Pembelian pesawat kepresidenan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•269 views
Contoh Case Capital Budgeting, analisis,
Recommended
More Related Content
More from DGT
More from DGT (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pembelian pesawat kepresidenan
- 2. Pertimbangan Pemerintah TO BUY : Aspek Safety and Security Aspek Operasional Aspek Ekonomi
- 3. Cost Analysis* * Sumber : Konferensi Pers Setneg
- 4. EVALUASI Meets its service delivery objective Effectively efficiently Perolehan Aset dan Manajemen Aset secara perspective finance haruslah “To Meets its service delivery objective efficiently and effectively”.
- 5. Sudah Efektifkah ? Appropriatelty Used and maintenance Reduce Demand New Asset and Save Money (VFM) Reduce Unnecessasry Acquisition of Asset Focus On Result
- 6. REKOMENDASI Optimalisasi Not For Sale Next: Evaluated by non Proponent Project
Editor's Notes
- Keputusan membeli pesawat kepresidenan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Aspek Keamanan (Safety dan Security) 1. Pesawat Carter memiliki resiko keamanan (safety dan security) yang lebih tinggi, karena selain digunakan untuk mendukung VVIP, pesawat juga digunakan untuk penerbangan komersial. 2. Pesawat carter tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment. Aspek Operasional 1. Pelayanan, kenyamanan dan kesiapan pesawat carter tidak optimal karena: a. Rekonfigurasi pesawat carter menjadi VVIP membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kesiapan pesawat tidak bisa 24 jam penuh. b. Rekonfigurasi pesawat carter menjadi VVIP tidak maksimal dan senyaman layaknya pesawat khusus kepresidenan. c. VVIP tidak dapat melakukan pekerjaan penting dengan maksimal. d. Pesawat carter yang bisa terbang jauh hanya pesawat-pesawat berbadan besar, sehingga tidak bisa mendarat di bandara kecil. Padahal penerbangan VVIP membutuhkan pesawat yang mampu terbang jauh dan mendarat di bandara kecil. - 2 - e. Untuk penerbangan jarak jauh pesawat yang dicarter harus menggunakan pesawat berbadan besar dengan kapasitas penumpang yang banyak, agar penerbangan tidak terlalu sering berhenti untuk mengisi bahan bakar. Hal ini menyebabkan kapasitas pesawat carter tidak sesuai (terlalu besar) untuk rombongan Presiden. 2. Operasional Pesawat Khusus Kepresidenan lebih optimal karena: a. Pelaksanaan koordinasi operasional lebih efektif karena berada pada jalur koordinasi Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden, TNI-AU dan Sekretariat Negara secara langsung. b. Dukungan kesiapan pesawat dapat dilakukan 24 jam nonstop. c. Dukungan terhadap kegiatan VVIP menjadi optimal karena perlengkapan dan sistem komunikasi telah disesuaikan dengan kebutuhan VVIP. Aspek Ekonomi (Biaya dan Manfaat) 1. Biaya sewa/carter lebih tinggi. Hal ini disebabkan: a. Penerbangan khusus (Pensus VVIP) memerlukan rekonfigurasi khusus sehingga banyak waktu yang hilang bagi perusahaan komersial dan dibebankan pada biaya carter. b. Jadwal penerbangan regular/komersial menjadi terganggu dan terdapat opportunity loss berupa hilangnya pemasukan dari penerbangan komersial termasuk berkurangnya image pelayanan. Opportunity loss ini diperhitungkan pada biaya carter. c. Biaya carter pesawat tiap tahun cenderung naik. 2. Pengadaan pesawat khusus kepresidenan lebih efisien Dari hasil evaluasi terhadap carter pesawat tahun 2005 s.d. 2009, dapat disimpulkan bahwa membeli pesawat lebih hemat daripada carter pesawat. 3. Analisis Biaya Pengadaan pesawat kepresidenan selain memiliki manfaat dari aspek operasional, safety dan security yang sulit dinilai secara ekonomis sebagaimana dijelaskan di atas, juga dapat dilihat berdasarkan analisis biaya dan manfaat ekonomi. Dasar perhitungan a. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM.05 Tahun 2006, usia pesawat yang diizinkan terbang di Indonesia adalah 35 tahun. Biaya depresiasi dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk usia pesawat 35 tahun. b. Biaya maintenance dan operasional pesawat dihitung dari sumber Aircraft Commerce Edition 23 Januari 2004, dengan penyesuaian. c. Biaya carter pesawat tahun 2011 s.d. 2015 dihitung berdasarkan biaya carter pesawat kepresidenan tahun 2005 s.d. 2009 ditambah kenaikan 10%. Demikian pula perhitungan biaya carter pesawat untuk setiap 5 tahun berikutnya. - 3 - Carter pesawat tahun 2005 s.d. 2009 adalah Rp. 813.794.347.727 (tahun 2005:Rp.146.715.618.687; tahun 2006:Rp.128.422.869.532; tahun 2007:Rp.177.995.165.718; tahun 2008:Rp.203.937.409.178; tahun 2009:Rp.156.723.284.612). Rata-rata pertahun Rp. 813.794.347.727 / 5 = Rp. 162.758.869.545,40.
- Effectively Appropriatelty Used and maintenance Pemilihan Boeing sebagai produsen pesawat dengan pertimbangan bahwa para pilot TNI AU dan teknisi garuda lebih paham dalam pengoperasian dan pemeliharaan dapat diterima. Namun terkait penggunaan, pesawat kepresidenan akan secara tepat dan efektif digunakan bila kapasitas yang ada (70 seat) digunakan dengan frekuensi yang cukup sering, sebagai contoh air force one USA. Namun pertimbangan pembelian pesawat ini tampaknya kurang mempertimbangkan “style” next succesor atau presiden selanjutnya. Apakah lebih prefer bepergian dengan pesawat kepresidenan dengan rombongan relatif banyak atau hanya mengikutsertakan yang perlu saja misal menteri terkait dan para staf ahli. Tercatat presiden Jokowi beberapa saat lalu lebih memilih penerbangan komersil saat kunjungan ke Semarang dibandingkan menggunakan pesawat kepresidenan. Kedua, Indonesia walaupun sebagai anggota negara G20 pun tidak akan mempunyai frekuensi penggunaan pesawat kepresidenan yang sering atau sesering negara maju. Reduce Demand New Asset and Save Money Pembelian pesawat keprisedanan tentu justru menambah aset baru dan menambah jumlah belanja aset tetap (35 tahun). Greater Value For Money (VFM) Terkait asepek ini tergantung apakah biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dan pemeliharaan pesawat akan lebih besar dari manfaat yang diterima. Denga asumsi semakin penting peran Indonesia secara Internasional sehingga menambah frekuensi penggunaan pesawat ke luar negeri untuk urusan kenegaraan atau diplomatik yang hasil akhirnya adalah peningkatan manfaat atau kesejahteraan rakyat, misal perjanjian perdagangan dan ekspor impor atau justru tidak maksimal digunakan. Reduce Unnecessasry Acquisition of Asset Untuk saat ini kepemilikan pesawat belum dirasakan mendesak dan perlu. Terlebih saat ini succesor terpilih memiliki goals dan pendekatan yang berbeda dengan sebelumnya, Focus On Result Untuk saat ini,
- Rekomendasi : Pesawat kepresidenan harus digunakan seoptimal mungkin mengingat masa manfaat yang panjang (35 tahun ) berdampak pada ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak menjual aset ini, namun digunakan secara lebih optimal.Karena tidak mungkin menjual aset “bekas “ berupa pesawat kepresidenan yang telah dirancang khusus untuk user. Keputusan menjual aset hanya mengirimkan sinyal buruknya dan tidak matangnya pertimbangan perolehan aset dan manajemen aset. Dalam manajemen keuangan terdapat prinsip “ Asset Management must be evaluated by non proponent of the project” . Sebagaimana diketahui bahwa dalam konpers Setneg pembelian pesawat kepresidenan ini telah dikomunikasikan dengan DPR (Komisi II), TNI AU, Garuda Indonesia, LKPP. Namun sebaiknya ke depannya untuk pembelian aset teknologi tinggi jangka panjang dan menggunakan APBN , pemerintah meminta pendapat ke masyarakat, akademisi, peneliti, oposisi untuk mendapat “kritik” membangun. Sehingga tidak hanya akan menjadi aset simbol semata atau aset “mercusuar” yang kurang berkontribusi ke negara.