Presented by I Ketut Prihadi (BRTI) ID IGF 2016 Sesi Ekonomi 2 - Tantangan Membangun Regulasi Teknologi dan Bisnis Over-the-Top (OTT) Jakarta, 15 November 2016

1. RPM
PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN
MELALUI INTERNET
///
1

2. LAYANAN OVER THE TOP/OTT
APLIKASI KONTEN
1. layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat,
panggilan suara, panggilan video
2. daring percakapan (chatting)
3. transaksi finansial dan komersial
4. penyimpanan dan pengambilan data
5. permainan (game)
6. jejaring dan media social …. serta turunannya
1. Tulisan
2. Suara
3. Gambar
4. Animasi
5. Musik
6. Video
7. Film
8. Permainan (game)
Kombinasi dari sebagian dan/atau
semuanya, termasuk dalam bentuk
yang dialirkan (streaming) atau
diunduh (download)
Cat : untuk yang masuk
ruang lingkup PM
21/2013, tetap
menggunakan aturan
terkait PM 21/2013.

3. TATA NIAGA
PENYELENGGARA
OTT
PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN KONTEN MELALUI INTERNET
(LAYANAN OVER THE TOP/OTT)
Operator dapat Bandwidth Management
(soft blocking / Full blocking) berdasarkan
hasil evaluasi BRTII
Menteri dapat membentuk Forum
Layanan OTT
• BRTI + Perwakilan kementerian/lembaga terkait
(Lembaga sensor, Ditjen Pajak, Ditjen Perdagangan, Kementerian Agama, dll)
• Stakeholder terkait lainnya: Penyelenggara Telco, Asosiasi (APJII/ATSI), dll
1.Wajib lapor bentuk badan usaha sebelum operasional
2. Wajib melaporkan kerjasama ke BRTI
3. Wajib laporan tahunan ke BRTI
Perorangan WNI Mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk BUT
sesuai UU PPh
OTT LOKAL OTT ASING
Badan Usaha Indonesia
KEWAJIBAN PELAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIA LAYANAN OTT
Semua
• Mentaati peraturan sektoral
• Perlindungan data
• Filtering konten & sensor
• Menggunakan national payment gateway u/ OTT
Berbayar, sebagian server di data center Indo, Bahasa
Indonesia
• Akses lawful interception, dll.
• Memiliki pusat kontak layanan
• Tidak menyelenggarakan muatan yang dilarang
• Menyimpan data transaksi
IMPLIKASI KEWAJIBAN PENYEDIA
LAYANAN OTT
Sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan OTT nya
• Khusus OTT Asing wajib mendirikan BUT

4. KEWAJIBAN PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek
monopoli & persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen,
HAKI, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan;
melakukan perlindungan data (data protection) dan kerahasiaan data pribadi (data
privacy) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
melakukan filtering konten dan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateway) yang
berbadan hukum Indonesia, khusus untuk OTT berbayar ;
menggunakan nomor protokol internet Indonesia dan menempatkan sebagian server
dalam pusat data (data center) di Wilayah Negara Republik Indonesia ;
menjamin akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan
pengambilan alat bukti untuk keperluan penyidikan atau penyelidikan perkara pidana
oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
;
mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
1
2
3
4
5
6
7

5. MUATAN KONTEN YANG DILARANG DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA OTT
Dilarang menyediakan layanan / konten yang memiliki muatan:
• bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan
(SARA);
• menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
• mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
• kekerasan;
• penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
• merendahkan harkat dan martabat manusia;
• melanggar kesusilaan dan pornografi;
• perjudian;
• penghinaan;
• pemerasan atau ancaman;
• pencemaran nama baik;
• ucapan kebencian (hate speech);
• pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
• bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyedia OTT wajib Menginformasikan atau mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan larangan
muatan konten yang dilarang

6. KERJA SAMA PENYEDIA LAYANAN OTT DENGAN PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI
• Opsi 1:
Dalam penyediaan Layanan OTT, penyedia Layanan OTT dapat bekerjasama
dengan penyelenggara telekomunikasi.
• Opsi 2:
Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif
dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib bekerja sama
dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.
• Opsi 3:
Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif
dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib menjadi
penyelenggara jasa telekomunikasi .

7. Masukan dan tanggapan terhadap RPM Penyediaan Layanan
Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet dapat
disampaikan melalui email: :
falatehan@postel.go.id, humas@mail.kominfo.go.id
atau HP. 08151898881.

8. Japanese
Russian
Spanish
Arabic
Terima Kasih
Hatur Nuhun
Matur Nuwun
Terimo Kasih
Suksema
Amanai
Muliate
Tampiaseh
Tarimokasi
Kurrusumanga
Sauweghele
Tarima Kasih
Sakalangkong
Makaseh
Teurimong Gaseh Beh
8