Laporan tersebut merangkum rencana kerja Kepolisian Daerah Metro Jakarta Selatan untuk tahun 2018, mencakup latar belakang, tantangan, dan isu-isu keamanan utama seperti radikalisme, terorisme, dan kejahatan lintas negara yang mempengaruhi rencana kerja mereka.

1. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP / / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
memberikan . . . . .
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
RENCANA KERJA
POLRES METRO JAKARTA SELATAN T. A. 2018
I. Latar Belakang.
1. Kondisi Umum.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Tahapan Rencana Strategis Polres Metro
Jakarta Selatan 2015-2019 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Metro Jakarta
Selatan T.A. 2017 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta
Selatan T.A. 2018. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018 ini merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan 2015-2019 Perubahan
sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor:
Kep/51/Vl/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Renstra Polres Metro Jakarta Selatan 2015-2019
Perubahan.
Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan telah mencapai tingkat keberhasilan
yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi
perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta
meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres Metro
Jakarta Selatan dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana umum,
Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat
apresiasi yang positif.
Keberhasilan yang dicapai Polres Metro Jakarta Selatan tersebut merupakan kerja
keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dengan didukung
oleh partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas
kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja
Polres Metro Jakarta Selatan oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan tantangan
bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Tantangan
dan harapan masyarakat maupun pemerintah terhadap Polri tersebut antara lain : (1) Polri
yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas,
bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2)
menggelar kekuatan Polri ditengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat

2. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
2
a) Perkembangan . . . . .
memberikan rasa aman, tentram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional,
proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap setiap kejahatan serta mewujudkan
transparasi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang
mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.
Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi
berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan.
Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah-olah telah
menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi
informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya
pergeseran nilai-nilai dan budaya bangsa yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku
negatif seperti: materialistis, konsumtif dan hedonisme.
Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham
radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan
global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan
manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan
ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti
korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika,
penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan
strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun
laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun
penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya
perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor ipoleksosbud dan
keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah.
Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan
dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Metro Jakarta
Selatan T.A. 2018.
Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Metro Jakarta Selatan yang
dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa
dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

3. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
3
Perdaganagan . . . . .
a. Perkembangan Aspek Kehidupan.
1) Global.
Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh
isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan
terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global
secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:
a) upaya pemerintah Indonesia menghadapi transformasi global yang tertuang
dalam SDGs (Sustainable Development Goals) 2016-2030 sebagai
kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals) 2000-2015
merupakan upaya pemerintah Indonesia merespons perkembangan dunia
internasional yang sejalan dengan dengan visi Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan konsep Nasional (Nawacita dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2015-2019);
b) Indonesia melakukan ratifikasi atas Paris Agreement merupakan kebijakan
Indonesia dalam merespons kebijakan SDGs (Sustainable Development
Goals) 2016-2030 yang diprakarsai PBB demi mewujudkan salah satu
pointnya untuk membangun berasaskan lingkungan dan perubahan iklim.
2) Regional.
Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini
dipengaruhi oleh beberapa isu, yaitu : konflik politik dan keamanan di kawasan
Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut, dan
udara, kerjasama antara negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan
keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:
a) pada KTT ASEAN ke-28 Presiden RI Joko Widodo mengangkat isu
strategis dikawasan Asia Tenggara dengan tajuk ASEAN Declarationon
One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in
the Region and Outside Region. Pada KTT ASEAN tersebut, Indonesia,
mengangkat 7 (tujuh) isu strategis dikawasan Asia Tenggara, salah
satunya adalah sebagai berikut :

4. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
4
d) kontroversial . . . . .
Perdagangan manusia atau trafficking in persons. Proses ratifikasi ASEAN
Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children
(ACTIP), sudah dijalankan oleh Indonesia sehingga sangat penting untuk
menyelesaikan akar permasalahan kasus-kasus yang ada, namun tetap
memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM);
b) isu Melanesian Brotherhood (Persaudaraan Melanesia) masih tetap
digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara
Melanesia, yang dapat memberikan pengaruh terhadap gerakan separatis
Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah Negara yang pernah secara
terbuka mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM),
sehingga tetap perlu diwaspadai. Tokoh OPM di Vanuatu yang tergabung
dalam organisasi West Papuan Peoples Representative (WPPRO) aktif
melakukan kegiatan propaganda mendukung kemerdekaan Papua Barat;
3) Nasional
a) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk
kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada
berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain
Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam
bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media. Kondisi
tersebutmengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan
mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya
konflik horizontal;
b) terjadinya upaya penyebaran paham/ideologi baru yang lain selain
Pancasila, pasca reformasi minimnya sosialisasi Pancasila sebagai
kehidupan bernegara dan bermasyarakat cenderung meningkatnya
perilaku radikalisme serta hedonisme;
c) program legislasi rawan terjadi berbagai kepentingan ekonomi, politik
tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik di internal DPR
yang berimbas pada stagnasi serta keterlambatan pembahasan usulan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas);

5. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
5
4) Propinsi . . . . .
d) kontroversi terhadap produk UU yang dihasilkan oleh legislatif yang
menimbulkan polemik maupun gugatan, hal ini akan mendapat penolakan
oleh elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan penyebaran opini;
e) krisis ekonomi global diperkirakan masih akan mempengaruhi kinerja
perekonomian nasional, berdampak arus investasi masih akan menghadapi
berbagai permasalahan, perkembangan industri dalam negeri serta
penyerapan tenaga kerja;
f) kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan
bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung
sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan dibidang
transportasi;
g) masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan
pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia pada akhirnya akan
mempengaruhi situasi kamtibmas;
h) munculnya aliran-aliran / kelompok kepercayaan yang dianggap sesat dan
telah menimbulkan reaksi penolakan di masyarakat, namun dalam
realisasinya kelompok penyebar keyakinan/aliran tersebut yang terus
berupaya mengembangkan fahamnya tanpa mampu dicegah Pemerintah
akan menimbulkan gejolak konflik masyarakat;
i) keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa,
merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang
perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan berujung konflik;
j) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme
melaui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi
kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat;
k) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan
mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah
sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum
yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan
melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri.

6. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
6
b) Demografi . . . .
4) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lingstra daerah khusus Ibukota Jakarta, Jakarta sebagai ibukota negara
Republik Indonesia dan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan sosial
budaya menjadi tolak ukur situasi dan kondisi Kamtibmas di Indonesia yang
meliputi aspek Astagatra. Lingkup Isu keamanan Jakarta tidak terlepas dari situasi
keamanan Nasional yang dipengaruhi beberapa Aspek Astagrata yang secara
langsung mempengaruhi dinamika Kamtibmas meliputi Ideologi,Politik, Ekonomi,
Sosial dan budaya dan keamanan. Permasalahan yang terjadi di wilayah Polres
Metro Jakarta Selatan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah muncul
dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan di bidang Kamtibmas yang
secara spesifik digambarkan sebagai berikut :
a) Geografi.
(1) Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia dan sebagai
pusat pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya menjadi tolak
ukur situasi dan kondisi Kamtibmas di Indonesia. Letak geografi
Jakarta yang sangat strategis sebagai pintu masuk berbagai hal dari
luar negeri sehingga sebagai etalase bagi masyarakat internasional
dalam memandang Indonesia. Berbagai permasalahan keamanan
muncul seperti keimigrasian dan penyelundupan;
(2) wilayah Jakarta khususnya wilayah Jakarta Selatan pada musim
penghujan terdapat beberapa kecamatan yang sering mengalami
banjir karena terdapat beberapa aliaran sungai antara lain sungai
Ciliwung, sungai Pasanggarahan dan sungai Krukut yang sering
meluap sehingga menggenangi jalan- jalan raya dan perumahan
warga;
(3) posisi Jakarta memiliki pantai menyebabkan Jakarta menjadi daerah
transit bagi barang, orang dan narkoba sehingga kejahatan
penyulundupan barang, orang dan narkoba menjadi bagian
ancaman/kerawanan;

7. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
7
d) Ideologi . . . . .
b) Demografi.
(1) wilayah Jakarta Selatan menjadi sasaran dan tujuan kedatangan
masyarakat dari seluruh daerah Indonesia dengan berbagai
kepentingan dan harapan. Penduduk Jakarta Selatan terdiri dari
berbagai suku dari seluruh Indonesia, suku Betawi dan warga negara
asing, sehingga Jakarta menjadi kota jumlah penduduknya terbesar
disamping menjadi modal dasar pembangunan juga mengandung
kerawanan yang sangat kompleks, disebabkan tingginya angka
penganggguran. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan penyediaan
lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup
manusia lainnya yang mencukupi dan memadai akan berpotensi
terjadinya berbagai permasalahan sosial dan keamanan;
(2) keanekaragaman budaya, etnis, agama, suku dan ras disatu sisi
merupakan aset wilayah Jakarta, namun apabila pemerintah kurang
mempertimbangkan kepentingan dari adanya perbedaan tersebut,
cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik
yang berlatar belakang perbedaan tersebut, antara lain terjadinya
konflik horizontal atau vertikal.
c) Sumber Daya Alam.
(1) lahan diwilayah Polres Metro Jakarta Selatan banyak dipergunakan
pemukiman penduduk dan kegiatan ekonomi untuk pertanian dan
peternakan jumlahnya sedikit berada dikecamatan Pasar Minggu,
Pasanggaran, Cilandak dan Jagakarsa itupun hasilnya untuk
dikonsumsi sendiri;
(2) sumber air Jakarta dari wilayah Bogor melalui sungai Ciliwung,
sungai krkut dan sungai Pasanggrahan disamping memenuhi
kebutuhan air minum setelah di olah PDAM juga menjadi
penyumbang banjir di wilayah Jakarta Selatan karena pola hidup
warga yang membuang sampah sembarangan, sistem drainase yang
kurang dan penyempitan alur sungai serta kondisi tanah Jakarta
yang berada 40% dibawah permukaan laut.

8. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
8
yang . . . . .
d) Ideologi.
(1) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi
termasuk kebebasan seseorang dalam menganutideologi, berakibat
kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran
paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme,syariat
Islam dan ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka
maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung
kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang
reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik
horizontal;
(2) terjadinya upaya penyebaran paham/ideologi baru yang lain selain
Pancasila, pasca reformasi minimnya sosialisasi Pancasila sebagai
kehidupan bernegara dan bermasyarakat cenderung meningkatnya
perilaku radikalisme serta hedonisme;
e) Politik
(1) program legislasi rawan terjadi berbagai kepentingan ekonomi, politik
tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik di internal
DPR yang berimbas pada stagnasi serta keterlambatan pembahasan
usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
(2) kontroversi terhadap produk UU yang dihasilkan oleh legislatif yang
menimbulkan polemik maupun gugatan, hal ini akan mendapat
penolakan oleh elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan
penyebaran opini;
f) Ekonomi.
(1) krisis ekonomi global diperkirakan masih akan mempengaruhi
kinerja perekonomian nasional yang berdampak keberbagai
permasalahan, perkembangan industri dalam negeri serta
penyerapan tenaga kerja;
(2) kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah
kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur

9. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
9
h) Keamanan . . . . .
yang mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya
berbagai permasalahan dibidang transportasi;
(3) masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan
pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia pada akhirnya
akan mempengaruhi situasi kamtibmas;
g) Sosial budaya.
(1) Permasalahan keagamaan.
(a) surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat
Ibadah, belum disosialisasikan dan aktualisasikan dalam
membangun kerukunan antar umat beragama, dimana
dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai penafsiran
berbeda telah berdampak terjadinya konflik antar umat
beragama;
(b) munculnya aliran-aliran / kelompok kepercayaan yang
dianggap sesat dan telah menimbulkan reaksi penolakan di
masyarakat, namun dalam realisasinya kelompok penyebar
keyakinan/aliran tersebut yang terus berupaya
mengembangkan fahamnya tanpa mampu dicegah
Pemerintah akan menimbulkan gejolak konflik masyarakat.
(2) permasalahan penanganan dan pelayanan kesehatan yang masih
lalai didalam mengantisipasi dampak berkembangnya berbagai
jenis penyakitdi berbagai wilayah di Indonesia merupakan potensi
rawan adanya sabotase dari pihak tertentu dalam rangka teror
penyebaran Virus yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas
Kamtibmas;
(3) keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset
bangsa, merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar
belakang perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan
berujung konflik;

10. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
10
sehingga . . . . .
h) Keamanan.
(1) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan
radikalisme melaui sarana media massa maupun elektronik yang
dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan
di masyarakat;
(2) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat
signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum
yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan
norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah
yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan
main hakim sendiri.
b. Analisis SWOT.
Pelaksanaan tugas Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari
internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan
sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan
analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan
strategi pelaksanaan tugas Polri.
1) Kekuatan.
a) postur kekuatan Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Kesatuan
Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan di
bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan
pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran
kekuatan dan lapis kemampuan Polri. Polres Metro Jakarta Selatan
membawahi 10 Polsek dan 31 Polsubsektor;
b) hasil laporan kekuatan personel Polri Triwulan II T.A. 2017, bahwa jumlah
Polri dan PNS pada Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak : 1.695 orang
yang terdiri dari : anggota Polri 1.634 orang dan PNS Polri 61 orang;
c) meningkatnya anggaran setiap tahunnya, termasuk anggaran operasional
Kepolisian dengan sistem desentralisasi telah terdistribusi sampai ke
tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan,

11. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
11
b) program . . . . .
sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan
dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam
pencapaian kinerja satker;
d) optimalnya fungsi operasional yang ditandai dengan meningkatnya
capaian atas penanganan berbagai kejahatan dan semakin tingginya
apresiasi dari berbagai pihak khususnya terhadap penanganan kejahatan
transnasional (terorisme, narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara
(illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.
2) Kelemahan.
a) personel Polri memiliki kemampuan sangat terbatas baik di fungsi
operasional maupun pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan
Kepolisian terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis
informasi teknologi di bidang kriminalitas yang modern;
b) kultur budaya organisasi Polri belum menunjukan kemajuan karena
masih terdapatnya anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang
dalam melaksanakan tugasnya, serta adanya pemberitaan di media
massa ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;
c) kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik
dari kuantitas pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang
memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan
dukungan Teknologi Informasi sehingga mampu meminimalkan potensi
KKN atau penyalahgunaan wewenang.
3) Peluang.
a) hasil penilaian yang baik dari pemerintah yang diterima Polri pada tahun
2017, seperti penilaian atas laporan keuangan oleh BPK mendapat
kategori WTP, penilaian AKIP mendapat kategori BB (70,90) dan
penilaian Reformasi Birokrasi mendapat kategori BB (72,28) yang
semuanya berdampak pada peningkatan besaran anggaran Polri serta
penyesuaian tunjangan kinerja;

12. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
12
mengakibatkan . . . . .
b) program Reformasi Birokrasi yang secara terus menerus berkelanjutan
merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini
memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi
Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan
khususnya aspek Kultural;
c) dukungan positif dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu
dan Bappenas) dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke
tahun guna meningkatkan kinerja Polri yang berbasis anggaran semakin
optimal dalam pelaksanaan dan pencapaiannya;
d) sinergitas antar lembaga negara dan elemen masyarakat semakin
meningkat dengan adanya hubungan yang baik antar lintas sektoral
dengan instansi terkait. Hal ini berdampak kepada semakin baiknya
dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian.
4) Ancaman.
a) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi memiliki
pengaruh bagaikan dua sisi mata koin yang saling berdampingan, selain
bisa menimbulkan pengaruh positif juga dapat menimbulkan pengaruh
negatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku kejahatan yang
menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatan;
b) tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum
sangat rendah, sehingga memunculkan anggapan bahwa pelanggaran
hukum merupakan hal yang biasa dan cenderung dalam menangani
masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri;
c) trend peningkatan 4 jenis kejahatan baik secara kualitas dan kuantitas
dengan metode konvensional maupun modern akan membawa
konsekuensi bagi Polri untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal
dibidang pencegahan dan penegakan hukum;
d) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan
antar lembaga penegak hukum merupakan akibat dari adanya upaya
dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan, sehingga

13. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
13
II. Visi . . . . .
mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam penerapan penegakan
hukum. Hal ini akan berdampak kepada keyakinan penegak hukum untuk
bertindak dalam upaya menegakkan hukum sesuai dengan bidang
masing-masing.
2. Identifikasi Masalah.
Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan seiring dengan perkembangan
lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks.
Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polri dan pelayanan di
bidang kepolisian semakin tinggi mengharuskan Polres Metro Jakarta Selatan menyusun
berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban
masyarakat di wilayah Jakarta Selatan. Secara umum permasalahan di bidang keamanan
yang akan dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. profesionalisme dan manajemen internal Polres Metro Jakarta Selatan masih belum
optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan kapasitas
melalui pendidikan dan latihan dan pembinaan karier yang bersih dari praktik Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
b. kesejahteraan personel Polri masih sangat terbatas sehingga memerlukan
peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan
keselamatan kerja bagi personel Polri;
c. penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan
kegiatan wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal guna mewujudkan
pelayanan Polri yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
d. kerjasama Polri dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah masih belum
optimal sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama melalui sinergi polisional
dengan membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder;
e. kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui sistem pelaporan dan
pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan meniadakan pungutan liar
kepada masyarakat;
f. jumlah personel dan Sarpras Polri di wilayah masih sangat terbatas sehingga masih
perlu untuk ditingkatkan;

14. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
14
2) Misi . . . . .
g. pencegahan yang proaktifterhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas masih
perlu untuk ditingkatkan melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelejen,
pemantapan polmas, dan penggelaran personel berseragam serta pemetaan
kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi karena telah terjadi berbagai konflik
sosial, timbulnya ideologi yang berbasis agama dan aksi terorisme;
h. penegakkan hukum terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan Transnasional
Crime serta tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan mengingat banyaknya kasus-
kasus yang menjadi perhatian publik sehingga perlu untuk ditangani Polri secara
proporsional dan efektif.
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
3. Visi dan Misi
a. Visi dan Misi Polda Metro Jaya
1) Visi
Terwujudnya Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.
2) Misi
a) mewujudkan postur Polri yang ideal, efektif dan efisien;
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan
latihan;
c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian
hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang
profesional dan akuntabel.
b. Visi dan Misi Polres Metro Jakarta Selatan
1) Visi
Terwujudnya Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

15. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
15
3) meningkatnya . . . . .
2) Misi
a) mewujudkan postur Polri yang ideal, efektif dan efisien;
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan
latihan;
c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian
hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang
profesional dan akuntabel.
4. Tujuan Jangka Menengah.
a) Polda
1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;
3) terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian.
b) Polres Metro Jakarta Selatan
1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;
3) terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian.
5. Sasaran Prioritas Tahun 2018
a. Sasaran Prioritas Polda Metro Jaya
1) terpenuhinya sarana dan prasarana Polda Metro Jaya sesuai dengan kebutuhan
minimal Almatsus Polri.
2) meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan Polri dalam rangka
meningkatkan profesionalisme personel Polri guna terwujudnya revolusi mental
pada organisasi Polri.

16. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
16
5) meningkatnya . . . . .
3) meningkatnya kemampuan deteksi intelijen Polri dengan memanfaatkan teknologi
intelijen modern guna mengeliminir setiap potensi gangguan Kamdagri.
4) meningkatnya pengungkapan kasus Narkoba guna memutus rantai jaringan
peredaran gelap Narkoba, sehingga menurunkan penyalahgunaan Narkoba oleh
masyarakat.
5) terwujudnya Kamseltibcarlantas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas,
penegakan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal
dunia.
6) menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri
yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7) meningkatnya penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di desa / kelurahan
guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas.
8) terlaksananya Quick Wins Renstra Polri 2015-2019 pada Polda Metro Jaya guna
tercapainya Reformasi Birokrasi Polri.
9) meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional,
transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM.
10) meningkatnya pelaksanaan Turjawali dan tergelarnya Polisi Tugas Umum di
tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas.
11) terselenggaranya informasi kriminal nasional melalui penyajian data informasi
kriminal secara terintegrasi antar Satker Polda Metro Jaya dan penegak hukum
lainnya.
b. Sasaran Prioritas Polres Metro Jakarta Selatan
1) meningkatnya profesionalisme SDM dan pemantapan manajemen internal Polres
Metro Jakarta Selatan;
2) meningkatnya kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Selatan;
3) menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan
Polres Metro Jakarta Selatan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4) meningkatnya kerja sama antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan aparat
penegak hukum dan aparat pemerintah;

17. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
17
6) sistem . . . . .
5) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan
berbasis teknologi modern;
6) tergelarnya personel dan Sarpras Polri di Polres Metro Jakarta Selatan hingga
Polsek dan Polsubsektor;
7) terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan Kamtibmas; dan
8) terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap
tindak pidana Narkoba, terorisme, korupsi dan Transnational Crime serta tindak
pidana lainnya.
III. Arah Kebijakan dan Strategi
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya
Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2018, dengan memperhatikan Tahapan
Kebijakan Rencana Strategis Polda Metro Jaya Tahun 2018 sebagai berikut : “Mendinamisir
dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif
dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya
saing bangsa dan keunggulan nasional”. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah
ditentukan, adalah sebagai berikut :
a. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran meningkatnya
profesionalisme SDM Polda Metro Jaya dan pemantapan manajemen internal Polda
Metro Jaya, ditempuh dengan :
1) peningkatan kualitas 8 (delapan) standar komponen pendidikan (isi materi
pendidikan, gadik, proses, sarpras, pembiayaan, pengelolaan, standar
kompetensi lulusan dan evaluasi pendidikan);
2) pemanfaatan peserta hasil Diklat Polri;
3) peningkatan pelatihan fungsi teknis pada Satker Polda dan satuan kewilayahan;
4) pembinaan karier berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak;
5) melaksanakan rekruitmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan
Humanis (Betah) serta Clear and Clean;

18. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
18
4) membuat . . . . .
6) sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan
objektif;
7) membudayakan perilaku budaya anti korupsi setiap kegiatan pendidikan atau
pelatihan di SPN Polda Metro Jaya;
8) mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis
IT di setiap satuan kerja;
9) pemenuhan anggaran yang proporsional sesuai dengan beban kerja sampai
sendi-sendi organisasi disetiap satuan kerja; dan
10) mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan Negara.
b. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran meningkatnya
kesejahteraan personel Polda Metro Jaya, ditempuh dengan :
1) peningkatan pemenuhan rumah dinas personel Polda Metro Jaya;
2) meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi personel Polda
Metro Jaya;
3) peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas; dan
4) mengupayakan program wirausaha bagi personel Polda Metro Jaya menjelang
purna tugas.
c. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran menguatnya sistem
pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polda Metro Jaya yang bebas
dari kolusi, korupsi dan nepotisme :
1) menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik (pengawasan dan
pemeriksaan) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang di
jajaran Polda Metro Jaya;
2) memperkuat kerja sama dengan pengawas eksternal dengan “Eksternal
Memanfaatkan Internal” (EMI) dan “Internal Mendukung Eksternal” (IME);
3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi;

19. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
19
7) terpenuhinya . . . . .
4) membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal; dan
5) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian
manajemen kinerja di Polda Metro Jaya.
d. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran meningkatnya kerja sama
dengan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan baik dari dalam negeri
maupun luar negeri :
1) meningkatkan partisipasi masyarakat;
2) penguatan kerja sama dengan Civil Society dalam mengidentifikasi masalah
sosial dan upaya penyelesaiannya;
3) peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya;
4) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan Stakeholders terkait maupun
media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta
mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polda Metro
Jaya yang positif;
5) meningkatkan bantuan teknis kepada Korwas PPNS; dan
6) meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan penanganan kejahatan transnasional.
e. Arah Kebijakan Polda Metro Jaya untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern :
1) membangun sistem pelaporan masyarakat kepada Polri berbasis IT;
2) meningkatkan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada
pelayanan publik;
3) meningkatkan layanan Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (RPPA)
Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal;
4) perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional;
5) percepatan Quick Response kepolisian;
6) meningkatkan sosialisasi penerapan sistem e-tilang;

20. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
20
5) inventarisasi. . . .
7) terpenuhinya alat peralatan keamanan (Alpalkam) dan alat materiil khusus
(Almatsus) Polri serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik berikut
pemeliharaan dan perawatannya;
8) modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik; dan
9) pengembangan SPPA berbasis TI terkait penanganan kasus Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
f. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran tergelarnya personel dan
Sarpras Polda Metro Jaya sampai tingkat Polsek dan Polsubsektor :
1) peningkatan keamanan melalui penggelaran personel dan Sarpras sampai tingkat
Polsubsektor;
2) identifikasi dan menyusun kebutuhan personel, Sarpras dan anggarannya
termasuk SOP-nya;
3) melakukan pembangunan Mako Polsek dan Polsubsektor secara bertahap; dan
4) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan, bea cukai, imigrasi, karantina,
TNI dan pemerintah daerah.
g. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran terlaksananya
pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas :
1) memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang
memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
2) peningkatan kemampuan penanganan Flash Point dengan mengedepankan
fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen;
3) melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Community
Policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang
Kamtibmas;
4) meningkatkan penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan,
macet dan Laka Lantas serta deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka
pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi;

21. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
21
7. Arah . . . . .
5) inventarisasi potensi konflik dan upaya pengamanannya sehingga tidak
berkembang menjadi ganguan nyata;
6) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung
peralatan dan personel yang berkualifikasi;
7) menyiapkan pengamanan 18th Asian Games Jakarta-Palembang, Pilkades
Bekasi Kabupaten dan Pemilukada Walikota Bekasi Kota serta Pemilukada
Provinsi Jawa Barat 2018; dan
8) menyiapkan rencana pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.
h. Arah Kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk mencapai sasaran terwujudnya Penegakan
hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi
dan Transnational Crime serta tindak pidana lainnya :
1) penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan
jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal Fishing,
illegal Trafficking, pencurian diatas kapal (hotspot), korupsi, Narkoba, kejahatan
cyber dan kejahatan ekonomi lainnya secara proporsional dan efektif;
2) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses
penyidikan;
3) menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan
kasus;
4) peningkatan kemampuan penyelidikan dan penyidikan kejahatan (Narkoba, cyber
dan ekonomi) Dokpol, Labfor, kemampuan identifikasi dan sertifikasi penyidik;
5) peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi Peralatan
Pendukung Penyidikan;
6) menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui pendekatan
Restoratif Justice; dan
7) peningkatan kesiapsiagaan anggota Brimob Polda Metro Jaya dalam rangka
penanggulangan kejahatan berskala tinggi.

22. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
22
b) melaksanakan . . . . .
7. Arah dan Kebijakan Strategi Polres Metro Jakarta Selatan
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Metro Jakarta Selatan Tahun
2018, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “meningkatnya
profesionalisme Polri dan pemantapan manajemen internal Polri”, yaitu:
1) peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- mengirimkan anggota untuk mengikuti pelatihan fungsi tehnis Kepolisian;
2) penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- menyelenggarakan sertifikasi bagi penyidik/penyidik pembantu;
3) pembinaan karier berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) membuat aplikasiRekam Jejak Polri dan mengintegrasikan dengan Satker
penanggung jawab komponen rekam jejak.
b) meningkatkan jumlah jabatan yang dilakukan assessment;
c) menyusun persyaratan jabatan sebagaipenyesuaian Perkap Nomor 3 tahun
2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri;
d) melaksanakan anev sistem pembinaan karier secara rutin.
4) melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel
dan Humanis (BETAH);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) menyusun rencana kebutuhan minimal personel Polri dalam 1 tahun
kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman rekrutmen
anggota Polri dengan prinsip “minimal zero growth”;

23. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
23
b. Arah . . . . .
b) melaksanakan kampanye proaktifsepanjang hari sepanjang tahun guna
mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas;
c) menyusun SOP penerimaan anggota Polri;
5) mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang
berbasis IT di setiap satuan kerja;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di Polres Metro Jaksel
dan jajarannya;
b) meningkatkan penerapan system informasi manajemen melalui
aplikasi SMART/e-Monev;
c) meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
d) meningkatkan pengawasan SDM;
e) meningkatkan penerapan reward and punishment di Polres Metro
Jakarta Selatan.
6) pemenuhan anggaran yang proporsional sesuai dengan beban kerja setiap
satuan kerja;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- menyusun proporsionalitas kebutuhan anggaran berdasarkan
kebutuhan;
7) mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan negara;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP;
b) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada Polres Metro Jakarta Selatan;
c) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP.

24. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
24
- meningkatkan . . . . .
b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “meningkatnya
kesejahteraan personel Polri”, yaitu:
1) peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan
berkelanjutan.
2) peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polri;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan
rumah dinas,mess dan flat.
b) meningkatkan pemenuhan rumah dinas secara bertahap berupa
rumah dinas, mess atau flat anggota polri pada umumnya dan yang
di daerah-daerah terpencil/daerah rawan pada khususnya;
3) meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS bagi pegawai negeri pada Polri
dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Polri;
b) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif difasilitas kesehatan Polri;
c) melanjutkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan
Polri;
d) validasi data Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga sebagai peserta
BPJS;
e) menghimpun dan mendata Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga yang
belum terdaftar dalam program kesehatan BPJS.
4) peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:

25. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
25
2) memperkuat . . . .
- meningkatkan dukungan operasional Bhabinkamtibmas dengan
memperhatikan kemampuan anggaran.
5) mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) membuat program pelatihan wirausaha bagi Pegawai Negeri pada Polri
yang akan memasuki pensiun;
b) mengupayakan Diklat pengembangan latihan keterampilan sesuai bidang
keahlian;
6) dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) memfasilitasi pegawai negeri pada Polri yang mengalami kecelakaan
kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari Asabri;
b) berpedoman pada PP 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Anggota
Polri di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan.
c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “menguatnya sistem
pengawasan yang efektif untuk muwujudkan pelayanan Polri yang bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme”, yaitu:
1) menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik (pengawasan dan
pemeriksaan) oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang
di seluruh Satker;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) mengembangkan sistem pengawasan berbasis online;
b) meningkatkan maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polri secara
bertahap dan berkelanjutan.
c) meningkatkan kapabilitas APIP Polri secara bertahap dan berkelanjutan;

26. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
26
d) mengoptimalkan . . . . .
2) memperkuat kerja sama dengan pengawas eksternal dengan “Eksternal
Memanfaatkan Internal” (EMI) dan “Internal Mendukung Eksternal” (IME);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada satker di
lingkungan Polri;
b) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari
pengawas ekternal;
c) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat berbasis internet.
3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui
penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
b) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada
tempat-tempat pelayanan Polri.
4) meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh prinsip bidang
kompetensi keadilan perilaku efektifitas transparansi responsif dan
akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri.
5) membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan
Polres Metro Jakarta Selatan yang wajib melapor;
b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polri;
c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan
usaha atau bisnis anggota;

27. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
27
c) meningkatkan . . . . .
d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polri;
e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri.
6) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian
manajemen kinerja pada seluruh Satker.
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polres Metro Jakarta Selatan
secara bertahap dan berkelanjutan;
b) pengembangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polres Metro
Jakarta Selatan serta mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani
(WBBM).
d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “meningkatnya kerja sama
dengan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan.”, yaitu:
1) penguatan kerja sama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah
sosial dan upaya penyelesaiannya;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- meningkatkan sinergitas bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait
(Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM,
Makopdarkamtibmas, dll) guna mencegah dan menyelesaikan masalah
potensi kerawanan sosial.
2) peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan,
Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea cukai)
dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta
penapsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
b) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang
keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;

28. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
28
2) perbaikan . . . . .
c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan
ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (Penegakan
Tipiring) terkait dengan Perda.
3) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders terkait maupun
media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta
mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang
positif;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui
media massa (media elektronik, media cetak dan media online);
b) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan melaui
kegiatan BAKO Humas;
c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan
FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
d) melaksanakan counter opini melalui media sosial.
e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi
modern”, yaitu:
1) melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polri berbasis IT;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) menyiapkan sarana layanan TIK di kewilayahan;
b) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio
di kewilayahan;
c) pengembangan LP secara online;
d) pengembangan Sistim Pelaporan Peradilan Terpadu;
e) pengembangan SP2HP secara online.

29. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
29
a) mengalokasikan . . . .
.
2) perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada
pelayanan publik;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian
reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek
percaloan
3) peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian (RPK) sesuai standar
pelayanan minimal;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak UPPA;
b) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang ada di
RPK disesuaikan dengan standard fungsinya;
c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online
dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan
Perempuan dan Anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak
pidana;
d) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA
pada Polres dan Polsek sebagai mencari sarana informasi dan
komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap PA;
e) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai PPA
dengan pelibatan ahli/konsultan;
f) menyelengarakan sarana transportasi untuk mendatangi TKP, melindungi
korban/pelaku dalam rangka mengantarkan merujuk ke penyedia layanan
medis/rehabsos serta melakukan pemulangan guna percepatan /
meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap PA.
4) perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:

30. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
30
h) pengadaan . . . . .
a) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKT yang
berkesan bersabahat sehingga masyarakat tidak merasa takut bila akan
datang untuk meminta bantuan;
b) membangun ruangan untuk SPKT dengan dilengkapi sarana pendukung
agar bila ada masyarakat yang datang untuk meminta bantuan merasa
nyaman dan tenang.
5) percepatan quick response Kepolisian;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan Turjawali yang mengutamakan patroli dialogis
b) meningkatkan sarana dan prasarana (almatsus patroli)
6) perbaikan sistem e-tilang;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) melaksanakan pelatihan secara bertahap kepada para petugas tilang
dalam menggunakan aplikasi e tilang;
b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang
adanya e-tilang;
c) mengadakan peralatan yang menunjang aplikasi e-tilang secara bertahap
untuk meningkatkan tugas dan fungsi Kepolisian;
d) menyiapkan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
sistem e-tilang;
e) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme
penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-tilang;
f) menyiapkan pembuatan, uji coba, instalasi aplikasi web interface
Kejaksaan, aplikasi web interface Pengadilan Negeri, aplikasi web
interface Polri, aplikasi android e-tilang;
g) perawatan aplikasi e-tilang;

31. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
31
a) membangun . . . . .
h) pengadaan handphone android yang digunakan oleh petugas tilang;
i) pengadaan koneksi internet, paket data dan sms gateway;
j) penyediaan insentif untuk petugas call centre/help desk dan petugas
bamin tilang;
k) penyediaan insentif untuk petugas tilang;
7) terpenuhinya alat materiil khusus (Almatsus) Polri serta modernisasi teknologi
pendukung pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna
memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada.
b) mengadakan Almatsus yang modern dan berteknologi tinggi guna
menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang
menggunakan tehnologi tinggi.
c) bekerja sama dengan /instansi lain dalam rangka mencari/menambah
sumber anggaran guna percepatan dalam mencukupi ketersediaan
almatsus Polri.
d) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului
dengan study kelayakan.
e) pemenuhan kebutuhan Almatsus Polri berbasis Teknologi dan Inovasi
Teknologi Kepolisian;
f) pengembangan/peningkatan pengakuan sertifikasi dan uji kelayakan
Alut/Alsus guna memenuhi standar minimal pelayanan Polri melalui
penyelenggaraan presentasi, demonstrasi dan ujicoba serta standardisasi
dan sertifikasi materiil, fasilitas dan jasa.
8) Pengembangan SPPA berbasis TI terkait penanganan kasus Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:

32. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
32
b) meningkatkan . . . . .
a) membangun Sistem untuk mengintegrasikan sarana pendataan secara
online (web bassed system) yang dikelola oleh Aparat Penegak Hukum
dan Lembaga yang menangani ABH a.l. Penyidik jajaran (Reskrim,
Lantas dan Sabhara), Kejaksaan Negeri / Tinggi / Kejagung RI,
Pengadilan Negeri/ Tinggi/MA RI, Dinsos/Kemensos,
Bapas/Kemenkumham, P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas Bareskrim Polri
sebagai pusat informasi dan menjadi sarana Anev dalam penanganan
ABH;
b) membangun sarana e-koordinasi dan e-learning yang terintegrasi dalam
sistem.
f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “terlaksananya
pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan
kamtibmas”, yaitu:
1) memperkuatkemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang
memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak
sosial;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) tergelarnya operasi intelijen dengan kemampuan deteksi aksi (deteksi
dini,peringatan dini, cegah dini) melalui peningkatan kegiatan
penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk
mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan Kementerian/Lembaga;
b) peningkatan kemampuan unit opsnal intelijen baik kualitas maupun
kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen mulai tingkat Mabes
sampai dengan Polsek.
2) peningkatan kemampuan penanganan flash point dengan mengedepankan
fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) peningkatan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam pemetaan
potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis melakukan dengan
Bhabinkamtibmas;

33. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
33
c) mengajukan . . . . .
b) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan
melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas.
3) melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community
policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat
tentang Kamtibmas;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatnya pertemuan petugas Polmas dengan komunitas yang ada di
masyarakat;
b) mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif dan
peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;
c) memberikan penghargaan (Polmas award) kepada tokoh
masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
4) penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan
Laka Lantas, deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok
radikal prokekerasan dan intoleransi;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis;
b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar
nasional;
c) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik.
5) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung
peralatan dan personel yang berkualifikasi;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri,
pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata,
pengamanan VIP serta pengamanan event nasional maupun
internasional;
b) meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan;

34. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
34
pemberantasan . . . . .
c) mengajukan/mengusulkan pengadaan almatsus mendukung Tupoksi.
6) pengamanan Asian Games Tahun 2018;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) melaksanakan maping kerawanan dan ancaman potensi gangguan
keamanan pada saat pelaksanaan Asian Games 2018;
b) melaksanakan rapat internal dengan Polda yang akan menjadi tempat
pelaksanaan Asian Games 2018;
c) mempersiapkan Asta siap dukung Pam Asian Games 2018.
7) pengamanan persiapan Pam Pileg dan Pilpres 2019;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) mapping potensi konflik, potensi ancaman Gangguan Kamtibmas dan
daerah rawan Pam Pileg dan Pilpres 2019;
b) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara dan peserta Pam Pileg
dan Pilpres 2019 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada 2018);
c) mempersiapkan Asta Siap Pam Pileg dan Pilpres 2019;
d) mempersiapkan tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pemilu;
e) mempersiapkan Sistem Informasi Teknologi untuk mendukung
pengamanan Pam Pileg dan Pilpres 2019;
f) melaksanakan Anev pelaksanaan Pam Pileg dan Pilpres 2019.
g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “terwujudnya penegakkan
hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba,
Terorisme, Korupsi dan Transnational crime serta tindak pidana lainnya”, yaitu:
1) penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan
jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing,
korupsi, Narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya secara
proporsional dan efektif;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) mengintensifkan pemberantasaan terhadap 4 jenis kejahatan dengan
prioritas: pemberantasan korupsi, pemberantasan Narkoba,

35. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
35
4) peningkatan . . . . .
pemberantasan terorisme, illegal loging, illegal fishing, minning,
penyelundupan orang, kejahatan pencucian uang, kejahatan siber
termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
kelompok marginal;
b) membangun kemampuan pemeriksaan barang bukti dan Tempat
Kejadian Perkara (TKP) dalam suatu tindak pidana secara ilmiah/Criminal
Scientific Investigation (SCI) dalam proses pengungkapan kasus;
c) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam
proses penyidikan;
d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan
wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
2) menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan
kasus;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- melakukan revisi Perkap tentang manajemen penyidikan yang mengatur
mekanisme langkah-langkah penyidik secara umum, dinamika progresif
hukum, selanjutnya permasalahan teknis dan taktis akan diatur dalam
Peraturan Kabareskrim yang berisikan SOP yang berbasis ceklis.
3) peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi, Dokpol, labfor
dan sertifikasi penyidik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) melakukan sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik baik
pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis);
b) mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap
mewujudkan personil fungsi reskrim yang handal;
c) mengembangkan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi
Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum di Polres Metro
Jakarta Selatan;
d) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol
sesuai Scientific Crime Investigation.

36. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
36
IV. Program . . . . .
4) peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi Peralatan
Pendukung Penyidikan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a) meningkatkan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ideal secara
bottom up dan berjenjang;
b) mengusulkan peningkatan anggaran Lidik sidik yang ideal sampai dengan
tingkat Polsek;
c) membangun dan mengembangkan teknologi tepat guna yang mutakhir
guna mendukung percepatan, pengungkapan dan penegakan hukum;
5) menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui pendekatan
restoratif justice;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- melakukan kajian dan penyusunan peraturan Kapolri tentang Restoratif
Justice sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat
ringan dan menimbulkan kerugikan material.
6) penanganan kebakaran hutan dan lahan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- meningkatkan sinergitas/ kerjasama dengan kementerian/ lembaga
(Kementerian kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Pertanian dan Pemda setempat) serta instansi terkait
lainnya, dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan
dan lahan.

37. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
37
d. Program . . . . .
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
8. Program dan Kegiatan Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018.
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
1) Tujuan:
Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan
melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan,
pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu,
kuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan.
2) Kegiatan:
a) penerangan Masyarakat;
b) dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
c) manajemen Anggaran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.
1) Tujuan:
mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan
sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas;
2) Kegiatan:
a) pengembangan Peralatan Polri;
b) dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras;
c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.
1) Tujuan:
Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel
sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur;
2) Kegiatan:
a) pertanggungjawaban Profesi;
b) penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
c) penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan;

38. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
38
2) Kegiatan . . . . .
d. Program Penelitian dan Pengembangan Polri
1) Tujuan:
Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang
berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas Kepolisian
agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang
terjangkau oleh produksi dalam negeri;
2) Kegiatan:
a) dukungan Manajemen dan Teknis Litbang;
b) penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri;
e. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
1) Tujuan:
Mengembangkan langkah-langkah strategi, untuk menurunkan gangguan
kamtibmas mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan, ambang
gangguan dan gangguan nyata baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk
mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan
keamanan;
2) Kegiatan:
a) Analisis Keamanan;
b) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
c) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
d) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial
Budaya;
e) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan
Negara.
f. Program Pemberdayaan Potensi keamanan.
1) Tujuan:
Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar
terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling
mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan
dan ketertiban bersama (Community Policing);

39. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
39
i. Program . . . . .
2) Kegiatan:
- pembinaan Potensi Keamanan.
g. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
1) Tujuan:
Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia
dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya,
ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban
akibat gangguan keamanan dimaksud;
2) Kegiatan:
a) dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat;
b) pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara;
c) penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
d) peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di
Bidang Lantas;
h. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
1) Tujuan:
Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan
(kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi
kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;
2) Kegiatan:
a) dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana;
b) penindakan Tindak Pidana Umum;
c) penindakan Tindak Pidana Narkoba;
d) penindakan Tindak Pidana Korupsi;

40. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
40
1) dukungan . . . . .
i. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.
1) Tujuan:
Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun
landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat serta menegakkan hukum;
2) Kegiatan:
- Penyusunan dan Penyuluhan Hukum;
9. Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan T. A. 2018.
Alokasi Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 147.856.054.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliyardelapan ratus lima puluh enam juta
lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri
Rp. 118.882.436.000,- meliputi:
1) penerangan masyarakat Rp. 9.552.000,-;
2) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp . 118.862.884.000,- ;
3) manajemen anggaran Rp. 10.000.000,-.
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Rp. 8.238.232.000,-
meliputi:
1) pengembangan peralatan Polri Rp. 81.000.000,-;
2) dukungan manajemen dan teknis sarpras Rp. 8.157.232.000,-.
c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri Rp. 136.300.000,-
meliputi:
1) pertanggungjawaban profesi Rp. 7.500.000,-;
2) penyelenggaraan pengamanan internal Polri Rp. 84.800.000;
3) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 44.000.000,- .
d. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban Rp. 1.687.390.000,-
meliputi:

41. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
41
1) dukungan . . . . .
1) dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban
Rp. 118.452,000,- ;
2) analisis keamanan Rp. 307.388.000,-;
3) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang politik
Rp. 315.295.000,-;
4) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi
Rp. 315.295.000;
5) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya
Rp. 315.295.000,-;
6) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara
Rp. 315.295.000,-;
e. Program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 1.759.628.000,- meliputi :
- pembinaan potensi keamanan Rp. 1.759.628.000,-;
f. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 7.834.492.000,-
meliputi:
1) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat Rp. 2.475.392.000,-;
2) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp. 2.077.420.000,-;
3) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 547.500.000,-;
4) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang
Lantas Rp. 2.734.180.000,-.
g. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 9.307.576.000,- meliputi :
1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
Rp. 2.969.125.000,-;
2) penindakan tindak pidana umum Rp. 4.720.770.000,-;
3) penindakan tindak pidana Narkoba Rp. 1.409.610.000,-;
4) penindakan tindak pidana korupsi Rp. 208.071.000,-.
h. Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi
Rp. 2.753.598.219.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus
sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) meliputi:

42. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
42
V. Penutup . . . . .
1) dukungan manajemen dan teknis penanggulangan gangguan keamanan dalam
negeri Rp. 2.694.905.326.000,- (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat
miliar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
2) penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
Rp. 58.692.893.000,- (lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua
juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
i. Program pengembangan hukum kepolisian Rp. 10.000.000,- meliputi :
- penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 10.000.000,- .

43. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP/ / VI / 2017
TANGGAL : JUNI 2017
43
V. Penutup.
Demikian Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018.
Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : Juni 2018
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKSEL
IWAN KURNIAWAN, S.IK, M.SI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683
Paraf :
1. Kabagren :
2. Kasium :
3. Waka Polres :