law and human right

1. Hak Kebebasan Berpendapat di
Indonesia
Farizky Salman Bachtiar 10216041
Rizal Yonansyah 10216050
Yunus Agus Saputra
10216060
Bimo Galang Saputro 10216063

2. Definisi Kebebasan
Kebebasan merupakan salah satu hak dasar dari semua
individu. Setiap manusia berhak atas posisinya sebagai individu
yang memiliki hak-hak dasarnya seperti bertindak, berpikir dan
berinteraksi dengan siapapun.
Kebebasan menurut Paul Sieghart adalah tentang
memanusiakan keingintahuan kita, mendapatkan informasi
tentang sekitar kita, mengkonstruksikan segala ide, keyakinan
dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan
isi pendapat sebagai hasil pemikiran, mempelajari pengalaman
serta berbagai hal di bidang budaya, sosial ilmiah atau seni.
Pendidikan 1

3. Prinsip Kebebasan
Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama
sebagai sebuah dasar kebebasan dan berlaku pula pada orang
lain. Dalam hal ini, kebebasan dasar para warga adalah
kebebasan politik, yaitu hak untuk memberikan suara dan hak
atas kedudukan publik, kemerdekaan berbicara dan berkumpul,
kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan
memiliki properti, serta kemerdekaan dari penahanan dan
pengambilalihan semena-mena. Kebebasan ini dibutuhkan untuk
menciptakan keadilan agar semua masyarakat memiliki hak dan
kedudukan yang sama.
Pendidikan 2

4. Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah
satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan
pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak
dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak
kebebasan.
Pendidikan 3

5. Penyalahgunaan Kebebasan
Berpendapat
Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat
karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga
negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang
tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang
dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan
kebebasan berpendapat.
Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum
harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban,
musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan.
Mengeluarkan pendapat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga
untuk orang lain.
Pendidikan 4

6. Kebebasan Berpendapat di Indonesia
Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini menurut
tingkat presentase warga negara dalam mengemukakan
pendapatnya sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini
Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala
bidang.
Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan
apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap
kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga
negara sehingga kebijakan tersebut bisa di kontrol sendiri oleh
rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari
kebijakan publik tersebut.
Pendidikan 5

7. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum
di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja memiliki
peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran
hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara,
melainkan asasi manusia menurut hipotesis merupakan hak-hak
individu yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak
berbicara dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang dimiliki
oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras
dan agama.
Pendidikan 6

8. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum
di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara
hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan
melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat.
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 disebutkan
bahwa:
“Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok
bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.”
Pendidikan 7

9. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum
di Indonesia
Tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah
satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat,
mewujudkan iklim yang kondusif, mendapatkan tanggung jawab sosial
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa
mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.
Pendidikan 8

10. Kesimpulan
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi
manusia. Hak tersebut diatur dalam undang-undang dasar.
Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat
presentase warga negara dan kondisi yang ada pada masa
sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat
menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan
bijaksana mengingat negara Indonesia merupakan negara
hukum dan negara yang demokratis.
Pendidikan 9

11. Terima Kasih

12.  Shenty, Dyan P. M. 2019. “KEBEBASAN BERPENDAPAT
MENURUT TEORI KEBEBASAN DAN HAK KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI INDONESIA.” INA-Rxiv. June 22.
 Dewantara, A. (2019). POLITIK MENURUT FOUCAULT
DALAM “THE ARCHAEOLOGY OF KNOWLEDGE” DAN
RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA
 Mahfud MD.1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama
Media, Yogyakarta.
 Wisnu Dewantara, A. (2016). M a d i u n, 15(April), 12–22.
Daftar Pustaka