PendidikanKewarganegaraanHubungan InternasionalRemedialMUHAMMAD FITRA SAPUTRAXI IPA 1
A. Hakikat Hubungan Internasional1. Pengertian Hubungan InternasionalHubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilak...
3. Sarana Hubungan Internasionala. Sarana formal: Sarana yang pasti digunakan oleh setiap negara, memiliki dan terikatoleh...
2. Istilah dalam perjanjian Internasionala. Traktat, perjanjian yang dilakukan dua negara atau lebih, yang merupakanperjan...
4. Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan perjanjian internasional di Indonesia, diatur dalam UUD’45 pasal 11:a. Pres...
Tahap perjanjian menurut konvensi Wina tahun 1969:a. Perundinganb. Penandatangananc. Pengesahan (ratifikasi):1) Ratifikasi...
5. Berlakunya Perjanjian InternasionalBerdasarkan UU No.24 tahun 2000, yaitu:a. Disahkan dengan UU atau Kepresb. Setelah p...
7. Pembatalan Perjanjian InternasionalBerdasarkan konvensi wina tahun 1969, yaitu:a. Negara peserta melanggar ketentuan-ke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

hubungan internasional

849 views

Published on

@saputrafitra on twitter, line, wechat

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

hubungan internasional

  1. 1. PendidikanKewarganegaraanHubungan InternasionalRemedialMUHAMMAD FITRA SAPUTRAXI IPA 1
  2. 2. A. Hakikat Hubungan Internasional1. Pengertian Hubungan InternasionalHubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negarauntuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.Unsur hubungan internasional:a. Sifat dan berlakunya sistem ketatanegaraan.b. Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan suatu negara.c. Posisi internasonal dan politik luar negeri dari negara besar.d. Sejarah hungan internasional yang lampau.e. Pembentukan tata tertib dunia.2. Pentingnya Hubungan Internasionala. Faktor Internal: Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik kudetaatau intervensi dari negara lain.b. Faktor eksternal: Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerjasamadari negara lain
  3. 3. 3. Sarana Hubungan Internasionala. Sarana formal: Sarana yang pasti digunakan oleh setiap negara, memiliki dan terikatoleh aturan baku. (Departemen luar negeri, Perwakilan Diplomatik, dan perwakilanKonsuler)b. Informal : Sarana yang penggunaannya tidak dimonopoli oleh negara, tetapimemberi ruang gerak bebas kepada pelaku dalam praktik hubin. (Alat komunikasicanggih, Event olahraga internasional, Sarana informasi lainnya)B. Perjanjian Internasional1. Definisi Perjanjian Internasionala. Konvensi Wina, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yangbertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.b. Mochtar kusumaatmaja, perjanjian antar anggota masyarakat bangsa yangmengakibatkan berlakunya hukum tertentu.c. UU no 24 tahun 2004, perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalamhukum internasional dan dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dankewajiban di bidang hukum politik.
  4. 4. 2. Istilah dalam perjanjian Internasionala. Traktat, perjanjian yang dilakukan dua negara atau lebih, yang merupakanperjanjian paling formal karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.b. Konvensi, persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengankebijakan tingkat tinggi. Tetapi haru di delegasikan oleh wakil kuasa penuh.c. Pakta, istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus.3. Penggolongan Perjanjian Internasionala. Menurut Jumlahnya: Perjanjian Bilateral dan Multilateralb. Menurut Subjeknya: Perjanjian antar-negara, antara negara dan subjek hukuminternasional, dan antar-sesama subjek hukum internasional.c. Menurut Prosesnya: Perjanjian bersifat penting, dan perjanjian sederhana.d. Menurut isinya: Bidang politik dan militer (NATA, SEATO), ekonomi (APEC, AFTA,NAFTA), hukum (Perjanjian ekstradisi), Kewilayahan (laut teritorial, batas daratan, danlautan), dan sosial budaya (Budaya, pertukaran pelajar)e. Menurut Fungsinya: Law Making Treaties dan Treaty contract)
  5. 5. 4. Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan perjanjian internasional di Indonesia, diatur dalam UUD’45 pasal 11:a. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, danperjanjian dengan negara lain. (Amandemen III)b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menibulkan akibatyang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terikat dengan bebankeuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UUharus dengan persetujuan DPR. (Amandemen III)c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU.(Amandemen III)Pembuatan perjanjian melalui beberapa tahap:a. Penjajakanb. Perundinganc. Perumusan naskahd. Penerimaane. Penandatanganan
  6. 6. Tahap perjanjian menurut konvensi Wina tahun 1969:a. Perundinganb. Penandatangananc. Pengesahan (ratifikasi):1) Ratifikasi2) Aksesi3) Penerimaan4) Perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan berlaku setelahpenandatangananPengesahan PI dilakukan dengan UU apabila menyangkut hal-hal seperti berikut:
  7. 7. 5. Berlakunya Perjanjian InternasionalBerdasarkan UU No.24 tahun 2000, yaitu:a. Disahkan dengan UU atau Kepresb. Setelah penandatangan atau pertukaran perjanjianc. Melalui cara-cara lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak pada perjanjiantersebut.d. Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang itetapkan dalam perjanjiantersebut.6. Perubahan Perjanjian InternasionalBerdasarkan UU No.24 tahun 2000, yaitu:a. Berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.b. Perubahan tersebut mengikat para pihak melalui tatacara sebagaimana ditetapkandalam perjanjian tersebut.c. Peraturan tersebut yang telah disahkan pemerintah RI dilakukan dengan peraturanperUU yang setingkat.d. Perubahan yang bersifat teknis administratif dan pengeaahan atas perubahantersebut dilakukan melalui prosedur sederhana
  8. 8. 7. Pembatalan Perjanjian InternasionalBerdasarkan konvensi wina tahun 1969, yaitu:a. Negara peserta melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.b. Adanya unsur kesalahan saat perjanjian itu dibuat.c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta terhadap negara peserta lain.d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan.e. Adanya unsur paksaanf. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.8. Berakhirnya Perjanjian InternasionalMenurut Prof.Dr. Mochtar Kusumaamaja, S.H, yaitu:a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.b. Masa berlaku perjanjian itu sudah habis.c. Salah satu peserta PI hilang atau punahnya objek perjanjian itu.d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itue. Syarat tentang berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudahterpenuhi.

×