ini buku terbaik

1. PERKEMBANGAN
STANDAR AUDIT

2. Agenda
STANDAR AUDIT - ISA
1.
SPAP
2.
SPKN
3.

3. 1. Indonesia, sebagai bagian dari G20 dan IFAC,
berkomitmen untuk sepenuhnya mengadopsi ISA
pada 1 January 2013
2. Konsekuensi dari adopsi ISA adalah perubahan
mendasar terhadap cara pandang, cara berpikir dan
cara bekerja auditor di Indonesia
3. Benarkah dengan mengadopsi ISA kualitas informasi
keuangan di Indonesia akan lebih baik?
Latar Adopsi International Auditing Standard

4. TIGA TITIK KRITIS AUDIT
1. Penerimaan Klien
2. Pemahaman Bisnis
3. Penentuan Materialitas
Source: Berpikir Kritis dalam Auditing , Tuanakotta

5. SEJARAH ISA
1978
International
Auditing Practice Committee (IAPC)
1979
International
Auditing
Guideline,
Objectives,
Scope of The
Financial
Statements
1991
IAPC’s
guidelines re-
codified as
International
Standards on
Auditing
(ISAs)
1998
IFAC survey found
more than 70
countries worldwide
had adopted IAPC
standards or use them
as a basis for national
standards
2002
The IAPC was
reconstituted as
the International
Auditing and
Assurance
Standards Board
(IAASB); 2007
IAASB issued third
version of
Objectives and
Scope of the Audit
of Financial
Statements
More than 100
countries has
adopted ISA
2008
Clarity Project
Completed
2013
Indonesia
adopted ISA

6. 1. Penekanan pada Audit Berbasis risiko
2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based
3. Berpaling dari model matematis
4. Menekankan pada Kearifan Profesional
(professional judgement)
5. Melibatkan peran Those Charged With Governance
(TCWG)
Perbedaan ISA dan Standar Lama

7. 1. Penekanan pada Audit Berbasis risiko
2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based
3. Berpaling dari model matematis
4. Menekankan pada Kearifan Profesional
(professional judgement)
5. Melibatkan peran Those Charged With Governance
(TCWG)
Perbedaan ISA dan Standar Lama

8. 1. Audit of Historical Financial Information
2. Audits and Reviews of Historical Financial Information (audit
dan review atas informasi keuangan historis)
3. Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information (penugasan selain audit atau
review)
4. Related Services (jasa-jasa terkait)
5. International Standards on Quality Control (Standar
Internasional mengenai pengendalian mutu)
Pokok Bahasan ISA

9. Audits of Historical Financial Information
200 – 299 General Principles and Responsibilities
300 – 499 Risk Assessment and Response To Assessed Risk
500 – 599 Audit Evidence
600 – 699 Using the Work of Others
700 – 799 Audit Conclusion and Reporting
800 – 899 Specialized Areas
Audits and Reviews of Historical Financial Information
1000 – 1100 International Auditing Practices Statements (IAPSs)
2000 – 2699 International Standards on Review Engagements (ISREs)
Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of
Historical Financial Information
3000 – 3699 International Standards on Assurance Engagement (ISAEs)
Related Services
4000 – 4699 International Standards On Related Services (ISRSs)
International Standards on Quality Control (ISQCs)
Struktur isi ISA

10. Seksi-Seksi Penjelasan
Introduction
(Pengantar)
Informasi tentang tujuan, lingkup dan pokok bahasan dari ISA tersebut, hal-
hal yang diharapkan dari auditor
Objective
(Tujuan)
Pernyataan yang jelas mengenai tujuan auditor secara menyeluruh (overall
objectives) Untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan ISA yang
lain.
Definitions
(Definisi)
Mencantumkan istilah-istilah yang berkenaan dengan hal-hal yang dibahas
Requirements
(Persyaratan/Ketentuan)
Setiap tujuan didukung oleh penjelasan mengenai persyaratan yang
diwajibkan. Kewajiban dinyatakan dengan frasa “the auditor shall” atau
“auditor wajib”
Application and Other
Explanatory Material
Petunjuk untuk melaksakanan persyaratan / kewajiban
1. Menjelaskan lebih tepat
2. Mencantumkan pertimbangan-pertimbangan
3. Contoh prosedur
Appendices (Lampiran) Merupakan bagian tidak terpisahkan. Tujuan dan maksud digunakannya
suatu lampiran dijelaskan dalam batang tubuh ISA
Sistematika ISA

11. Kaitan antar ISA
200.3 Tujuan Audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan
dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporen
keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh
auditor mengenai apakah laporean keuangan disusun, dalam
segal hal yang material, sesuai dengankerangka pelaporan
keuanga yang berlaku.
315.3 Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan
menilai salah saji yang material karena kecurangan
atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan
asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan
lingkungannya termasuk pengendalian intern
entitas, yang memberikan dasar untuk merancang
dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko
(salah saji material ) yang dinilai
330.3 Tujuan auditor adalah
memperoleh bukti audit yang cukup
dan tepat tentang risiko (salah saji
material) yang dinilai, dengan
merancang dan mengimplementasi
tanggapan yagn tepat terhadap
risiko tersebut

12. Tahap/Langkah Penjelasan
Risk Assesment (menilai
risiko)
Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan
Risk Response (Merespon
Risiko)
Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya
yangmenanggapi risiko (salah saji yang material) yang
telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan
keuangan dan asersi
Reporting (Pelaporan) Tahap melaporkan meliputi:
a) Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang
diperoleh dan
b) Membuat dan menerbitkan laporanyang tepat. Sesuai
kesimpulan yang ditarik
Audit Berbasis Risiko

13. Kegiatan Pra
Penugasan
Rencanakan Audit
Laksanakan Prosedur
Penilaian risiko
PUTUSKAN TERIMA ATAU
TOLAK PENUGASAN
BUAT STRATEGI AUDIT
MENYELURUH DAN
RENCANA AUDIT
IDENTIFIKASI / NILAI RSSM
DENGAN MEMAHAMI
ENTITAS
Rinci Faktor
risiko/Independensi/Sura
t Tugas
Materialitasi, Diskusi Tim
Audit, Strategi Audit
risiko Bisnis & Fraud,
Risiko Signifikan
Rancang/ Implementasi
PI
Nilai RSSM di tingkat
Laporan Keuangan
Asersi
RSSM = risiko Salah Saji Material
PI = Pengendalian Internal
Menilai Risiko

14. RancanganTanggapan
Menyeluruh dan
prosedur Audit
Selanjutnya
Implementasikan
Tanggapan terhadap
RSSM yang dinilai
Buat tanggapan tepat
terhadap RSSM yang
dinilai
Turunkan risiko audit
ke tingkat rendah yang
dapat diterima
Melahirkan Strategi
menyeluruh tanggapan
menyeluruh Rencana
audit yang
mengaitkanRSSM yang
dinilai ke Prosedur
Pekerjaan yang
dilaksanakan, temuan
audit, supervisi staff,
review kertas kerja
RSSM = risiko Salah Saji Material
PI = Pengendalian Internal
Merespon Risiko

15. Evaluasi Bukti Audit
Buat Laporan Audit
Tentukan
Pekerjaan audit
tambahan yang
diperlukan
Rumuskan Opini
Faktor risiko baru dan
prosedur audit,
Perubahan materialitas,
komunikasi temuan audit,
kesimpulan atas prosedur
audit yang dilaksanakan
Keputusan penting ,
tandatangan Opini
RSSM = risiko Salah Saji Material
PI = Pengendalian Internal
Perlu
pekerjaan
Tambahan Tidak
Ya
Melaporkan Risiko

16. Prinsip-Prinsip Risk Assessment
1. Sejak awal libatkan auditor senior
2. Tekankan skeptisisme profesional
3. Rencanakan auditnya
4. Laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan
5. Fokus pada identifikasi risiko
6. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai
risiko
7. Gunakan kearifan profesional

17. Teknik Penilaian Risiko

18. Menanggapi risiko
ISA 330.3 Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat
tentang risiko (salah saji material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi
tanggapan yagn tepat terhadap risiko tersebut
AUDITOR PERLU
1. Menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan
tingkat asersi (untu setiap jenis transaksi, saldo akun dan pengungkapan)
2. Mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yg menanggapi risiko
yang dinilai
RENCANA AUDIT
1. Berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporena
keuangan
2. Menangani area laporan keuangan yang material
3. Berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko
salah saji material pada tingkat asersi

19. KOMBINASI AUDIT YANG TEPAT
1. Uji pengendalian (test of controls)
2. Prosedur analitikal subtantif (substantif
analytical procedures)
3. Pendadakan (Unpredicatability)
4. Management override
5. Significant risks

20. PELAPORAN
ISA 700.6 Tujuan auditor merumuskan opini mengenai laporena keuangan
berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan
memberikan opini yang jelas, melalui laporan tertulis, yang juga menjelaskan dasar
(untuk memberikan ) pendapat tersebut.
AUDITOR PERLU MENENTUKAN
1. Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai
2. Apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit, sudah tepat
3. Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami
4. risiko tambahan (yang sebelumnya tidak teridentifikasi) sudah dinilai dengan tepat
dan prosedur audit selanjutnya ausdah dilaksanakan sebagai mana diwajibkan.
TEAM DEBRIEFING
1. Temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG (Those Cahged with
governance)
2. Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan
auditor harus dibuat

21. IMPLIKASI
1. Bagaimana dengan sistem pendidikan kita?
2. Apakah semua ada kaitan tipe kepribadian
dengan kemampuan untuk berpikir kritis?
3. Paska UU Akuntan Publik dan penerapan ISA
bagaimana dengan minat lulusan akuntansi
untuk menjadi profesi auditor?
4. Bagaimana KAP kecil dan klien-klien audit
UMKM ?

22. PEMERIKSAAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

23. 23
Reformasi Hukum
UUD
1945
UU No. 17
Tahun 2003
UU No. 1
Tahun 2004
Prinsip dasar
pengelolaan
keuangan negara
Prinsip-prinsip umum
pengelolaan keuangan negara
(Hukum Tata Negara)
Kaidah administratif
pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu. Negara)
UU No. 15
Tahun 2004
Prinsip-prinsip umum
pemeriksaan
keuangan negara

24. 24
POKOK PERUBAHAN
• PENETAPAN RUANG LINGKUP AUDIT BPK  Semua elemen KN, kecuali
audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan)
• JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu)
• STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn Pemerintah
dan IAI)
• INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan &
Pelaporan)
• HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; + Tanggapan Yang
Diperiksa)
• PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS
(Penyidik)
• KEWAJIBAN TINDAK LANJUT
• KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor)
• TIDAK BERLAKUNYA ARK (Algemene Rekenkamer)

25. 25
POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG PEMERIKSAAN
1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;
2. Lingkup Pemeriksaan;
3. Standar Pemeriksaan;
4. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan
Pemeriksaan;
5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi;
6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern;
7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut;
8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan
9. Sanksi Pidana.

26. 26
Pemeriksaan dan Pemeriksa
Pemeriksaan
Suatu proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksa
Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

27. 27
KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Keseluruhaan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:
 perencanaan;
 pelaksanaan;
 pengawasan; dan
 pertanggungjawaban.
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara
secara:
– tertib;
– taat pada peraturan perundang-undangan;
– efesiensi, ekonomis, dan efektif; dan
– transparan;
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

28. 28
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
PEMERIKSAAN
KINERJA
PEMERIKSAAN DGN
TUJUAN TERTENTU
Pemeriksaan
yg tidak termasuk
atas Pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan atas aspek
ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas
Pemeriksaan atas laporan
keuangan
LINGKUP & JENIS PEMERIKSAAN

29. 29
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
• Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus
• Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
• Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan
keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan
atas sistem pengendalian intern pemerintah

30. 30
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan
STANDAR PEMERIKSAAN
(PASAL 5 UU PPJKN)

31. 31
 Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang meliputi
 Standar Umum,
 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan
 Standar Pelaporan
yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
STANDAR PEMERIKSAAN

32. 32
PEMERIKSA
 B P K
 AKUNTAN PUBLIK/APIP
(penugasan)
laporan pemeriksaan akuntan publik wajib
disampaikan ke BPK dan dipublikasikan

33. 33
 Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan;
 pelaksanaan pemeriksaan;
 Penentuan waktu;
 Metode pemeriksaan
 penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan
dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK
Pasal 6 UU PPJKN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

34. 34
KEWENANGAN BPK
• Dalam pemeriksaan dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
• LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK
• Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli
dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK

35. 35
HAK BPK
a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;
b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan
segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari
entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang
dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
c. Melakukan penyegelan tempat penyimpan uang, barang, dan dokumen
pengelolaan keuangan negara;
d. Meminta keterangan kepada seseorang;
e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat sebagai
alat bantu pemeriksaan.
Pasal 10 UUPPTKN

36. 36
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
• Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan
• Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana
diperlukan
Kesimpulan
Pemeriksaan
TujuanTertentu
Temuan Kesimpulan
Rekomendasi
Pemeriksaan
Kinerja
Opini
Pemeriksaan
Keuangan

37. Jenis-jenis Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar
dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat
diandalkan
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara
wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK
yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai
dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas
dari i saji material)
Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang
material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan
37

38. 38
OPINI AUDIT
Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan.
kriteria:
 Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
 Kecukupan pengungkapan
 Kepatuhan terhadap peraturan perundangan
 Efektivitas sistem pengendalian intern

39. 39
• Temuan positif
– Hasil yang dicapai melebihi taget kinerja
– Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja
lain
• Temuan negatif:
– Ketidaktaatan pada peraturan
– Inefisiensi
– Ketidakefektivan
– kesalahan
Temuan

40. 40
REKOMENDASI
• Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya
• Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang
berwenang
• Untuk melakukan tindakan dan/atau
perbaikan

41. 41
Tindak Lanjut
• Temuan dapat ditindaklanjuti:
– Seluruhnya
– Sebagian: penjelasan
• Temuan tidak dapat ditindaklanjuti:
– Penjelasan/alasan

42. 42
TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN
Tanggapan pejabat pemerintah yang
bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan,
dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau
dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan

43. 43
PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK
DPR & DPD
Sesuai dgn Kewenangannya
DPRD
Sesuai dgn Kewenagannya
PRESIDEN
Sesuai dgn Kewenangannya
Gubernur/Bupati/walikota
Sesuai dgn Kewenangannya
LHP Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
LHP Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
2 bulan
2 bulan

44. 44
PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPK
DPR/DPD/DPRD
Sesuai dgn Kewenangannya
Presiden/Gubernur/Bupati atau
Walikota
Sesuai dgn Kewenangannya
Presiden/Gubernur/Bupati atau
Walikota
Sesuai dgn Kewenangannya
DPR/DPD/DPRD
Sesuai dgn Kewenangannya
LHP LAPORAN
KINERJA
LHP DENGAN
TUJUAN
TERTENTU

45. 45
PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
Lembaga Perwakilan
Presiden/Gubernur/
Bupati/Walikota
LHP Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat/Daerah
3 Bln sesudah
berakhirnya
semester ybs

46. 46
KETERBUKAAN INFORMASI
1. LHP yang disampaikan kepada Lembaga
Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum
2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
termasuk laporan yang memuat rahasia
negara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

47. 47
TINDAK LANJUT
• Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP
• Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP
selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
• BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP
• Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di bidang kepegawaian
• BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada
lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester
Pasal 20 UUPPTJKN

48. 48
KETENTUAN PERALIHAN
 Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan
mulai tahun anggaran 2006
 Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan
BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada sebelum UU ini
 Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana
dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini
(UUPPJKN Pasal 27)

49. 49
1. Standar Pemeriksaan;
2. Tata cara Pemanggilan;
3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;
4. Tata cara Tindak Lanjut;
5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.
PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN

50. 50
Hasil Pemeriksaan
• Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda
memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK,
• Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP),
• Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh
aparat yang berwenang terkait korupsi,
• Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.

51. AKUNTABILITAS BPK RI
 Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan
BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul
BPK & Menkeu
 Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD dengan
salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD
 Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan
standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara
lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia
 BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat
pertimbangan DPR.

52. SEKTOR PRIVAT SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SAK SAP
STANDAR PEMERIKSAAN SPAP SPKN
Posisi SPKN

53. +
PENGECUALIAN
STANDAR TAMBAHAN
SPAP
SPKN
-
=
SPKN

54. PENDAHULUAN
UMUM
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PELAPORAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
1
2
4
6
3
5
7
TUJUH PERNYATAAN STANDAR
Sistematika SPKN

55. PSP 01 PSP 03
PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05
PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07
PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

56. BPK RI
SEMUA PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSA YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS
NAMA BPK RI
1
2
Pengguna SPKN

57. LINGKUP SPKN
MENGATUR SEMUA JENIS PEMERIKSAAN
1. PEMERIKSAAN KEUANGAN
2. PEMERIKSAAN KINERJA
3. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU

58. TANGGUNG JAWAB
ENTITAS YANG DIPERIKSA
1. Mengelola keuangan negara secara tertib,
ekonomis, efisien, efektif, dan bertanggung
jawab.
2. Menyususun dan menyelenggarakan
pengendalian intern yang efektif.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan
pengelolaan KN tepat waktu
4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK.

59. PSA 01 STANDAR UMUM
KUALIFIKASI UTAMA PEMERIKSA
KOMPETEN
INDEPENDEN
PROFESIONAL
PENGENDALIAN
MUTU

60. PEMERIKSAAN
KEUANGAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
2 3

61. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
PSP 02
PERENCANAAN DAN
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN SEBELUMNYA
DETEKSI KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

62. DETEKSI KETIDAKPATUHAN
PSP 02.T3
• Merancang pemeriksaan untuk menditeksi terjadinya
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang2an,
kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse).
• Waspada terhadap kemungkinan indikasi kecurangan dan/atau
ketidakpatutan.
• Jika timbul indikasi, pemeriksa harus menerapkan prosedur
tambahan untuk menentukan dampaknya terhadap LK
• Ketidakpatutan bersifat subjektif, pemeriksa tidak memberikan
keyakinan memadai dalam mendeteksinya.
• Deteksi oleh pemeriksa tidak boleh mengganggu investigasi oleh
penegak hukum.

63. PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN
PSP 02.T4
Unsur Temuan:
• Kondisi (memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan
pemeriksa di lapangan)
• Kriteria (memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna
laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa
yang diharapkan.
• Sebab (memberi bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang
menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria.
• Akibat (memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk
menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan
pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).

64. PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
PSP 03
PERNYATAAN PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN SESUAI DENGAN
STANDAR PEMERIKSAAN
LAPORAN KEPATUHAN
LAPORAN PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN TERPERIKSA
INFORMASI RAHASIA
DISTRIBUSI LAPORAN

65. LAPORAN KEPATUHAN
PSP 03.T2
• Laporan harus menengkap bahwa pemeriksa telah melakukan
pengujian kepatuhan yang berpengaruh langsung dan meterial
terhadap LK
• Ketidakpatuhan yang ditemukan, dimuat dalam laporan atas
kepatuhan. Bila tidak ada ketidakpatuhan, laporan ini tidak
diterbitkan
• Ketidakpatuhan meliputi 1) penyimpangan administrasi,
pelanggaran perikatan, atau penyimpangan mengandung unsur
pidana dan 2) ketidakpatutan signifikan.
• Pelaporan kecurangan kepada pihak berwenang.

66. PELAPORAN
PENGENDALIAN INTERN
PSP 03.T3
• Laporan harus mengungkap kelemahan pengendalian
intern yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat
dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP.
• Sejauh mungkin pengungkapan memenuhi unsur temuan
(kondisi, kriteria, akibat dan sebab).
• Jika ditemukan kelemahan, pemeriksa harus
mengomunikasikan kepada manajemen entitas

67. TANGGAPAN TERPERIKSA
PSP 03.T4
• LHP harus dilengkapi tanggapan pimpinan
entitas/pejabat yang bertanggung jawab atas temuan
dan rekomendasi.
• Dimaksudkan untuk menjamin bahwa laporan telah
wajar, lengkap dan objektif.
• Tanggapan dilakukan terhadap temuan, simpulan dan
rekomendasi
• Tanggapan berupa janji untuk memperbaiki, bukan
alasan menghilangkan temuan
• Jika pemeriksa tidak setuju thp tanggapan, pemeriksa
harus menyampaikan ketidaksetujuannya dalam
laporan.

68. INFORMASI RAHASIA
PSP 03.T5
• Informasi rahasia yang dilarang sesuai UU, tidak diugkap
dalam laporan, namun sifat informasi dan UU yang
mengaturnya harus diungkap di laporan.
• Pertimbangan mengenai informasi rahasia hendaknya
mengacu pada kepentingan publik.

69. PEMERIKSAAN
KINERJA
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KINERJA
4
5

70. PSP 01 PSP 03
PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05
PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07
PSP 06
PERENCANAAN &
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

71. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA
PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

72. PERENCANAAN
PSP 04.01
 Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.
 Dalam merencanakan pemeriksaan, harus:
 Mempertimbangkan signifikansi masalah & kebutuhan pengguna
 Memperoleh pemahaman mengenai program (peraturan, tujuan,
input, proses, output, outcome)
 Mempertimbangkan SPI;
 Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi ketidakpatuhan,
kecurangan, dan ketidakpatutan;
 Mengidentifikasi kriteria (masuk akal, dapat dicapai, relevan)
 Mempertimgbangkan pekerjaan pemeriksa lain atau ahli
 Mengomunikasikan kepada pihak terkait

73. PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA
PSP 05
BENTUK LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR KUALITAS LAPORAN
DISTRIBUSI LAPORAN

74. HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
TEMUAN-TEMUAN
SIMPULAN
REKOMENDASI
PROSES
MENYIMPULKAN
PROSES
PENENTUAN
REKOMENDASI

75. ISI LAPORAN
PSP 05.02
 Pernyataan pemeriksaan dilakukan sesuai SPKN
 Umum (tujuan, lingkup, metodologi)
 Temuan (harus mengungkap kelemahan SPI signifikan,
penyimpangan dari peraturan, dan kecurangan, jika ada)
 Simpulan (Jawaban atas pemcapaian tujuan pemeriksaan)
 Rekomendasi (harus memberi rekomendasi perbaikan kinerja)
 Tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab
 Hal yang memerlukan penelahan lebih lanjut
 Informasi Rahasia

76. PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN TERTENTU
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
PELAPORAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
6
7

77. PSP 01 PSP 03
PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05
PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07
PSP 06
PERENCANAAN &
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

78. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU
PSP 06
PERENCANAAN &
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN SEBELUMNYA
DETEKSI KETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN

79. PELAPORAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU
PSP 07
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN SESUAI DENGAN
STANDAR PEMERIKSAAN
LAPORAN PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN
TANGGAPAN TERPERIKSA
INFORMASI RAHASIA
DISTRIBUSI LAPORAN

80. Sifat Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
80
TINGKAT KEYAKINAN
EKSAMINASI
REVIU
PROSEDUR YANG DISEPAKATI

81. HASIL PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
SIMPULAN
TEMUAN-TEMUAN

82. TERIMA KASIH
Profesi untuk
Mengabdi pada
Negeri
Dwi Martani
081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/