kabupaten bener meriah

1. PETA PROSES BISNIS
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BENER
MERIAH
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BENER MERIAH
ALAMAT: Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Kab. Bener Meriah

2. Bab I
Pendahuluan
I. Latar Belakang
Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan
Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener
Meriah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funngsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
Berdasarkan peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan
ferormasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah
untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan
sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan
yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan
aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan
sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan
efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang
digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.
Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit
organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi
menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi
memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses
bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan organisasi.

3. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang
mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen
atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah
keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam
penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan
kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan
rencana strategis organisasi.
II. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DINAS
PERTANAHAN
Penyusunan peta proses bisnis pada instansi Dinas Pertanahan
Kabupaten Bener Meriah dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap
Bidang, seksi, sub bagian dan kepala UPT untuk mengetahui peta
proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang
telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai
berikut:
a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai
Visi, Misi, dan Tujuan
c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset
pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis
terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta
penilaian kinerja.
Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:
mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan
suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga
memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan
kualitas pelaksanaan pekerjaan

4. III. Ruang Lingkup
Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan ,
meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana
strategis dan rencana kerja organisasi.

5. BAB II
Visi , Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2.1. Visi
Visi Dinas Pertanahan sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 adalah: Bener Meriah
Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera
Penjelasan visi:
a. Bener Meriah : meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Bener
Meriah dan semua warganya yang berada dalam suatu
Kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang
sejak tahun 2003 hingga sekarang .
b. Islami : merupakan kata sifat yang artinya bersifat keislaman,
ahlak islam .
c. Harmoni : Diartikan pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat,
keselarasan, keserasian, dalam pengertian lain
disebutkan harmoni merupakan sebuah keidealan
dalam membentuk suatu keadaan dalam mewujudkan
cita-cita Bersama, keselarasan dalam kehidupan
masyarakat yang heterogen.
d. Maju : diartikan berjalan(bergerak) kemuka, tampil kemuka,
menjadi lebih baik, berkembang, berada pada tingkat
peradaban yang tinggi, cerdas, berkembang pikirannya.
e. Sejahtera : diartikan aman Sentosa dan Makmur, selamat (terlepas
dari segala macam gangguan)
‘’ Bener Meriah, Harmoni, Maju dan Sejahtera”
merupakan gambaran kekuatan hubungan masyarakat,
fungsi penyelenggaraaan pemerintahan dalam
kehidupan masyarakat yang setara pada peradaban
yang tinggi serta memiliki cita-cita yang sama dalam
keadaan aman, Makmur dan Sentosa, didalam konsep
penyelenggaraan pemeriantah yang tidak terlepas dari
penegakan syariat islam yang merupakan konsep
madani (sifilsociety)

6. didasarkan atas pilar egalitarianism, plurarlisme,
toleransi dan Delibrasi serta dilandaskan atas semangat
demokratisasi.
2.2. Misi
Misi Dinas Pertanahan sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil
Bupati seperti yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, dengan
melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 2 dan
7 adalah:
a. Misi 2:
Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi
Birokrasi
Penjelasan Misi 2 :
Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi
Birokrasi pelayanan terhadap masyarakat akan ditingkatkan
dengan cara penatakelolaan kepemerintahan melalui
pemerataan dan penempatan aparatur yang sesuai dengan
kemampuan serta keahlian, penerapan efisiensi dan
transparansi pengelolaan anggaran, penerapan sistem
penghargaan dan sanksi bagi aparatur, serta pelimpahan
kewenangan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi
Masyarakat, sehingga akan terwujud efesiensi pelayanan
secara terpadu.
b. Misi 7:
Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatkan yang harmonis
Penjelasan Misi 7:
Kehidupan sosial kemasyarakatan meliputi hubungan antara
manusia dengan manusia, manusia dengan alam, harmoni
dalam kehidupan beradat dan budaya, harmoni dalam
pemanfaatan potensi sumber daya alam yang
mempertimbangkan keberlanjutan.

7. 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Berdasarkan visi dan misi Bupati Sleman 2017-2022, ada beberapa hal
dalam program kerja Bupati Bener Meriah yang perlu diterjemahkan
dalam program-program kerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Bener
Meriah yang meliputi: Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Adapun Tupoksi Dinas Pertanahan, berkaitan dengan :
1. Izin Lokasi
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
5. Peruntukan tanah terlantar
6. Penyelesaian perselisihan pertanahan
2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas
melaksanakan tugas survei, pengukuran, pemetaan, pendaftaran tanah,
pengaturan, sengketa, konflik dan perkara serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Pusat.
Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pertanahan Kabupaten Bener
Meriah mempunyai fungsi:
1. Pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
2. Penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang;
3. Penyelenggaraan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pertanahan;
4. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pertanahan skala kabupaten;
5. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum di bidang pertanahan;
6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
di bidang pertanahan;
7. Penyelenggaraan pendaftaran tanah;
8. Penyelenggaraan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
9. Penyelenggaraan penatagunaan tanah dan reformasi agraria dan
penataan wilayah-wilayah khusus;

8. 10. Penyelenggaraan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai
dan / atau milik negara / daerahbekerjasama dengan kementrian
keuangan;
11. Penyelenggaraan penyiapan administrasi atas tanah ulayat;
12. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penguasaan
pemilikan tanah;
13. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
14. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan tata ruang;
15. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan
program di bidang tanah;
16. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
17. Penyelenggaraan pengkajian dan penanganan masalah sengketa,
perkara dan konflik di bidang pertanahan;
18. Penyelenggaraan bahan penelitian dan pengembangan di bidang
pertanahan;
19. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia;
20. Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi;
21. Penyelenggaraan pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang, dan/atau dinas hukum dengan tanah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
22. Pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
23. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga
terkait lannya;
24. Pembinaan UPTD; dan
25. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. 2.3.2. Kepala Dinas
Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanahan.
2.3.3. Sekretariat
Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan urusan
ketatausahaan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan,
arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi,
ketatalaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), hukum,
perundang-undangan dan hubungan masyarakat serta pelayanan
administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.
Sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian serta
sub bagian program dan keuangan, ada pun sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketaausahaan,
kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan SOP, hukum
dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat,
protokoler, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan,
peralatan, pemeliharaan, arsip, perpustakaan dan perencanaan.
Sub bagian progran dan keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengolahan administrasi keuangan, perencanaan
program, Verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi
fisik dan keuangan.
2.3.4. Survei, Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah
Bidang Survei, Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah
terdiri dari Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan serta Seksi Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah.
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas dan
fungsi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pengukuran
dan pemetaan di bidang tanah, ruang dan survei, pengukuran dan
pemetaan di bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka
dasar, pengukuran batas kawasan/ wilayah, pemetaan tematik dan
survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi serta
pejabat penilai.

10. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumuhan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak dalam rangka
pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan
tanah, perizinan, pendataan dan penerbitan berkas tanah hak,
pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan
pejabat pembuat akta tanah (PPPAT).
2.3.5. Bidang Pengaturan, Sengketa, Konflik dan Perkara
Bidang pengaturan, sengketa, konflik dan perkara terdiri dari
Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dan Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara.
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas dan
fungsi kedinasan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan.
Seksi Sengketa, Konflik mempunyai tugas kedinasan di bidang
sengketa, konflik dan perkara.
2.3.6. Struktur Organisasi
Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan
Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah
dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funngsi, serta Tata Kerja
Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah.
Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah merupakan unsur
pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub bagian Program dan Keuangan

11. 3) Bidang Survei, Pengukuran, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah, terdiri
dari:
a. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
b. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
4) Bidang Pengaturan, Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari:
a. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
b. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

12. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
SEKRETARIS
MAHDI BAIHAQI, S.Pd
NIP. 19670612 199303 1 005
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
GAZALI, SE
NIP. 19660330 200701 1 001
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
RAHMAYANTI, SE, M.SP
NIP. 19831029 201003 2 001
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BIDANG PENGATURAN, SENGKETA
KONFLIK DAN PERKARA
ABD.MUTHALIB,S.Pd
NIP. 19661231 198809 1 001
SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN
PERTANAHAN
RIKA ANGGRA WITHA, SH
NIP. 19850519 200604 2 005
SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA
MASKUR, S.Pd
NIP. 19680828 199410 1 001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG SURVEY, PENGUKURAN, PEMETAAN
DAN PENDAFTRAN TANAH
ZULBAHRI. SP
NIP. 19701231 199403 1 020
SEKSI SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
ADRIA SASTRA INDRA, ST
NIP. 19780422 201003 1 001
SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN
TANAH
MARINI TAWARE, SH
NIP. 19850509 201003 2 001
KEPALA DINAS
MAHFUDHAH, SH, MH
NIP. 19710316 199703 2 004

13. 4.1. Tata Laksana
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas pertanahan, Peraturan
Bupati Bener Meriah No. 01 Tahun 2017 juga mengatur tentang alur
koordinasi, penugasan dan pelaporan masing-masing pihak/bagian dalam
dinas pertanahan, antara lain :
1. Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dilingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan instansi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan Bupati dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah
3. Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi
berdasarkan pada arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan
secara berkala.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan Kepala Dinas dan secara berjenjang menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.
Kepala Bidang bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi.
5. Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala secara benar dan tepat waktu. Setiap
laporan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan
kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Setiap bawahan bertanggung jawab terhadap tugas teknis yang diberikan
oleh atasan langsung, dan dapat memberikan saran serta pertimbangan
kepada atasannya mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
organisasi masing-masing.

14. 4.1. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan
Kabupaten Bener Meriah sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya
Manusia sebanyak 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 (Sembilan)
orang tenaga non PNS. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja
(sekretariat dan bidang) kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan,
tingkat pendidikan, jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
Tabel 1.2 Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Jenis
Kelamin
Rincian Uraian Jumlah Pegawai
Jabatan
Struktural
Fungsional
15 Orang
Golongan
IV
III
II
4 Orang
6 Orang
5 Orang
Eselon
II
III
IV
1 Orang
3 Orang
6 Orang
Pendidikan S2
S1
DIII
SLTA
SLTP
2 Orang
8 Orang
-
5 Orang
-
Pegawai Honor 9 Orang
Jumlah PNS dan Non – PNS 24 Orang
No. Gender Jumlah
(orang)
1 Pria 15
2 Wanita 9
JUMLAH 24

15. Bab III
PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DINAS PERTANAHAN
Prinsip penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Pertanahan adalah sebagai
berikut:
1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan,
serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang
berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil
dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan harus terkait
dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi
dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa
terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada
dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

16. BAB IV
TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
Penyusunan peta proses bisnis Dinas Pertanahan dilaksanakan dengan 4
tahap yaitu:
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan
inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi,
misi,tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui
aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah
tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke
dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh
aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan
berdasarkan unit organisasi.
b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses
kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah
diimplementasikan.
2. Tahap Pengembangan
Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi
atau business process mapping. Untuk dapat membangun pemetaan proses
bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan
pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan
penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat
dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2,
dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses,
subproses, relasi, dan lintas fungsi.
3. Permasalahan organisasi Dinas Pertanahan
Berdasarkan Penentuan Isu-Isu Strategis maka telah diidentifikasi
beberapa permasalahan yang terkait pada dinas pertanahan sebagai
berikut:
1. Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang belum/kurang
memahami kebijakan administrasi di bidang pertanahan, sehingga
kegiatan penyuluhan hukum/ sosialisasi kebijakan pertanahan perlu
terus dilaksanakan;

17. 2. Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik, sehingga perlu
dilakukan inventarisasi dan sertifikasi dalam rangka fasilitasi terhadap
kepastian data pertanahan;
3. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya
langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk
menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;
4. Capaian yang telah didapatkan dinas pertanahan
1. Tahun 2019 Pelaksanaan PTSL Finish tercepat Se-Aceh target 4015
sertifikat
2. Pelaksanaan kegiatan Pensertifikatan Redistribusi Tanah tahun 2020
target 1000 sertifikat tercepat seindonesia
3. Bener Meriah Melawat (Melayani Tanah Wakaf) program terinopatif
terbaik se-Aceh

18. BAB V
HASIL PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
5.1. PEMETAAN ANTAR LEVEL ORGANISASI
Pemetaan level organisasi Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:
Level 1 Level Pemerintah Daerah Kabupaten
Bisnis Proses Antar SKPD dan Bupati
Level 2 Level SKPD Dinas Pertanahan
Bisnis Proses antar Bidang dan seksi /sub bagian
Level 3 Level SKPD dengan UPTD
Bisnis Proses antar SKPD dengan UPTD
Level 4 Level proses antar eselon IV
Bisnis Proses di Unit eselon IV
Bisnis Proses di UPTD
Penjelasan:
Level 1 adalah level pemerintah daerah yang menjelaskan bisnis proses antar SKPD
dinas Pertanahan dengan SKPD lain dalam satu pemerintah daerah
kabupaten Bener Meriah.
Level 2 adalah level SKPD dinas pertnahan yang menjelaskan bisnis proses antar
Bidang dan seksi maupun sub bagian dalam satu organisasi di Dinas
Pertanahan.
Level 3 adalah level SKPD dengan Unit pelaksana Teknis yang menjelaskan bisnis
proses antar SKPD dengan UPTD yang menjadi pelaksana teknis di daerah.
Level 4 adalah level yang menjelaskan proses antar eseleon IV dan juga bisnis proses
yang ada di UPTD.

19. 5.2. KOMPONEN PEMBENTUK BISNIS PROSES DI SKPD DINAS PERTANAHAN
1. Komponen pembentuk bisnis proses
Komponen komponen yang membentuk bisnis proses di Dinas Pertanahan
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Gambar 1 Siklus Penyusunan Proses Bisnis.
Dalam siklus tersebut, penyusunan Proses Bisnis diawali dengan aktivitas
“Analisis Kebutuhan” yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas
“Perancangan” dengan menggunakan “Pemodelan Proses”. Apabila
penyusunan dan pengembangan model telah selesai dan telah mememuhi
prinsip-prinsip penyusunan, maka Proses Bisnis harus dapat terimplementasi
dengan baik untuk dapat diketahui manfaat dan keberhasilannya. Setelah
teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan selama implementasi,
selanjutnya dilakukan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku dan
pemberlakuan di Unit Kerja. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selanjutnya Proses Bisnis
yang terbentuk dilakukan pemantauan secara berkesinambungan dan
evaluasi berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk mengukur efektivitas dan
kehandalannya.
2. Metodologi
Metodologi penyusunan Proses Bisnis mencakup dua aspek, yaitu teknik
pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data merupakan cara-
cara pengambilan data dan/atau informasi sedemikian rupa, sehingga data
dan/atau informasi yang diperoleh akurat dan merepresentasikan seluruh
aspek cakupan kajian. Analisis dalam kajian Proses Bisnis lebih fokus pada
pemahaman, pemetaan, dan perbaikan seluruh Proses Bisnis yang ada dalam

20. organisasi sehingga dapat disusun suatu rekomendasi yang aplikatif
sekaligus efektif dalam penerapannya.
Masing-masing teknik dalam pengumpulan data dan analisis dapat dipilih
salah satu atau kombinasi antara beberapa teknik. Sebagai panduan, berikut
adalah penjelasan mengenai masing-masing teknik pengumpulan data dan
analisis:
a. teknik pengumpulan data terdiri dari:
focused group discussion yaitu diskusi terpandu membahas suatu topik
dimana peserta adalah para pemimpin Unit Kerja atau narasumber terkait
topik.
c. wawancara yaitu proses tanya jawab terstruktur dan tidak terstruktur
untuk menggali data dan informasi mengenai aspek-aspek suatu topik
tertentu. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana semua
pertanyaan yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu
secara baik dan ditanyakan kepada semua responden dengan urut-urutan
yang sama untuk menjaga tingkat presisi dan realibilitas.
d. observasi yaitu pengumpulan data/informasi mengenai pelaksanaan suatu
kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
e. telaah dokumen yaitu penggalian data dan informasi dari berbagai
dokumen baik berupa buku, surat-surat keputusan, peraturan
perundang-undangan, atau kebijakan tertulis.
3. Pemetaan Proses Bisnis
Siklus penyusunan Proses Bisnis yang mencakup perancangan yang didasarkan
pada analisis kebutuhan, implementasi, pemberlakuan yang didukung
pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis pada pelaksanaannya akan mengerucut
pada pelaksanaan pemetaan Proses Bisnis, analisis, perbaikan dan peningkatan
kualitas Proses Bisnis, dan perbaikan secara terus-menerus.
Dalam pemetaan dan analisis, dikenal dua tipe utama Proses Bisnis, yaitu:
1. Proses Inti
Merupakan proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai
utama. Proses inti harus memenuhi kriteria: a) berperan langsung dalam
memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; b) memiliki pengaruh terhadap
keberhasilan organisasi secara langsung (pencapaian visi, misi, dan strategi
organisasi); dan c) memberikan respon pemintaan dan pemenuhan
kebutuhan pengguna.

21. 2. Proses Pendukung
Merupakan proses yang mendukung proses inti dalam mengendalikan atau
mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses
inti dapat berjalan dengan baik. Proses pendukung harus memenuhi kriteria:
a) memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses
inti; dan b) tidak memiliki hubungan langsung dengan nilai manfaat
organisasi.
Hubungan antara 2 (dua) tipe Proses Bisnis dan pencapaian organisasi dapat
digambarkan sebagaimana berikut
:
Gambar 2 Hubungan 2 (dua) Tipe Proses Bisnis dan Pencapaian Organisasi
Dinas Pertanahan.
4. Pemetaan dan Analisis Proses Bisnis
Pemetaan dan analisis Proses Bisnis dimulai dari suatu analisis kebutuhan
dengan cara memahami visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, dan pihak-pihak
eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari organisasi.
Pemahaman dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait atau diskusi
dengan pimpinan organisasi, seperti focused group discussion atau wawancara
dengan pimpinan organisasi sampai dengan pimpinan Unit Organisasi terkecil.
Tujuan pemetaan dan analisis Proses Bisnis adalah untuk melihat secara
menyeluruh rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian
BISNIS INTI ORGANISASI
(Pelayanan Pertanahan,
Pembebasan Tanah, Penerbitan
Sk, Penyelesaian Sengketa
PROSES INTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MANAJEMEN SDM
MANAJEMEN SARPRAS
MANAJEMEN ORGANISASI
TEKNOLOGI INFORMASI
VISI
MISI
STR
ATE
GI
PR
OS
ESP
EN
DU
KU
NG

22. organisasi dalam melayani pemangku kepentingan utama, baik eksternal
maupun internal.
Langkah-langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis Proses Bisnis
meliputi:
a. Memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi
organisasi);
b. Mengidentifikasi Proses Bisnis yang akan dipetakan berdasarkan
analisis kebutuhan;
c. Mengidentifikasi nama dan tipe Proses Bisnis dimaksud;
d. Menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari Proses
Bisnis dimaksud;
e. Menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai Proses Bisnis
dimaksud;
f. Menentukan masukan utama Proses Bisnis dimaksud;
g. Menentukan keluaran utama Proses Bisnis dimaksud;
h. Menentukan aktor Proses Bisnis dimaksud;
i. Melakukan pemodelan Proses Bisnis; dan
j. Mendapatkan pengesahan dari pimpinan Unit Kerja.
Format yang digunakan dalam menyusun langkah-langkah di atas adalah sebagai
berikut:
Tabel 1 Format Pemetaan Dan Analisis Proses Bisnis.
N
O
Nama
Proses
Bisnis
Tipe
Prose
s
Bisni
s
Pengg
una/
Pemak
ai
Kegiatan
Utama
Masukan
Utama
Keluara
n
utama
Pemilik
Bisnis
1. Pemberia
n
layanan
pengelola
an izin
Pros
es
Inti
Masya
rakat
Menerima
Permohonan
Izin Lokasi
dari
Masyarakat
Surat
Permohona
n
Dokumen
Pendukung
Rekom
en
Dasi
Kepala
Desa,
Seksi
Penatag
unaan
Pertanah
an

23. lokasi Camat
Melakukan
Kajian ke-
lengkapan
Atas per-
mohonan
Memberikan
atau tidak
memberikan
ijin
Mengeluarka
n ijin
2. Pemberia
n
pelayanan
Penyelesa
ian
Sengketa
Prose
s Inti
Masya
rakat
Menerima
pendaftaran
untuk
mendapatka
n pelayanan
Identitas
Masyarakat
/
Instansi
surat
permohonan
Hasil
pengec
ekan
Lapang
an
Seksi
Sengketa
Melakukan
Pengecekan
di Lapangan,
Pemberian
tindakan
yang sesuai
SOP
3. Penyusun
an
perencan
aan
Pertanaha
n
Kasubba
g
Perencan
aan

24. Bab VI
Hasil Peta Bisnis Proses
MISI 7: Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatkan yang harmonis
Sasaran: Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi Birokrasi
PETA BISNIS DINAS PERTANAHAN
Sistem Informasi dan
Komunikasi
PTR.TN.06
Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan
PTR.TN.02
Pengelolaan Izin Lokasi
PTR.TN.01
Penatagunaan Tanah
PTR.TN.05
ORG.3
Pengelolaan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
PTR.TN.08
Pengelolaan Umum dan
Kepegawaian
PTR.TN.10
Penyediaan Data dan Peta
PTR.TN.11
Pengelolaan Keuangan
PTR.TN.09
Dunia
Usaha
Dunia
Usaha
Masya
rakat
Masya
rakat
Peme
rintah Pemeri
ntah
Gerai Layanan
Masyarakat
PTR.TN.07
Regulasi
Masukan/Saran
Masukan/Saran
Regulasi
Rekomendasi
Rekomendasi
kegiatan
Penyelesaian Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan
PTR.TN.03
Pengelolaan Tanah Kosong
PTR.TN.04

25. PETA BISNIS SUB PROSES
Pengelolaan Izin Lokasi
(PTR.TN.01)
Sistem Informasi
dan Komunikasi
PTR.TN.06
Pengelolaan
Keuangan
PTR.TN,09
Pengelolaan Umum
dan Kepegawaian
PTR.TN.10
Layanan Izin Lokasi
PTR.TN.01.01
Verifikasi Dokumen
PTR.TN.01.02
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
PTR.TN.08
Peninjauan Lapangan
dan Koordinasi
PTR.TN.01.03
Penerbitan Izin
PTR.TN.01.04
Penatagunaan
Tanah
PTR.TN.05Penetapan RTRW
dan RRTR Kab/Kota
PTR.TR.01
Penyediaan Data
dan Peta
PTR.TN.11
Gerai Layanan
Masyarakat
PTR.TN.07
Perda dan Perwal
Izin Perubahan Penggunaan
Tanah (IP2T)

26. ETA BISNIS SUB PROSES
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
(PTR.TN.03)
Sistem Informasi
dan Komunikasi
PTR.TN.06
Pengelolaan
Keuangan
PTR.TN,09
Pengelolaan Umum
dan Kepegawaian
PTR.TN.10
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
PTR.TN.08
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum
PTR.TN.03.01
Penyediaan Data
dan Peta
PTR.TN.11
Gerai Layanan
Masyarakat
PTR.TN.07
Lahan Tanah Milik Pemda

27. PETA BISNIS SUB PROSES
Pengelolaan Tanah Kosong
(PTR.TN.04)
Sistem Informasi
dan Komunikasi
PTR.TN.06
Pengelolaan
Keuangan
PTR.TN,09
Pengelolaan Umum
dan Kepegawaian
PTR.TN.10
Pensertifikatan Tanah
Kosong
PTR.TN.04.01
Fasilitasi Perpanjangan
Kekancingan
PTR.TN.04.02
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
PTR.TN.08
Fasilitasi Perubahan
Peta Bidang Fasum
diatas Persil Masyarakat
PTR. TN.04.03
Pengajuan Surat
Keterangan Tanah (SKT)
Tanah SG/PA dan Tanah
Negara
PTR.TN.04.04
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan
PTR.TN.02
Penyediaan Data
dan Peta
PTR.TN.11
Gerai Layanan
Masyarakat
PTR.TN.07
Status Tanah
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan
PTR.TN.02
SKT/Sertifikat
Penatagunaan
Tanah
PTR.TN.05

28. PETA BISNIS SUB PROSES
Penatagunaan Tanah
(PTR.TN.05)
Sistem Informasi
dan Komunikasi
PTR.TN.06
Pengelolaan
Keuangan
PTR.TN,09
Pengelolaan Umum
dan Kepegawaian
PTR.TN.10
Penentuan Penanda
Batas Wilayah
PTR.TN.05.01
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
PTR.TN.08
Layanan Rekomendasi
Pemanfaatan Tanah
Negara
PTR.TN.05.02
Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan
Pertanahan
TR.TN.05.03
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfataan
Pengendalian Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
PTR. TR.04
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan
PTR.TN.02
Koordinasi dan
sinkronisasi
Perencanaan Tata
Ruang Daerah Kab/Kota
PTR.TR.02
Penyediaan Data
dan Peta
PTR.TN.11
Pengelolaan Tanah
Kosong
PTR.TN.04
Gerai Layanan
Masyarakat
PTR.TN.07
Rekomendasi
Peta Wilayah
SKT/Sertifikat
Tanda Batas, Rekomendasi
Pemanfaatan Tanah Negara
Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

29. Bab VII
PENUTUP
Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Pertanahan
Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu langkah untuk
mendapatkan gambaran pelayanan terhadap pelanggan yang
ada di SKPD maupun pada Masyarakat, tujuannya adalah agar
mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan
efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak
internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan memiliki aset
pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan
secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk
mencapai visi, misi, dan tujuan.
semoga dengan penyusunan tersebut dapat memberikan
gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Dinas
Pertanahan.