Peran penting pengendalian, akuntabilitas, dan transparansi (Manajemen Keuangan Pemerintah)

1. Peran Penting Pengendalian,
Akuntabilitas, dan Transparansi
dalam pengelolaan keuangan
negara
Oleh Kelompok V 7A
Reguler

2. Latar Belakang
Perhatian terhadap isu pengendalian, transparansi,
dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan
negara di Indonesia semakin meningkat dalam
akhir-akhir ini. Sebagai salah satu konsekuensinya,
Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara, yakni Pemerintah harus mampu
menyediakan semua informasi keuangan yang
relevan secara jujur dan terbuka kepada publik,
karena bagaimanapun juga kegiatan pemerintah
tersebut adalah dalam rangka melaksanakan
amanat rakyat.

3. Tujuan
Membahas bagaimana peran
pengendalian, akuntabilitas, dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan
negara yang baik dan implementasinya di
Indonesia.

4. Landasan teori
 Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti
perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan
mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena
membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan
korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan
mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara
yang baik
 akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan
kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan
serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat
lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan
datang (UNDP)
 Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil
yang dicapai (Bappenas)

5. Konsep pengendalian (Controlling),
Akuntabilitas, dan transparansi dalam
organisasi sektor publik
a. Pengendalian
 Eksternal
 Internal
b. Akuntabilitas
 Vertikal
 Horzontal
c. Transparansi

6. Study Kasus : Enron
Perusahaan energi yang mempekerjakan
21.000 karyawan. Pada tahun 2000
mengakui pendapatan 101 Miliar dollar.
Namun pada tanggal 31 Nov 2001
melaporkan kebangkrutannya.
WHY ????

7. Study Kasus : Enron
Analisis Aspek kontrol
Pihak-pihak yang seharusnya menjalankan
aspek kontrol tidak menjalankan fungsi
kontrol dengan baik. Pihak tersebut antara
lain :
 Auditor Arthur Andersen
 Konsultan hukum Konsultan hukum Enron
 Regulator
 Standard & Poors serta Moody’s

8. Study Kasus : Enron
Analisis Aspek akuntabilitas dan akuntabilitas
Aspek akuntabilitas dan transparansi pada kasus enron
dapat dikatakan hampir tidak ada. Hal ini tampak
dalam begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan
oleh enron dalam jangka waktu yang sangat lama
seperti :
 Memberikan informasi kinerja perusahaan yang
menyesatkan kepada investor dan karyawan
sehingga investor dan karyawan membeli saham
Enron dalam jumlah besar pada saat harga saham
Enron tinggi, sebelum anjloknya harga saham.
 Menutup-nutupi kerugian terhadap investasi saham
Enron pada perusahaan lain
 Pihak manajemen tidak mengelola sistem akuntansi
yang efektif sehingga menghasilkan laporan
keuangan yang tidak dapat dipercaya

9. Analogi kasus enron dalam
perspektif keuangan publik
 Belajar dari kasus enron, dimana fungsi
pengendalian tidak berjalan, dalam
organisasi sektor publik juga dapat
mengalami hal yang sama apabila fungsi
pengendalain tidak berjalan. Bayangkan
apabila terjadi pada organisasi pemerintah
suatu negara, pastinya dampak yang akan
ditimbulkan akan dirasakan oleh seluruh
warga negara tersebut.
 Oleh karena itu perlu optimalisasi peran
pengendalian yang dilaksanakan secara
berjenjang dan simultan oleh para
stakeholder organisasi publik tersebut

10. Controling, Transparansi,
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Negara
(Procurement Aspect)

11. UU Pengadaan Barang/Jasa
Riwayatmu
 Kasus pengadaan barang/jasa mencapai 44%
dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi
Pemeberantasan Korupsi (KPK)
 pemberitaan kasus korupsi yang sangat antusias
 Dikontrol minimum oleh hukum administrasi
negara (HAN), Hukum perdata, dan hukum
pidana
 alat penting dalam menjalankan roda
pembangunan
 pengadaan barang/jasa termarginaliasi dalam
pusaran asumsi dan buruk sangka

12. Marginalisasi
Belum adanya UU Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Tidak ada di Prolegnas 2011, 2012, 2013

13. Lesson Learned
Procurement sebagai Tools Utama realisasi program Gov
44% Kasus Korupsi adalah tttg Procurement
Perpres 54/2010 s.d.t.d. Perpres 4/2015 <<< 4 UU
Pasal 7 ayat 1 UU 12/2011
Controling mutlak diperlukan
Jangan hanya Business as usual & capai Value For Money

14. Kesimpulan
 Fungsi pengendalian sangat penting dilakukan oleh
organisasi sektor publik. Hal ini agar prinsip-prinsip good
corporate governance dapat diterapkan. 2 diantara 5
prinsip GCG adalah transparansi dan akuntabilitas.
Organisasi yang memiliki fungsi kontrol yang berajalan
dengan baik, cenderung akan memiliki akuntabilitas dan
transparansi yang baik.
 Banyak kasus terkait dengan proses pengadaan barang
dan jasa karena disebabkan salah satunya kurangnya
kontrol dalam proses pengadaan tersebut. Namun
demikian, kontrol yang terlalu ketat juga akan membawa
dampak yang negatif yaitu tidak adanya inovasi dan
kreativitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan
inovasi adalah lingkungan yang seimbang. Kontrol yang
membebaskan tetapi tidak kebablasan. Mengawasi tetapi
tidak mengekang.