sektor riil kurang berkembang dengan baik tidak maksimal Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial Karang Taruna Kurang maksimal kinerja kepengurusan Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda PKK Masih banyak yang kurang aktif kepengurusan Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda RT Kegiatan dimasing-masing RT hanya pada pelayanan saat ada laporan warga Kepengurusan lengkap
  • 56. Lampiran RPJM Desa | Hal.15 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN MONTAP KARYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No . P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Tersedianya sumber air bersih Dusun Montap Karya Milik Masyarakat 2. Terciptanya tradisi gotong royong Dusun Montap Karya Tradisi warga 3. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari Dusun Montap Karya Kompaknya warga 4. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama Dusun Montap Karya Tradisi warga 5. Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa Dusun Montap Karya Pahamnya masyarakat akan dampak sampah 6. Tersedianya SDA dan SDM tentangpengelolaan sampah menjadi pupuk organik Dusun Montap Karya Pahamnya masyarakat akan dampak sampah 7. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan Dusun Montap Karya Tenaga kesehatan Desa 8. Tersedianya SDM akan gotongroyong Dusun Montap Karya Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Montap Karya (TUBIN SUSANTO) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
  • 57. Lampiran RPJM Desa | Hal.16 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN UBAI UTAMA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Terciptanya tradisi gotong royong Dusun Ubai Utama Tradisi warga 2. Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF Dusun Ubai Utama Lahan Masyarakat 3. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari Dusun Ubai Utama Kompaknya warga 4. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama Dusun Ubai Utama Tradisi warga 5. Tersedianya sumber air bersih Dusun Ubai Utama Milik Masyarakat 6. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan Dusun Ubai Utama Tenaga kesehatan Desa 7. Tersedianya SDM akan gotong royong Dusun Ubai Utama Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Dusun Ubai Utama ( AGUSTINUS ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
  • 58. Lampiran RPJM Desa | Hal.17 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI DUSUN SUNGAI BUAYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. P o t e n s i Lokasi Keterangan 1. Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari DUSUN SUNGAI BUAYA Kompaknya warga 2. Terciptanya tradisi gotong royong DUSUN SUNGAI BUAYA Tradisi warga 3. Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama DUSUN SUNGAI BUAYA Tradisi warga 4. Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan DUSUN SUNGAI BUAYA Tenaga kesehatan Desa 5. Tersedianya SDM akan gotong royong DUSUN SUNGAI BUAYA Lahan Masyarakat Mengetahui, Kepala Dusun Sungai Buaya ( ABAN ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
  • 59. Lampiran RPJM Desa | Hal.20 DAFTAR INVENTARISIR MASALAH MONTAP KARYA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. M a s a l a h Lokasi Keterangan 1. Kekurangan Air Bersih MONTAP KARYA Terjadi Musim Kemarau 2. Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan MONTAP KARYA Terjadi setiap malam 3. Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan MONTAP KARYA Setiap warga dusun 4. Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai MONTAP KARYA Terjadi ketika musim hujan Mengetahui, Kepala Dusun Montap Karya (TUBIN SUSANTO) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )
  • 60. Lampiran RPJM Desa | Hal.21 DAFTAR INVENTARISIR MASALAH DUSUN UBAI UTAMA DESA : MONBAI BEGUNUK KECAMATAN : KAYAN HILIR KABUPATEN : SINTANG PROVINSI : KALIMANTAN BARAT No. M a s a l a h Lokasi Keterangan 1. Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan Dusun Ubai Utama Terjadi setiap malam 2. Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS) Dusun Ubai Utama Dialami ketika warga sakit 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagi anak-anak Dusun Ubai Utama Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama 4. Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan Dusun Ubai Utama Setiap warga dusun 5. Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai Dusun Ubai Utama Terjadi ketika musim hujan 6. Kekurangan Air Bersih Dusun Ubai Utama Terjadi Musim Kemarau Mengetahui, Kepala Dusun Dusun Ubai Utama ( AGUSTINUS ) Monbai Begunuk, 03 Januari 2022 Di susun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa ( INCAL )